Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Info Proses Pencairan Bansos BPNT Periode Februari 2025 Cair ke Keluarga dengan NIK KTP Ini

    Info Proses Pencairan Bansos BPNT Periode Februari 2025 Cair ke Keluarga dengan NIK KTP Ini

    JABAR EKSPRES – Simak inilah info proses pencairan bansos BPNT periode Februari 2025 yang akan cair ke keluarga dengan NIK KTP berikut ini.

    Program Bantuan Sosial (Bansos) BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi.

    Pada Februari 2025, pencairan Bansos BPNT kembali dilakukan untuk keluarga yang memenuhi syarat.

    Untuk memastikan pencairan tepat sasaran, penting bagi penerima untuk memahami proses pencairannya, terutama mengenai NIK KTP yang menjadi acuan.

    Di artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai proses pencairan Bansos BPNT untuk periode Februari 2025 yang akan cair kepada keluarga yang terdaftar dengan NIK KTP yang valid.

    Bansos BPNT adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk bantuan pangan non-tunai kepada keluarga miskin.

    BACA JUGA: Update Info Pencairan Bantuan PKH 2025: Jadwal, Kriteria, dan Besaran Dana

    BACA JUGA: Cara Mudah Cairkan Bantuan PKH Tahap 1 Februari 2025 di Kantor Pos

    Bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga dengan menyalurkan dana melalui lembaga penyalur bank himbara atau kantor pos.

    Penerima bantuan dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pangan di toko atau warung yang bekerja sama dengan program ini.

    Bansos BPNT sangat penting dalam mendukung keluarga yang terdampak oleh kondisi ekonomi, seperti inflasi atau kesulitan ekonomi akibat bencana alam, pandemi, dan faktor lainnya.

    Oleh karena itu, penyaluran yang tepat sangat penting agar bantuan ini sampai kepada yang membutuhkan.

    Proses Pencairan Bansos BPNT Februari 2025

    Bansos BPNT untuk periode Februari 2025 akan dicairkan sesuai dengan data keluarga yang telah terdaftar sebelumnya dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Kemensos.

    Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh penerima manfaat terkait pencairan bansos ini:

    1. Verifikasi Data Penerima

    Sebelum proses pencairan, pastikan data keluarga yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sudah lengkap dan benar.

    Keluarga penerima manfaat (KPM) akan dicocokkan dengan NIK KTP yang terdaftar. Jika ada kesalahan atau perubahan data, segera laporkan ke petugas desa atau kelurahan untuk memperbaikinya.

  • Erick Thohir dan Menteri P2MI Kerja Sama, Pekerja Migran Ajukan Kredit Bank Lebih Mudah – Page 3

    Erick Thohir dan Menteri P2MI Kerja Sama, Pekerja Migran Ajukan Kredit Bank Lebih Mudah – Page 3

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Limitnya disebut bisa mencapai Rp 100 juta.

    Rencana itu dilakukan oleh bank pelat merah dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Dia mengatakan, langkah ini bisa melindungi para pekerja migran dari rentenir atau lintah darat sebagai sumber dananya.

    “Dan tadi juga saya sampaikan kami mendukung bagaimana pekerja migran ini dapat terlindungi dari tentu lintah darat ataupun oknum-oknum, yang sehingga ketika masyarakat kita mendapat akses pekerjaan di luar negeri tetapi terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu mereka tidak bisa tumbuh ke depan menjadi sebuah ekonomi yang baik untuk sebuah keluarga,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Dia akan mengerahkan Himbara untuk memberikan fasilitas KUR tersebut. Program ini sendiri akan diluncurkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    “Karena itu tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI, dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri (P2MI),” ucapnya.

    Erick mengatakan, KUR itu tak sebatas akan diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mengingat ini merupakan bank yang cukup fokus memberikan pelayanan terhadap diaspora Indonesia.

    “Oh terbuka, karena tadi kita menyesuaikan dengan peta di mana pekerja migran itu yang terbanyak. Apakah di Hong Kong, di Korea, di Taiwan atau di mana, yang kita punya aksesnya kita support,” terangnya.

    Dia bilang, saat ini fokusnya pada beberapa cabang bank BUMN di luar negeri. Meski ada lokasi lain yang rencananya akan dibangun cabang khusus bank BUMN seperti Arab Saudi dan Malaysia.

    “Tetapi selama belum dibuka ya kita coba mapping yang sudah ada dulu. Misalnya Hong Kong, Korea, Jepang yang kita bisa maksimalkan untuk tahap awalnya,” urainya.

  • Danantara Picu Ajakan Tarik Dana dari Bank, Luhut Respons Begini

    Danantara Picu Ajakan Tarik Dana dari Bank, Luhut Respons Begini

    Jakarta –

    Seruan tarik uang tabungan dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN mencuat di media sosial. Seruan ini terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

    Danantara disiapkan untuk mengelola aset sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.700 triliun. Pemberitaan mengenai Danantara ini menimbulkan banyak respons dari masyarakat, salah satunya khawatir Danantara akan berakhir seperti kasus 1 MDB yang heboh di Malaysia

    Menanggapi seruan di media sosial itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan Danantara sangat strategis. Dia menyebut, Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan.

    “Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis, karena mereka bisa bisa join venture sehingga bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien, lebih transparan. Kita bisa lihat dengan jelas dan bagus,” kata Luhut ditemui usai pidato dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Kemudian dalam pidatonya, Luhut meyakini Danantara merupakan cara yang sangat strategis dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo menempatkan orang hebat dalam badan tersebut.

    “Semua perusahaan milik negara yang kita miliki saat ini akan transparan, akan efisien, karena manajemennya dapat mereka bawa dari mana saja. Jadi kita akan lihat, misalnya, bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan juga dapat kita kelola oleh orang-orang profesional,” terangnya.

    Luhut juga yakin, melalui Danantara, posisi Indonesia akan lebih baik. Dia pun meminta warga Indonesia dan asing mendukung pembentukan badan tersebut.

    “Saya hanya ingin memohon kepada kita semua, Indonesia, di sini, dan juga orang asing, berikan waktu bagi mereka untuk berkonsolidasi, karena ini bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu semalam. Tetapi yang saya pahami saat ini tentang danantara, ini adalah suatu hal hal yang sangat besar. Banyak orang terkejut dengan Danantara,” terang Luhut.

    (ada/hns)

  • Menteri PKP Maruarar Sirait Ungkap Perkembangan FLPP Perumahan Subsidi di Indonesia

    Menteri PKP Maruarar Sirait Ungkap Perkembangan FLPP Perumahan Subsidi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan, sejumlah perkembangan di sektor perumahan subsidi setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025). Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kami diminta mengumumkan perkembangan perumahan subsidi, FLPP, termasuk yang sudah dibangun, yang sedang dalam proses pembangunan, serta yang telah diserahkan. Hingga hari ini, totalnya mencapai 104 ribu unit,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.

    Selain itu memaparkan terkait perkembangan FLPP rumah subsidi, ia juga menginformasikan sejumlah proyek yang siap diresmikan dalam waktu dekat.

    “Kami melaporkan kebijakan serta proyek-proyek yang telah siap. Salah satunya adalah tiga tower Wisma Atlet di Kemayoran yang sudah siap diresmikan. Kemudian, tujuh tower lainnya akan siap pada akhir April, sehingga totalnya menjadi 10 tower,” ungkapnya.

    Ara juga mengungkapkan perkembangan kerja sama dengan Bank Indonesia terkait insentif likuiditas untuk mendukung program pemerintah di sektor perumahan.

    “Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), dan mereka siap mengalokasikan dana sebesar Rp 80 triliun. Kami akan mematangkan persiapannya dalam rapat besok malam bersama menteri keuangan, Kementerian BUMN, serta Himbara di kantor Kemenkeu, guna merealisasikan dukungan ini untuk program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” jelasnya.

    Selain membahas perkembangan proyek dan kebijakan perumahan, Ara juga menyoroti sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan, termasuk akses jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

    “Ada beberapa masalah yang harus segera dituntaskan. Salah satunya terkait pagar di PIK sehingga tidak boleh ada perumahan eksklusif yang menghalangi akses jalan bagi masyarakat. Di PIK 1, misalnya, harus ada jalan yang bisa digunakan publik. Besok saya akan turun langsung ke lokasi untuk menyosialisasikan hal ini bersama Pemda Jakarta agar pembangunan jalan segera direalisasikan. Kami ingin memastikan permasalahan ini diselesaikan secara tuntas,” pungkas Ara bersamaan dengan pemaparan perkembangan FLPP rumah subsidi.

  • Menteri PKP umumkan tower Wisma Atlet Kemayoran siap diresmikan

    Menteri PKP umumkan tower Wisma Atlet Kemayoran siap diresmikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tower Wisma Atlet Kemayoran untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap diresmikan.

    “Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet, itu sudah siap diresmikan. Kemudian tujuh tower sudah siap bulan April akhir, Jadi total 10 tower,” ujar Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

    Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

    Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan perumahan subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 104 ribu unit perumahan subsidi telah dibangun, sedang dibangun, atau sudah diserahkan kepada masyarakat.

    Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gratis untuk properti di bawah Rp2 miliar, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Ke depan, Kementerian PKP akan fokus pada Program Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sekitar 30 titik di Indonesia.

    Tanah seluas sekitar 7.700 hektar telah diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendukung program ini.

    Maruarar mengatakan program ini akan dilaksanakan secara lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

    “Dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM atau Giro Wajib Minimum, bank itu ada duitnya di BI dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun duit bank yang ada di Bank Indonesia, Itu sejumlah Rp80 triliun,

    Adapun persiapan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, BUMN, dan Bank Himbara di kantor Kementerian Keuangan.

    “Besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu Untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah, itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi,” ujar Maruarar.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut Minta Orang RI Maupun Asing Dukung Danantara

    Luhut Minta Orang RI Maupun Asing Dukung Danantara

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta dukungan semua pihak, baik dalam negeri maupun asing mendukung kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Pernyataan ini disampaikan Luhut jelang peluncuran Danantara.

    Jika tidak ada perubahan rencana, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari nanti.

    “Saya ingin memohon kepada kita semua, Indonesia dan juga orang asing, berikan waktu bagi mereka untuk berkonsolidasi, karena ini bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu semalam. Tetapi yang saya pahami saat ini tentang Danantara, ini adalah suatu hal yang sangat besar,” kata Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dia menilai pembentukan Danantara merupakan cara yang sangat strategis. Menurut Luhut, melalui Danantara perusahaan milik negara akan lebih transparan dan efisien.

    “Semua perusahaan milik negara yang kita miliki saat ini akan transparan, akan efisien, karena manajemennya dapat mereka bawa dari mana saja. Jadi kita akan lihat, misalnya, bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya dapat kita kelola oleh orang-orang profesional,” terangnya.

    Sementara terkait dengan seruan menarik uang dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akibat dibentuknya Danantara, Luhut tetap tegas mengatakan bahwa Danantara merupakan badan yang strategis.

    “Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat startegis, karena mereka bisa bisa join venture sehingga bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien, lebih transparan. Kita bisa lihat dengan jelas dan bagus,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan segera diluncurkan pada 24 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan lembaga itu ditujukan untuk mengelola dana masyarakat. Dana yang dikelola Danantara adalah hasil pemangkasan anggaran negara dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara keseluruhan, Prabowo mengatakan penghematan anggaran mencapai Rp 750 triliun.

    Hasil dari penghematan tersebut akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Sisanya kita berati kita akan punya US$ 20 miliar (Rp 324,3 triliun dengan kurs Rp 16.200) ini tidak akan kita pakai, kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” katanya dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube Gerindra TV, dikutip, Senin (17/2/2025).

    (ada/hns)

  • Erick Thohir Sebut Bank BUMN Siap Tampung Devisa Hasil Ekspor

    Erick Thohir Sebut Bank BUMN Siap Tampung Devisa Hasil Ekspor

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru soal penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan himpunan bank milik negara (Himbara) siap mendukung implementasi PP tersebut.

    Erick Thohir mendampingi Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Melalui aturan tersebut, devisa hasil ekspor SDA sektor pertambangan, hasil dari perkebunan, kehutanan dan perikanan di Indonesia harus disimpan di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan.

    “Saya bersama para Menteri Kabinet Merah-Putih mendampingi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). PP ini membuat devisa hasil ekspor SDA sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi serta hasil dari perkebunan, kehutanan dan perikanan di Indonesia harus disimpan di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan,” kata Erick dikutip dari akun Instagram @Erick Thohir, Selasa (18/2/2025).

    Erick menjelaskan kebijakan tersebut dapat menambah cadangan devisa hasil ekspor Indonesia sebesar US$ 80 miliar atau setara Rp 1.296 (kurs Rp 16.200). Sejalan dengan itu, Erick menekankan bank-bank Himbara siap mewujudkan PP yang sudah ditetapkan oleh Prabowo.

    “BUMN melalui bank-bank Himbara siap mewujudkan Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah, peraturan ini bisa memberikan kemakmuran untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” terang dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken beleid soal ketentuan baru mengenai penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Prabowo meneken Peraturan Pemerintah (PP) soal kebijakan DHE tersebut.

    Pengumuman dilakukan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dia menandatangani langsung PP nomor 8 tahun 2025 tentang aturan baru DHE tersebut.

    Dalam aturan baru ini, penempatan DHE dalam sistem keuangan dalam negeri akan diperpanjang dari minimal 3 bulan menjadi 1 tahun. Kemudian persentase retensi bagi eksportir menyimpan DHE SDA akan dinaikkan dari paling sedikit 30% menjadi 100%.

    “Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, utamanya dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dampak devisa hasil ekspor maka pemerintah menetapkan PP 8 tahun 2025,” beber Prabowo dalam konferensi pers yang dilakukan Senin (17/2/2025).

    (rrd/rrd)

  • Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Bisnis.com, JAKARTA– Kendati ada pemangkasan anggaran, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memastikan dana bansos tetap cair. Berikut ini cara cek NIK KTP penerima bansos PKH atau Program Keluarga Harapan 2025.

    Bansos PKH adalah bantuan sosial reguler yang disalurkan oleh Kemensos melalui bank Himbara atau bank milik negara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) dan Kantor Pos bagi yang tidak memiliki rekening bank.

    Bansos PKH rutin cair setiap 3 bulan sekali dan sering kali dirapel. Kemensos sempat menyebut bansos PKH yang biasanya cair pada akhir triwulan I akan dicairkan sejak awal tahun pada 2025. 

    Bansos PKH cair setiap 3 bulan sekali atau diberikan dalam 4 tahap untuk periode 1 tahun. Saat ini pencairan bansos PKH 2025 dilakukan untuk tahap 1. 

    Bantuan PKH berupa pemberian uang tunai, berikut adalah jumlah nominal yang diterima penerima bansos PKH: 

    Ibu hamil dan masa nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    Balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    Siswa SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
    Siswa SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
    Siswa SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
    Lansia (70 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
    Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Untuk cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan secara online dengan cara: 

    Buka laman resmi Kementerian Sosial atau klik cekbansos.kemensos.go.id.
    Isi informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Lengkapi nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

  • Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair Berapa? Ini Cara Cek Saldo dan Nama Penerimanya

    Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair Berapa? Ini Cara Cek Saldo dan Nama Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia kembali menyalurkan program Bantuan Sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Penerima bansos ini telah ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masyarakat dapat mengecek apakah mereka termasuk sebagai penerima melalui platform online yang disediakan oleh pemerintah.

    Selain HP atau laptop, calon penerima cukup persiapkan KTP untuk nanti dimasukkan dalam sebuah kolom di situs resmi pengecekan.

    Cara Mengecek Nama Penerima Bansos PKH dan BPNT

    Untuk mengecek nama penerima bansos, masyarakat dapat mengunjungi situs web resmi Kementerian Sosial di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id/. Berikut adalah langkah-langkahnya:

    Kunjungi situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan yang tertera di KTP. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP. Masukkan kode verifikasi yang tertera di situs web, lalu klik “CARI DATA”. Situs web akan menampilkan hasil pencarian nama penerima bansos. Jika termasuk penerima manfaat, nama yang dimasukkan akan muncul beserta jenis bansos yang diterima. Jika tidak termasuk, akan muncul pemberitahuan bahwa nama yang dimasukkan tidak ada. Cara Mengecek Saldo dan Pencairan Bansos PKH dan BPNT

    Pengecekan saldo dan pencairan bansos dapat dilakukan melalui beberapa cara:

    ATM Bank Himbara: Kunjungi ATM Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, atau Bank Mandiri) dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    E-Warong atau Agen Perbankan: Jika tidak ada ATM terdekat, pengecekan saldo bisa dilakukan di e-warong atau agen perbankan.

    Kantor Pos: Penerima juga bisa langsung mencairkannya di kantor pos dengan membawa undangan dari pengurus RT/RW setempat.

    Besaran Bansos PKH dan BPNT 2025

    Besaran bantuan PKH dan BPNT berbeda sesuai dengan tujuan penyalurannya. Berikut rincian besaran bansos PKH dan BPNT tahun 2025:

    Besaran Bansos PKH 2025

    Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)

    Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)

    Anak Sekolah SD: Rp 225.000 per 3 bulan (Rp 900.000 per tahun)

    Anak Sekolah SMP: Rp 375.000 per 3 bulan (Rp 1.500.000 per tahun)

    Anak Sekolah SMA: Rp 500.000 per 3 bulan (Rp 2.000.000 per tahun)

    Lanjut usia (70 tahun ke atas): Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)

    Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)

    Besaran Bansos BPNT

    Besaran bansos BPNT adalah Rp200.000 per bulan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika dirapel dalam periode 3 bulan, maka BPNT akan cair sebesar Rp600.000. Pun begitu jika disalurkan dalam waktu 2 bulan, maka bantuan cair sebesar Rp200.000.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos BPNT 2025 Segera Cair! Buruan Cek Bansos Kemensos

    Bansos BPNT 2025 Segera Cair! Buruan Cek Bansos Kemensos

    Jakarta –

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) termasuk bantuan sosial (bansos) yang masih disalurkan pada 2025. Bansos yang juga disebut Kartu Sembako ini cair pada awal tahun ini.

    Kapan bansos BPNT 2025 cair? Simak jadwal pencairan bansos BPNT 2025 dalam artikel ini, lengkap dengan nilai bantuan yang diterima, dan cara mengecek penerimanya.

    BPNT 2025 Periode Januari-Maret Mulai Disalurkan

    Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini mulai menyalurkan bansos BPNT 2025 dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran disalurkan sesuai data di Cek Bansos Kemensos.

    BPNT yang disalurkan pemerintah adalah untuk periode Januari-Maret 2025. Detikcom mencoba mengecek beberapa nama di sejumlah daerah pada situs tersebut. Hasilnya, terlihat pada kolom BPNT dan PKH tertulis keterangan “PROSES BANK HIMBARA/PT. POS”.

    Artinya, nama tersebut sudah terdaftar sebagai penerima bansos BPNT. Penerima cukup menunggu hingga bansos BPNT ditransfer ke rekening dan bisa dicairkan. Waktu pencairan tiap penerima mungkin berbeda namun tidak lebih dari periode bansos.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Kemensos merampungkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran. Hal ini dijelaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rilis di situs Kemensos.

    “Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan terkait kritik bansos sering salah sasaran di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Adapun DTSEN adalah integrasi dari tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Gabungan data ini kemudian diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri sehingga lebih akurat.

    Penerima BPNT Dapat Apa?

    Berdasarkan data Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kartu Sembako atau BPNT disalurkan kepada 20 juta KPM. Setiap keluarga menerima Rp 200 ribu per bulan.

    Jumlah tersebut naik dari sebelumnya sebesar Rp 150 ribu per KPM per bulan dengan total penerima 15,2 juta KPM. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp 43,6 triliun. Jika awal tahun 2025 KPM mendapatkan bantuan Januari-Maret 2025, maka yang akan diterima adalah Rp 600 ribu.

    Cara Cek Penerima Bansos BPNT 2025

    Detikers bisa mengecek sendiri bansos BPNT 2025 apakah sudah cair lewat Cek Bansos Kemensos.go.id lewat HP. Cukup gunakan browser yang sudah tersedia di HP, seperti Chrome atau Safari. Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke alamat situs Cek Bansos Kemensos.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai tempat tinggalmu.Masukkan nama kamu sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).Isi 4 huruf kode captcha ke dalam kotak yang disediakan. Jika kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan kode baru.Tekan tombol ‘Cari Data’.Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta/PM’. Jika terdaftar, maka akan muncul nama, usia, dan jenis-jenis bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

    Jika muncul beberapa nama penerima yang sama, kamu bisa melihat pada kolom usia. Pada setiap jenis bantuan terdapat kolom status yang berisi tulisan YA atau TIDAK. Jika kamu penerima manfaat BPNT, maka pada kolom BPNT akan tertulis YA dan periode pemberiannya.

    (bai/row)