Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan terus bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong perekonomian.

    Adapun hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Bersama dengan Bank Indonesia untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter fiskalnya untuk menjaga tiga hal yang sama pentingnya,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 8 persen, menciptakan kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas keuangan serta stabilitas harga.

    “Pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program pembangunan,” tuturnya.

    Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program asta cita.

    Sri Mulyani menyampaikan pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kreativitas dalam pembiayaan agar dapat memperbesar dukungan, tidak hanya untuk sektor perumahan, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

    “Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun itu yang sudah diumumkan Pak Ara maupun Pak Gubernur,” tuturnya.

  • Pemerintah Bakal Terbitkan SBN Biayai Program 3 Juta Rumah, Nilainya Bakal Jumbo – Page 3

    Pemerintah Bakal Terbitkan SBN Biayai Program 3 Juta Rumah, Nilainya Bakal Jumbo – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa selain sektor perumahan, Bank Indonesia juga siap mendukung sektor hilirisasi serta pertumbuhan ekonomi, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang sudah disiapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 8%.

    “Saya terima kasih kepada Pak Gubernur Bank Indonesia, sangat gercep, sangat cepat untuk mensupport. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Bapak menjawab bahwa ke depan juga bukan hanya sektor perumahan. Tapi juga soal hilirisasi, juga Bank Indonesia juga siap itu,” ujar Ara.

    Adapun kata Ara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Dukungan tersebut mencakup penyiapan bank-bank penyalur, termasuk Himpunan Bank Negara (Himbara), seperti Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI, serta bank-bank swasta lainnya yang diharapkan dapat mempercepat aliran dana untuk sektor perumahan.

    Selain itu, Ara menegaskan bahwa kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Bank Indonesia, merupakan langkah terobosan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

    “Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa. Kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini dipimpin Pak Suanas dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, perumahan dan kawasan pemikiman ada, Departemen Keuangan yang koordinir di sini, dan juga dari Bank Indonesia,” pungkasnya.

  • Biayai Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Berharga Negara

    Biayai Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Berharga Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai beberapa program Asta Cita milik Presiden Prabowo Subianto khususnya program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR inidengan penerbitan surat berharga negara (SBN) perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani di kantornya, Kamis (20/2/2025).

    Dia mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

    Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp 80 triliun.

    “Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

    Dalam hal ini, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

    “Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya perumahan tapi juga sektor lain,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Asta Cita ini.

    BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

    Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

    “Kami sudah bicara dengan bu menteri keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

    Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

    “Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan Bank Indonesia tidak hanya dari kebijakan, tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita,” jelasnya terkait pendanaan dari Surat Berharga Negara (SBN) untuk program 3 juta rumah. 

  • Seruan Tarik Dana dari Bank BUMN Jelang Peluncuran Danantara, Ini Pro Kontra Warga di Medsos

    Seruan Tarik Dana dari Bank BUMN Jelang Peluncuran Danantara, Ini Pro Kontra Warga di Medsos

    “Kalau sudah menggunakan Bank Himbara gpp gausah diganti, itu Danantara pengelolaan dananya bukan diambil dari dana nasabah yg bagian dari Holding mereka, tapi ambil dari dividen BUMN yang direinvest atau langsung dipakai oleh Danantara.” tulis @heeu

    Ferry Irwandi, seorang YouTuber yang sering membahas kebijakan pemerintah, turut memberikan penjelasan melalui akun X @irwndffry.

    “Banyak yang minta jelasin soal Danantara ini, oke tak jelasin dengan simpel, simak dengan santai. Dulu BUMN kalau dapat dividen, sebagian dividennya dikasih ke APBN terus duitnya dipake buat belanja. Nah sekarang Danantara, duitnya gak dipake lgsg untuk belanja, tapi investasi,” tulisnya.

    Meski beberapa pemilik akun telah menjelaskan soal sumber dana investasi Danantara, beberapa warganet masih meragukan sistem pengawasan Danantara.

    Salah satu kekhawatiran utama adalah apakah lembaga ini akan memiliki mekanisme kontrol yang ketat atau justru berpotensi menjadi celah bagi penyalahgunaan dana.

    Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memiliki kewenangan untuk mengaudit, pengawasan tetap dianggap longgar karena memerlukan izin dari DPR.

    Apalagi, pengurus Danantara disebut-sebut orang terdekat pejabat hingga mantan terpidana kasus korupsi. (*)

  • Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun di Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani bilang, skema SBN perumahan ini dialokasikan untuk pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah. Nantinya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

    “FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh tapera kemudian melalui perbankan. Kemudian kita juga memberikan PMN kepada PT SMF, itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah,” jelas Sri Mulyani.

    Nantinya, Kemenkeu akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Himbara untuk menggunakan kredit Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar Rp 80 triliun.

    “Jadi dengan ini kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand permintaan yaitu masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas MBR, ataupun yang komersial itu akan digunakan melalui kerjasama,” papar dia.

    Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penerbitan SBN perumahan itu nantinya akan dibeli oleh BI dari pasar sekunder. Bahkan, Perry pun sudah berkoordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani untuk bisa digunakan tidak hanya bagi SBN yang jatuh tempo.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” jelas Perry.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa hasil daripada pertemuan antara kementerian ini akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Karena backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak huni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan. Yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” ungkapnya.

  • Pengembang Properti Harap Program 3 Juta Rumah Dongkrak Penjualan di Jawa Tengah Tahun 2025

    Pengembang Properti Harap Program 3 Juta Rumah Dongkrak Penjualan di Jawa Tengah Tahun 2025

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Program 3 juta rumah yang direncanakan pemerintah diharapkan bisa mendongkrak penjualan properti di Jawa Tengah tahun 2025 ini.

    Pelaku industri sektor properti Jawa Tengah kini bersiap mendukung program tersebut dengan menggandeng sejumlah stakeholder.

    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah berencana membuat konsep baru dengan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)  dalam pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Tahun ini bersamaan dengan program pemerintah yaitu 3 juta rumah, DPD REI Jateng ingin membuat konsep baru dan pameran yang bisa melibatkan semua stakeholder. Kami mempunyai konsep bahwa setiap pameran akan menggandeng perbankan dari Himbara,” kata Ketua DPD REI Jateng, Harmawan Mardiyanto di sela Property Expo Semarang di Pollux Mall Paragon, Kamis (20/2/2025).

    Harmawan menambahkan, tahun 2024 lalu, kuota FLPP terbatas.

    Total secara nasional sebanyak 200.000 unit rumah setelah ada penambahan.

    Adapun DPD REI Jateng, sebutnya, mendapat kuota sekitar 16.000 unit rumah.

    “Tahun lalu, pada bulan Agustus, teman-teman sudah kehabisan (kuota) karena dibagi se-Indonesia. Jateng kebagian sekitar 16.000 unit. Sebenarnya banyak teman punya stok rumah yang sudah siap, sudah SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit), siap mau akad tetapi tidak bisa karena kuota habis,” jelasnya.

    Ia berharap dengan bertambahnya kuota FLPP serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, program 3 juta rumah akan memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, khususnya yang ingin KPR melalui skema FLPP.

    “Tetapi untuk pasar rumah komersial, kita lihat sendiri memang perekonomian saat ini naik turun. Namun kami optimistis bahwa penjualan kawan-kawan yang komersial pun akan naik, karena biasanya mereka mau FLPP ternyata habis, mereka ‘switching’ ke komersial yang harganya masih terjangkau,” imbuhnya.

    Wakil Ketua Property Expo Semarang, Juremi menambahkan, untuk mendongkrak pasar properti di tahun 2025, REI Jateng akan menggelar Property Expo sebanyak delapan kali.

    Menurutnya, pameran menjadi alternatif bagi DPD REI Jateng untuk meningkatkan penjualan, terutama untuk perumahan komersial.

    “Untuk pameran ini ada 11 pengembang dan 3 pendukung, serta dari Bank BTN. Target kami, bisa terjual sebanyak 100 unit selama pameran yang berlangsung 20 Februari – 3 Maret 2025,” imbuhnya.

    Mortgage Business Officer BTN Kanwil Jateng DIY, Joko Surono menyampaikan, penting untuk mendekat ke masyarakat dalam menawarkan rumah, baik subsidi maupun komersial.

    “Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita tingkatkan untuk menjalin kerja sama REI dan BTN untuk tumbuh bersama. BTN ada promo KPR dengan skema FLPP bunga 5 persen,” imbuhnya. (idy)

  • Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Ikut Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Ini Respons Erick Thohir

    Jakarta –

    Menteri BUMN Erick Thohir ikut rapat malam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat itu membahas program 3 juta rumah per tahun.

    “Saya rasa ini kerja nyata di mana BI dan pemerintah ini berjibaku menyelesaikan solusi-solusi baik buat rakyat dan masyarakat. Hal ini pernah dilakukan saat COVID, ini momentum bagus mengulang kerja sama ini,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025).

    Ia juga menyinggung upaya Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan backlog yang cukup panjang.

    “Tadi disampaikan Pak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan dan kemampuan secara seksama, dan memberikan solusi yang merupakan backlog cukup panjang selama ini,” tuturnya.

    “Dan inilah terobosan yang diberikan dan insya allah angkanya signifikan, besok tim teknisnya, tapi tadi ada improvisasi juga tidak hanya rumah rakyat tapi rumah komersial yang sedang digodok Pak Menteri, luar biasa kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi program ini akan dilaporkan secara bertahap,” sambung Erick.

    Pada kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Erick yang mendukung program perumahan melalui bank pelat merah. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baik untuk mempercepat realisasinya.

    “Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank- bank penyalur, ya, bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BRI, dan sebagainya, dan juga swasta juga, jadi semuanya bisa bergerak cepat. Jadi ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Bahas Program 3 Juta Rumah, Ini Kata Erick Thohir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengadakan rapat mengenai program 3 juta rumah di Kantor Kemenkeu, Rabu malam ini (19/2/2025).

    Pasca rapat, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, bahwa pembahasan 3 juta rumah bukan hanya menyasar untuk rumah rakyat melainkan rumah komersil. “Tadi ada juga beberapa improvisasi, tidak hanya rumah rakyat tetapi rumah komersial yang sedang digodok oleh Pak Menteri (Menteri PKP), luar biasa Pak Menteri ini kerja keras siang malam,” ungkap Erick.

    Adapun beberapa komersialisasi dari program 3 juta rumah itu, kata Erick, akan dilaporkan secara bertahap. “Tetapi intinya ini solusi yang luar biasa,” tegas Erick.

    Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, untuk merealisasikan program 3 juta rumah ini, pihaknya sedang membahas bersama perbankan di Indonesia terutama HIMBARA yang berada di bawah Kementerian BUMN, untuk bisa memberikan dukungan baik suplai ke produsen rumah maulun permintaan masyarakat.

    “Terutama yang berpendapatan rendah. Jadi ini adalah rumah rkyat, kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya pak Erick,” jelas Sri Mulyani.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, rapat hari ini menibdaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah.

    “Tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Bu Sri Mulyani dan Pak Erick. Dan sekarang, langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen Suhasil, langsung bekerja. Dan besok kami akan bertemu lagi jam 4 sore. Jadi saya ulangi, jam 4 sore besok kami akan bertemu lagi di sini untuk bisa membuat lebih detail,” kata Maruarar kepada wartawan, usai rapat.

    Selain itu, sambungnya, Kementerian BUMN juga akan menggerakkan bank-bank BUMN alias Himbara untuk ikut dalam upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan mereka, antara pemerintah dan Bank Indonesia,” sebutnya.

    (pgr/pgr)

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Gelontorkan APBN Segini

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Gelontorkan APBN Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil rapat mengenai sektor perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah. Ada sejumlah dukungan anggaran APBN yang akan dia berikan agar program ini bisa terwujud.

    Pertama misalnya soal fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit. Dari angka tersebut yang sudah dialokasikan sebesar Rp 18 triliun.

    “Sektor perumahan yang selama ini Pak Menteri Perumahan sudah menyampaikan seperti diketahui oleh teman-teman wartawan di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam undang-undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR,” kata dia di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Sementara itu, pihaknya masih akan mencari cara bagaimana pemenuhan anggaran lainnya untuk program 3 juta rumah bisa tercukupi. Hal ini yang akan didiskusikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    “Yang pinjamannya bunganya hanya 5% 20 tahun Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” bebernya.

    Foto: Calon penyewa melihat hunian di rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Calon penyewa melihat hunian di rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Sri Mulyani menegaskan selain pembangunan hunian baru, program 3 juta rumah juga akan menyasar program bedah rumah yang dulu disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan rencana tersebut, Sri Mulyani optimistis program 3 juta rumah akan terwujud.

    “Kita optimis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi karena tadi 3 juta rumah yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai skala untuk meningkatkannya ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia,” jelasnya.

    “Dan kami serta sektor perbankan terutama Himbara yang dibawah Pak Erik ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi baik dukungan ke sisi suplainya yaitu para produser rumah maupun dari sisi demandnya yaitu masyarakat terutama yang berpendapatan rendah jadi ini adalah rumah rakyat kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya,” sebutnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun.

    Rinciannya adalah pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

    (wur)

  • Erick Thohir Akan Berikan Akses Pendanaan buat Pekerja Migran RI

    Erick Thohir Akan Berikan Akses Pendanaan buat Pekerja Migran RI

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding memperkuat perlindungan pekerja WNI di luar negeri maupun ketika kembali lagi ke Indonesia.

    “Hari ini saya menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Bapak Abdul Kadir Karding,” katanya dalam unggahan video Instagram pribadinya @erickthohir, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kerja sama tersebut, Erick mengatakan Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus mendukung program dalam meningkatkan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Selain itu, Erick akan mendorong pemberdayaan PMI saat kembali ke tanah air dengan akses pendanaan melalui Bank Himbara. Erick menyampaikan, bank-bank BUMN menjadi salah satu penopang utama UMKM di Indonesia dengan total pendanaan mencapai Rp 255 triliun per tahun untuk 92% UMKM di Indonesia.

    “Sesuai dengan slogan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ‘pergi migran pulang juragan’. Jadi kita juga mempunyai ekosistem bank-bank yang menggelontorkan pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.

    Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dilakukan hari ini dapat meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

    “Kita ingin agar pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia semakin hari semakin baik,” katanya.

    (ara/ara)