Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target yang telah ditetapkan melalui serangkaian kebijakan strategis. 

    Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang tercantum dalam APBN 2025.

    Pemerintah juga fokus pada implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas makroekonomi.

    “Pemerintah akan terus memantau perkembangan konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Nyepi dan Lebaran, yang diperkirakan akan menggerakkan aktivitas ekonomi pada Triwulan I-2025,” kata Airlangga dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada Kamis (27/2/2025).

    Rapat ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

    Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 17 Februari 2025 di Istana Negara terkait pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

    Terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Dari sisi penawaran, peningkatan produksi industri non-migas, seperti industri makanan dan minuman serta tekstil, diantisipasi untuk memenuhi lonjakan permintaan selama periode Ramadan dan Lebaran. 

    Selain itu, konsumsi listrik selama Ramadan diperkirakan akan meningkat, dan sektor perdagangan besar serta eceran juga diharapkan tumbuh berkat dorongan supply domestik. 

    Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama.

    Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan insentif listrik untuk menjaga penurunan nilai konsumsi listrik turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    Optimalisasi Penyaluran Bansos

    Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. 

    Penyaluran pencairan PKH difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Selain itu, Pemerintah juga menambahkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

    Pencairan THR bagi ASN dan Pekerja Swasta

    Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. 

    Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Stimulus HBKN Ramadan & Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M

    1. Diskon Harga Tiket Pesawat: Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6?serta kebijakan lainnya, dengan estimasi penurunan harga tiket mencapai 13,2% – 14% yang berlaku pada periode HBKN 25 Maret s.d. 7 April 2025. Program tersebut bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta wisatawan selama periode Lebaran. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan maskapai nasional untuk memastikan ketersediaan kursi penerbangan yang memadai serta menjaga stabilitas harga tiket bagi masyarakat.

    2. Diskon Tarif Tol: Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan rest area yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.

    3. Program Diskon Belanja: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari–28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

    Program tersebut mencakup bazar UMKM untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, dan sembako lainnya serta berbagai promo harian dan spesial setiap Jumat, dengan target transaksi mencapai Rp75–77 triliun. 

    Terdapat juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada 14–30 Maret 2025 dan akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mall, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Program tersebut menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun. Selain itu, terdapat program lainnya seperti Bazaar Ramadhan dan Pasar Malam, Belanja Online Produk Lokal, dimana semua program tersebut diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan penjualan UMKM secara signifikan.

    4. Program Pariwisata Mudik Lebaran: Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama. 

    Pemerintah bersama BUMN, turut menyambut antusiasme wisatawan lokal dengan berbagai program insentif dan kolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Tujuan program tersebut juga untuk memastikan kenyamanan wisatawan lokal saat berwisata di destinasi tujuan mudik masing-masing serta mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    5. Stabilisasi Harga Pangan: Pemerintah bersama BUMN berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif. Langkah tersebut melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD dalam penyediaan minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku, serta beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

    Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Melalui langkah tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.

    Paket Stimulus Ekonomi

    1. Diskon Tarif Listrik: Diskon tarif listrik yang telah berjalan pada Januari dan Februari 2025, diberikan untuk menekan biaya hidup masyarakat serta mendukung konsumsi listrik rumah tangga dan industri kecil. Stimulus tersebut diharapkan turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    2. PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV): Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor properti dan otomotif sebagai penggerak utama ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat transisi ke energi bersih.

    3. PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid): Pemberian insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik dan hybrid diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan serta memperkuat industri otomotif nasional.

    4. PPh DTP Sektor Padat Karya: Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) diberikan bagi sektor padat karya untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    5. Stimulus Perpajakan dalam Kegiatan Usaha Bulion: Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank. Stimulus diharapkan dapat meningkatan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion.

    Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

    Pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran KUR dengan tujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.

    Realisasi KUR pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99?ri target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun, dan telah diberikan kepada 531.148 debitur di berbagai sektor produktif.

    Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp55,4 triliun.

    Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM.

     

  • PKH 2025 Kapan Cair di Jawa Barat? Cek Jadwalnya di Sini

    PKH 2025 Kapan Cair di Jawa Barat? Cek Jadwalnya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar baik bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Barat! Pencairan bantuan sosial PKH tahap pertama tahun 2025 telah mulai dilakukan. Proses pencairan ini berlangsung secara bertahap dan dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya melalui kartu KKS Bank Mandiri.

    Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah melaporkan bahwa bantuan sudah masuk ke rekening mereka.

    Jadwal Pencairan PKH 2025 di Jawa Barat

    Pencairan PKH 2025 dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun. Untuk tahap pertama, proses pencairan telah dimulai pada Februari 2025 dan akan berlanjut hingga akhir bulan Maret.

    Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pencairan ini, mencakup berbagai daerah seperti Bandung, Garut, Bogor, Sukabumi, dan Subang.

    Sementara itu, tahap kedua diperkirakan akan cair pada Mei 2025 setelah proses verifikasi data selesai. Tahap ketiga kemungkinan akan berlangsung pada Agustus 2025, dan tahap keempat diprediksi cair pada November 2025.

    Metode Pencairan PKH 2025

    Bantuan PKH disalurkan melalui beberapa metode, yaitu:

    Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri)

    Penerima manfaat yang memiliki kartu KKS dapat melakukan pengecekan saldo secara berkala melalui ATM atau mobile banking.

    PT Pos Indonesia

    Penerima yang tidak memiliki rekening bank akan menerima undangan untuk mengambil bantuan di kantor pos terdekat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    E-warong atau Agen Perbankan

    Beberapa penerima juga bisa mencairkan bantuan melalui e-warong atau agen perbankan yang bekerja sama dengan pemerintah.

    Cara Mengecek Status Penerima PKH 2025

    Penerima manfaat dapat melakukan pengecekan status bantuan melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan data kependudukan. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP. Ketik kode verifikasi yang tertera di layar. Klik tombol “CARI DATA” untuk melihat hasil pencarian.

    Jika nama tercantum dalam daftar penerima, sistem akan menampilkan jenis bantuan sosial yang diterima, seperti PKH atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    Verifikasi Data Penerima PKH 2025

    Verifikasi penerima bantuan dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diperbarui setiap tahun oleh pendamping sosial melalui aplikasi SIKSMA.

    Penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti memiliki penghasilan di atas UMR atau daya listrik rumah tangga di atas 2.200 VA, berisiko dicoret dari daftar penerima.

    Pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia sedang melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini diperkirakan selesai pada akhir Maret 2025, sehingga pencairan tahap kedua bisa segera dilakukan.

    Penggunaan Dana Bantuan

    Bantuan PKH bertujuan untuk membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dana yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk:

    Biaya pendidikan anak Kebutuhan kesehatan ibu dan anak Pemenuhan gizi keluarga Modal usaha kecil

    Penting untuk berhati-hati terhadap informasi palsu terkait pencairan PKH. Jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal dan pastikan informasi diperoleh dari sumber resmi, seperti Kemensos atau bank penyalur.

    Dengan adanya pencairan PKH 2025, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Pantau terus informasi terbaru seputar bansos melalui kanal resmi pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Was-was Gara-gara Danantara, Erick Thohir – SBY Pasang Badan

    Was-was Gara-gara Danantara, Erick Thohir – SBY Pasang Badan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara dirancang untuk menjadi super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian pasar belum merespons positif sejak sepekan pasca peluncuran Danantara.

    Dalam catatan Bisnis, Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG parkir di zona merah dengan anjlok 7,83% ke level 6.270,59 sepanjang perdagangan pekan lalu, 24 hingga 28 Februari 2025. Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat anjlok menjadi Rp10.880 triliun.

    Di sisi lain, sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa, Danantara yang akan memiliki aset kelolaan senilai US$900 miliar itu, berisiko tinggi. Ada yang merujuk kasus 1 Malaysia Development Behard atau 1MDB. Kasus ini menjadi skandal korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia.

    Sekadar catatan, Danantara diluncurkan oleh Prabowo pada Senin pekan lalu. Prabowo sangat optimistis dengan badan barunya itu. Dia bahkan mengklaim Danantara akan menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Dana Kekayaan Negara terbesar di dunia. 

    “Danantara akan menjadi salah satu dana kekayaaan atau Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia,” kata Prabowo, Senin kemarin.

    Pernyataan Prabowo tidak berlebihan. Pasalnya, sejak berlakunya Undang-undang No.1/2025 tentang BUMN, Danantara secara otomatis akan menggantikan peran Kementerian BUMN sebagai pengelola perseroan serta Kementerian Keuangan dalam pencatatan dividen dari perusahan pelat merah. Ada banyak poin dalam UU BUMN yang memberikan banyak keleluasaan kepada Danantara dari hulu hingga hilir.

    Status BUMN, misalnya, dalam beleid yang lama, adalah lembaga publik dan modalnya adalah bagian dari kekayaan negara yang terpisahkan. Namun dalam aturan yang baru, modal BUMN dianggap sebagai modal perseroan. Meskipun kalau dicermati dalam beleid itu, BUMN tetap menerima pernyataan modal negara sebagai modal.

    Sekadar catatan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (audited), mencatat bahwa investasi permanen pemerintah atau penyertaan modal pemerintah ke persero yang berada di bawah Kementerian BUMN mencapai Rp2.809 triliun. Nilai ini naik dari posisi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp2.710,6 triliun.

    Perubahan poin itu akan mengubah status investasi permanen pemerintah yang mencapai Rp2.809 triliun sebagai modal BUMN. Hal itu pada akhirnya akan meminimalkan intervensi negara terhadap perseroan. Apalagi, ada penegasan dalam UU BUMN, bahwa mereka tidak lagi masuk dalam rumpun penyelenggara negara dan statusnya adalah badan hukum private.

    Konsekuensi dari perubahan status modal BUMN dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah kerugian BUMN bukan kerugian negara. Sementara itu keuntungan BUMN adalah keuntungan perseroan. Artinya, karena jika BUMN mengalami kerugian, tidak serta merta bisa dianggap sebagai kerugian negara dan langsung diseret oleh aparat penegak hukum. BUMN yang memperoleh laba, juga tidak wajib untuk menyetor dividen ke kas negara secara langsung. Dividen akan dikelola Danantara.

    Selain pergeseran tentang modal, UU BUMN juga memangkas kewenangan BPK untuk melakukan audit terhadap perseroan. Pasalnya, UU tersebut mengamanatkan kewenangan audit laporan keuangan BUMN ada di tangan akuntan publik. BPK hanya diberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Itupun harus sizin DPR.

    Bos BEI Optimistis

    Adapun Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman meyakini bahwa kehadiran Danantara akan menjadi katalis positif bagi performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Iman Rachman menyatakan bahwa salah satu tujuan utama Danantara adalah menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih kompetitif, sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan. 

    Dengan tujuan itu, dia meyakini entitas di bawah naungan Danantara berpotensi besar menjadi pemimpin industri, baik di dalam negeri maupun kawasan Asia.

    “Misalnya, Bank Himbara dan Telkom Indonesia bisa semakin bersaing dengan institusi keuangan dan telekomunikasi di tingkat regional,” ujar Iman dalam diskusi bersama media di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Hal tersebut dinilai akan berkorelasi positif dengan potensi kenaikan pendapatan emiten BUMN, sehingga secara simultan mendorong kapitalisasi pasar.

    Hingga akhir Desember 2024, Iman menyampaikan bahwa sebanyak 12 BUMN dan anak usahanya yang tergabung dalam Danantara memiliki kapitalisasi pasar senilai Rp1.893 triliun atau sekitar 15% dari total kapitalisasi pasar BEI. 

    Jika ditelisik dari nilai transaksi, BUMN dan entitas anak juga memberikan kontribusi signifikan dengan porsi mencapai 27% dari total nilai transaksi di BEI.

    “Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kapitalisasi pasar Indonesia. Namun, diperlukan waktu untuk membangun kepercayaan pasar dan membuktikan efektivitas model bisnisnya,” ucapnya. 

    Erick Thohir Sebut Butuh Proses

    Di sisi lain, Erick Thohir optimistis bahwa kehadiran Danantara akan memberikan sentimen positif terhadap IHSG. Namun, dampak tersebut tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat dan membutuhkan proses untuk terbukti. 

    “Harusnya bisa, tetapi perlu waktu. Kami tidak bisa melawan persepsi yang ada saat ini. Misalnya, ada anggapan bahwa benchmarking antara Danantara dengan sovereign wealth fund lain itu tidak bagus, itu salah besar. Nanti kita buktikan saja,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa meskipun masih banyak kritik terhadap BUMN dan pengelolaan negara, kinerja perusahaan pelat merah saat ini telah menunjukkan kemajuan. Salah satunya adalah pencapaian laba bersih sebesar Rp310 triliun, yang dinilai menjadi bukti bahwa transformasi BUMN telah berjalan dengan baik.

    “Kalau memang BUMN itu buruk, tidak mungkin ada profit Rp310 triliun. Jika pelayanan bandara saja bisa lebih baik, itu membuktikan bahwa BUMN tidak seburuk yang dikatakan orang,” ucap Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI.

    Pernyataan SBY 

    Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dinilai tidak memberikan manfaat dan berpotensi menimbulkan masalah bagi perekonomian Indonesia.

    SBY dalam postingannya di platform X “Twitter” @SBYudhoyono, SBY mengakui bahwa ia mengamati peluncuran Danantara mendapat tanggapan kritis dari ekonom, pengamat, hingga politisi. 

    “Kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan ‘political envolvement’  yang tidak semestinya,” tulisnya dalam platform tersebut, Minggu (2/3/2025). 

    Menanggapi hal tersebut, SBY menilai niat dan tujuan Presiden Prabowo Subianto membentuk Danantara sebenarnya baik. Pasalnya, kata dia, Danantara diharapkan memperkuat investasi nasional, terutama untuk yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Sebab demikian, dia mengatakan kecemasan masyarakat harus dilihat dari kacamata positif, yakni mereka tak ingin melihat Danantara yang bertujuan “mulia” tersebut gagal dan tak mencapai tujuan seharusnya. 

    “Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” tulisnya. 

    SBY kemudian menuturkan, bahwa kuncinya Danantara harus memiliki good governance, pengelola yang cakap, economic & business judgement yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres positif dari waktu dan waktu. 

    “Pengelolaan Danantara harus bebas dari konflik kepentingan, bebas dari unsur politik. Kemajuan Danantara juga harus diinformasikan kepada masyarakat,” imbuhnya. 

  • PKH 2025 Cair Berapa? Jumlahnya Tergantung pada Kategori Penerima

    PKH 2025 Cair Berapa? Jumlahnya Tergantung pada Kategori Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2025, bantuan ini tetap diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

    Akan tetapi, besaran dana yang diterima setiap penerima tidaklah sama. Setiap kategori penerima mendapatkan jumlah bantuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.

    Mengapa Besaran PKH Berbeda-Beda?

    Pemerintah menetapkan jumlah bantuan berdasarkan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga bantuan yang diberikan pun disesuaikan.

    Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat maksimal dan tepat sasaran.

    Kategori Penerima dan Besaran PKH 2025

    Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Menerima Rp750.000 setiap tiga bulan atau Rp3 juta per tahun. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung gizi dan kesehatan anak pada usia emas pertumbuhan.

    Anak Sekolah

    SD: Rp225.000 setiap tiga bulan atau Rp900.000 per tahun. SMP: Rp375.000 setiap tiga bulan atau Rp1,5 juta per tahun. SMA: Rp500.000 setiap tiga bulan atau Rp2 juta per tahun. Bantuan ini diberikan untuk membantu biaya pendidikan agar anak-anak tetap bisa bersekolah.

    Ibu Hamil dan Menyusui

    Menerima Rp750.000 setiap tiga bulan atau Rp3 juta per tahun. Dana ini diberikan untuk memastikan ibu hamil mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui.

    Lansia (60 Tahun Ke Atas)

    Menerima Rp600.000 setiap tiga bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Bantuan ini diberikan agar lansia dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam bidang kesehatan.

    Penyandang Disabilitas Berat

    Menerima Rp600.000 setiap tiga bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Dana ini diberikan sebagai bentuk dukungan bagi penyandang disabilitas agar dapat menjalani hidup dengan lebih layak. Jadwal Pencairan PKH 2025

    Bantuan PKH disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun, dengan rincian sebagai berikut:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 Tahap 2: April – Juni 2025 Tahap 3: Juli – September 2025 Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Dana akan disalurkan melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri) atau PT Pos Indonesia, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    Cara Mengecek Status Penerima PKH

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima PKH 2025, pengecekan bisa dilakukan melalui:

    Situs resmi Kemensos: cekbansos.kemensos.go.id Aplikasi Cek Bansos: Bisa diunduh melalui Play Store atau App Store Kantor kelurahan atau pendamping sosial PKH di wilayah masing-masing Pentingnya Pemanfaatan Bantuan Secara Bijak

    Bantuan PKH diberikan untuk meringankan beban ekonomi keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, dana yang diterima sebaiknya digunakan untuk kebutuhan prioritas seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Jangan mudah percaya pada informasi palsu yang meminta data pribadi dengan iming-iming bantuan tambahan.

    Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pantau terus informasi resmi dari Kementerian Sosial agar mendapatkan data yang valid dan terbaru mengenai pencairan PKH 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hadirkan Inovasi hingga Budaya Kerberlanjutan, Bank Mandiri Diyakini Capai Net Zero Emissions Operasional pada 2030

    Hadirkan Inovasi hingga Budaya Kerberlanjutan, Bank Mandiri Diyakini Capai Net Zero Emissions Operasional pada 2030

    Jakarta, Beritasatu.com – Pencapaian net zero emissions (NZE) pada 2060 menjadi misi pemerintah Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim, mewujudkan ekonomi hijau, hingga menciptakan keberlanjutan lingkungan dan energi. Di sektor perbankan, Bank Mandiri sebagai bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara) pun menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi atas pencapaian NZE pada 2060.

    Selain melalui berbagai inisiatif keuangan, keseriusan Bank Mandiri untuk mendukung pencapaian zero carbon emissions pada 2060 secara konkret telah dimulai melalui sejumlah inovasi hingga budaya keberlanjutan di internal perusahaan. Di lingkup perusahaan, Bank Mandiri telah mencanangkan target net zero emissions operasional pada 2030 mendatang.

    Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, salah satu inovasi yang telah dihadirkan Bank Mandiri untuk merealisasikan zero carbon emissions operasional adalah dengan meluncurkan digital carbon tracking.

    Mandiri merupakan bank pertama di Indonesia yang memiliki digital carbon tracking sebagai platform yang digunakan untuk menghitung dan memonitori emisi perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan tindak lanjut apabila menemukan emisi karbon berlebih.

    “Langkah ini juga sebagai bentuk internalisasi budaya kepada seluruh pegawai untuk memonitor emisi yang dihasilkan dan upaya pengurangan emisi,” kata Alexandra dalam wawancara yang ditayangkan BTV beberapa waktu lalu.

    Untuk mendorong budaya keberlanjutan di perusahaan, Bank Mandiri kini telah mengoperasikan sebanyak 143 unit electric vehicles (EV) atau kendaraan listrik, melakukan instalasi 17 charging points, melakukan pemasangan 727 solar panel pada kantor cabang eco friendly di Jakarta, Medan, Palembang, dan Surabaya.

    Lebih jauh, Bank Mandiri memiliki satu gedung di Surabaya yang tersertifikasi “Gold” oleh Green Building Council Indonesia (GBCI). Bank pelat Merah itu juga berinovasi dengan penggunaan low emission glass (OTTV Glass) pada gedung perusahaan yang tersebar di lima titik, yakni Medan, Denpasar, Bekasi, Jayapura, serta Wijayakusuma Jakarta.

    Di samping itu, Bank Mandiri berpartisipasi dalam perdagangan karbon, serta menunjukkan komitmennya dengan mendorong transformasi digital melalui superapp Livin’ by Mandiri dan wholesale digital super platform Kopra by Mandiri sejak 2021. Mandiri turut mengonversi cabang konvensional menjadi ke arah digital dengan meluncurkan sebanyak 241 smart branch.

    Bersama dengan Gedung Plaza Mandiri dan Wisma Mandiri, ratusan smart branch tersebut turut memanfaatkan lampu LED yang ramah lingkungan dalam operasionalnya. Selain itu, Mandiri turut menerapkan efisiensi air dengan menggunakan sistem water recycling di Plaza Mandiri, Menara Mandiri, dan Wisma Mandiri.

    Tak lupa, target ambisius Bank Mandiri dalam capaian zero carbon emissions operasional pada 2030 juga dilakukan dengan mendorong budaya keberlanjutan kepada seluruh pegawai di pusat maupun di 2.192 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Kami juga rutin membangun awareness melalui e-learning dan sosialisasi kepada seluruh unit, di mana kami terus mendorong penerapan budaya berkelanjutan menjadi bagian dari business as usual,” ungkap Alexandra.

    Ekonom Yakin Bank Mandiri Capai Net Zero Emissions Operasional pada 2030

    Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, berbagai inisiatif yang dilakukan telah berdampak terhadap menurunnya emisi karbon di perusahaannya. Berdasarkan data terkini Bank Mandiri, emisi operasional telah turun sebesar 17,6%

    “Upaya-upaya ini (strategi menurunkan NZE operasional) berhasil menurunkan emisi operasional sebesar 17,6% dari baseline pada 2019, yaitu 358.000 ton CO2 menjadi 282.000 ton CO2,” imbuh Alexandra.

    Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto melihat, berbagai inisiatif tersebut sangat memungkinkan Bank Mandiri untuk mencapai net zero emissions operasional pada 2030. Menurutnya, budaya keberlanjutan yang dimiliki bank pelat merah itu sudah menyentuh seluruh elemen di internal perusahaan.

    “Bank Mandiri possible (mencapai NZE operasional pada 2030) karena itu sudah menjadi komitmen seluruh insan-insan Bank Mandiri. Jadi setiap pegawai Bank Mandiri punya komitmen sebagai pribadi untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang harus mendukung tercapainya era net zero emissions di 2030,” tutur Ryan kepada Beritasatu.com, Jumat (28/2/2025).

    Menurut Ryan, Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang menonjol dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG). Komitmen tersebut, kata Ryan, salah satunya terlihat jelas dengan pembiayaan kredit dari Bank Mandiri yang menganut prinsip environmental friendly atau ramah lingkungan.

    Ryan mencontohkan, Bank Mandiri tidak pernah membiayai sektor-sektor ekonomi yang dalam proses produksi sang debitur terbukti melanggar aturan terkait lingkungan hidup, seperti penggundulan hutan, pembakaran hutan, hingga pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Sebaliknya, Bank Mandiri sangat menonjol melakukan pembiayaan yang masuk kategori green economy, seperti proyek renewable energy.

    Namun, menurutnya, komitmen perbankan dalam mendukung net zero emissions tidak harus melalui jalur pembiayaan hijau atau kredit semata, melainkan juga bisa melalui perilaku operasional perusahaan.

    Dia lantas mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah dilakukan Bank Mandiri dalam operasional, termasuk digitalisasi yang membuat nasabah tak perlu datang ke kantor cabang sampai pencatatan di perusahaan yang sifatnya paperless atau minim penggunaan kertas sehingga ramah lingkungan.

    “Yang saya lihat, Bank Mandiri sudah agresif melakukan pencatatan yang sifatnya paperless. Dengan digitalisasi, maka akan mengurangi penggunaan kertas. Dengan, digitalisasi, maka akan mengurangi penggunaan BBM atau energi fosil. Nasabah kalau mau ke kantor cabang Mandiri enggak perlu lagi datang ke kantor cabang, cukup pakai mobile banking Bank Mandiri menggunakan aplikasi Livin, kita sudah bisa bertransaksi,” jelas Ryan.

    Visi Bank Mandiri dalam mewujudkan zero emissions operasional pada 2030 dan mendukung net zero emissions pada 2060 bukan hanya sekedar implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau semata, melainkan juga kontribusi nyata Mandiri sebagai agent of development dan berperan aktif dalam agenda global untuk keberlanjutan.

    Inisiatif-inisiatif dalam pengurangan emisi karbon pun menjadi salah satu faktor kunci yang membuat Bank Mandiri dinobatkan sebagai bank terbaik di Indonesia dalam ESG Score berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat ESG terkemuka, Sustainalytics. Per 9 Januari 2025, Bank Mandiri berhasil menurunkan ESG Risk Rating Score secara signifikan dari 28,2 (medium risk) pada 2024 menjadi 17,5 (low risk).
     

  • Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    Ada Bank Emas, Prabowo Obral Janji Buka 1,8 Juta Lapangan Kerja Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank bullion atau bank emas dalam acara peresmian Layanan Bank Emas di Gate Tower, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini hari, Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan layanan bank emas pegadaian dan bank syariah indonesia,” kata Prabowo dalam peresmian.

    Ilustrasi emas

    Acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Utama Bank Himbara, Bank BSI, dan Pegadaian. Turut hadir Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sesjab Teddy Wijaya, Ketua OJK Mahendra Siregar, Kapolri Listyo Sigit, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

    Prabowo berharap bank emas dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut ada beberapa capaian positif yang akan diperoleh dengan keberadaan bank ini.

    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah Rp245 triliun kemudian akan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menekankan bahwa bank emas dapat membantu memperluas dan menghemat devisa negara.

    “Memperluas devisa membantu menghemat devisa negara karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas kepada bank emas serta bank transaksi emas di dalam negeri,” kata Prabowo.

    Aturan mengenai bank emas telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang diundangkan pada 18 Oktober 2024. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi induk holding ultra mikro yang beranggotakan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan BLT BBM 2025 Cair? Cek Daftar Penerimanya dengan Cara Ini

    Kapan BLT BBM 2025 Cair? Cek Daftar Penerimanya dengan Cara Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

    Pada tahun 2025, pemerintah dikabarkan akan kembali menyalurkan BLT BBM bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Lantas, kapan jadwal penyaluran serta siapa saja daftar penerima? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut informasi lengkap mengenai penyaluran BLT BBM 2025.

    Jadwal Pencairan BLT BBM 2025

    Pemerintah belum mengumumkan mekanisme jadwal pencairan BLT BBM tahun 2025. Sehingga, calon penerima masih perlu menunggu informasi dari pemerintah.

    Cara Mengecek Daftar Penerima BLT BBM 2025

    Masyarakat dapat mengecek apakah mereka termasuk dalam daftar penerima BLT BBM 2025 melalui beberapa metode berikut:

    Situs Resmi Kemensos

    Akses laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Isi data sesuai tempat tinggal, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Masukkan nama lengkap sesuai KTP, lalu klik “Cari Data”. Sistem akan menampilkan status penerimaan BLT BBM.

    Aplikasi Cek Bansos

    Unduh dan pasang aplikasi “Cek Bansos” melalui Google PlayStore. Login atau daftar menggunakan NIK KTP. Pilih menu “Cek Bansos” dan masukkan data yang diminta. Informasi penerimaan bantuan akan muncul di layar aplikasi.

    Kantor Kelurahan atau Desa

    Datangi kantor kelurahan atau desa dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK). Minta petugas untuk melakukan pengecekan melalui sistem DTKS. Prosedur Pencairan BLT BBM 2025

    Penerima BLT BBM 2025 dapat mencairkan dana bantuan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

    Melalui Kantor Pos

    Datang ke kantor pos terdekat sesuai jadwal pencairan. Membawa KTP dan KK sebagai dokumen persyaratan. Petugas akan melakukan verifikasi sebelum menyalurkan dana bantuan.

    Melalui Rekening Bank Himbara

    Dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening penerima di bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN). Penerima dapat menarik dana melalui ATM atau agen bank terdekat.

    Agar tidak ketinggalan pencairan BLT BBM 2025, masyarakat disarankan untuk terus memantau informasi terbaru dan memastikan data mereka sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hashim Beri Sinyal Bank Himbara Wajib Beri Pendanaan 3 Juta Rumah

    Hashim Beri Sinyal Bank Himbara Wajib Beri Pendanaan 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal bahwa pemerintah bakal mewajibkan bank pelat merah untuk mengucurkan pembiayaan pada program 3 juta rumah.

    Hashim menjelaskan, aturan itu saat ini tengah dalam pembahasan di ranah pejabat pengambil keputusan.

    “Ya, saya berharap khusus untuk perumahan, bank Himbara mendukung dan saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025). 

    Hashim menegaskan, penyaluran program 3 juta rumah perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku industri keuangan perbankan. Alasannya, Presiden Prabowo memang hendak meninggalkan warisan berupa pemberian hunian layak bagi masyarakat.

    Di hadapan para bankir BUMN, Hashim meminta agar perbankan dapat memberikan dukungan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) pada masyarakat kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    “Karena ini untuk menyangkut perumahan sosial. Ini middle class dan ke bawah. Ini untuk rakyat, dan ini bagian dari sumpah Pak Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat menanggapi terkait dengan program 3 juta rumah. Dia meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

    Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 juta rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta. 

    “Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

    Erick menyebut Himbara perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.

  • Bansos PKH dan BPNT Cair Berapa? KPM Bisa Dapat Bantuan hingga Rp3 Juta per Tahun

    Bansos PKH dan BPNT Cair Berapa? KPM Bisa Dapat Bantuan hingga Rp3 Juta per Tahun

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah disalurkan sejak beberapa lalu untuk masyarakat dengan keadaan ekonomi rentan.

    Pada Maret 2025, penyaluran kedua bantuan ini akan dilakukan kembali, sesuai dengan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

    Kini masyarakat dapat memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima bantuan secara online, sehingga lebih cepat dan efisien.

    Besaran Bantuan BPNT 2025

    Pada tahun 2025, alokasi anggaran yang disediakan untuk program ini mencapai Rp 43,6 triliun, yang ditujukan bagi 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima akan memperoleh dana sebesar Rp 200 ribu per bulan.

    Penyaluran bantuan biasanya dilakukan dengan dirapel, sehingga dalam satu tahap, penerima mendapatkan total Rp400.000 atau Rp600.000. Dana ini akan langsung dikirimkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bisa dicairkan melalui bank Himbara.

    Cara Mengecek Bantuan BPNT 2025

    Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk memeriksa status penerimaan bantuan, yaitu melalui situs resmi, aplikasi, atau dengan bertanya langsung kepada pihak terkait. Berikut cara yang bisa dilakukan:

    1. Mengecek BPNT Melalui Situs Resmi

    Metode ini cukup sederhana, hanya perlu mengakses laman resmi Cek Bansos Kemensos dan memasukkan data diri. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ Isi data wilayah, seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Masukkan nama penerima sesuai dengan KTP. Ketik kode verifikasi yang tersedia di layar. Jika kode tidak jelas, klik ikon untuk mendapatkan kode baru. Tekan tombol “Cari Data”.

    Sistem akan menampilkan data penerima bantuan berdasarkan wilayah yang dimasukkan. Jika muncul keterangan “Tidak Terdaftar Peserta/PM”, berarti individu tersebut bukan penerima bantuan.

    2. Mengecek BPNT Melalui Aplikasi

    Kementerian Sosial juga menyediakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar serta memeriksa status pencairan bantuan. Untuk menggunakannya, lakukan langkah berikut:

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store dan instal di ponsel. Buka aplikasi, lalu pilih “Buat Akun” bagi pengguna baru. Isi data diri, seperti nama lengkap, NIK, alamat, email, dan kata sandi. Unggah swafoto dan foto KTP. Klik “Buat Akun Baru”. Jika tidak ada kesalahan data, akun akan otomatis dibuat. Jika diminta verifikasi email, buka kotak masuk dan selesaikan verifikasi. Setelah berhasil masuk, buka menu “Profil” untuk melihat informasi terkait bantuan yang diterima. Besaran Dana Bantuan PKH 2025

    Nominal bantuan PKH tahun 2025 ditentukan berdasarkan kategori penerima manfaat. Pemerintah menetapkan jumlah bantuan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Berikut adalah rincian bantuannya:

    1. Ibu Hamil/Nifas

    Bantuan sebesar Rp 3.000.000 per tahun.

    Disalurkan dalam empat tahap, masing-masing Rp 750.000 per tiga bulan.

    2. Anak Usia Dini (0-6 tahun)

    Bantuan sebesar Rp 3.000.000 per tahun.

    Disalurkan dalam empat tahap, masing-masing Rp 750.000 per tiga bulan.

    3. Anak Sekolah

    SD/Sederajat: Rp 900.000 per tahun atau Rp 225.000 setiap tiga bulan.

    SMP/Sederajat: Rp 1.500.000 per tahun atau Rp 375.000 setiap tiga bulan.

    SMA/Sederajat: Rp 2.000.000 per tahun atau Rp 500.000 setiap tiga bulan.

    4. Lansia (70 tahun ke atas)

    Bantuan sebesar Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 600.000 setiap tiga bulan.

    5. Penyandang Disabilitas Berat

    Bantuan sebesar Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 600.000 setiap tiga bulan.

    Jumlah bantuan ini disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dari setiap kelompok penerima.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bank Nasional Siap Dukung Industri Galangan Kapal Lokal

    Bank Nasional Siap Dukung Industri Galangan Kapal Lokal

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai bagian dari himpunan bank milik negara (Himbara) berkomitmen mendorong pertumbuhan industri galangan kapal dalam negeri. Dukungan diberikan melalui pembiayaan bagi industri galangan kapal untuk mengembangkan kapasitasnya.

    VP Sector Shipping Industri Bank Mandiri, Anjar YT menuturkan, ekosistem galangan kapal dinilai semakin baik dalam 2-3 tahun terakhir ini. Hal ini tercermin dari suplai demand dari kapal, dari sisi hulu hingga logistik.

    Dia melihat ada tren penambahan kapal, seiring dengan gencarnya hilirisasi yang digaungkan pemerintah. Anjar menegaskan, Bank Mandiri serius mendukung industri pelayaran dan galangan.

    “Dari Bank Mandiri terhadap industri maritim, kalau dari kami support pembiayaan pasti, mendukung yang sudah ada realisasinya, kami serius garap industri ini untuk dukung pembiayaan shipping dan galangan,” ujar dia dalam Indonesia Maritime Talk 2025, Selasa (25/2/2025).

    Anjar menambahkan Industri pelayaran dan galangan kapal di Indonesia masih menarik, mengingat kondisi pasarnya masih cerah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pembiayaan di sektor ini akan dipengaruhi sisi ekonomi makro seperti kenaikan suku bunga maupun surat berharga yang berpengaruh terhadap cost of fund (CoF).

    “Kita sampaikan industri ini masih menarik dari kondisi market di support perkapalannya dari hulu galangannya. Dari suku bunga tentu akan dipengaruhi sisi makro baik dari BI rate, SBN dan beberapa instrumen surat berharga yang berpengaruh ke cost of fund,” tandasnya.

    (rah/rah)