BUMN: Himbara

  • Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Seiring dengan rencana diluncurkannya Danantara, ramai masyarakat yang mengajak untuk menarik uang mereka dari bank BUMN. Mereka khawatir, uang yang disimpan di bank-bank pelat merah itu tidak akan aman.

    Beberapa waktu lalu, sejumlah warganet di media sosial pun ramai-ramai mengungkapkan niat mereka untuk memindahkan uang dari bank BUMN, imbas Danantara. 

    “Danantara Effect. Bapaknya teman saya seorang pengusaha (cukup kaya), hari ini sudah MEMINDAHKAN uangnya dari Bank Negara (warna biru) ke Bank Swasta (warna biru juga). Teman-teman bapaknya sudah melakukan hal serupa beberapa hari yang lalu. Ada distrust dari masyarakat soal Danantara karena aromanya terlalu politis sehingga menimbulkan kekhawatiran dari orang yang menyimpan uangnya di bank himbara tidak akan dikelola secara profesional dibawah naungan Danantara,” tutur akun @JhonSitorus_18.

    “O… gitu cara mainnya danantara. Tarik aja berati duit yang ngga seberapa itu dari bank BUMN,” ucap akun @umisca**** merespons penjelasan mengenai ketika rugi, tidak bisa kena pasal KPK karena dianggap kerugian bisnis bukan kerugian negara.

    “Tadi ada yang bilang ‘Jangan tarik uang kita ke swasta dulu, kalian ga ngerti gimana dampak ekonominya’. Tapi kalo ternyata danantara beneran dibikin terus bikin uang kita di bank BUMN ilang, gov mau tanggung kawab kah? Keliatan di pasal2nya sih, mereka ga bakal tanggung jawab,” ujar akun @invisea****.

    “Yang mengurus danantara dia-dia lagi orangnya, kacau ni negara. Mending tarik uang kita dari Bank-bank BUMN, pindahkan ke bank non BUMN,” kata akun @irfan*** menanggapi rencanan Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Keponakan Luhut mengurus Danantara.

    “Daripada nguap di Danantara, narik uang simpanan dari Himpunan Bank Milik Negara dan pindah ke bank swasta,” ucap akun @Y_Radia***.

    “Bukannya enggak mengerti sama konsep Danantara, cuma meminimalisir worst case saja. Toh, enggak ada yang tahu Danantara ke depannya bakal berhasil apa enggak kerjaannya…” kata akun @tersepo***.

    “Mungkin setelah selesai, semua saldo (bank BUMN) saya akan langsung pindah,” ujarnya menambahkan.

    Langsung Tarik Uang dan Saham

    Warganet lain, Larasati, ikut dalam seruan ini. Dia mengaku, langsung menarik uangnya dari bank BUMN setelah heboh rencana Danantara.

    “Khawatirannya awal-awal sih karena panik… jangan-jangan nanti dana yang aku simpan di bank BUMN itu nanti takutnya enggak aman,” tuturnya.

    “Terus kan, jadi aku langsung tarik duluan karena panik,” ucap Larasati menambahkan.

    Sejak isu Danantara mulai heboh di X pada akhir pekan lalu, dia tanpa pikir lama menarik uangnya dari dua bank pelat merah. Uang tersebut dipecah untuk membeli emas, dan ditabung di bank swasta.

    Bukan hanya itu, Larasati mengaku menjual saham di perusahaan-perusahaan pelat merah.

    “Saham-saham bank BUMN juga akhirnya aku jual-jualin juga,” ujarnya.

    Buruknya Komunikasi Pemerintah

    Dosen FEB Unpad, Prof. Bayu Kharisma menilai Danantara sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, tampaknya komunikasi buruk pemerintah menjadi penyebab munculnya seruan tarik uang dari bank BUMN tersebut.

    “karena komunikasinya yang tidak begitu baik, maka orang itu yang terjadi adalah seperti krisis 98, ketakutan. Karena informasinya simpang siur,” ucapnya dalam acara diskusi ekonomi IWEB Vol. 4 pada Kamis 20 Februari 2025.

    “(Masyarakat) ketakutan duitnya habis, ketakutan duitnya hilang, ketakutan macam-macam nah seperti itu. Karena memang kita tidak mendapatkan informasinya,” kata Bayu Kharisma menambahkan.

    Apalagi, dia menyoroti bagaimana pemerintah yang kerap tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan. Ketika kebijakan itu viral dan ditentang rakyat, mereka membatalkannya, tetapi kemudian diterbitkan lagi.

    “Oleh karena itu, memang yang paling penting itu adalah planning dan komunikasi publik yang masih belum bisa lah, atau harus seperti diistilahkan itu adalah yang pandai itu komunikasi,” ujar Bayu Kharisma.

    Dia juga mengingatkan masyarakat bahwa Danantara dibentuk pemerintah untuk tujuan yang baik. Hal itu disampaikan, menanggapi adanya sejumlah orang yang menyamakan pembentukan Danantara dengan pemerintah mencari modal untuk ‘berjudi’ tapi ketika rugi tidak bisa disalahkan maupun bertanggungjawab.

    “Nah, kalau saya pribadi sih sebetulnya mungkin kemungkinan besar itu tidak tepat. Karena kan Danantara itu memang diharapkan untuk masyarakat banyak lah. Artinya bukan untuk kegiatan yang katakanlah ilegal atau ‘judi’ macam-macam lah gitu,” tutur Bayu Kharisma saat ditemui Pikiran-Rakyat.com setelah acara.

    “Saya yakin bahwa kebijakan danantara itu pasti untuk kebaikan masyarakat lah. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi atau hal-hal yang katakanlah yang melanggar atau menyimpang lah seperti itu. Nah karena itu, sepertinya tidak tepat nih itu kayak gitulah,” katanya menambahkan.

    Bayu Kharisma juga menanggapi penunjukkan Burhanuddin Abdullah Harahap sebagai ketua tim pakar Danantara. Padahal, dia pernah dipenjara lima tahun atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp100 miliar.

    “Itu kan terkait dengan masalah seleksi orangnya. Nah, memang betul bahwa jejak digital atau sebelumnya itu kan sangat berpengaruh pula terhadap kepemimpinan nanti dia di sanalah gitu,” ujarnya.

    “Cuma saya yakin, optimis bahwa itu tidak akan terjadi lah untuk kegiatan yang negatif macam-macam lah. Jadi tergantung kepada nanti regulasinya seperti apa? Karena sekali lagi bahwa itu memang untuk masyarakat, untuk rakyat besar, maka tujuannya pasti akan baik,” ucap Bayu Kharisma menambahkan.

    Senada, Dosen FISIP Unpar, Kristian Widya Wicaksono juga menilai bahwa tujuan pembentukan Danantara sebenarnya baik. Namun, lagi-lagi masalah komunikasi pemerintah menjadi penyebab pemahaman masyarakat berbeda.

    “Kalau danantara tadi saya sepakat, tujuannya bagus, baik. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan publik,” ucapnya.

    “Tapi kan komunikasinya ya lagi-lagi, peruntukannya, transparansinya. Nah, ini yang kita perlu bangun sih kalau menurut saya kedepan,” ujar Kristian Widya Wicaksono menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ibu Hamil Dapat Bantuan Rp 3 Juta, Cek Syarat dan Cara Daftar

    Ibu Hamil Dapat Bantuan Rp 3 Juta, Cek Syarat dan Cara Daftar

    Ibu Hamil Dapat Bantuan Rp 3 Juta, Cek Syarat dan Cara Daftar

    TRIBUNJATENG.COM- Pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan anak usia dini. 

    Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp3 juta per tahun bagi setiap ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun). Bantuan ini disalurkan dalam empat tahap, masing-masing sebesar Rp750.000, pada periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. 

    Untuk mendaftar bantuan ibu hamil melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, ikuti langkah-langkah berikut:

    Syarat Penerima:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah.

    Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

    Ibu hamil atau menyusui yang berasal dari keluarga kurang mampu.

    Tidak menerima bantuan sejenis dari program pemerintah lainnya.

    Besaran Bantuan:

    Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    Cara Pendaftaran:

    Persiapkan Dokumen:

    KTP dan Kartu Keluarga (KK).

    Surat keterangan hamil dari bidan atau puskesmas.

    Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jika sudah memiliki.

    Daftar ke Desa/Kelurahan:

    Datangi kantor desa/kelurahan setempat dan ajukan pendaftaran sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

    Petugas akan memverifikasi data dan menginput ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Proses Verifikasi:

    Setelah data masuk DTKS, akan diverifikasi oleh petugas Dinas Sosial setempat.

    Jika memenuhi syarat, data akan diajukan ke Kementerian Sosial untuk disetujui.

    Cek Status Penerima:

    Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.

    Masukkan NIK KTP dan Nama lengkap sesuai KTP untuk mengecek status penerima bantuan.

    Penerimaan Bantuan:

    Jika disetujui, bantuan akan disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Dana bisa dicairkan di bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BSI) atau digunakan untuk belanja kebutuhan pokok di e-warong terdekat.

    (*)

  • Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara pada Senin (24/2/2025) besok. Danantara akan mengendalikan sekaligus mengelola dividen dadi BUMN jumbo. 

    Namun demikian, Danantara dirancang memiliki modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Salah satu sumbernya berasal dari efisiensi anggaran yang rencananya dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp750 triliun.

    Asal usul modal Danantara itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memberikan pidato politik pada Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

    Prabowo mengemukakan bahwa penghematan akan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN. 

    Kedua, senilai  Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja. 

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya.

    Prabowo dalam paparannya menunjukkan bahwa total penghematan pada tahun pertamanya akan mencapai Rp750 triliun atau setara sekitar US$44 miliar. 

    Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    Versi UU BUMN 

    Adapun landasan hukum berdirinya Danantara, diatur dalam BAB 1C UU BUMN. Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai BPI Danantara, mulai dari kedudukannya dalam struktur  negara, organisasi, hingga asal-usul modalnya. 

    Soal asal usul modal Danantara diatur di dalam Pasal 3G. Pasal itu merinci bahwa modal Danantara bisa berasal dari Penyertaan Modal Negara alias PMN atau sumber lain. Yang dimaksud PMN dalam beleid itu bisa berupa dana tunai, barang milik negara atau BMN, saham milik negara di BUMN.

    UU BUMN juga mengatur bahwa modal dasar BPI Danantara minimal Rp1.000 triliun. Modal tersebut dapat ditambah melalui skema PMN atau sumber lain. Namun demikian,  tidak ada penjelasan lebih detail mengenai sumber lain dalam beleid tersebut.

    Adapun jika mengacu kepada Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU BUMN, nilai Rp1.000 triliun itu didapat berdasarkan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang sebesar Rp1.135 triliun.

    Perlu Pemimpin Tepat 

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan saham BUMN berkapitalisasi besar berisiko terkoreksi jika Presiden RI Prabowo Subianto salah memilih penggawa Danantara. 

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kini terdapat berbagai spekulasi yang akan mengisi jabatan sebagai kepala Danantara jelang peluncuran resminya pada Senin (24/2/2025). 

    Selain kepala badan pelaksana Danantara, siapa yang akan mengisi jajaran direksi holding investasi dan operasional juga menjadi pertanyaan masyarakat. 

    “Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/2/2025). 

    Dia menuturkan ada sejumlah risiko apabila Dananatara dipegang oleh non-profesional, birokrat, terafiliasi politik, dan tidak sesuai kepakaran di bidangnya. 

    Pertama, akan terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga berisiko membayangi pasar surat berharga negara, sehingga memperkecil kepemilikan asing pada instrumen tersebut. 

    “[Kedua] tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” ucap Andry. 

    Tujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan Indonesia, MIND ID.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak empat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni BMRI, BBRI, BBNI, dan TLKM. Adapun, tiga dari empat perusahaan negara ini masuk dalam 10 besar saham berkapitalisasi jumbo. 

    Melansir data BEI per Jumat (21/2/2025), saham BBRI berada di peringkat kelima dengan kapitalisasi pasar Rp584 triliun. BMRI menyusul di posisi tujuh dengan nilai Rp469 triliun, dan peringkat sembilan dihuni TLKM yang memiliki Rp263 triliun. 

    Ketiga, lanjut Andry, adalah risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menuju level Rp16.500. Terakhir, Danantara dinilai akan sulit meraih pendanaan investor asing di masa mendatang. 

    Oleh karena itu, dia berharap pemegang kendali Danantara adalah profesional yang teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek serta panjang. 

    “Kepala badan serta jajaran direksi [Danantara] harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis. Jika tidak, maka kredibilitas Danantara akan dipertaruhkan,” pungkasnya.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • DPR: Bos Danantara Bisa Berasal dari Kalangan Politisi

    DPR: Bos Danantara Bisa Berasal dari Kalangan Politisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara pada Senin (23/2/2025).

    Namun demikian, sampai sekarang, publik masih menunggu siapa sosok yang akan mempin lembaga yang digadang-gadang bajak menjadi ‘Temasek’ – nya Indonesia itu.

    Wakil Ketua Komisi VI DRP sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU BUMN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengungkapkan bahwa bos Danantara nanti bisa dari kalangan profesional maupun politisi.

    Eko berpendapat dikotomi antara profesional dengan politisi tidak terlalu penting dalam pemilihan pengurus lembaga investasi tersebut. Bagaimanapun, menurutnya, moralitas seorang tidak bisa dibedakan hanya berdasarkan profesinya.

    “Profesional juga ada yang korupsi juga, politisi juga ada yang korupsi juga. Jadi sekarang adalah bagaimana meng-combine [menyatukan], yuk sama-sama kita bangun BUMN kita ini menjadi lebih baik lagi,” ujar Eko kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Politisi Partai Amanat Nasional itu mengklaim DPR tidak mempunyai rekomendasi khusus siapa yang harus menjadi bos Danantara. DPR, sambungnya, hanya ingin memastikan bahwa nantinya peran BUMN dan Danantara tidak tumpang tindih.

    Kendati demikian, Eko menekankan yang terpenting bos Danantara nantinya mengerti tentang aset nasional. Tak hanya itu, aset tersebut hanya bisa berlipat ganda.

    “Visinya harus bagaimana caranya menguntungkan dan mempunyai daya ungkit besar terhadap aset dan juga investasi BUMN, itu adanya di Danantara,” jelasnya.

    Dia pun meyakini Prabowo sudah mengantongi nama calon bos Danantara. Menurutnya, kepala negara dan pemerintah itu tidak akan salah pilih orang.

    Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan saham BUMN berkapitalisasi besar berisiko terkoreksi apabila Prabowo salah memilih penggawa Danantara. 

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kini terdapat berbagai spekulasi yang akan mengisi jabatan sebagai kepala Danantara jelang peluncuran resminya pada Senin (24/2/2025). 

    Selain kepala badan pelaksana Danantara, siapa yang akan mengisi jajaran direksi holding investasi dan operasional juga menjadi pertanyaan masyarakat. 

    “Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/2/2025). 

    Dia menuturkan ada sejumlah risiko apabila Dananatara dipegang oleh non-profesional, birokrat, terafiliasi politik, dan tidak sesuai kepakaran di bidangnya. 

    Pertama, akan terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga berisiko membayangi pasar surat berharga negara, sehingga memperkecil kepemilikan asing pada instrumen tersebut. 

    “[Kedua] tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” ucap Andry.

    Tujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan Indonesia, MIND ID.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak empat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni BMRI, BBRI, BBNI, dan TLKM. Adapun, tiga dari empat perusahaan negara ini masuk dalam 10 besar saham berkapitalisasi jumbo. 

  • Cara Mencairkan Bansos BPNT 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!

    Cara Mencairkan Bansos BPNT 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!

    Jakarta: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali disalurkan pada Februari 2025 untuk membantu keluarga kurang mampu mendapatkan kebutuhan pokok.
     
    Mengutip postingan Instagram Kementerian Sosial, Sabtu, 21 Februari 2025, program ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat golongan miskin dan rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup mereka.
     
    Nah, bagi Sobat Medcom yang juga penerima BPNT jangan sampai ketinggalan, simak cara mencairkan BPNT 2025 di artikel ini ya.
     

    Jadwal penyaluran bansos BPNT Februari 2025
    Mengutip laman Fahum UMSU, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengumumkan bahwa jadwal penyaluran bansos BPNT pada Februari 2025 akan dilakukan secara bertahap kepada setiap penerimanya.
     
    Proses penyaluran bantuan ini akan berlangsung hingga akhir bulan ini. Setiap masyarakat yang terdaftar sebagai penerima akan mendapatkan bantuan dalam waktu yang berbeda-beda berdasarkan kebijakan setiap wilayah.
    Nominal dana bansos BPNT Februari 2025
    Jumlah nominal dana bansos BPNT yang akan disalurkan oleh pemerintah kepada para penerima berjumlah Rp400.000 per tahap (pencairan 2 bulan).
     
    Dana bantuan ini akan disalurkan secara langsung ke rekening Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) milik penerima.
     

    Cara pengambilan dana bansos BPNT Februari 2025
    Bagi masyarakat yang ingin mengambil dana bansos BPNT di bulan Februari 2025 dapat mengikuti beberapa prosedur berikut:

    Kunjungi ATM bank yang terdaftar untuk penyaluran BPNT.
    Masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan pilih bahasa yang diinginkan.
    Masukkan PIN Anda.
    Pilih menu tarik tunai.
    Tentukan jumlah uang yang dibutuhkan.
    Pilih sumber dana ‘tabungan’.
    Tunggu prosesnya, lalu ambil uang dari mesin ATM.

    Bansos BPNT 2025 menjadi salah satu bentuk bantuan penting bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan.
     
    Pastikan kamu memenuhi syarat, cek status penerimaan secara online, dan ikuti prosedur pencairan agar bisa segera menggunakan bantuan ini.
     
    Jangan sampai kelewatan! Segera cek dan cairkan BPNT 2025 agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Prabowo Diingatkan buat Hati-hati Pilih Bos Danantara

    Prabowo Diingatkan buat Hati-hati Pilih Bos Danantara

    Jakarta

    Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Seiring peluncuran holding investasi RI ini, terdapat berbagai spekulasi nama-nama yang akan mengisi pucuk kepemimpinan Danantara.

    Menanggapi hal ini Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan kepala badan serta jajaran direksi Danantara kelak harus diisi oleh para profesional yang tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.

    Untuk itu menurutnya Presiden Prabowo Subianto harus ekstra hati-hati dalam menentukan pemegang kendali Danantara. Sebab apabila badan ini dipegang oleh non profesional, birokrat, tidak sesuai dengan kepakaran di bidangnya hingga terafiliasi politik akan muncul sejumlah risiko.

    Misalnya saja kredibilitas Danantara akan dipertanyakan hingga terjadinya ‘moral hazard’ di kalangan para investor. Di mana menurutnya kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya capital outflow terjadi di IHSG.

    “Aliran keluar dana asing juga akan pasar Surat Berharga Negara (SBN) sehingga semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata Andry dalam keterangan resminya, Sabtu (22/2/2025).

    Kemudian ia juga memprediksi nilai saham BUMN-BUMN yang berada langsung di bawah kendali Danantara ini yang akan mengalami penurunan cukup signifikan akibat kaburnya para investor.

    “7 perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” terangnya.

    Belum lagi Andry juga memperkirakan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar menuju Rp 16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun.

    “Semakin sulitnya Danantara untuk mendapatkan pendanaan dan kepercayaan dari investor asing di masa yang akan datang,” jelas Andry lagi terkait risiko yang dapat terjadi jika Prabowo salah memilih bos Danantara nanti.

    Karena itu Andry berharap pemegang kendali Danantara adalah para profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi.

    “Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik

    Di Tengah Dinamika Ekonomi Global, Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik

    Jakarta: Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) terus menunjukkan kinerja fundamental yang solid di tengah tantangan dinamika ekonomi global. Ketua Umum HIMBARA yang juga Direktur Utama BRI, Sunarso menegaskan bahwa HIMBARA berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas layanan perbankan dan fundamental kinerja dengan tata kelola yang baik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
     
    “Di tengah dinamika tantangan ekonomi global, fundamental kinerja HIMBARA sangat solid. Di samping itu, HIMBARA juga memastikan seluruh layanan operasional perbankan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga nasabah tetap mendapatkan akses layanan optimal terhadap berbagai produk dan layanan keuangan,” ungkap Sunarso.
     
    Selain itu, Sunarso menambahkan bahwa HIMBARA seperti layaknya bank swasta, juga turut serta dalam program penjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di samping itu, bank-bank HIMBARA juga diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Partisipasi dan tata kelola tersebut memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka dijamin keamanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Ketua Umum HIMBARA dan Direktur Utama BRI, Sunarso. (Foto: Dok. BRI)
     
    Seperti diketahui bank-bank HIMBARA yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN telah mengumumkan kinerja keuangan tahun 2024 dan menunjukkan kinerja yang sangat solid. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja keuangan yang di antaranya adalah kemampuan mencetak laba, pertumbuhan kredit yang sehat, serta peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK).
     
    Berdasarkan laporan kinerja keuangan konsolidasian tahun 2024, bank-bank HIMBARA berhasil mencatatkan laba positif. Di antaranya BRI yang berhasil mencatatkan laba sebesar Rp60,64 triliun, Mandiri sebesar Rp55,78 triliun, BNI sebesar Rp21,5 triliun dan BTN mencetak laba sebesar Rp3 triliun. 
     
     

     
    Dari sisi kredit, bank-bank Himbara berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit positif di berbagai segmen, di antaranya BRI menyalurkan kredit sebesar Rp1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% YoY, dengan 81,97 persen disalurkan kepada segmen UMKM. Mandiri mencatatkan total penyaluran kredit konsolidasi sebesar Rp1.670,55 triliun atau meningkat 19,5% YoY, dengan segmen wholesale sebagai motor utama pertumbuhan.
     
    BNI membukukan pertumbuhan kredit 11,6% YoY menjadi Rp775,87 triliun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekspansi kredit yang prudent. BTN mencatatkan pertumbuhan kredit 7,3% YoY, dari Rp333,69 triliun menjadi Rp357,97 triliun, dengan mayoritas kredit berasal dari segmen KPR, baik subsidi maupun non-subsidi.
     
    Peningkatan kredit tersebut juga didukung oleh likuiditas yang memadai, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang positif di seluruh bank Himbara. BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp1.365,45 triliun, dengan CASA mencapai 67,30 persen atau Rp918,98 triliun. Mandiri mencatatkan simpanan sebesar Rp1.699 triliun, tumbuh 7,73% YoY, dengan CASA mendominasi 80,3 persen dari total DPK.
     
    BNI pun juga terus memperkuat basis pendanaannya, terutama dari segmen Tabungan ritel. Tercatat, tabungan BNI tumbuh sebesar 11 persen secara tahunan, dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada tahun 2024. Demikian juga dengan BTN yang membukukan pertumbuhan DPK 9,1% YoY, dari Rp349,93 triliun menjadi Rp381,67 triliun, dengan rasio CASA sebesar 54,1 persen.
     
    “Kinerja HIMBARA yang sangat solid tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan tata kelola yang baik telah menjadi modal kuat bagi HIMBARA untuk menghadapi tantangan industri yang dinamis. Selain itu, fundamental bisnis yang kuat dari bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA juga mampu menjaga stabilitas industri perbankan yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional,” pungkas Sunarso.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Siswa Sekolah Bisa Dapat Bantuan PKH 2025, Ini Syarat dan Besarannya

    Siswa Sekolah Bisa Dapat Bantuan PKH 2025, Ini Syarat dan Besarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Apakah siswa sekolah SD, SMP hingga SMA bisa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH? Simak selengkapnya dalam artikel ini.

    PKH adalah salah satu bentuk bansos yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga prasejahtera di Indonesia. Pada tahun 2025, program ini kembali dilanjutkan dengan berbagai kategori penerima, termasuk siswa sekolah.

    Jika mendapat bantuan PKH, siswa sekolah SD, SMP dan SMA nantinya bisa membiayai keperluan pendidikan mereka sehari-hari.

    Syarat Siswa Sekolah Dapat PKH

    Agar dapat menerima bantuan PKH 2025, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh siswa sekolah meliputi:

    Keluarga penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Siswa wajib memiliki bukti resmi bahwa mereka masih aktif bersekolah. Keluarga harus mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kelurahan atau desa setempat. Memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Besaran Bantuan PKH untuk Siswa Sekolah

    Berikut besaran bantuan untuk siswa sekolah:

    Siswa SD/sederajat: Rp225.000 setiap 3 bulan atau Rp900.000 per tahun. Siswa SMP/sederajat: Rp375.000 setiap 3 bulan atau Rp1,5 juta per tahun. Siswa SMA/sederajat: Rp500.000 setiap 3 bulan atau Rp2 juta per tahun. Prosedur Pencairan Dana Bantuan

    Apabila dinyatakan berhak menerima bantuan, dana akan disalurkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    – Kantor Pos: Dana dapat dicairkan secara langsung di Kantor Pos terdekat.

    – Bank Himbara: Dana juga dapat diambil melalui bank yang bekerja sama, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, atau BTN.

    Demikian informasi terkait pencairan PKH untuk anak sekolah. Selalu update informasi terbaru dari pemerintah agar tidak ketinggalan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik di Tengah Dinamika Ekonomi Global – Page 3

    Himbara Cetak Kinerja Solid dengan Tata Kelola yang Baik di Tengah Dinamika Ekonomi Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Di tengah tantangan dinamika ekonomi global, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) terus menunjukkan kinerja fundamental yang solid. Ketua Umum HIMBARA yang juga Direktur Utama BRI, Sunarso menegaskan bahwa HIMBARA berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas layanan perbankan dan fundamental kinerja dengan tata kelola yang baik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

    “Di tengah dinamika tantangan ekonomi global, fundamental kinerja HIMBARA sangat solid. Di samping itu, HIMBARA juga memastikan seluruh layanan operasional perbankan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga nasabah tetap mendapatkan akses layanan optimal terhadap berbagai produk dan layanan keuangan”, ungkap Sunarso.

    Selain itu, Sunarso menambahkan bahwa HIMBARA seperti layaknya bank swasta, juga turut serta dalam program penjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di samping itu, bank-bank HIMBARA juga diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Partisipasi dan tata Kelola tersebut memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka dijamin keamanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Seperti diketahui bank-bank HIMBARA yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN telah mengumumkan kinerja keuangan tahun 2024 dan menunjukkan kinerja yang sangat solid. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja keuangan yang diantaranya adalah kemampuan mencetak laba, pertumbuhan Kredit yang sehat, serta peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK).

    Berdasarkan laporan kinerja keuangan konsolidasian tahun 2024, bank-bank HIMBARA berhasil mencatatkan laba positif. Di antaranya BRI yang berhasil mencatatkan laba sebesar Rp60,64 triliun, Mandiri sebesar Rp55,78 triliun, BNI sebesar Rp21,5 triliun dan BTN mencetak laba sebesar Rp3 triliun.

     

    Dari sisi kredit, bank-bank Himbara berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit positif di berbagai segmen, diantaranya BRI menyalurkan kredit sebesar Rp1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% YoY, dengan 81,97% disalurkan kepada segmen UMKM. Mandiri mencatatkan total penyaluran kredit konsolidasi sebesar Rp1.670,55 triliun atau meningkat 19,5% YoY, dengan segmen wholesale sebagai motor utama pertumbuhan. BNI membukukan pertumbuhan kredit 11,6% YoY menjadi Rp775,87 triliun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekspansi kredit yang prudent. BTN mencatatkan pertumbuhan kredit 7,3% YoY, dari Rp333,69 triliun menjadi Rp357,97 triliun, dengan mayoritas kredit berasal dari segmen KPR, baik subsidi maupun non-subsidi.

    Peningkatan kredit tersebut juga didukung oleh likuiditas yang memadai, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang positif di seluruh bank Himbara. BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp1.365,45 triliun, dengan CASA mencapai 67,30% atau Rp918,98 triliun. Mandiri mencatatkan simpanan sebesar Rp1.699 triliun, tumbuh 7,73% YoY, dengan CASA mendominasi 80,3% dari total DPK. BNI pun juga terus memperkuat basis pendanaannya, terutama dari segmen Tabungan ritel. Tercatat, tabungan BNI tumbuh sebesar 11% secara tahunan, dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada tahun 2024. Demikian juga dengan BTN yang membukukan pertumbuhan DPK 9,1% YoY, dari Rp349,93 triliun menjadi Rp381,67 triliun, dengan rasio CASA sebesar 54,1%.

    “Kinerja HIMBARA yang sangat solid tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan tata kelola yang baik telah menjadi modal kuat bagi HIMBARA untuk menghadapi tantangan industri yang dinamis. Selain itu, fundamental bisnis yang kuat dari bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA juga mampu menjaga stabilitas industri perbankan yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional”, pungkas Sunarso.

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan.