Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Kumpulkan Airlangga, Gus Ipuk, Sri Mulyani dan Dirut Himbara ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sejumlah menteri dan direktur utama bank Himbara ke Istana, untuk membahas terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima.

    Menurut pantauan hadir di Istana termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Gus Ipul mengungkapkan bahwa salah satu agenda yang mungkin dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung ke rekening penerima. 

    “Saya belum tau persis tapi tentu kami menyiapkan data data tentang penyaluran bansos program-progam, saya belum tauh pastinya belum tau detilnya,” ujar Gus Ipul.

    Dia menegaskan bahwa seluruh bansos dari Kementerian Sosial bakal disalurkan melalui rekening penerima. Saat ini, sekitar 20 juta lebih penerima manfaat telah memiliki rekening untuk menerima transfer langsung dari pemerintah.

    “Kalau kemensos udah reguler rutin kami mengirim sekitar 20 juta lebih penerima manfaat, jadi kami punya rekeningnya dan itu langung dikirim ke bank ke rekening” jelasnya.

    Namun, untuk mencapai target 30 juta penerima manfaat, Gus Ipul menyebut bahwa percepatan masih diperlukan.

    “Belum tahu saya, nanti makanya tunggu arahan [Presiden],” tambahnya.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertemuan ini memang akan membahas keuangan inklusif.

    Terkait keterlibatan Dirut Himbara, dia menjelaskan bahwa pembahasan kemungkinan besar akan berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

    “Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif. Keuangan inklusif rekening,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengonfirmasi terkait dengan pembahasan adalah skema penyaluran bansos langsung ke rekening penerima. 

    “Iya, nanti kalau sudah selesai saya akan berbicara lebih lanjut,” pungkas Sri Mulyani saat ditanya mengenai rencana tersebut.

  • Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk membahas mengenai keuangan inklusif di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Mungkin mengenai keuangan inklusif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai topik pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) tersebut.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan ke Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama tentang sekolah rakyat dan yang kedua tentang penyaluran bansos,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, selain Airlangga dan Gus Ipul, sejumlah menteri yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, terdapat sejumlah pejabat yang turut hadir, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Negara Nixon LP Napitupulu.

    elanjutnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Mahendra Siregar.

    Diketahui, pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Sidang kabinet yang digelar dalam suasana bulan puasa ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sidang kabinet dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Menteri Maman Bantah Saham Himbara Anjlok Gegara Hapus Utang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menepis turunnya harga saham bank Himbara disebabkan adanya kebijakan penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa penghapus piutang macet UMKM justru dilakukan untuk menyehatkan laporan keuangan bank Himbara.

    Selama ini, ungkap Maman, bank Himbara mencatatkan outstanding macet lantaran ada beberapa nasabah UMKM yang masuk ke dalam daftar hapus buku yang tidak bisa diputihkan.

    “Karena ada narasi yang berkembang seakan-akan salah satu penyebab turunnya harga saham Himbara kita salah satunya dikarenakan ada program penghapusan piutang,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Maman menyatakan bahwa kebijakan penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini dilakukan secara terukur.

    Terlebih, lanjut dia, mekanisme kebijakan ini dilakukan secara rigid, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    “Justru dengan adanya penghapusan piutang ini yang terukur, penghapus tagihan ini terukur, tidak bisa serampangan,” tuturnya.

    Dengan begitu, Maman berharap laporan keuangan bank Himbara akan bersih dari piutang macet sehingga akan membuat para investor dan pasar tertarik berinvestasi di bank pelat merah.

    “Kalau dia sudah bersih, putih, dan bagus laporan keuangannya berarti para investor-investor, pihak-pihak market yang ingin masuk ke bank Himbara kita seharusnya trennya lebih positif,” tuturnya.

    Sayangnya, Maman mengaku belum bisa menyampaikan berapa banyak UMKM yang sudah dihapusbukukan, lantaran masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) bank Himbara.

    “Karena kan ada mekanisme internal di Bank Himbara terkait budgeting-nya. Itu salah satunya harus lewat RUPS, persetujuan stakeholders untuk memutuskan budgeting anggaran untuk penghapus tagihan,” terangnya.

    Meski demikian, Maman menyatakan pemerintah akan mengejar target penghapusan utang terhadap 1 juta UMKM.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM.

    Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, di antaranya pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

  • IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan, indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok sebesar 6,12 persen ke level 6.076 pada Selasa (18/3/2025) tidak berkaitan dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurutnya, koperasi ini justru bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat bawah.

    “Saya tidak mau berkomentar soal IHSG karena itu ada yang mengurus. Namun, Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk mendongkrak ekonomi rakyat, terutama di desa,” ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Koperasi Desa Dongkrak Ekonomi

    Budi menekankan, koperasi desa berpotensi menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pembangunan di pedesaan sehingga tak ada hubungannya dengan IHSG anjlok. Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pendanaan dari bank-bank Himbara, dengan sistem yang memastikan tidak akan memicu kredit macet.

    “Bagaimana bisa macet kalau dibayar pakai APBN? Ini bukan ekonomi konsumtif, melainkan investasi sosial. Investasi ini berbentuk gerai, gudang, unit simpan pinjam, dan klinik desa,” jelasnya.

    Budi juga membantah anggapan koperasi desa bisa menimbulkan kredit macet baru di bank-bank Himbara. Sebaliknya, ia optimistis koperasi ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

    “Koperasi ini justru mempercepat pembangunan desa. Kalau ekonomi desa bergerak, ekonomi nasional juga terdongkrak. Jadi, IHSG anjlok dan koperasi desa itu tidak ada hubungannya,” tegasnya.

  • Ada Aturan Baru Buyback, Bagaimana Nasib Emiten yang Terlanjur RUPS?

    Ada Aturan Baru Buyback, Bagaimana Nasib Emiten yang Terlanjur RUPS?

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan kebijakan pembelian saham kembali atau buyback tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Buyback ini dilakukan untuk menjaga volatilitas pasar modal.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, aturan buyback ini sempat diterapkan pada saat pandemi COVID-19 pada 2020. Peraturan ini tidak banyak diubah kecuali masa berlakunya.

    Aturan buyback tanpa RUPS ini berlaku selama 6 bulan sejak 18 Maret 2025. Inarno mengatakan, besaran buyback saham juga tidak jauh dari aturan pada saat COVID-19.

    “Sudah, sudah diatur. Ada parameter-parameternya, nanti secara teknisnya bisa ditanyakan. Ya, jadi sekitar 20% daripada itu. (Peraturan ini sama dengan pandemi?) Mungkin bedanya bahwasannya kita membatasi itu adalah selama 6 bulan,” kata Inarno kepada wartawan di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

    Inarno mengatakan sudah ada beberapa emiten yang telah melakukan buyback saham melalui mekanisme RUPS. Terkait hal ini, ia juga mengatakan emiten tersebut dapat melakukan buyback saham kembali tanpa RUPS.

    Beberapa emiten tersebut masuk kategori blue chip hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, ia tak menyebut rinci emiten yang telah melakukan buyback saham melalui mekanisme RUPS.

    “Bank-bank juga ada. (Himbara?) Ya, ada,” jelasnya.

    Untuk diketahui, buyback saham tanpa RUPS ini diterbitkan menyusul pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak September 2024. Ia mengatakan tren penurunan terjadi sebesar 1.682 poin atau -21,28%.

    Selain itu, kebijakan ini juga dilakukan menyusul faktor risiko di pasar modal Indonesia terhadap ketidakpastian global yang terpantau tinggi, seperti ketidakpastian kebijakan tarif pemerintah Amerika Serikat (AS), eskalasi peran dagang, indikasi cooling off perekonomian AS, dan dinamika geopolitik.

    “Kita lebih banyak kepada apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga volatility di market,” tutupnya.

    (ara/ara)

  • DPR Beri Dukungan untuk BEI, Tegaskan Saham Anjlok Bukan Karena Isu Sri Mulyani Mundur

    DPR Beri Dukungan untuk BEI, Tegaskan Saham Anjlok Bukan Karena Isu Sri Mulyani Mundur

    PIKIRAN RAKYAT – DPR meyakinkan masyarakat dengan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Siang tadi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami anjlok pada sesi pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. IHSG turun 5,02% ke level 6.146,91 hingga memicu mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt). Sebanyak 581 saham melemah, 105 saham menguat, dan 271 saham stagnan. Uniknya, kondisi ini terjadi pada saat saham gabungan negara lain di Asia menguat.

    Anggota DPR, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa negara akan selalu hadir untuk mendukung otoritas pasar modal dalam menghadapi situasi seperti ini. “Kita memberi dukungan penuh kepada OJK dan BEI terkait situasi saat ini. Ini dalam rangka meyakinkan pasar bahwa mereka di-backup negara. Kita hadir untuk memberikan support,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan bahwa mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt) yang terjadi akibat koreksi IHSG lebih dari 5 persen merupakan prosedur standar. “Ini bukan kali pertama terjadi, saat pandemi COVID-19 pun pernah terjadi. Kami di DPR memberikan dukungan dan meyakinkan pasar agar tetap tenang,” kata Dasco.

    Sementara itu, Direktur BEI, Iman Rachman, menjelaskan bahwa transaksi saham sempat turun hingga 6 persen yang menyebabkan penghentian perdagangan selama 30 menit. “Saat ini perdagangan sudah kembali berjalan dan bahkan sudah membaik,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur OJK, Inarno Djajadi, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung kebijakan mereka. Ia mengonfirmasi bahwa akan ada kebijakan baru yang diumumkan dalam konferensi pers besok, Rabu, 19 Maret 2025 pagi pukul 10.00 WIB.

    Penyebab Anjloknya IHSG

    Penurunan tajam IHSG yang terjadi hari ini menimbulkan spekulasi di pasar. Salah satu spekulasi yang muncul adalah apakah pelemahan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah atau tidak.

    Menanggapi hal ini, Direktur BEI Iman Rachman menegaskan bahwa penurunan IHSG bukan disebabkan oleh faktor domestik semata, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika global. “Hari ini sebagian investor asing wait and see. Ada update dari Donald Trump yang menjadi salah satu faktor penurunan IHSG,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia tetap kuat dan tidak ada masalah serius yang mengancam stabilitasnya.

    “Indeks merupakan akumulasi berbagai faktor, bukan hanya domestik. Kalau fundamental perusahaan bagus dan tidak ada isu, berarti yang terjadi adalah persepsi mengenai kondisi bursa efek kita,” jelasnya.

    Harga Saham Anjlok karena Sri Mulyani Mundur?

    Sri Mulyani diisukan mundur dari Menteri Keuangan Prabowo, simak profil dan harta kekayaan sang menteri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

    Bersamaan dengan anjloknya IHSG, beredar rumor bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengundurkan diri setelah lebarsn. Rumor ini semakin diperbincangkan karena bursa saham di negara-negara Asia Tenggara lainnya mengalami penguatan, sementara IHSG justru melemah.

    Menanggapi isu ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar tersebut. “Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita sangat kuat,” tegasnya.

    Senada dengan Dasco, Mukhamad Misbakhun juga menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam keadaan yang baik. “Penurunan ini sangat wajar, rebound akan terjadi berikutnya. Fundamental bank Himbara juga sangat baik, bahkan BRI baru saja memberikan dividen yang besar,” jelasnya.

    Menurutnya, performa sektor keuangan yang tetap solid seharusnya disikapi secara positif oleh investor. “Urusan performa ini harus direspons secara positif juga,” tutupnya.

    Dengan pernyataan ini, para pemangku kepentingan berharap investor tetap tenang dan menunggu kebijakan lanjutan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membantah kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM menjadi salah satu pemicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang diikuti penurunan saham-saham perbankan seperti BMRI dan BBRI.

    Maman menilai, investor justru diuntungkan dengan adanya kebijakan penghapusan utang lantaran catatan keuangan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sehat.

    “Jadi sejatinya pihak-pihak market atau pasar justru seharusnya malah beruntung dan berterima kasih dengan program ini,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa penghapusan utang UMKM tidak dapat dilakukan secara serampangan, mengingat kebijakan ini memiliki aturan mekanisme penghapusan.

    “Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok menurut saya,” ujarnya.

    Maman menuturkan, saat ini proses penghapusan utang UMKM masih terus berjalan. Dalam catatan Bisnis, realisasi penghapusan utang bagi pelaku UMKM masih di bawah 50% dari target tahap pertama sebanyak 67.000 UMKM.

    Maman kala itu menyampaikan, lambatnya realisasi penghapusan utang ini salah satunya terjadi lantaran sejumlah Bank Himbara baru akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Maret 2025.

    “Kayaknya belum [50% terealisasi]. Di internal perbankan kan ada RUPS [untuk penghapusan piutang]. Ini kan ada yang baru akhir bulan, ada yang mungkin awal bulan [melaksanakan RUPS],” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

    Kementerian UMKM menargetkan untuk menghapus piutang sebanyak 67.000 pada tahap pertama. Tercatat hingga 17 Januari 2025, piutang macet yang sudah dihapus mencapai lebih dari 10.000 UMKM.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah anggapan bahwa intervensi pemerintah terhadap perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi penyebab anjloknya IHSG.

    Menanggapi sorotan terkait kebijakan pemerintah terhadap saham bank Himbara, termasuk isu penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pergerakan IHSG.

    “Kalau hapus KUR kan sudah tidak ada di laporannya, yang dihapus bukan tagihannya, ya karena itu sudah dihapus sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, volatilitas IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor global dan dinamika pasar, bukan karena kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan.

    Adapun, IHSG sempat anjlok hingga 6,12% pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025). Setelah anjlok dan melewati penghentian perdagangan sementara (trading halt), IHSG ditutup di level 6.223,38 atau turun 3,84% pada perdagangan hari ini.

  • Sri Mulyani Tepis Isu Pajak Jeblok hingga BUMN Biang Kerok IHSG Anjlok

    Sri Mulyani Tepis Isu Pajak Jeblok hingga BUMN Biang Kerok IHSG Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran pembantunya menepis isu yang beredar terkait penyebab anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini, Selasa (18/3/2025).

    Melalui pertemuannya dengan media yang bertajuk ‘Konferensi Pers Hasil Lelang SUN’, Sri Mulyani menegaskan bahwa realisasi penerimaan pajak bruto sepanjang Maret hingga tanggal 17, mengalami pertumbuhan 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pertumbuhan tersebut berkebalikan dengan pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 yang kontraksi 3,8% (year on year/YoY).

    “Ini untuk menenangkan media maupun pasar yang menyoroti penerimaan negara,” ujarnya di Gedung Buddhi Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (18/3/2025).

    Meskipun demikian, Sri Mulyani tidak melaporkan nominal penerimaan yang dirinya telah kantongi hingga 17 Maret tersebut. Angka persentase yang Sri Mulyani sampaikan sulit diukur karena merupakan pajak bruto, padahal biasanya Sri Mulyani menyampaikan data pajak neto.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pun juga enggan memberikan angka terkini penerimaan pajak.

    Sri Mulyani mengklaim anjloknya penerimaan pajak pada Februari tersebut lebih dikarenakan data yang belum stabil dan besarnya restitusi yang dilakukan.

    Sementara terkait anjloknya IHSG yang disinyalir karena isu mundurnya Sri Mulyani sebagai bendahara negara Prabowo, dirinya menepis hal tersebut.

    “Saya tegaskan saya ada di sini dan tidak mundur,” tuturnya.

    Adapun isu karena intervensi pemerintah ke himpunan bank milik negara (Himbara), Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknnya memastikan BUMN terus dijaga dan dikelola dengan baik.

    Sementara menjadi tanggung jawab BUMN untuk menyampaikan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan kepada publik.

    “Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan Danantara bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional dan transaparan,” tegasnya.

    Di sisi lain, Sri Mulyani melihat untuk perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam pada hari ini di pasar saham, itu spesifik karena perusahaan tersebut, bukan karena hal lainnya.

    Lain halnya di pasar obligasi alias Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah melihat kepercayaan investor asing terhadap surat utang masih kuat.

    Tercermin dari realisasi lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini yang mencapai Rp61,75 triliun atau 2,38 kali lipat dari target Rp26 triliun, sementara awarded bid senilai Rp28 triliun.

    Dari total Rp28 triliun tersebut komposisi investor asing yang memenangkan penawaran ini mencapai Rp5,33 triliun atau 19,04% dari total yang dimenangkan.

    Indeks harga saham gabungan (IHSG) terus melorot pada perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025). Indeks komposit sudah anjlok 5% sehingga BEI melakukan pembekuan perdagangan bursa sementara atau trading halt.

    Hingga pukul 11.19 WIB, IHSG ambrol 325 poin atau -5,02% ke level 6.146,91. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 13% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

    Usai trading halt selama 30 menit dan perdagangan saham kembali dibuka, IHSG justru jatuh kian dalam dengan penurunan 389,39 poin atau 6,02% ke level 6.082,56.