Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI berencana memanggil perwakilan Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), kurator PT Istaka Karya (Persero) dan bank Himbara menyusul kasus tidak dibayarnya vendor oleh Istaka Karya. Total utang yang belum dibayar mencapai Rp 786 miliar dari sekitar 179 vendor.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengaku kesal atas terjadinya persoalan ini sehingga perlu diselesaikan. Hari ini Komisi VI sudah melakukan pertemuan dengan Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) di Gedung DPR RI.

    “Terus terang saya gregetan, marah, kesal bacanya laporannya, makanya saya datang. Ini harus diselesaikan, saya usulkan kita akan undang kembali pihak PPA, kurator dan Kementerian BUMN untuk dudukkan apa permasalahannya, kita urai. Ini kedzoliman luar biasa, ada yang meninggal, bunuh diri, ini nggak tenang hidup ini kalau begini,” tegas Andre dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Andre menyebut pertemuan akan dilakukan pada Rabu pekan ini. Perwakilan Kementerian BUMN, PPA, kurator dan bank Himbara akan dipertemukan dengan perwakilan vendor yang tidak dibayar.

    Pada kesempatan itu, politisi partai Gerindra itu mengaku sedih saat mengetahui kasus ini. Ia juga menyayangkan tidak mengetahui ada vendor tidak dibayar oleh Istaka Karya, meskipun dirinya sudah duduk di parlemen pada periode sebelumnya.

    “Saya terus terang bacanya sedih, kok saya waktu jadi anggota DPR nggak tahu periode kemarin ada hal ini. Harusnya bapak lapor kita waktu proses pailit jadi kita bisa advokasi bapak dari awal, sehingga dia nggak bisa macem-macem. Ini PR besok-besok ke depan, kalau ada para pihak yang merasakan dirugikan BUMN jangan ragu lapor komisi VI,” bebernya.

    Meskipun, RDPU antara Perkobik dengan Komisi VI DPR RI pernah dilakukan pada 2023 dengan rekomendasi pembentukan Panitia Kerja (Panja). Korban Istaka Karya juga dijanjikan solusi bersifat out of the box oleh Komisi VI.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI Darmadi Durianto menyampaikan simpatinya kepada para korban. Ia meminta Perkobik untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan agar bisa ditindaklanjuti oleh DPR.

    “Kami menyadari betapa sakit dan menderitanya hati bapak ibu, ini kan pengusaha ada yang kecil ada yang besar, banyak dari Komisi VI juga pengusaha, menyadari kalau udah ngerjain, nggak dibayar, tiap hari dilewatin jalannya negliatin, harus bayar lagi, tentu ini sakit,” tutur Dramadi.

    Di sisi lain, Ketua Perkobik Bambang Susilo mengaku sudah bersurat kepada Menteri BUMN Erick Thohir belasan kali namun belum pernah diterima. Ia lalu menyatakan harapannya agar negara mau bertanggung jawab kepada vendor untuk sejumlah proyek yang sudah dikerjakan dan telah selesai.

    “Sekali lagi, harapan kami adalah ada di bapak ibu semuanya. Karena kami sudah belasan kali berkirim surat kepada BUMN, sekalipun belum pernah kami diterima oleh Menteri BUMN,” sebut Bambang.

    (ily/rrd)

  • Indef: Investor Asing Bakal Kabur dari Pasar Modal, Jika Danantara Diisi Sosok yang Terlibat Politik – Page 3

    Indef: Investor Asing Bakal Kabur dari Pasar Modal, Jika Danantara Diisi Sosok yang Terlibat Politik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari Investment Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menuturkan, jika Danantara harus diisi dari kalangan profesional, bukan politik.

    “Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis,” ujarnya saat dikonfirmasi Merdeka.com di Jakarta, Senin (24/2/2025)

    Andry menuturkan, sejumlah risiko yang terjadi jika pemerintah salah memilih Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara. Risiko pertama ialah potensi kaburnya investasi asing dari pasar modal Indonesia.

    “Akan terjadi capital outflow terjadi di IHSG. Aliran keluar dana asing juga akan pasar Surat Berharga Negara (SBN) sehingga semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata.

    Apalagi, tujuh perusahaan BUMN anggota Danantara memiliki pasar saham yang besar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Andry, saham milik perusahaan bank BUMN paling rentan terdampak kebijakan Danantara.

    “7 perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” kata dia.

    Andry berharap pemegang kendali Danantara adalah sosok profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi. Dia mengingatkan pengalaman  dalam mengelola bisnis korporasi akan diuji untuk menghindari dampak kerugian Dananya dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi. 

    “Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” tutur dia.

     

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • Jadi Pimpinan Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Harus Mundur dari Jabatan Menteri-Wamen – Halaman all

    Jadi Pimpinan Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Harus Mundur dari Jabatan Menteri-Wamen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rosan Roeslani dan Dony Oskaria dinilai harus mundur dari jabatannya sebagai menteri dan wakil menteri usai ditunjuk menjadi petinggi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Rosan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Danantara, sedangkan Dony sebagai Chief Operating Officer.

    “Mereka harus mundur dari jabatan politik, termasuk Menteri dan Wamen,” kata Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Menurut Nailul, keberadaan Danantara bisa menjadi game changer investasi dari BUMN.

    Selama ini, kata dia, investasi yang dilakukan oleh BUMN belum optimal, di mana porsi investasi BUMN masih rendah. 

    Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan puluhan ribu triliun investasi.

    Sehingga, dengan adanya Danantara, investasi dari BUMN dinilai dapat lebih banyak dan berkualitas serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

    Tujuan pembentukan Danantara juga disebut adalah membuat BUMN menjadi lebih mandiri dan terbebas dari kepentingan birokrasi.

    “Selama ini ruang BUMN terbatas dengan birokrasi karena bentuk operasional BUMN adalah birokrasi di bawah Kementerian BUMN,” ujar Nailul.

    Namun demikian, ia menyebut wewenang Kementerian BUMN masih besar di UU BUMN yang baru dengan masih memegang saham seri A.

    Artinya pengangkatan direksi dan komisaris masih di tangan Kementerian BUMN.

    “Ditakutkan ada dua matahari kembar dalam operasional BUMN,” ucap Nailul.

    Lalu, Nailul juga mengkhawatirkan individu yang mengisi pucuk pimpinan Danantara.

    Sebelumnya, ada pernyataan dari Prabowo bahwa ada peluang bagi mantan presiden menduduki posisi Dewan Pengawas Danantara.

    Usai diluncurkan Prabowo pada Senin ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut mantan presiden akan dilibatkan sebagai penasihat Danantara.

    “Itu dikhawatirkan akan menimbulkan penempatan orang yang tidak tepat dan investasi yang dilakukan bukan dinilai dari kelayakan investasi, melainkan untuk kepentingan pribadi,” tutur Nailul.

    Berikutnya adalah dengan adanya APBN yang disuntik kepada Danantara, menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi Danantara.

    Di saat yang sama, kata Nailul, Danantara tidak bisa diperiksa secara langsung oleh BPK maupun KPK.

    “Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada K/L harus diperiksa oleh BPK dan KPK,” jelas Nailul.

    Kekhawatiran lainnya adalah investasi gagal yang dapat merugikan nasabah Bank Himbara yang masuk ke Danantara.

    Ia mengatakan, tidak ada penjelasan secara resmi dari pemerintah apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) nasabah di perbankan plat merah merupakan aset yang dikelola oleh Danantara atau tidak.

    “Terjadi gerakan akan rush money dari bank himbara,” pungkas Nailul.

    Rangkap Jabatan

    Menurut Rosan Roeslani, penunjukan sebagai Kepala Danantara sekaligus merangkap Menteri Investasi dan Hilirisasi, justru menjadikan sinergi yang baik untuk investasi di tanah air.

    “Ya saya kan menteri investasi dan hilirisasi sedangkan bidang danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi jadi justru ini akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik,” kata Rosan dikutip melalui siaran langsung Kompas TV.

    “Karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja tetapi kita bisa mengkombinasikan dan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

  • Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank Himbara, BUMN Tegaskan Modal Danantara Tak Pakai Uang Masyarakat – Page 3

    Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank Himbara, BUMN Tegaskan Modal Danantara Tak Pakai Uang Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria angkat bicara mengenai ajakan tarik uang tabungan dari bank BUMN di media sosial. Seruan ini diduga sebagai kekhawatiran masyarakat dana tabungan di bank BUMN akan digunakan sebagai modal untuk operasional Danantara.

    Dony membantah jika uang tabungan masyarakat di bank BUMN akan digunakan untuk modal Danantara. Dony memastikan operasional bank BUMN dilakukan secara hati-hati dengan pengawasan yang berlapis.

    “Pengawasan berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai buat modal danantara. Ini harus diluruskan,” kata Dony kepada awak media di Istana Negara, Senin (24/2/2025).

    Dony menegaskan, kinerja bank BUMN menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara (ASEAN). Dia menilai penting informasi ini untuk disampaikan masyarakat di tengah seruan untuk menarik uang simpanan di bank Himbara.

    “Lagipula, bank kita sangat bagus kondisinya dan menjadi yang terbaik di ASEAN dan ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” ujar dia.

    Dia pun meminta awak media untuk meneruskan informasi kepada masyarakat. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menjelaskan secara detail sumber anggaran untuk Danantara.

    “Justru teman teman wartawan harus meluruskan itu, tadi kan sudah dapat penjelasan dari danantara seperti apa,” ujar dia.

    Prabowo Serahkan Rp300 Triliun Hasil Efisiensi untuk Modal Danantara

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah berhasil mengamankan Rp300 triliun atau USD 20 miliar yang sebelumnya terhambat karena in-efisiensi, korupsi, dan belanja tak tepat sasaran.

    Prabowo mengatakan, anggaran Rp300 triliun tersebut akan dialokasikan ke badan pengelola investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurut dia, anggaran tersebut bakal diinvestasikan untuk 20 proyek nasional.

    “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun hampir USD 20 miliar dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran,” kata Prabowo saat meluncurkan Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

    Dia menyampaikan, proyek-proyek tersebut akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk Indonesia. Selain itu, kata Prabowo, proyek nasional ini juga akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.

     

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

     

     

  • Cair Rp600 Ribu, Cek Daftar Nama Penerima BPNT di Sini!

    Cair Rp600 Ribu, Cek Daftar Nama Penerima BPNT di Sini!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2025, setiap KPM berhak menerima dana sebesar Rp600 ribu yang disalurkan setiap tiga bulan sekali.

    Bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam pembelian bahan pangan bergizi.

    Jadwal Pencairan BPNT 2025

    Penyaluran BPNT tahun 2025 dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk periode Januari hingga Maret, pencairan dana dilakukan secara bertahap hingga akhir Maret 2025. Proses penyaluran bantuan ini dilakukan oleh bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI) serta PT Pos Indonesia bagi KPM yang belum memiliki rekening bank.

    KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi prioritas penerima BPNT. Jika nama sudah masuk dalam daftar penerima, dana bantuan akan langsung dikirim ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan untuk bertransaksi di e-warong atau ditarik tunai sesuai kebijakan pemerintah.

    Cara Cek Daftar Penerima BPNT 2025

    Masyarakat dapat memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima BPNT dengan beberapa cara, yaitu melalui situs resmi Kementerian Sosial, aplikasi Cek Bansos, atau mendatangi langsung kantor pemerintahan setempat.

    Cek melalui situs resmi Kementerian Sosial

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai KTP Masukkan nama lengkap sesuai KTP Ketik kode verifikasi yang ditampilkan di layar Klik tombol “Cari Data” Jika terdaftar sebagai penerima, informasi terkait pencairan akan muncul di layar

    Cek melalui aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store Buat akun baru dengan memasukkan data diri lengkap Login dan buka menu “Profil” Cek status penerimaan BPNT dalam daftar bansos yang tersedia

    Cek melalui kantor pemerintahan setempat

    Datangi kantor Dinas Sosial atau kelurahan terdekat Bawa dan tunjukkan KTP serta Kartu Keluarga (KK) Tanyakan status penerimaan bantuan kepada petugas Jika nama tercatat sebagai penerima, tinggal menunggu pencairan dana Syarat Penerima BPNT 2025

    Agar dapat menerima BPNT, KPM harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut beberapa syarat utama penerima bantuan ini:

    Terdaftar dalam DTKS Kemensos Memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang masih aktif Berstatus sebagai keluarga prasejahtera berdasarkan verifikasi pemerintah Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dalam kategori tertentu

    Jika belum terdaftar dalam DTKS tetapi merasa memenuhi kriteria, pendaftaran bisa dilakukan melalui pemerintah daerah setempat untuk diverifikasi lebih lanjut.

    Cara Mencairkan BPNT 2025

    Setelah memastikan diri sebagai penerima BPNT, dana bantuan dapat dicairkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    Melalui rekening KKS di bank Himbara

    Datang ke ATM atau kantor cabang bank penyalur Gunakan KKS untuk menarik dana atau bertransaksi di e-warong

    Melalui PT Pos Indonesia

    Penerima yang tidak memiliki rekening bank dapat mencairkan bantuan di kantor pos Proses pencairan dilakukan dengan membawa KTP dan surat pemberitahuan dari pemerintah

    Melalui e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah

    Dana yang telah masuk ke KKS dapat langsung digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong E-warong menyediakan berbagai bahan pangan seperti beras, telur, dan daging sesuai ketentuan BPNT Kendala yang Mungkin Terjadi dan Solusinya

    Dalam proses pencairan BPNT, beberapa kendala mungkin terjadi, seperti saldo yang belum masuk atau masalah teknis lainnya. Berikut beberapa kendala yang sering dialami serta solusinya:

    Saldo belum masuk
    Cek kembali status pencairan melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos. Jika bantuan masih berstatus “proses”, maka perlu menunggu hingga tahap pencairan selesai. KKS tidak aktif
    Jika kartu mengalami kendala atau tidak bisa digunakan, segera laporkan ke bank penyalur atau Dinas Sosial setempat. Nama tidak terdaftar dalam DTKS
    Pastikan sudah melakukan pendaftaran melalui pemerintah daerah. Jika belum, ajukan diri melalui mekanisme yang telah disediakan. Manfaat BPNT bagi Keluarga Penerima

    Program BPNT memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, KPM dapat membeli bahan pangan bergizi secara lebih mudah dan terjangkau.

    Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal karena e-warong yang menyediakan bahan pangan umumnya berasal dari UMKM setempat.

    Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data dan pengawasan dalam penyalurannya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu mengecek informasi resmi agar tidak tertinggal dalam mendapatkan bantuan yang telah disediakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peluncuran Danantara Dibarengi Isu Penarikan Dana di Bank BUMN, GBK: Receh

    Peluncuran Danantara Dibarengi Isu Penarikan Dana di Bank BUMN, GBK: Receh

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Namun, peluncuran ini dibayangi oleh isu penarikan dana dari nasabah terhadap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid), menegaskan bahwa kekhawatiran terkait penggabungan bank-bank BUMN ke dalam Danantara hingga pembekuan dana adalah isu yang tidak perlu ditanggapi serius.

    “Beberapa kawan pengusaha banyak menanyakan langsung kepada kami terkait efek penggabungan Bank-bank BUMN ke dalam Danantara yang akan membekukan dana mereka di bank, dan ajakan mereka menarik dananya dari bank sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Ini menurut kami isu receh yang tidak perlu ditanggapi oleh masyarakat,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Gus Ubaid menegaskan bahwa pembekuan dana nasabah dalam bank BUMN yang tergabung dalam Danantara akan berdampak besar pada ekonomi nasional. “Yang jelas pemerintah tidak akan mengorbankan rakyatnya. Jadi, masyarakat menurut saya tidak perlu khawatir dan tidak menarik dananya di Bank, karena uang kita di Bank Insyallah lebih aman, daripada menyimpannya di rumah,” katanya.

    Ia menilai pembentukan superholding Danantara merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi nasional. “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan energi ekonomi yang dikelola oleh BUMN, yang nantinya dapat dirasakan hasilnya oleh anak cucu kita, dalam menggapai Indonesia Emas 2045. Beberapa BUMN tergabung di dalamnya, tak terkecuali Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri),” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Ubaid menyebut bahwa isu yang beredar di grup WhatsApp mengenai dampak negatif Danantara adalah propaganda yang tidak bertanggung jawab. “Beberapa hari ini beredar isu negatif lewat group-group WhatsApp yang sengaja dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan, menurut pribadi kami, itu hanya ingin membuat kegaduhan di dalam masyarakat,” pungkasnya. [tok/beq]

  • BPNT 2025 Cair Berapa? Bisa Diterima Setiap 3 Bulan Sekali

    BPNT 2025 Cair Berapa? Bisa Diterima Setiap 3 Bulan Sekali

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2025 akan kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos).

    Program ini bertujuan untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa bahan pangan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

    Jadwal Pencairan BPNT 2025

    Berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya, BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana ini nantinya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah.

    Pencairan BPNT 2025 dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Maret 2025. Namun, bantuan ini tidak diberikan setiap bulan secara langsung.

    Penyaluran dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali, sehingga dalam satu tahun KPM akan menerima bantuan sebanyak empat kali.

    Untuk setiap tahap pencairan, KPM akan menerima dana sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp200.000 per bulan. Mekanisme ini memungkinkan penerima manfaat untuk menggunakan dana secara lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga mereka.

    Mekanisme Penerimaan BPNT 2025

    BPNT diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria penerima bansos dari Kemensos. Proses pencairan dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI) atau melalui PT Pos Indonesia, tergantung mekanisme yang ditetapkan pada setiap daerah.

    Berikut tahapan pencairan BPNT 2025:

    Kemensos menetapkan daftar penerima berdasarkan DTKS. Data penerima dikirimkan ke bank Himbara dan PT Pos untuk proses pencairan. KPM menerima notifikasi atau informasi pencairan dari perangkat desa atau melalui cek mandiri di situs resmi Kemensos. Penerima manfaat dapat mengambil bantuan melalui kartu KKS di e-warong atau mencairkannya sesuai kebijakan yang berlaku. Cara Mengecek Status Penerima BPNT 2025

    Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk penerima BPNT 2025 dapat mengecek statusnya melalui beberapa cara berikut:

    Melalui Situs Resmi Kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan informasi wilayah sesuai dengan KTP (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan). Ketik nama penerima manfaat sesuai KTP. Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar. Klik tombol “Cari Data” untuk melihat status penerimaan bansos. Menggunakan Aplikasi Cek Bansos Unduh dan instal aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store. Buat akun menggunakan data diri yang valid. Masuk ke aplikasi dan buka menu “Profil”. Lihat status pencairan BPNT 2025 dan informasi bansos lainnya.

    Melalui Pemerintah Daerah atau RT/RW Setempat

    Datangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) di daerah masing-masing. Tanyakan status penerimaan bansos dengan menunjukkan KTP. Bisa juga bertanya kepada Ketua RT/RW atau kelurahan setempat yang biasanya memiliki daftar penerima bansos. Pentingnya Memastikan Status Penerimaan BPNT

    Untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu, KPM diimbau untuk secara rutin mengecek status pencairan. Jika terdapat kendala seperti saldo tidak masuk atau kartu KKS bermasalah, penerima dapat menghubungi dinas sosial setempat atau bank penyalur untuk mendapatkan solusi lebih lanjut.

    Dengan pencairan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, BPNT 2025 diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan lebih baik dan efisien. Pastikan untuk selalu memantau informasi resmi dari Kemensos agar tidak terlewat dalam proses pencairan bantuan ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri UMKM ajak kampus jadi motor penggerak UMKM

    Menteri UMKM ajak kampus jadi motor penggerak UMKM

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Menteri UMKM ajak kampus jadi motor penggerak UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Tidak hanya Kementerian UMKM, tetapi juga sivitas akademika dan lembaga alumni harus turut serta dalam mendukung pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas, inovasi, dan daya saing mereka,” ujar Menteri Maman, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, Maman menyoroti tantangan yang masih dihadapi UMKM, salah satunya adalah masalah akses pembiayaan. Untuk itu, ia menyatakan pihaknya akan lebih mendekatkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selain melalui Himbara juga melalui Bank Pemerintah Daerah (BPD).

    “Alokasi KUR pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun dengan bunga sebesar 6 persen, KUR ini bertujuan untuk meringankan beban pengusaha UMKM,” kata Maman.

    Ia juga menekankan perlunya mengubah diksi “pelaku” menjadi “pengusaha” UMKM, agar lebih mencerminkan profesionalisme dan semangat kewirausahaan. Selain itu, ia mengajak dunia usaha untuk tidak lagi menempatkan UMKM dalam skema Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan Corporate Business Responsibility (CBR).

    “Dengan menempatkan UMKM dalam perspektif CBR, kita mendorong mereka untuk berkembang sebagai bagian dari rantai pasok industri, bukan sekadar objek bantuan sosial,” katanya lagi.

    Tak hanya itu, Maman juga mengajak seluruh sivitas akademika dan alumni untuk berperan aktif dalam melakukan kajian akademis yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan daya saing UMKM.

    “Sinergi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar dia menambahkan.

     

     

    Sumber : Antara

  • Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 pemerintah mengeluarkan bansos berupa BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan merupakan inisiatif dari pemerintah.

    Nominal bantuan diperkirakan sekitar 150.000 sampai Rp300.000, ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.

    Pencairan bansos BLT BBM masih mengikuti bansos sebelumnya diprediksi cair per empat bulan sekali dengan total Rp600.000 per tahap.

    Namun untuk mendapatkan bansos BLT BBM ini ada kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini. Apa saja? Simak ulasannya 

    Kriteria Penerima Bantuan BLT BBM 2025

    · Berasal dari keluarga kurang mampu.

    · Bukan tergolong dari PNS, TNI, dan POLRI.

    · Sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial.

    · Memiliki penghasilan di bawah Rp3.500.000 per bulan.

    Cara Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Website Kemensos

    · Buka website resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos. kemensos. go. id.

    · Isi data diri yang dibutuhkan seperti nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap beserta provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    · Masukkan Kode Captcha yang tertera di layar.

    · Kemudian tekan tombol Cari Data.

    · Tunggu sampai sistem menampilkan status penerima BLT BBM 2025.

    Cek Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Aplikasi Cek Bansos

    · Unduh aplikasi Cek Bansos Di Play Store lalu instal.

    · Lalu daftar menggunakan NIK KTP.

    · Pilih menu Cek Bansos kemudian isi data diri yang dibutuhkan sesuai KTP.  

    · Tunggu sampai status penerima akan muncul di layar.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 Secara Online

    · Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.

    · Buat akun baru untuk proses pendaftaran.

    · Isi data diri yang dibutuhkan dengan lengkap sesuai KTP.

    · Unggah KTP dan foto selfie sambil memegang KTP. memegang e-KTP.

    · Lalu tekan tombol buat Akun Baru.

    · Jangan lupa cek email dari Kemensos untuk aktivasi dan verifikasi akun baru.

    · Setelah berhasil membuat akun baru, masuk ke beranda aplikasi Cek Bansos dan pilih menu Daftar Usulan.

    · Kemudian pilih menu Tambahkan Usulan dan isi data diri yang dibutuhkan.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 via Kelurahan

    · Kunjungi kantor kelurahan/desa setempat.

    · Membawa fotocopy KTP dan KTP asli.

    · Membawa KK asli dan fotocopy KK.

    · Membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu) dari RT setempat.

    · Petugas dari kelurahan/desa akan memproses pengajuan datake DTKS.

    · Tunggu proses verifikasi oleh petugas Kemensos.

    · Apabila lolos lolos verifikasi, akan mendapatkan pemberitahuan resmi melalui SMS, surat, atau aplikasi Cek Bansos.

    Dana bansos BLT BBM ini ini akan disalurkan langsung oleh pemerintah melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat dicairkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini? Nasional

    2 Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini? Nasional

    Apa Itu Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo Hari Ini?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    bakal meresmikan Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) pada Senin (24/2/2025).
    Tempat peresmian akan diadakan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, peresmian akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
    “Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).
    Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
    BUMN
    .
    Revisi undang-undang ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025 dan mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola
    investasi
    .
    Danantara merupakan badan pengelola Danantara (Sovereign Wealth Fund/SWF) yang tugasnya untuk mengoptimalkan kekayaan negara dari investasi tersebut.
    Nama Danantara memiliki makna filosofis.
    Daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, Nusantara berarti Tanah Air Indonesia.
    Dengan begitu, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.
    ”
    Danantara adalah
    konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola, dan kita beri nama Danantara,” ujar Prabowo, dalam rapat terbatas mengenai ekonomi bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
     
    Model pengelolaan Danantara merujuk pada konsep Temasek Holdings Limited di Singapura.
    Diketahui, Temasek merupakan badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Danantara pun memiliki peran yang mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA).
    Bahkan, INA rencananya bakal dikonsolidasikan ke dalam badan baru tersebut.
    Oleh karenanya, cakupannya lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan berbagai aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar.
    Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan bertugas mengelola aset negara dan mendanai berbagai proyek strategis nasional.
    Pemerintah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun).
    Pada tahap awal, investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.
    Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
    Jumlah tersebut ditargetkan meningkat mencapai 982 miliar dollar AS sehingga menjadikan Danantara menjadi
    sovereign wealth fund
    (SWF) terbesar nomor empat di dunia.
    Diketahui, Danantara akan mengonsolidasi Lembaga Pengelola
    Investasi
    atau INA dan 7 BUMN.
    Adapun BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain, Bank Mandiri, Bank BRI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
     
    Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana yang dikelola Danantara akan difokuskan pada proyek-proyek strategis di sektor energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, serta ketahanan pangan.
    Targetnya, investasi ini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen per tahun.
    “Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” kata Prabowo, beberapa waktu lalu.
    Pemerintah pun berharap pembentukan Danantara dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih terstruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.
    Menurut Yusuf, peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara.
    “Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astcita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” kata dia.
    Ada sejumlah tugas dan wewenang badan ini jika merujuk pada aturannya.
    Berikut ini wewenangnya:
    – Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.
    – Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
    – Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
    – Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN.
    – Menyetujui usulan penghapusan tagihan atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional.
    – Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan holding investasi dan holding operasional.
     
    Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga perbankan yang tergabung dalam Danantara memastikan dana nasabah yang tersimpan di bank aman.
    Hal ini menanggapi ajakan untuk menarik dana dari bank-bank milik negara (Himbara) alias bank BUMN dan memindahkannya ke bank swasta.
    Sebagian warganet khawatir dana yang disimpan di bank Himbara terdampak keberadaan Danantara.
    Menurut Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, Danantara merupakan langkah strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Justru menurut dia, keberadaan Danantara bisa mendorong transparansi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa
    joint venture
    dengan banyak perusahaan,” ujar Luhut, seusai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa semua bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank BUMN, merupakan peserta penjaminan LPS.
    LPS bersama regulator lainnya, yaitu OJK, BI, dan pemerintah senantiasa menjaga stabilitas sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
    “Kami sampaikan bahwa semua bank yang resmi beroperasi di Indonesia, baik bank BUMN, bank swasta, bank daerah, dan semua BPR/BPRS itu diawasi oleh OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS,” kata Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
    Senada, Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI), Agustya Hendy Bernadi, menegaskan bahwa pembentukan Danantara tidak akan berdampak pada stabilitas perbankan.
    Terlebih, BRI merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
    Sejauh ini, tidak ada penarikan dana massal di perbankannya.
    “Pembentukan Danantara tidak mempengaruhi stabilitas dan keamanan simpanan masyarakat di BRI. Oleh karena itu, BRI memastikan bahwa operasional maupun bisnis perbankan berjalan normal dan dana nasabah aman serta terlindungi dengan baik,” tandas Agustya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.