BUMN: Himbara

  • APUDSI dan BKPRMI Siap Berkontribusi dalam Pengelolaan Kopdes Merah Putih

    APUDSI dan BKPRMI Siap Berkontribusi dalam Pengelolaan Kopdes Merah Putih

    loading…

    Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) siap berkontribusi untuk mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Foto: Ist

    JAKARTA – Pemerintah terus menggencarkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang dijalankan pada tahun 2025 ini dirancang untuk mengelola berbagai sektor usaha desa seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.

    Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) menyatakan minatnya untuk berkontribusi dalam pengelolaan koperasi desa.

    Ketua APUDSI Maulidan Isbar mengatakan, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam Kopdes harus memiliki kompetensi di bidang koperasi agar dapat menjalankan operasional dengan baik.

    “SDM yang berperan di dalam Kopdes harus memiliki kompetensi di bidang koperasi. Jangan sampai koperasi ini hanya menjadi formalitas tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Maulidan, Jumat (14/3/2025).

    APUDSI siap bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan program ini. “Dengan pengalaman kami di sektor usaha desa, kami yakin bisa memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi pedesaan,” ucapnya.

    Dia menekankan pentingnya dukungan dari perbankan dalam mendukung keberlanjutan koperasi desa. “Kami berharap Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) juga turut serta dalam pendanaan dan pembinaan Kopdes, sehingga koperasi ini dapat berkembang dan benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi desa,” katanya.

    Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) juga memberikan dukungan penuh terhadap Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan menguatkan perekonomian desa dan memberikan akses kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan.

    Menurut Ketua Umum BKPRMI Nanang Mubarok, dukungan ini sangat relevan dengan visi organisasi yang selalu mendukung program-program yang dapat memperkuat ekonomi umat, khususnya di level desa.

    BKPRMI berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan kemudahan dalam akses modal serta meningkatkan daya saing produk lokal.

  • OJK Ungkap 58 Ribu Masyarakat Jadi Korban Penipuan, Total Kerugian Capai Rp1 Triliun

    OJK Ungkap 58 Ribu Masyarakat Jadi Korban Penipuan, Total Kerugian Capai Rp1 Triliun

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkapan total laporan yang diterima ke Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti- Scam Centre (IASC) sebanyak 58.206.

    Untuk diketahui, total laporan tersebut terhitung sejak awal beroperasi yaitu dari 22 November 2024 sampai 24 Februari 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan total kerugian yang dilaporkan masyarakat mencapai Rp1 triliun.

    “Total kerugian dilaporkan Rp1 triliun,” kata wanita yang akrab disapa Kiki dalam media briefing di Menara Radius Prawiro, Selasa, 11 Maret.

    Kiki menyampaikan jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 64.888 rekening dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 28.807.

    “Jadi kalau teman-teman ada penipuan-penipuan seperti itu, itu langsung aja laporin, karena kita langsung blokir,” jelasnya.

    Kiki menambahakn jumlah dana korban yang telah diblokir sebesar Rp127,3 miliar dan pihaknya masih memerlukan waktu dan proses lebih panjang terkait pemblokiran dana korban.

    “Nah memang ini sekarang kita masih perlu proses yang lebih panjang lagi, lebih panjang sedikit lagi, karena kadang-kadang kalau yang ditipu banyak, tapi saldo di rekening itu tinggal sekian gitu,” ucapnya.

    Selain itu, Kiki menyampaikan target IASC yaitu penundaan transaksi (pemblokiran) penipuan dengan cepat dan penyelamatan dana korban, identifikasi pelaku penipuan (data), serta penindakan hukum bekerja sama dengan Polri.

    Selain itu, Kiki menyampaikan untuk yang menjadi korban penipuan dapat segera melaporkan hal tersebut melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    Selain itu, dapat langsung melaporkan kepada perbankan tempat membuka rekening contohnya saat membuka rekening di bank Himbara, dapat langsung melaporkan hal tersebut ke call center-nya masing-masing.

    “Sejauh ini ada 39.243 yang lapor kepada PUJK-nya langsung, ada yang ke IASC langsung itu 18.963. Jadi either one is fine karena mereka member dari IASC, langsung kemudian ditindaklanjuti,” jelasnya.

  • Jangan Ketinggalan! Begini Cara Cek Penerima BLT BBM 2025

    Jangan Ketinggalan! Begini Cara Cek Penerima BLT BBM 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2025 untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

    Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi, terutama bagi keluarga miskin dan rentan yang penghasilannya bergantung pada konsumsi bahan bakar.

    Apa Itu BLT BBM?

    BLT BBM adalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas perubahan harga bahan bakar minyak (BBM). Program ini merupakan langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang selama ini berbasis pada komoditas menjadi subsidi yang lebih terarah kepada penerima yang tepat.

    Penerima BLT BBM pada bulan Februari 2025 akan menerima dana bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan. Bantuan diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan dan disalurkan dalam dua tahap, yaitu setiap dua bulan sekali sebesar Rp 300.000 per tahap.

    Dana ini akan disalurkan langsung oleh pemerintah melalui rekening kartu keluarga sejahtera (KKS), yang dapat dicairkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN), atau melalui PT Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening bank.

    Kriteria Penerima BLT BBM 2025

    Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, berikut adalah sejumlah kriteria penerima BLT BBM 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah:

    Keluarga miskin atau rentan miskin.Bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri.Terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).Penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti program keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan nontunai (BPNT).Cara Mengecek Penerima BLT BBM 2025

    Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima BLT BBM 2025 dapat melakukan pengecekan secara online dengan cara berikut:

    1. Melalui website resmi Kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.Masukkan nama sesuai KTP.Ketik kode verifikasi yang muncul di layar.Klik cari data.Tunggu hasil pencarian untuk melihat apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT BBM.

    2. Melalui aplikasi cek bansos

    Unduh aplikasi cek bansos dari Play Store.Buat akun menggunakan NIK KTP dan data diri lainnya.Login ke aplikasi, lalu pilih menu cek bansos.Masukkan data wilayah dan nama penerima manfaat.Klik tombol cari dan tunggu hasilnya.

    Program BLT BBM 2025 merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Dengan mekanisme penyaluran yang lebih terarah, diharapkan bantuan ini dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

  • Gandeng Swasta dan Perbankan, Prabowo Tancap Gas Bangun 3 Juta Rumah

    Gandeng Swasta dan Perbankan, Prabowo Tancap Gas Bangun 3 Juta Rumah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.
    “Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.

    Baca: Presiden Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia

    Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

    “Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

    Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.

    “Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

    Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

    Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

    Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

    Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.

    “Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.
     
    Baca: Presiden Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia

    Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

    “Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

    Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.
     
    “Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

    Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

    Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

    Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

    Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • 7 Stimulus Ekonomi Prabowo di Bulan Puasa dan Lebaran

    7 Stimulus Ekonomi Prabowo di Bulan Puasa dan Lebaran

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menginisiasi sederet kebijakan untuk stimulus ekonomi di tengah bulan puasa dan menyambut hari raya Lebaran tahun ini. Deretan stimulus ini diyakini dapat mendorong daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi.

    Pemerintah juga berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari raya Lebaran dan Nyepi dengan lebih tenang dan nyaman.

    “Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah Kebijakan Paket Stimulus Ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat unggahannya di akun Instagram resmi @airlanggahartarto_official, dikutip Senin (10/3/2025).

    Dalam unggahan yang sama, Airlangga memaparkan 7 stimulus ekonomi yang disiapkan Prabowo:

    1. Optimalisasi Penyaluran Bansos
    Pemerintah akan memaksimalkan penyaluran bansos seperti misalnya program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, hingga penyerapan gabah petani.

    Khusus untuk PKH saja, sudah ada Rp 150 triliun yang dianggarkan untuk pencairan tahap I tahun 2025. Pencairan PKH sendiri dilakukan di Kantor Pos ataupun lewat bank-bank Himbara.

    Khusus untuk program penyerapan gabah petani, pemerintah telah menyuntik anggaran untuk Bulog sebagai off taker gabah senilai Rp 16,6 triliun. Penyerapan yang bisa dilakukan sebesar 3 juta ton hingga April 2025. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan beras di pasar, hingga mendukung program pemberian bantuan beras kepada masyarakat.

    2. Diskon Tiket Pesawat
    Pemerintah memberikan harga diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% beserta kebijakan lainnya. Estimasi penurunan harga tiket mencapai 13-14% yang berlaku mulai 25 Maret-7 April 2025.

    3. Diskon Tarif Jalan Tol
    Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama musim mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

    4. Program Diskon Belanja
    Pemerintah meluncurkan program diskon belanja salah satunya Friday Mubarak yang akan berlangsung pada 28 Februari hingga 28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Aprindo dengan target transaksi Rp 75-77 triliun.

    Ada juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada tanggal 14-30 Maret 2025, digelar serentak di mal dan pusat perbelanjaan di gerai-gerai yang tergabung dalam Hippindo dan juga APPBI. Program ini menargetkan transaksi sampai Rp 30 triliun. Program diskon lainnya juga akan diadakan, mulai dari Bazaar Ramadan dan Pasar Malam, hingga Belanja Online Produk Lokal.

    5. Program Pariwisata Mudik Lebaran
    Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama.

    6. Stabilisasi Harga Pangan
    Pemerintah dan BUMN berupaya menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok selama bulan puasa dan Lebaran dengan menggelar operasi pasar yang dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025.

    7. Pencairan THR ASN dan Swasta
    Pencairan THR untuk ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan untuk ASN paling cepat 3 minggu Lebaran dan untuk pegawai swasta seminggu sebelum Lebaran. Khusus THR ASN sendiri disiapkan dana sebesar Rp 50 triliun untuk pencairannya.

    (hal/rrd)

  • Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih yang Bakal Dimodali Rp5 Miliar per Kopdes?

    Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih yang Bakal Dimodali Rp5 Miliar per Kopdes?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di 70.000 desa. 

    Lantas, apa itu Koperasi Desa Merah Putih? Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan sederet persoalan yang terjadi di pedesaan. 

    Keberadaan Kopdes Merah Putih bahkan diyakini dapat menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak.

    “Rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ini menjadi sumber kemiskinan di desa. Karena koperasi desa adalah salah satu unit koperasi simpan pinjam, masyarakat akan terbantu dari sisi pendanaan dan tidak terjerat lingkaran setan itu,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Kebijakan strategis ini telah disepakati dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Koperasi tersebut akan melakukan pengelolaan pada outlet atau gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, serta distribusi logistik. 

    Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk merealisasikan program tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan, setidaknya butuh Rp5 miliar per koperasi untuk mengelola Kopdes Merah Putih.

    “Kalau saya enggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kopdes],” kata Tito dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

    Mengingat tiap desa memiliki jumlah dana desa yang berbeda, pemerintah membuka opsi berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Secara umum akan ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar, mencicil, kan menguntungkan,” ujar Tito.

    Adapun, skema penyaluran pinjaman dari Himbara ke koperasi masih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak perbankan.

    Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pertanian (Kementan) juga akan ikut membahas mengenai skema penyaluran pinjaman tersebut.

    “Skema pembiayaan nanti didetailkan, kita rumuskan selanjutnya,” ungkap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dalam keterangannya di Istana Negara.

    Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah pusat akan melakukan sosialisasi dengan para kepala desa guna menyampaikan informasi detail terkait rencana besar kepala negara tersebut.

  • Mendagri: Butuh Rp5 Miliar untuk Bangun Satu Kop Des Merah Putih

    Mendagri: Butuh Rp5 Miliar untuk Bangun Satu Kop Des Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih di 70.000 desa. Butuh anggaran jumbo untuk mendirikan koperasi tersebut.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal. 

    “Kalau saya nggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kop Des],” kata Budi dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

    Tito menuturkan, anggaran senilai Rp5 miliar per koperasi itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun cold storage atau gudang penyimpanan guna menyimpan hasil produksi masyarakat. 

    Selain itu, membangun kantor koperasi, apotek desa, unit simpan pinjam, hingga truk yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat ke koperasi.

    Mengingat tiap desa memiliki jumlah dana desa yang berbeda, pemerintah membuka opsi berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Secara umum akan ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar, mencicil, kan menguntungkan,” ujar Tito.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie menambahkan, skema penyaluran pinjaman dari Himbara ke koperasi masih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak perbankan.

    Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pertanian (Kementan) juga akan ikut membahas mengenai skema penyaluran pinjaman tersebut.

    “Skema pembiayaan nanti di detailkan, kita rumuskan selanjutnya,” ungkap Budi.

    Budi memastikan, kehadiran Kop Des Merah Putih akan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Dia juga menyebut, kehadiran Kop Des Desa dapat memutus mata rantai kemiskinan di tingkat desa dan meningkatkan penghasilan masyarakat desa.

    “Jadi yang pasti Kop Des ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia,” pungkasnya. 

  • Pemkab Bogor Siap Bentuk Koperasi Merah Putih: Tengkulak Masih Hantui Petani

    Pemkab Bogor Siap Bentuk Koperasi Merah Putih: Tengkulak Masih Hantui Petani

    Bogor

    Pemerintah berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk menampung hasil pertanian yang ada di sekitar desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyambut baik hal tersebut.

    “Saya dengan Pak Rudy Susmanto (Bupati Bogor) menyambut baik langkah tepat yang diambil Pak Presiden Parabowo Subianto. Tentunya kabar baik ini menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat yang berada di 416 desa, 19 kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade), Minggu (9/3/2025).

    Menurutnya, pembangunan koperasi tersebut selaras dengan visi dan misinya bersama bupati. Dia berharap kemiskinan di Kabupaten Bogor bisa berkurang.

    “Tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih ini sudah jelas, seperti yang disampaikan pak Budi Arie Menteri Koperasi, yakni untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa. Dan ini sangat selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor,” kata Jaro Ade.

    Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data kependudukan nasional, lebih dari 40% persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Maka langkah tersebut salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Fakta yang terjadi saat ini, banyak masyarakat yang terlilit utang pinjaman online (pinjol), tengkulak yang masih menghantui para petani, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa,” uangkapnya.

    Dengan hadirnya koperasi tersebut, Jaro Ade berharap masalah di desa yang kompleks bisa teratasi. Dia juga meminta agar pemerintah pusat memberi keleluasaan pemerintah daerah mengelola potensi wilayahnya.

    “Harapan besar kami, semua persoalan itu bisa teratasi oleh kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Kami juga meminta dan berharap kepada pemerintah pusat, kami pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam menggali setiap potensi yang ada di desa masing-masing,” ucapnya.

    Jika desa diberi keleluasaan, lanjut Jaro, tentunya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di tiap desa akan lebih maju dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Di antaranya menghidupkan potensi pariwisata yang ada di desa, pelaku UMKM, pertanian, dan peternakan.

    “Bila perlu Bumdes juga diberi keleluasaan untuk menjadi agen gas LPG 3 kilogram dan RT juga bisa diberdayakan menjadi distributor agar tidak ada lagi kejadian kelangkaan gas 3 kilogram di masyarakat. Saya mantan kepala desa, saya paham betul kebutuhan pemerintah desa, jadi sudah tepat kebangkitan koperasi untuk kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

    Sebelumnya, pemerintah akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu desa. Koperasi itu untuk menampung hasil pertanian yang ada di sekitar desa tersebut.

    “Baru saja kami selesai ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, pesertanya banyak tadi. Ada Menteri Koperasi, BGN, Menteri Desa, Menteri Pertanian, BUMN, ada juga Himbara, Kapolri, Menhan. Banyak sekali pesertanya,” kata Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3).

    “Satu yang diputuskan adalah dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa,” lanjut Zulhas.

    Zulhas menyebut pemerintah akan mengoptimalkan Dana Desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

    “Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai Rp 3-5 miliar. Kan kita ada Dana Desa Rp 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” jelasnya.

    (rdh/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anggota DPR RI Dukung UMKM Batik Besurek Bengkulu Tingkatkan Daya Saing

    Anggota DPR RI Dukung UMKM Batik Besurek Bengkulu Tingkatkan Daya Saing

    KOTA BENGKULU – Anggota Komisi VII DPR RI daerah pilih (dapil) Bengkulu Erna Sari Dewi di Bengkulu, Sabtu menyatakan, pihaknya  ingin mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu khususnya perajin Batik Besurek agar naik kelas.

    Ia menyebutkan, sejumlah upaya dapat dilakukan untuk mendukung para perajin Batik Besurek di Provinsi Bengkulu dapat naik kelas seperti diberikan permodalan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kemudian, mengeksplorasi kemampuan seni diri dalam membatik, menyalurkan bantuan peralatan, dan memberikan pendidikan Batik Besurek.

    “Ini juga bagian dari bidang kerja saya di bidang UMKM, saya tentunya fokus ingin melihat bagaimana UMKM di Provinsi Bengkulu berkembang. Kebetulan hari ini kita ke UMKM batik Besurek, kita ingin melihat bagaimana dukungan pemerintah terhadap perajin batik sehingga mereka bisa berkembang,” ujarnya, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 8 Maret.

    Hal tersebut dilakukan, sebab Batik Besurek merupakan salah satu kearifan lokal milik Provinsi Bengkulu, sehingga pemerintah dapat memberikan perhatian khusus kepada UMKM batik agar dapat lebih berkembang.

    “Di sepanjang sejarah pertumbuhan perekonomian ini, usaha yang dapat berhasil yaitu UMKM. Sehingga kenapa batik Besurek lekat dengan budaya dan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” terang Erna.

    Untuk itu, para pelaku UMKM khususnya perajin Batik Besurek dapat lebih berkreasi khususnya di bidang promosi atau marketing, salah satunya yaitu dapat menjual melalui e-commerce yang mudah diakses oleh masyarakat.

    Selanjutnya, terang Erna, para influencer atau selebriti internet dapat juga membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya agar lebih dikenal masyarakat luas.

    “Tentu harus lebih berkreasi dari sisi promosi, marketing dan lainnya harus diatur dari awal, sebab mereka tidak dapat berjualan melalui daring sendiri agar bisa dapat menembus pasar global salah satunya yaitu melalui e-commerce,” sebutnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu Foritha Ramadhani Wati berharap, dengan adanya kunjungan kerja anggota Komisi VII dapat memberikan motivasi dan dukungan kepada para pelaku UMKM khususnya perajin Batik Besurek.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Erna Sari Dewi yang sudah berkunjung ke UMKM salah satunya perajin batik di Kampung Batik Besurek,” katanya.

  • Koperasi Desa Merah Putih Butuh Anggaran Rp5 Miliar per Desa, Said Didu Titip Pesan Menohok ke Presiden Prabowo

    Koperasi Desa Merah Putih Butuh Anggaran Rp5 Miliar per Desa, Said Didu Titip Pesan Menohok ke Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kemenpora BUMN Muhammad Said Didu mengomentari program koperasi desa yang di bawah naungan Kemanten Koperasi.

    Dia mewanti-wanti keamanan bantuan dana koperasi tersebut. Dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Menteri Koperasi Budi Arie agar tak mengajari koperasi menjadi bandar atau pelaku judi online.

    Komentar Said Didu itu seolah menyentil Budi Arie yang selama ini sering dikaitkan dengan kasus judi online.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, agar bantuan dana koperasi tersebut aman, mohon diingatkan kepada Pak Menkop Budi Arie agar tidak mengajari Koperasi menjadi bandar atau pelaku judi online,” kata Said Didu dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam rapat membahas membahas langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui Koperasi Desa Merah Putih. 

    “Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan, membuka akses permodalan yang adil, dan melindungi masyarakat desa dari jeratan pinjaman informal yang tidak memiliki perlindungan hukum,” jelas Prabowo.

    Kepala Negara ini menyatakan, pemerintah akan memfasilitasi pembiayaan koperasi desa melalui Bank Himbara agar dapat menyediakan layanan simpan pinjam, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, hingga klinik desa. 

    Menurutnya, ini bukan sekadar program ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kemandirian desa dan ketahanan pangan nasional.

    “Sosialisasi dan dialog dengan kepala desa, perangkat desa, serta badan musyawarah desa akan terus dilakukan agar koperasi desa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan gotong royong dan dukungan bersama, kita pastikan tidak ada rakyat yang tertinggal dalam pembangunan bangsa,” tandanya.