Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Airlangga Tepis Kebijakan Prabowo Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Airlangga Tepis Kebijakan Prabowo Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyanggah anggapan kebijakan pemerintah yang tidak ramah pasar menjadi momok jebloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Airlangga mengatakan bahwa kementerian teknis akan memberikan penjelasan lebih lanjut untuk memastikan transparansi kebijakan.

    “Ya tentu nanti kementerian teknis perlu menjelaskan agar transparansi kebijakan lebih jelas,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025)

    Airlangga mengamini kedatangannya ke Istana bertujuan untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan perkembangan perekonomian, termasuk kondisi IHSG,

    Dia menilai bahwa secara fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, dan pergerakan saham yang naik turun merupakan hal yang wajar dalam dinamika pasar global.

    “Penurunan ini kan di berbagai negara saham naik turun biasa, saat saham-saham yang negara lain minggu-minggu lalu turun cukup dalam. Nah sekarang mungkin sekarang kemarin kita belum terlau kena, baru berimbas satu dua hari ini,” ucapnya.

    Sementara itu, mengenai kebijakan saham perbankan Himbara yang dinilai terlalu banyak intervensi pemerintah, dia turut membantah adanya penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Kalau hapus KUR kan sudah tidak ada di laporannya, yang dihapus bukan tagihannya, ya karena itu sudah dihapus sebelumnya,” jelas Airlangga.

    IHSG Anjlok

    Indeks harga saham gabungan (IHSG) terus melorot pada perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025). Indeks komposit sudah anjlok 5% sehingga BEI melakukan pembekuan perdagangan bursa sementara atau trading halt.

    Hingga pukul 11.19 WIB, IHSG ambrol 325 poin atau -5,02% ke level 6.146,91. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 13% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

    Anjloknya IHSG ditekan oleh koreksi saham BBCA -3,2%, BMRI -5,98%, BBRI -4,44%, PANI -19,41%, TPIA -19,93%, BREN -15,46%, BBNI -5,08%, dan TLKM -2,48%.

    Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan telah terjadi pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    Trading halt itu dipicu penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) mencapai 5%.

    Langkah BEI untuk melakukan trading halt sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

    “Perdagangan akan dilanjutkan pukul 11:49:31 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan,” tulisnya dalam keterangan resmi.

  • Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pinjaman dari bank pelat merah atau Himbara dan APBN untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, puluhan ribu koperasi tersebut akan hadir paling lambat 6 bulan setelah instruksi presiden keluar.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa hingga saat ini skema pinjaman dari bank Himbara tengah dibahas. Namun, dia memastikan bank pelat merah siap menggelontorkan pinjaman untuk membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “[Skema dari Himbara] lagi dibahas, masih dibahas. Kita siap,” ujar Tiko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Tiko menjelaskan bahwa nantinya pinjaman tersebut akan diberikan melalui skema channeling maupun executing.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, bank pelat merah alias Himbara juga akan terlibat dalam pinjaman.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan bahwa skema pendanaan akan dirumuskan dalam Inpres. “[Porsi APBN] nanti akan dirumuskan dalam Inpres,” terangnya.

    Adapun, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih ini akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa porsi APBN untuk pembentukan Kopdes Merah Putih tengah dibahas. Sayangnya, Bendahara Negara itu enggan berkomentar lebih jauh terkait besaran porsi APBN yang digunakan.

    “Kan nanti sedang dibahas, nanti saja, ya,” kata Menkeu Sri Mulyani singkat.

    Menteri Keuangan Sri MulyaniPerbesar

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pinjaman senilai Rp5 miliar dengan biaya bunga rendah dari Himbara.

    Tito mengaku pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan untuk mengimplementasikan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan meluncur pada 12 Juli 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Dia menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

    Terlebih, kata dia, APBDesa juga telah disusun, yakni alokasinya sebanyak 70% untuk inisiatif kebutuhan desa dan sisanya untuk mendukung program pemerintah pusat.

    “Nah, yang 30% [alokasi dari APBDesa] ini bisa dipakai juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” terang Tito seusai menggelar Rapat Koordinasi Menteri Koperasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Dengan begitu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mengambil 100% alokasi dari APBDesa.

    Nantinya, akan ada dua mekanisme pengawasan yang berlaku dalam Undang-Undang Desa. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih akan diawasi secara menyeluruh atau dari bawah hingga ke atas, yakni melalui Badan Musyawarah Desa.

    Menteri Dalam Negeri Tito KarnavianPerbesar

    “Jadi desa itu kayak DPRD-nya desa. Mereka boleh mengawasi, kalau ada pelanggaran mereka bisa melaporkan, bahkan kalau kepala desa, mereka bisa makzulkan,” terangnya.

    Kedua, akan ada pejabat pembinaan yang akan diawasi oleh Mendagri melalui surat edaran (SE) saat Koperasi Desa Merah Putih ini terbentuk.

    “Ada dinas PMD dan Inspektoran. Dan itu ada sanksinya, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, sampai pemberhentian tiga bulan, pemberhentian tetap, sampai kalau itu pidana, pidana,” pungkasnya.

    Respons perbankan ……

  • Sistem dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Harus Kuat

    Sistem dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Harus Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus dilakukan secara profesional dan transparan. Keberlanjutan program ini menjadi fokus utama, bukan hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sistem kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

    “Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik,” ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi, Senin (17/3/2025) di Jakarta.

    Budi Arie optimistis kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dapat segera direalisasikan setelah proses harmonisasi instruksi presiden (Inpres) selesai. Ia juga berharap pemuda desa setempat dapat berperan aktif dalam mengelola koperasi desa.

    Saat ini, dari pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 9.440 desa yang belum memiliki koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Karakteristik desa itu unik. Fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi keberadaan lembaga ekonomi di tiap desa,” tambahnya terkait peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peresmian ini dilakukan bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta beberapa wakil menteri terkait.

    Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

    Menurut Zulhas, koperasi ini memiliki peran vital dalam meningkatkan produksi pangan desa serta menjadi badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah pemerintahan desa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, anggaran operasional Koperasi Desa Merah Putih akan ditanggung APBN dan APBD meskipun dikelola di tingkat desa. “Sementara dukungan keuangan untuk desa akan difasilitasi oleh Himbara,” ujarnya.

  • Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peresmian ini dilakukan bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta beberapa wakil menteri terkait.

    Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

    Menurut Zulhas, koperasi ini memiliki peran vital dalam meningkatkan produksi pangan desa serta menjadi badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah pemerintahan desa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, anggaran operasional koperasi ini akan ditanggung APBN dan APBD meskipun dikelola di tingkat desa. “Dana operasionalnya berasal dari APBN dan APBD, sementara dukungan keuangan untuk desa akan difasilitasi oleh Himbara,” ujarnya.

    Dengan peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 10.000 koperasi sektor kelautan dan perikanan dalam waktu enam bulan ke depan.

    Melalui koperasi ini, diharapkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional meningkat dari 1,07% pada 2021 menjadi 1,20% pada 2029 dan 5% pada 2045. Kemudian, usaha koperasi di sektor produksi meningkat dari 8,39% pada 2021 menjadi 10% pada 2029.

    Zulhas memaparkan, tiga strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pertama, mendirikan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi.

    Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan dukungan permodalan, teknologi, dan manajemen. Ketiga, revitalisasi koperasi kurang aktif agar kembali berfungsi optimal.

    Dengan langkah ini, koperasi desa diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang mampu memangkas rantai distribusi pangan, mengatasi keterbatasan permodalan petani, mengurangi dominasi middleman yang menekan harga petani.

    “Koperasi ini akan berperan dalam pengadaan pupuk, pembelian gabah, serta memangkas rantai pasok sembako,” tegas Zulhas terkait peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

  • Prioritaskan Swasembada Pangan, Zulhas Beberkan Ide Koperasi Desa

    Prioritaskan Swasembada Pangan, Zulhas Beberkan Ide Koperasi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih resmi dibentuk untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator (Menko) bidang pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Kop Des Merah Putih sebagai upaya memperkuat peran koperasi desa dalam produksi pangan nasional.

    Zulhas meresmikan Satgas tersebut bersama dengan sejumlah menteri teknis, termasuk menteri sekretaris negara, menteri keuangan, menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal beserta wakil menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal.

    Kemudian, menteri koperasi dan wakil menteri koperasi, menteri kelautan dan perikanan, wakil menteri sosial, wakil menteri pertanian, serta wakil menteri BUMN.

    Zulhas menjelaskan, satgas ini dibentuk karena Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran vital dalam produksi pangan di setiap desa di Indonesia.

    Dia menerangkan, Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan pemerintahan desa dalam segi operasional maupun menjadi badan usaha bagi desa tersebut.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa karena koperasi tersebut akan diputuskan oleh musyawarah pemerintahan desa,” jelas Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Mantan menteri perdagangan itu mengatakan, meski pengelolaan koperasi desa ini diputuskan oleh pemerintahan di tingkat desa, tetapi untuk anggaran operasionalnya akan ditanggung oleh APBN.

    “Sementara nanti anggarannya untuk pemerintah desa ada Himbara. Dari mana anggarannya? Tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD,” tutur Zulhas.

    Zulhas berharap, koperasi desa ini bisa menjadi tulang punggung dalam mendukung swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim, hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

    Untuk itu, Zulhas menuturkan, koperasi desa harus menjadi pusat ekonomi baru yang berdaya saing, mampu mengatasi permasalahan panjangnya rantai distribusi pangan, keterbatasan permodalan dan dominasi middleman atau makelar yang selama ini menekan harga petani.

    “Tentu usaha pokok yang sudah ada itu nanti bisa sebagai pengadaan pupuk bagi petani, pengadaan pembelian gabah, juga sekaligus memotong rantai pasok sembako,” tutur Zulhas.

    Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta 10.000 Koperasi Desa Merah Putih sektor kelautan dan perikanan yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan ke depan.

    Lebih lanjut, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2021 masih sebesar 1,07%. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan kontribusi tersebut meningkat menjadi 1,20% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045.

    Selain itu, usaha koperasi yang didominasi oleh simpan pinjam pada tahun 2021 (hanya 8,39% bergerak di bidang produksi), ditargetkan meningkat menjadi 10% pada tahun 2029.

    Adapun strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih meliputi tiga pendekatan utama, yaitu membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan memberikan dukungan permodalan, teknologi dan manajemen, serta revitalisasi koperasi yang kurang aktif atau tidak berfungsi optimal.

  • Bentuk Koperasi Desa Merah Putih Ditentukan Pemerintah Desa, Begini Respons Zulkifli Hasan – Page 3

    Bentuk Koperasi Desa Merah Putih Ditentukan Pemerintah Desa, Begini Respons Zulkifli Hasan – Page 3

    Sementara itu, terkait pendanaannya, dia menyebut bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, bank-bank BUMN juga bisa menyalurkan pendanaan.

    “Nah sementara nanti anggarannya, nanti dari pemerintahan desa, ada Himbara, dari mana angarannya, tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD,” tegas Menko Zulkifli.

    Kendati demikian, dia belum merinci skema pendanaan pembentukan KopDes Merah Putih tersebut. Hal itu akan dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan oleh Eselon I kementerian terkait. 

    Tunggu Pembahasan

    Termasuk besaran porsi APBN maupun APBD yang dialokasikan untuk KopDes Merah Putih juga masih akan dibahas.

    “Akan didetailkan lebih lanjut. Tapi pasti APBN APBD. (Porsinya?) Nanti ya,” ujar Menko Zulkifli Hasan.

    Beberapa pihak yang mengikuti rakor KopDes Merah Putih diantaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

     

  • Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dikebut 6 Bulan – Page 3

    Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dikebut 6 Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dikebut dalam 6 bulan. Sumber pendanaannya akan mengandalkan dana APBN dan APBD.

    Menko Zulkifli telah memimpin langsung rapat koordinasi tentang pembentukan KopDes Merah Putih bersama sejumlah menteri terkait. Diputuskan pembentukannya diproses dalam waktu 6 bulan kedepan.

    Hal tersebut sambil menunggu aturan pembentukan KopDes Merah Putih. Pembahasan nantinya akan dilakukan oleh Eselon I masing-masing kementerian terkait dengan melibatkan Kementerian Sekretaris Negara.

    “Intinya ini harus bisa kita segera realisasikan, selambat-lambatnya 6 bulan, nanti setelah aturan sudah selesai, ini bisa rampung,” kata Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Sementara itu, terkait pendanaannya, dia menyebut bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, bank-bank BUMN juga bisa menyalurkan pendanaan.

    “Nah sementara nanti anggarannya, nanti dari pemerintahan desa, ada Himbara, dari mana angarannya, tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD,” tegas Zulkifli Hasan.

    Kendati demikian, dia belum merinci skema pendanaan pembentukan KopDes Merah Putih tersebut. Hal itu akan dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan oleh Eselon I kementerian terkait.

    Tunggu Pembahasan

    Termasuk besaran porsi APBN maupun APBD yang dialokasikan untuk KopDes Merah Putih juga masih akan dibahas.

    “Akan didetailkan lebih lanjut. Tapi pasti APBN APBD. (Porsinya?) Nanti ya,” tandas Menko Pangan.

    Beberapa pihak yang mengikuti rakor KopDes Merah Putih diantaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

     

  • Cara Bayar QRIS Tanpa Scan Kode QR dan Daftar Aplikasinya

    Cara Bayar QRIS Tanpa Scan Kode QR dan Daftar Aplikasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia baru merilis fitur terbaru QRIS yaitu pembayaran dengan menyentuhkan HP tanpa harus melakukan scan pakai kamera HP. Proses pembayaran menggunakan fitur ini diklaim jauh lebih cepat.

    Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) yang disebut QRIS Tap resmi digunakan sebagai sistem pembayaran.
    Tak hanya untuk transaksi di moda transportasi layanan umum, Rumah Sakit (RS) dan Universitas, QRIS Tap dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran tiket parkir mal.

    Menurut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengklaim penggunaan untuk QRIS Tap lebih cepat dalam melakukan transaksi.

    “Sangat mudah cepat dan andal. Tapi jangan lupa isi saldonya kalau nggak diisi ditempel-tempel juga nggak akan bisa,” ujar Filianingsih, dikutip, Minggu (16/3/2025).

    QRIS Tap pun sudah bekerja sama dengan 15 Penyedia Jasa Pembayaran. Mulai dari bank Himbara, bank swasta, hingga aplikasi digital payment seperti Gopay, Shopee Pay, dan Dana.

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono sebelumnya menjelaskan penggunaan QRIS Tap akan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan QRIS dengan cara melakukan scan barcode. Bahkan kecepatan penggunaan QRIS Tap bisa mencapai 0,3 detik.

    “So far uji coba kita bisa sampai 0,3 detik. Dibandingkan dengan UE chip based yang hanya gampangnya membaca di reader dengan chip based itu 4-5 detik, hampir berapa persen lebih cepat. Sangat cepat kalau digunakan di transportasi, mengurangi antrian,” ujarnya.

    QRIS Tap atau QRIS Tanpa Pindai adalah layanan pembayaran yang menggabungkan teknologi QRIS Consumer Presented Mode (CPM) dengan NFC. Teknologi ini, menggunakan jaringan nirkabel jarak dekat yang menggunakan gelombang radio.

    Dengan NFC, masyarakat tak perlu memindai atau scan barcode QRIS untuk melakukan pembayaran. Yakni hanya perlu melakukan ‘tap’ melalui aplikasi mobile banking.

    “NFC ini bisa dikatakan yang dibaca adalah radio frekuensinya, bukan membaca melalui kamera. Ini yang bisa mendorong kecepatan dalam transaksi penggunaan QRIS,” ujar Dicky dalam konferensi pers.

    Cara penggunaan QRIS Tap

    Berikut adalah langkah menggunakan QRIS untuk pembayaran tanpa harus melakukan scan kode QR:

    Buka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya
    Pilih fitur QRIS Tap
    Pilih sumber dana
    Input pin transaksi
    Dekatkan layar smartphone ke terminal contactless di merchant

    Daftar aplikasi QRIS Tap

    QRIS Tap sendiri juga disebut sebagai QRIS Tanpa Pindai. Penggunaannya cukup berbeda dengan QRIS yang biasanya kita kenal selama ini.

    Bukan lagi dipindai menggunakan kamera, transaksi dengan QRIS Tap bisa dilakukan dengan tinggal meletakkan ponsel ke dekat terminal di merchant.

    Untuk saat ini, layanan QRIS Tap sudah bekerja sama dengan 15 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Berikut daftarnya:

    PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
    PT Bank Mega
    PT Bank CIMB Niaga
    PT Bank Mandiri
    PT Bank Negara Indonesia (BNI)
    PT Bank Central Asia (BCA)
    PT Bank DKI
    PT Bank Permata
    PT Bank Sinarmas
    PT Bank BPD Bali
    PT Bank NationalNobu
    Gopay
    ShopeePay
    Dana
    Netzme

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono menjelaskan perlu ada penyesuaian bagi seluruh PJP mengubah NFC yang sudah ada agar mampu membaca QRIS Tap.

    “Reader yang ada itu sekarang 1.081.543 itu kemampuan untuk membaca NFC nya harus di adjust supaya bisa membaca NFC nya QRIS Tap,” ujar Dicky dalam konferensi pers, Jumat (14/3/2025).

    (dem/dem)

  • Sat Set! Bayar Pakai Qris Tap Gak Sampai 1 Detik

    Sat Set! Bayar Pakai Qris Tap Gak Sampai 1 Detik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) yang disebut QRIS Tab resmi dapat digunakan sebagai sistem pembayaran.

    Tak hanya untuk transaksi di moda transportasi layanan umum, Rumah Sakit (RS) dan Universitas, QRIS Tap dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran tiket parkir mal.

    Menurut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengklaim penggunaan untuk QRIS Tap lebih cepat dalam melakukan transaksi.

    “Sangat mudah cepat dan handal. Tapi jangan lupa isi saldonya kalau nggak diisi ditempel-tempel juga nggak akan bisa,” ujar Filianingsih, dikutip, Minggu (16/3/2025).

    QRIS Tap pun sudah bekerja sama dengan 15 Penyedia Jasa Pembayaran. Mulai dari bank Himbara, bank swasta, hingga aplikasi digital payment seperti Gopay, Shopee Pay, dan Dana.

    Masyarakat umum pun juga terlihat sudah mulai menggunakan QRIS Tap. Seperti Lala, yang membayar parkir menggunakan layanan tersebut.

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono sebelumnya menjelaskan penggunaan QRIS Tap akan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan QRIS dengan cara melakukan scan barcode. Bahkan kecepatan penggunaan QRIS Tap bisa mencapai 0,3 detik.

    “So far uji coba kita bisa sampai 0,3 detik. Dibandingkan dengan UE chip based yang hanya gampangnya membaca di reader dengan chip based itu 4-5 detik, hampir berapa persen lebih cepat. Sangat cepat kalau digunakan di transportasi, mengurangi antrian,” ujarnya.

    QRIS Tap atau QRIS Tanpa Pindai adalah layanan pembayaran yang menggabungkan teknologi QRIS Consumer Presented Mode (CPM) dengan NFC. Teknologi ini, menggunakan jaringan nirkabel jarak dekat yang menggunakan gelombang radio.

    Dengan NFC, masyarakat tak perlu memindai atau scan barcode QRIS untuk melakukan pembayaran. Yakni hanya perlu melakukan ‘tap’ melalui aplikasi mobile banking.

    “NFC ini bisa dikatakan yang dibaca adalah radio frekuensinya, bukan membaca melalui kamera. Ini yang bisa mendorong kecepatan dalam transaksi penggunaan QRIS,” ujar Dicky dalam konferensi pers.

    Cara penggunaan QRIS Tap

    1. Buka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya

    2. Pilih fitur QRIS Tap

    3. Pilih sumber dana

    4. Input pin transaksi

    5. Dekatkan layar Smartphone ke terminal contactless di merchant

    (emy/haa)

  • Permintaan Budi Arie untuk Anindya Bakrie Soal Kopdes Merah Putih

    Permintaan Budi Arie untuk Anindya Bakrie Soal Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat bersinergi positif mewujudkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di 70.000 desa.

    Budi Arie menjelaskan, hal itu penting untuk dilakukan guna memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak. Sehingga, diharapkan dapat mendorong perekonomian RI tumbuh 8% sebagaimana yang dibidik oleh pemerintah.

    “Karena itu kerja sama dengan Kadin pasti kita butuhkan karena kalau 70.000 Koperasi Desa itu kalau dikali 3 saja pengelolaannya ada 210.000 orang yang harus kita latih dan bina,” jelasnya dalam agenda pengukuhan pengurus Kadin di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Pasalnya, tambah Budi Arie, dari sisi kewilayahan sebesar 91% wilayah Indonesia merupakan pedesaan dan hanya 9% yang merupakan wilayah perkotaan.

    Dengan demikian, pembentukan Koperasi Desa diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi ke depan.

    “Saya harap kerja sama dengan Kadin bisa mendorong potensi dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama mendorong mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Indonesia maju dalam tempo sesingkat-singkatnya,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, modal awal pembentukan Kop Des Merah Putih inisiasi Presiden Prabowo Subianto adalah senilai Rp5 miliar dari bank pelat merah alias Himbara. Secara total, pembangunan Kop Des Merah Putih ini membutuhkan anggaran jumbo senilai Rp350 triliun.

    Seiring dengan hal itu, Budi mengatakan bahwa jika terjadi penyelewengan anggaran dari pembangunan Kop Des Merah Putih, maka akan ditindak tegas oleh penegak hukum. 

    Di samping itu, Budi menjelaskan bahwa warga desa juga akan ikut mengawasi Kop Des Merah Putih, serta ada beberapa kementerian yang juga ikut terlibat. Ini mengingat koperasi memiliki asas sukarela, mandiri, dan gotong royong. 

    “Jangan apa-apa ketakutan dulu, nanti kalau kita mau melangkah takut ada macan mau masuk hutan, ada gorila. Takut semuanya takut, kapan kita mau maju,” ujarnya.