Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Pembangunan Kopdes Merah Putih dari APBN, Purbaya Bakal Cicil Rp240 Triliun ke Himbara

    Pembangunan Kopdes Merah Putih dari APBN, Purbaya Bakal Cicil Rp240 Triliun ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Purbaya menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan menjadi pelaksana pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih. Adapun, dana pembangunan akan dikucurkan oleh bank-bank BUMN alias Himbara sebagai pinjaman

    Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan Himbara tidak perlu khawatir Agrinas gagal bayar karena akan dijamin oleh APBN.

    “Agrinas pinjem ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure [terjamin], perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan,” kata Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

    Artinya, jika pemerintah menyicil Rp40 triliun ke Himbara selama enam tahun maka total dana APBN yang akan dipakai untuk pembangunan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih mencapai Rp240 triliun.

    Lebih lanjut, Purbaya menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur selama baru pendanaan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih tersebut. “Itu gampang kok [penerbitan PMK-nya], cuma coret 1-2 baris, selesai,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan skema pendanaan pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Mengacu beleid tersebut, pendanaan untuk pelaksanaan Inpres bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Ya dari sumber itu, APBN, keuangan [untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih]. APBN-nya dari negara, itu tanya Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Tapi kan ini Himbara, [kemudian] Himbara ke PT Agrinas,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Ferry menyampaikan plafon maksimal Rp3 miliar per Kopdes/Kel Merah Putih itu akan masuk sebagai modal investasi berupa pembangunan gudang gerai dan sarana pendukung lainnya. Sisanya, lanjut dia, akan digunakan untuk modal kerja.

    Dia juga memastikan setiap Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan kemudahan penilaian kredit dari Himbara. Hal ini lantaran Kopdes/Kel Merah Putih masuk ke dalam program unggulan pemerintah atau program strategis nasional.

    Adapun, hingga saat ini, Ferry mengatakan, Agrinas Pangan tengah membangun 7.923 titik untuk gerai fisik Kopdes/Kel Merah Putih dengan pembayaran muka sekitar Rp600 miliar dari Himbara.

    “Kali Rp3 miliar. Itu sebagian dipakai untuk investasi. Ya rata-rata sih gitu, kan plafonnya Rp3 miliar. Tidak semua [dipakai], sebagian ada yang itu [untuk investasi], sebagian ada [untuk modal kerja],” jelasnya.

    Ke depan, Ferry membidik inventarisasi tanah untuk membangun Kopdes/Kel Merah Putih yang akan masuk mencapai 40.000 titik pada November 2025. Sebab, hingga saat ini, baru ada sekitar 11.000 titik yang sudah terdata.

    “Kemudian yang akan dibangun itu bisa 20.000, itu November. Desember kemudian kami akan bangun 40.000–50.000 [titik gerai],” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ferry menambahkan Agrinas akan membangun 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sehingga dapat beroperasi pada Maret 2025. ”Kami perkirakan insyaallah bulan Maret itu bisa selesai bangunan fisik gudang-gudang, gerai, dan sarana pendukung selesai,” pungkasnya.

  • Ada Eksodus Jumbo Investor Asing, Purbaya Bilang Begini

    Ada Eksodus Jumbo Investor Asing, Purbaya Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya optimistis aliran modal asing yang keluar besar-besaran kembali masuk seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan komitmennya untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. 

    Seperti diberitakan Bloomberg sebelumnya, investor asing melepas obligasi pemerintah Indonesia senilai US$84 juta pada awal pekan ini. Dengan demikian, arus masuk bersih sepanjang 2025 hanya tersisa US$25 juta atau turun jauh dibandingkan posisi puncak sekitar US$4,6 miliar pada akhir Agustus 2025. 

    Purbaya tidak menampik bahwa investor SBN pemerintah belum sepenuhnya kembali masuk ke pasar keuangan RI. Kondisi itu, menurutnya, berbeda dengan pasar saham yang sudah kembali ke level normal. Dia menyebut investor asing pemegang obligasi pemerintah masih menunggu seperti apa perbaikan kondisi perekonomian Indonesia. 

    “Kalau saya bisa menunjukkan di triwulan keempat ini ekonominya tumbuh di atas 5,5%, [kisaran] 5,6%-5,7%, itu pasti akan balik lagi ke sini. Mereka mencari tempat yang paling stabil. [Arus modal] bond sempat masuk terus keluar lagi kan, mungkin karena saya enggak nongol dua minggu itu, ‘Purbaya ada enggak nih?’,” jelasnya kepada wartawan sambil berkelakar di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Kendati ada sejumlah ketidakpastian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini kondisi pasar keuangan domestik masih cukup baik. Aliran modal asing keluar (outflow) itu dinilainya sebagai kondisi pasar yang likuid. 

    “Jadi enggak ada masalah, malah itu menunjukkan marketnya cukup likuid ketika orang bisa keluar dengan mudah,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Menkeu pengganti Sri Mulyani Indrawati itu mengakui investor masih menunggu arah kebijakan fiskalnya. Dia memastikan bahwa akan tetap mematuhi undang-undang yakni batas defisit APBN 3% terhadap PDB. 

    Purbaya menyebut sama sekali belum melakukan ekspansi dalam belanja selama dua bulan menjabat Menkeu. Penrmpatan kas pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke himbara, terangnya, tidak memengaruhi anggaran sama sekali. 

    “Mungkin mereka [investor] melihat gini, saya taruh uang Rp200 triliun, wah ekspansi tuh. Rp200 triliun yang saya taruh itu, saya enggak belanja. Saya cuma taruh uangnya di bank, dan uang itu masih punya saya, tidak memengaruhi anggaran sama sekali dan tidak memengaruhi defisit. Jadi saya belum even ekspansi, masih pakai uang yang ada,” ujarnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bloomberg, aksi jual obligasi pemerintah RI hingga US$84 juta itu tidak terlepas dari pengamatan para pengelola dana global terkait dengan kebijakan fiskal Purbaya yang dilantik September 2025 lalu. 

    Kekhawatiran pasar menguat bahwa Purbaya dapat membuka peluang revisi batas defisit anggaran yang telah diberlakukan selama puluhan tahun guna memberikan ruang lebih besar bagi belanja pemerintah. 

    “Jika Anda melihat berbagai program pemerintah, hal ini menunjukkan peningkatan pengeluaran fiskal sementara pertumbuhan masih terlihat lemah,” ujar Kunal Kundu, Kepala Ekonom untuk India dan Indonesia di Societe Generale SA, dikutip Bisnis, Jumat (14/11/2025).

    Dia menilai saat ini tidak banyak pendorong pertumbuhan bagi Indonesia selain kebijakan moneter bank sentral. Berbeda dengan investor global, arus dana domestik menunjukkan kecenderungan meningkat.

    Data resmi mencatat bank-bank lokal, reksa dana, perusahaan asuransi, dan dana pensiun memperbesar kepemilikan obligasi pemerintah pada Oktober dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang likuiditas besar dari penempatan kas pemerintah di bank-bank BUMN.

  • Suntikan Rp200 Triliun ke Himbara Bisa Akselerasi Sektor Properti

    Suntikan Rp200 Triliun ke Himbara Bisa Akselerasi Sektor Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang menilai kebijakan pemerintah dalam menginjeksi dana senilai Rp200 triliun kepada himpunan bank milik negara atau himbara dapat berimbas terhadap pergerakan ekonomi industri turunan properti.

    Presiden Direktur Paramount Enterprise, M. Nawawi memperkirakan sejumlah stimulan yang diguyurkan oleh pemerintah pada tahun ini dapat memberikan prospek positif bagi industri hingga tahun depan.

    “Kami menilai kucuran dana ke perbankan Himbara tersebut akan membantu berbagai stakeholder seperti kontraktor, supplier, vendor, mereka yang berdampak langsung terhadap properti, ” ujarnya, Kamis (14/11/2025).

    Himpunan pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) juga berharap kebijakan tersebut dapat menjadi stimulan baru bagi industri ini.

    Penyaluran dana tersebut akan sangat bermanfaat asalkan disalurkan tepat sasaran ke sektor riil seperti properti.

    Kebijakan ini juga dapat menguntungkan dua pihak, baik pengembang maupun pembeli. Dalam hal ini, pengembang dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal pembangunan, sementara konsumen dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Pengembang meyakini apabila sektor properti kembali bergairah, dampaknya akan meluas ke sektor lain seperti penjualan bahan bangunan, besi, dan semen.

    Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Bidang Properti dan Infrastruktur Perkumpulan Lintas Profesi Indonesia (PLPI) Jhon Riyanto berharap agar kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada peningkatan daya beli jangka pendek.

    Menurutnya pemerintah dapat melengkapi kebijakan ini dengan dorongan nyata terhadap investasi jangka panjang. Salah satunya investasi ke dalam aset-aset properti melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau Real Estate Investment Trusts (REITs).

    Dia berpendapat apabila kebijakan konsumsi (melalui Rp200 triliun dana likuiditas) dikombinasikan dengan penguatan investasi (melalui REIT dan sovereign wealth fund), maka Indonesia berpeluang mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

    Adapun sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara sebesar Rp 200 triliun.

    Adapun dari jumlah dana tersebut, sebanyak Rp 25 triliun dialokasikan khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.(BBTN).

    Penempatan dana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah bersama bank-bank Himbara untuk menjaga likuiditas perbankan tetap kuat, mempererat sinergi strategis dalam akselerasi pembiayaan sektor riil, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan nominal dan tersebut ke Bank BTN dapat mendukung program perumahan rakyat, termasuk target pembangunan 3 juta rumah, dapat berjalan lebih cepat.

  • Tuah Purbaya Effect ke Perekonomian Indonesia

    Tuah Purbaya Effect ke Perekonomian Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan ekonom menilai efek Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah terasa bagi aktivitas ekonomi Tanah Air kendati baru dua bulan menjabat.

    Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai dampak paling nyata terlihat dari likuiditas perbankan. Setelah dilantik, Purbaya menempatkan dana Rp200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini mendorong penyaluran kredit tumbuh dari 6,96% pada Agustus menjadi 7,2%.

    “Pertumbuhan kredit itu sebagian besar masih ditopang oleh debitur BUMN. Dari 1,69% naik menjadi 10,04%,” ujar Sunarsip dalam keterangan resmi acara Katadata Policy Dialogue di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) telah banyak terserap untuk pembiayaan kredit. Dana tersebut baru disalurkan pada 12 September 2025.

    Dia menilai, tanpa tambahan kredit yang merupakan bagian dari Purbaya Effect, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 kemungkinan tak akan mencapai 5,04%.

    “Itu sebabnya saya bilang Purbaya Effect sudah bekerja,” kata Sunarsip.

    Sunarsip menilai, pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup baik, namun belum didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,49% pada kuartal III/2025.

    Sunarsip menyarankan agar pemerintah mengubah pendekatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya fokus pada peningkatan permintaan, kini perlu diarahkan pada penguatan suplai sektoral.

    “Kalau saya, lebih baik perbaiki sisi supply-nya, bukan demand,” ujarnya.

    Dia menilai, konsumsi rumah tangga yang masih stagnan di bawah 5% disebabkan oleh belum pulihnya sejumlah sektor industri pascapandemi Covid-19.

    Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Lutfi Ridho menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya terus berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga. Namun, kunci utamanya adalah membangun kepercayaan publik terhadap prospek pendapatan mereka.

    “Mereka harus yakin terutama keyakinan pendapatan di masa yang akan datang,” kata Lutfi.

    Ia menambahkan bahwa DEN akan memfokuskan perhatian pada peningkatan optimisme dan stabilitas pendapatan masyarakat. Jika kepercayaan itu terbentuk, konsumsi rumah tangga bisa kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi, meski investasi masih akan jadi pendorong utama tahun depan.

    Luthfi Ridho mengatakan, tahun depan pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya beli kelompok kelas menengah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi saat ini masih bisa dimaksimalkan potensinya.

    “Tren konsumsi rumah tangga turun, dan ini yang ingin kami balikkan. Kelas menengah harus percaya diri atas peluang pendapatan ke depan,” ucap Luthfi.

    Dia menekankan, ada dua kebijakan besar yang menjadi fokus tahun depan, yaitu formula UMP yang seimbang dan perbaikan aturan investasi termasuk terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

    “Semoga keduanya bisa menjawab turunnya daya beli. Tapi output-nya tetap perlu kerja sama semua pihak agar Indonesia semakin kompetitif,” kata Luthfi.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 sebesar 5,04%secara year on year (yoy). Angka tersebut dinilai sebagai capaian yang baik.

    Menurut Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, capaian di kuartal III/2025 sudah sesuai ekspektasi. Hal itu sekaligus membuka ruang optimistis untuk tahun depan terutama jika konsumsi kelas menengah bisa dipulihkan.

    “Pertumbuhan tahun depan berpeluang lebih baik dari tahun ini. Kuncinya ada pada sinergitas kebijakan internal, yakni fiskal, moneter, dan sektor riil, sembari memberi ‘vitamin C’, yaitu confidence. Demand dan suplai harus dijaga bersama,” ujar Josua.

    Secara kuartalan, merujuk data BPS, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibanding kuartal II yang mencapai 5,12%. Namun, dilihat secara tahunan, pencapaian kuartal III lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Kuartal III sesuai proyeksi kami, termasuk perlambatan konsumsi rumah tangga yang sifatnya musiman. Motor pertumbuhan tetap konsumsi, lalu investasi, dan net ekspor. Tapi memang data BPS menunjukkan daya beli kelas menengah turun,” tutur Josua.

  • Luhut Evaluasi Uji Coba, Program Bansos Digital Masuk Tahap Koreksi dan Integrasi Data

    Luhut Evaluasi Uji Coba, Program Bansos Digital Masuk Tahap Koreksi dan Integrasi Data

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengevaluasi pelaksanaan uji coba pertama program bantuan sosial digital (bansos digital) yang telah berlangsung pada September–Oktober 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.

    Program ini merupakan langkah awal dalam reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, serta berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

    Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang. Mulai dari pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan, interoperabilitas data, desain penyaluran bantuan, penguatan regulasi, kesiapan infrastruktur, sosialisasi kepada masyarakat, hingga mekanisme evaluasi.

    “Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Pemerintah kini memasuki tahapan yang lebih krusial, yakni memastikan interoperabilitas data berjalan optimal. Data lintas lembaga mulai diintegrasikan, termasuk dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri. Integrasi ini memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berbasis data yang valid.

    Tahapan berikutnya adalah penyiapan grievance mechanism, yakni sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat.

    Data Tak Sesuai

    Dengan sistem ini, Luhut mengatakan, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.

    “Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat,” tegas Luhut.

     

     

  • Klik di Sini! Link Resmi Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    Klik di Sini! Link Resmi Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Anda bisa cek daftar penerima BSU Rp600.000 dari pemerintah melalui link ini.

    Jika mengaca pada aturan sebelumnya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat bantuan berupa BSU dari pemerintah.

    Oleh sebab itu, banyak yang berharap hal tersebut kembali dilaksanakan pada akhir tahun 2025 ini.

    Akan tetapi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada sisa tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Namun Anda tetap bisa mengecek apakah Anda penerima BSU atau tidak.

    Syarat Mendapat BSU Rp600.000

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Penerima BSU Rp600.000

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

  • Asosiasi Pemda Klaim Siap Dukung Penggunaan APBDes untuk Kopdes Merah Putih

    Asosiasi Pemda Klaim Siap Dukung Penggunaan APBDes untuk Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan bakal mendukung instruksi pemerintah pusat terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya mengenai komitmen dukungan dari APBDes.

    Adapun, komitmen pemda mendukung Kopdes Merah Putih yang akan dibangun di desa maupun kelurahan menjadi syarat penyaluran sisa anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran (TA) 2025.

    Pernyataan komitmen itu harus disampaikan khususnya oleh bupati dan wali kota ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bersama dengan sejumlah dokumen lain paling lambat 22 Desember 2025.

    Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan, pemda justru sangat terbantu dengan adanya Kopdes Merah Putih. Dia menyampaikan hal tersebut tidak akan membebani pemda, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten.

    “Tentu tidak membebani pemda, bahkan pemda sangat terbantu. Pendirian Kopdes dapat membantu meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di daerah,” ujar Bursah, yang juga menjabat Bupati Lahat kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

    Bursah mengklaim setiap pemda berkomitmen untuk mendukung Kopdes Merah Putih, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pendanaannya pun telah disiapkan oleh pemerintah melalui himpunan bank milik negara (himbara), dan penjaminannya oleh APBN melalui Dana Desa.

    Dia mencontohkan, Pemerintah Kabupaten Lahat telah memberikan dukungan ke Kopdes Merah Putih. Bahkan, pemkab yang dipimpin olehnya mendukung pembuatan akta kenotariatan Kopdes di Lahat sepenuhnya dari APBD kabupaten.

    “Seperti di Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Lahat telah memberikan support baik pendanaan maupun fasilitasi lainnya, seperti pembuatan akta notaris pendirian kurang lebih 377 Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Lahat yang full menggunakan APBD Kabupaten Lahat,” tuturnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pemda diminta untuk menyatakan komitmen dukungan APBD Desa atau APBDes kepada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih alias KDMP. Pernyataan komitmen itu menjadi syarat untuk penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran (TA) 2025.

    Berdasarkan Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu No.S-73/PK/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada Akhir TA 2025, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengingatkan para pemda terkait dengan syarat-syarat dokumen serta batas akhir penyampaiannya untuk penyaluran TKD akhir tahun ini.

    Khusus untuk Dana Desa, bupati/wali kota diminta menyampaikan dokumen yang menjadi syarat penyaluran Dana Desa tahap II. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemda paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

    Kemudian, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I (menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40%, serta merekam realisasi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Desa TA 2025 minimal tiga bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa TA 2025 melalui Aplikasi OM-SPAN.

    Selanjutnya, pemda diminta melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN, serta surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.

    Dua syarat terakhir berkaitan dengan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satunya yakni akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    “Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan syarat penyaluran dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN),” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Askolani lalu menjelaskan dalam surat itu bahwa sisa Dana Desa di RKUN tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

    Sebagaimana diketahui, Dana Desa menjadi penjamin bagi penyaluran kredit himbara terhadap Kopdes Merah Putih. Hal itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Oktober 2025 lalu, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025.

    Pada Oktober 2025 lalu, Menkeu Purbaya telah menandatangani persetujuan agar Dana Desa yang dianggarkan melalui APBN menjadi jaminan untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Usai pertemuan dengan COO Danantara dan Menteri Koperasi, Kamis (23/10/2025), Purbaya mengatakan bahwa pinjaman melalui himpunan bank milik negara (himbara) akan sudah bisa disalurkan ke setiap koperasi setelah adanya penjaminan Menkeu lewat Dana Desa.

    “Jadi tadi sudah saya tanda tangan suratnya, harusnya besok udah mulai jalan. Kalau mereka sudah siap koperasinya,” terangnya kepada wartawan, Kamis (23/10/2025) malam.

  • BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,

    Batam (ANTARA) – Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat daya saing UMKM lokal di Kota Batam agar berorientasi ekspor.

    Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kementerian UMKM Helvi Yuni Moraza saat kunjungan kerja ke Batam, Rabu.

    Wamen Helvi menjelaskan, pembiayaan UMKM di Batam saat ini didominasi oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,” ujarnya di Batam, Rabu.

    Ia menambahkan, Batam memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan UMKM nasional.

    “Kami ingin program kami, yaitu Corporate Business Responsibility (CBR), berjalan berdampingan dengan kegiatan investasi. Saat perusahaan besar mendapat izin usaha dengan BP Batam, kami mendorong agar mereka juga melibatkan UMKM lokal,” katanya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan UMKM Batam.

    “Pertama, kami akan mengadakan promosi bersama dengan pihak perbankan untuk menjadikan Batam sebagai destinasi investasi. Kedua, membuat model industri bersama investor kawasan yang dibina oleh perbankan. Dan ketiga, memberdayakan UMKM agar dapat mengakses aset-aset BP Batam untuk pengembangan usaha,” ujar Fary.

    Ia mencontohkan, beberapa aset seperti Taman Rusa dan Sport Hall bisa dikerjasamakan dengan sektor swasta sambil melibatkan UMKM lokal.

    “Tujuannya agar aset kita tidak hanya menjadi fasilitas publik, tapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat dan mendukung UMKM lokal,” katanya.

    Fary juga menegaskan pentingnya memberi keistimewaan bagi pelaku usaha kecil di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

    “Selama ini investor besar menikmati keunggulan FTZ, tetapi UMKM lokal juga harus mendapat keuntungan yang sama untuk mendukung orientasi ekspor,” ujarnya.

    Dari total 75.575 unit UMKM di Batam, kata dia, saat ini baru sekitar 5 persen yang berorientasi ekspor.

    BP Batam dan Kementerian UMKM menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 12 persen pada tahun 2026.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut evaluasi bansos digital, bersiap integrasi data lintas lembaga

    Luhut evaluasi bansos digital, bersiap integrasi data lintas lembaga

    Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat evaluasi pelaksanaan uji coba pertama program bantuan sosial (bansos) digital di Banyuwangi, Jawa Timur, dan bersiap mengintegrasikan data lintas lembaga sebagai langkah lanjutan.

    Tahap pertama uji coba program bansos digital di Banyuwangi telah berlangsung pada September-Oktober 2025. Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dengan tujuan reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, serta berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

    “Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujar Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Pemerintah kini memasuki tahapan yang lebih krusial, yaitu memastikan interoperabilitas data berjalan optimal. Data lintas lembaga mulai diintegrasikan, termasuk dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri. Integrasi ini bertujuan memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berbasis data yang valid.

    Tahapan berikutnya adalah penyiapan grievance mechanism, yaitu sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat.

    Dengan sistem ini, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.

    “Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat,” tambah Luhut.

    Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) yang terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional.

    Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan memastikan setiap tahapan diuji dan disiapkan dengan matang agar sistem benar-benar siap digunakan tanpa tergesa-gesa.

    Luhut menyatakan, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    “Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag Dorong Anak Muda Jadi Agregator Ekspor, Bantu UMKM Lokal Mendunia

    Mendag Dorong Anak Muda Jadi Agregator Ekspor, Bantu UMKM Lokal Mendunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengungkap peran penting agregator ekspor sebagai jembatan antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dengan pasar global. Anak muda berpotensi ikut ambil peluang. 

    Budi menekankan UMKM lokal membutuhkan akses pasar ekspor untuk bisa bertumbuh semakin optimal. Namun, karena mayoritas masih minim pengalaman, mereka butuh bantuan dan pendampingan ketika pitching maupun business matching.

    “Kami minta ada pembinanya. Kebanyakan sekarang Bank Himbara, juga dinas dan lembaga, instansi, maupun agregator perorangan. Pembina berperan penting untuk melakukan kurasi,” jelasnya ketika memberikan sambutan dalam acara Anugerah Produk Indonesia (API) 2025, di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta Barat, Selasa (11/11/2025).

    Peran para pembina UMKM pun menjadi angin segar buat Kementerian Perdagangan, sebab lewat kurasi mereka, bermacam potensi pasar sekaligus analisis permintaan produk UMKM di negara tujuan ekspor menjadi bisa lebih tepat sasaran.

    Terkini, para pembina UMKM juga secara nyata ikut membantu program UMKM Bisa Ekspor Kementerian Perdagangan, sehingga sejak Januari hingga Oktober 2025 telah terealisasi transaksi ekspor sebesar US$130,17 juta yang melibatkan 1.049 UMKM.

    “Hampir setiap hari kami ada business matching. Mayoritas UMKM belum pernah ekspor dan belum pernah bertemu buyer. Kenapa para buyer mau membeli? Ternyata selain produknya memang bagus, didampingi pemerintah maupun atase perdagangan, tapi juga karena saat presentasi, mereka itu dibantu oleh para pendamping,” ungkap Budi.

    Oleh karena itu, Budi berharap semakin banyak anak muda, terutama mahasiswa, berminat menjadi eksportir, atau setidaknya mau belajar mencari peluang dan buyer di pasar luar negeri. 

    Kementerian Perdagangan turut mengoptimalkan rencana ini lewat kerja sama dengan lembaga pendidikan, membangun program Desa Bisa Ekspor, juga membuka peluang magang di Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) bagi mahasiswa yang berminat mempelajari pasar ekspor.

    “Saya bilang kepada teman-teman mahasiswa, bahkan tidak perlu membuat produk, tapi jadi agregator. Produk kita banyak, UMKM juga banyak, terpenting tahu cara ekspor, tahu pasarnya seperti apa, tahu caranya jualan, kemudian bantu produk UMKM,” ungkapnya.

    Budi menekankan banyak UMKM lokal sebenarnya sudah siap go global. Sisanya, tinggal bagaimana menambah pengetahuan, membimbing, juga mengarahkan mereka untuk bisa masuk pasar negara asing dengan percaya diri. 

    “Makanya Kemendag banyak teman agregator. Mereka sangat membantu kita, dan sangat membantu UMKM kita untuk bisa ekspor ke luar negeri. Kita ingin terus melibatkan UMKM dengan konsep ekonomi kerakyatan,” tutupnya.