Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Bank DKI Sudah Buat Laporan Polisi Soal Kasus Dugaan Kebocoran Dana – Halaman all

    Bank DKI Sudah Buat Laporan Polisi Soal Kasus Dugaan Kebocoran Dana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyebut pihaknya telah membuat laporan polisi soal kasus dugaan kebocoran dana.

    Hal itu sejalan dengan arahan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Dari awal kejadian Bank DKI sudah melakukan pelaporan dan saat ini proses pemeriksaan sudah berjalan,” ucap Agus saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya laporan polisi itu dibuat pada 1 April 2025.

    Namun Agus tidak merinci detail laporan polisi yang telah dibuat oleh tim hukum.

    “Aku nggak pegang dibawa tim hukum yang pasti data dan dana nasabah aman,” tuturnya.

    Pihaknya mengapresiasi kepada Bareskrim Polri yang gerak cepat dalam melakukan pemeriksaan.

    Terkait terlapor dalam kasus dugaan kebocoran dana, Agus tidak membeberkan lebih lanjut.

    “Masih dalam lidik ya,” ucapnya.

    Tribunnews.com telah mencoba mengonfirmasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang menangani perkara laporan Bank DKI.

    Namun hingga berita ini tayang belum ada respons yang diperoleh.

    Permasalahan Berulang

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan, alasan di balik pemecatan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, Selasa (8/4/2025) terkait permasalahan layanan digital di Bank DKI yang terjadi berulangkali.

    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Ia menyebutkan, terdapat kebocoran dana dalam gangguan sistem Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret lalu. 

    Bahkan, kebocoran dana ini telah terjadi sebelumnya.

    Meski demikian, Pramono tak mengungkap berapa dana yang bocor di bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI tersebut.

    Nominalnya, menurut Pramono, hanya diketahui oleh direksi Bank DKI. 

    Pramono menegaskan dana yang bocor bukan milik nasabah Bank DKI. 

    Dana nasabah masih dalam keadaan aman.

    Dana tersebut, merupakan deposito atau dana cadangan milik Bank DKI yang disimpan di bank himbara lain.

    “Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah, karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI,” ucap Pramono.

    “Sehingga dengan demikian, sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali,” tambahnya.

    Selain memecat Amirul Wicaksono, Pramono menyebut melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri. 

    Ia melarang semua jajaran Pemprov DKI ikut campur atau menghalangi penyelesaian masalah gangguan layanan Bank DKI.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.

    Pram juga menegaskan, semua tindakan yang merugikan masyarakat harus menerima konsekuensinya. 

    Dia menilai, tidak ada satu pun pejabat Pemprov DKI maupun BUMD DKI yang kebal hukum.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” jelasnya.

     

  • Butuh Waktu, Emang Bikin Martabak?

    Butuh Waktu, Emang Bikin Martabak?

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia. Ditargetkan pada akhir bulan Juni 2025 proses administrasi dan kelembagaan kopdes rampung.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya saat ini terus menggeber persiapan administrasi dari kopdes tersebut. Proses pembangunan kopdes ini terus berjalan dan akan dilakukan secara bertahap.

    “Nanti pembangunannya pasti perlu waktu kan, emang bikin martabak? Tumplek jadi? Kan mesti dievaluasi, dilihat tanahnya gimana, lokasi gimana, gedungnya gimana. Perlu waktu, pasti bertahap,” kata Budi, ditemui di Kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

    Ditargetkan, proses administrasi dan legal kelembagaan bisa rampung pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan Kopdes Merah Putih di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera Kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujarnya.

    “Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Budi menambahkan, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Saat ini, pihaknya tengah melakukan kajian untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

    Modal awal untuk pembentukan kopdes ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar per unit. Budi sendiri belum dapat memastikan dari mana sumber pendanaannya nanti, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, Kopdes Merah Putih ini nantinya dirancang juga bisa dioperasikan sebagai koperasi simpan pinjam. Namun fungsi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Nantinya, juga akan ada pendampingan dan pelatihan dari perbankan agar pengelolaan lebih profesional dan tidak terjadi gagal bayar.

    “Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu. (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan,” ujar Budi.

    (acd/acd)

  • Prabowo Mau Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Butuh Modal Rp 400 T

    Prabowo Mau Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Butuh Modal Rp 400 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Modal yang dibutuhkan kopdes ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar, atau bila diakumulasikan sekitar Rp 400 triliun.

    Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, satu unit kopdes diperkirakan membutuhkan modal awal sebesar Rp 5 miliar per kopdes. Artinya, apabila diakumulasikan nilai modalnya bisa mencapai Rp 400 triliun.

    “Kalau misalnya 80.000 dikalikan Rp 5 miliar itu artinya sekitar Rp 400 triliun (modal keseluruhan),” kata Budi, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Budi sendiri belum dapat memastikan dari mana sumber pendanaannya nanti, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, kopdes ini nantinya dirancang juga bisa dioperasikan sebagai koperasi simpan pinjam. Namun fungsi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Nantinya, tambah dia, juga akan ada pendampingan dan pelatihan dari bank agar pengelolaan lebih profesional dan tidak terjadi gagal bayar.

    “Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke Himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu . (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan,” ujarnya.

    Budi mengatakan, saat ini proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes terus digeber. Salah satunya diwujudkan melalui rapat koordinasi (rakor) yang dilangsungkan hari ini bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan kementerian/lembaga (KL) lainnya. Ditargetkan, proses administrasi dan legal kelembagaan bisa rampung pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan Kopdes Merah Putih di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujar Budi.

    “Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Namun, Budi menekankan, pembangunan 80.000 kopdes ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk awalannya juga perlu dilakukan evaluasi menyangkut lokasi dan titik-titiknya. Selaras dengan itu, pihaknya juga menggodok petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

    “Nunggu juklak juknis dari Kemenkop dulu. Saya sudah bilang nanti saya rapat, jam 2 ini di internal Kementerian Koperasi Untuk membahas, memutuskan juklak juknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” kata dia.

    Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga pernah menyinggung tentang modal awal Kopdes Merah Putih. Zulhas menjelaskan, skema pembiayaan dan sumber modal Kopdes Merah Putih sedang dalam pembahasan. Modal Kopdes Merah Putih diperkirakan antara Rp 3 miliar-Rp 5 miliar.

    “Itu lagi kita matangkan, tapi nilainya kira-kira Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Tapi dari mana sumbernya, APBD, APBN, lagi kita matangkan. Juli sudah terbentuk (Inpres). Sekarang sudah mulai. Itu yang membangun nanti pemerintahan desa. Jadi, sekarang kita sudah mulai bentuk. Begitu Inpres jadi, langsung jalan,” ujar Zulhas saat open house di kediamannya, Senin (31/3).

    (acd/acd)

  • LINK Cek Penerima Bansos PKH 2025

    LINK Cek Penerima Bansos PKH 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengecekan nama penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 sudah dapat dilakukan degan menggunakan NIK KTP.

    Tentunya pengisian NIK KTP ini melalui laman reski Kementerian Soaial (Kemensos).

    Cair kembali pada April 2025, bantuan ini ditujukan bagi keluarga miskin dengan kriteria tertentu.

    Di mana pencariannya setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

    Selain itu, penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    Berikut cara cek penerimanya yang dilansir dari Tribunnews.com:

    – Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;

    – Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

    lihat foto
    Di tengah musim penghujan, tak jarang si kecil terserang batuk dan pilek. Termasuk terhadap balita yang baru memulai makanan pendamping Air Susu Ibu (mpASI). Konselor Menyusui dan PMBA, Dosen Universitas Respati Indonesia (URINDO), Yuna Trisuci mengatakan, saat di kecil batuk dan pilek ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan seksama.

    – Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk);

    – Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam laman tersebut;

    – Klik tombol “Cari Data”.

    – Nantinya sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinputkan, sehingga pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

    Besaran Bansos PKH 2025

    – Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ini Dia Bansos yang Sudah Cair April 2025, Penerima Bansos Siapkan Rekening Sekarang

    Ini Dia Bansos yang Sudah Cair April 2025, Penerima Bansos Siapkan Rekening Sekarang

    PIKIRAN RAKYAT – Memasuki bulan April 2025, bantuan sosial atau bansos dari Pemerintah kabarnya sudah ada yang cair kepada masyarakat atau penerima. Bansos yang diterima pun beragam.

    Bansos yang cair April 2025 adalah bantuan dalam bentuk tunai yang disalurkan setiap bulan dengan nominal yang berbeda–beda.

    Bansos yang disalurkan kepada masyarakat antara lain sembako, bantuan untuk sehari-hari, pendidikan, hingga bantuan khusus untuk penyandang disabilitas.

    Masing-masing nantinya akan disalurkan ke Bank milik Negara (Himbara) dan Bank DKI khusus warga DKI Jakarta.

    1. BPNT

    BPNT adalah bantuan sembako yang disalurkan Rp200.000 per bulan, tetapi untuk bulan April 2025 ini masyarakat telah menerima bantuan sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan.

    Bantuan Rp600.000 tersebut langsung disalurkan ke KKS (rekening) Bank Himbara dalam bentuk tunai.

    Biasanya bantuan ini disalurkan serentak kepada masyarakat, tetapi jika terkendala akan disalurkan secara bertahap.

    Seperti yang kita ketahui, BPNT disalurkan kepada 18,8 juta masyarakat yang tercatat sebagai penerima di DTKS.

    2. PKH

    PKH adalah bansos uang tunai yang disalurkan rutin selama 3 bulan secara bertahap, berbeda dengan BPNT bansos ini disalurkan dengan nominal yang berbeda-beda.

    Bansos PKH ini kabarnya juga sudah cair di bulan April 2025, penerimanya adalah dari kategori lansia dan penyandang disabilitas, balita dan ibu hamil, anak sekolah SD-SMA.

    Kategori lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan Rp600.000, ibu hamil dan balita Rp750.000, dan anak sekolah mulai dari Rp225.000-Rp500.000.

    3. KLJ, KAJ, dan KPDJ

    KLJ, KAJ, dan KPDJ adalah bansos uang tunai bedanya, bantuan ini hanya akan diterima oleh masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta saja.

    Nominal yang diterima pun sama rata setiap bulannya yakni Rp300.000 per bulan, tetapi jika di rapel bantuan yang akan diterima bisa 2-3 bulan dengan senilai Rp600.000-Rp800.000.

    KLJ adalah Kartu Lansia Jakarta, KAJ adalah Kartu Anak Jakarta, dan KPDJ adalah kartu Penyandang Disabilitas.

    4. KJP Plus

    KJP adalah bantuan pendidikan yang juga disalurkan dalam bentuk tunai dan hanya diterima oleh mereka yang berdomisili di DKI Jakarta.

    KJP ini telah cair untuk tahap I dan 2 (bersama dengan swasta) dengan nominal yang berbeda-beda.

    Anak SD mendapatkan Rp250.000 Anak SMP mendapatkan Rp300.000 Anak SMA mendapatkan Rp420.000 Anak SMK mendapatkan Rp450.000

    Sementara, untuk swasta ada biaya tambahan untuk biaya SPP per bulannya dan sama-sama langsung disalurkan ke Bank DKI.

    Itulah daftar bansos yang sudah cair April 2025, silakan cek penerima segera di masing-masing web bansos.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Amirul Wicaksono? Sosok Direktur IT Bank DKI Dipecat Pramono Anung – Halaman all

    Siapa Amirul Wicaksono? Sosok Direktur IT Bank DKI Dipecat Pramono Anung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, Selasa (8/4/2025).

    Pencopotan Amirul Wicaksono dari jajaran direksi Bank DKI terkait layanan digital bank yang sempat mengalami gangguan. 

    Hal ini mengakibatkan sejumlah nasabah Bank DKI tidak bisa melakukan transaksi keuangan.

    “Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ujar Pramono dikutip dari akun Instagram pribadinya.

    Lalu, siapa Amirul Wicaksono, sosok Direktur IT Bank DKI yang dipecat Pramono Anung?

    Mengutip dari situs resmi Bank DKI, Amirul Wicaksono lahir di Magelang pada 2 Juli 1968. Sehingga saat ini, Amirul Wicaksono berusia 56 tahun.

    Meski lahir di Magelang, Amirul Wicaksono tinggal di Jakarta.

    Ia meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1994. 

    Masih dari kampus yang sama, ia mendapat gelar Magister Manajemen (MM) pada 1997.

    Pada 2020, Amirul Wicaksono meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta.

    Sebelum berkarier di Bank DKI, Amirul Wicaksono sempat bekerja di bank pelat merah yaitu BNI.

    Mulanya, ia menjadi AVP E-Banking BNI lalu Project Leader pada BNI Reformasi 1.0.

    Amirul Wicaksono juga pernah menjadi Pemimpin Cabang BNI KCU Harmoni dan Fatmawati selama beberapa tahun.

    Di BNI, karier tertingginya adalah Pemimpin Divisi Bisnis Digital BNI Syariah.

    Setelah tak lagi berkarier di BNI, Amirul Wicaksono pindah ke Bank DKI kemudian menjadi Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI sejak DKI sejak 28 Juni 2021.

    Ia menjabat sebagai salah satu direktur Bank berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank DKI.

    Amirul Wicaksono dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Berikut perjalanan karier Amirul Wicaksono dikutip dari bankdki.co.id:

    AVP E-Banking BNI (2004 – 2009)
    Project Leader pada BNI Reformasi 1.0 (2010 – 2011)
    Pemimpin Cabang BNI KCU Harmoni, Jakarta (2011 – 2014)
    Pemimpin Cabang BNI KCU Fatmawati Jakarta (2014 – 2015)
    Wakil Pemimpin Divisi Elektronik Banking BNI (2016 – 2017)
    Pemimpin Divisi Bisnis Digital BNI Syariah (2018 – 2021)
    Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI (2021 – sekarang)

    Alasan Amirul Wicaksono Dipecat

    SOSOK AMIRUL WICAKSONO – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Bank DKI Amirul Wicaksono memegang penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menobatkan Bank DKI sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik tahun 2023.

    Sementara itu, Gubernur Pramono menjelaskan, alasan di balik pemecatan itu terkait permasalahan layanan digital di Bank DKI yang terjadi berulangkali.

    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Ia menyebutkan, terdapat kebocoran dana dalam gangguan sistem Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret lalu. Bahkan, kebocoran dana ini telah terjadi sebelumnya.

    Meski demikian, Pramono tak mengungkap berapa dana yang bocor di bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI tersebut.

    Nominalnya, menurut Pramono, hanya diketahui oleh direksi Bank DKI. Dana yang bocor bukan milik nasabah Bank DKI. Dana nasabah masih dalam keadaan aman.

    Dana tersebut, merupakan deposito atau dana cadangan milik Bank DKI yang disimpan di bank himbara lain.

    “Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah, karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI. Sehingga dengan demikian, sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali,” tutur Pramono, dikutip dari Tribundepok.com.

    Selain memecat Amirul Wicaksono, Pramono melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri. Ia melarang semua jajaran Pemprov DKI ikut campur atau menghalangi penyelesaian masalah gangguan layanan Bank DKI.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono, dilansir Warta Kota.

    Pram juga menegaskan, semua tindakan yang merugikan masyarakat harus menerima konsekuensinya. 

    Dia menilai, tidak ada satu pun pejabat Pemprov DKI maupun BUMD DKI yang kebal hukum.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pramono Pecat Direktur IT Bank DKI dan Lapor Bareskrim Polri, Minta Pejabat lain Tak Ikut Campur dan Tribundepok.com dengan judul Buntut Layanan Nasabah Terganggu Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono Dicopot, Terjadi Kebocoran

    (Tribunnews.com/Sri Juliati) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

  • Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia kembali hadir dengan serangkaian program Bantuan Sosial (bansos) yang dijadwalkan cair pada bulan April 2025.

    Bantuan ini bukan hanya sekadar uluran tangan finansial, melainkan juga wujud komitmen negara dalam meringankan beban hidup masyarakat dan memastikan kesejahteraan sosial tetap terjaga.

    Artikel ini akan mengupas tuntas lima jenis bansos utama yang akan disalurkan pada April 2025, merinci besaran bantuan untuk setiap kategori penerima, serta memberikan panduan mengenai cara pengecekan status penerimaan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

    5 Bansos yang Cair April 2025

    Pada bulan April 2025, setidaknya lima program bansos andalan pemerintah siap untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar. Berikut adalah rincian mengenai program-program tersebut:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.

    Memasuki tahap kedua pencairan untuk tahun 2025, PKH menyasar keluarga sangat miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Besaran bantuan PKH bervariasi, disesuaikan dengan kategori penerima dalam keluarga.

    Anak Sekolah

    Siswa Sekolah Dasar (SD) menerima Rp 225.000 per tahap (pencairan triwulanan), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap, dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima Rp500.000 per tahap.

    Bantuan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat

    Masing-masing kategori penerima ini akan mendapatkan Rp600.000 per tahap. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang rentan ini.

    Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Kategori ini menerima bantuan terbesar, yakni Rp750.000 per tahap. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan gizi ibu serta tumbuh kembang anak pada usia emas.

    Pencairan PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang telah ditunjuk, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan skema bantuan yang bersifat lebih fleksibel dan seringkali disalurkan sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kejadian luar biasa.

    Pada April 2025, pemerintah kembali menjadwalkan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

    Ilustrasi bantuan sosial (bansos). Antara/Rivan Awal Lingga

    Biasanya jumlah bantuan dan kriteria penerima akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

    BLT bertujuan untuk memberikan dukungan finansial secara langsung dan cepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi jangka pendek.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah untuk 1 memastikan agar anak-anak usia sekolah dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya.

    Pada April 2025, dana PIP akan kembali dicairkan kepada siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memenuhi kriteria penerima.

    Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Siswa SMP: Menerima bantuan mulai dari Rp375.000 per tahun.

    Siswa SMA/SMK: Menerima bantuan mulai dari Rp500.000 per tahun.

    Dana PIP biasanya disalurkan langsung ke rekening siswa atau melalui sekolah. Program ini merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

    4. Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia

    Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok lansia melalui program bantuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, terutama mereka yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap atau dukungan keluarga yang memadai.

    Artikel yang Anda berikan tidak menyebutkan besaran pasti bantuan sosial khusus untuk lansia pada April 2025.

    Namun, program ini umumnya bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar para lansia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

    Mekanisme penyalurannya bisa berupa transfer tunai langsung atau bantuan dalam bentuk barang kebutuhan pokok.

    5. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau yang sering disebut Kartu Sembako, bertujuan untuk membantu keluarga pra-sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

    Pada April 2025, BPNT akan kembali disalurkan dengan nominal Rp200.000 per bulan kepada penerima yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pencairan BPNT dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga setiap KPM akan menerima total Rp 600.000 dalam satu tahap pencairan.

    Bantuan ini disalurkan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan di e-warung (elektronik warung gotong royong) atau merchant lain yang telah bekerja sama dengan program BPNT.

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui transaksi di e-warung.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat dari berbagai program bansos di atas, pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecekan secara daring melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Masyarakat dapat mengakses situs web resmi DTKS Kemensos (https://cekbansos.kemensos.go.id/) dan memasukkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melakukan pengecekan status penerimaan bantuan.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos.

    Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat namun merasa memenuhi kriteria, penting untuk segera mendaftarkan diri melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

    Pendaftaran biasanya dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat dan kemudian diverifikasi serta diinput ke dalam DTKS.

    Dengan terdata dalam DTKS, masyarakat memiliki peluang untuk menerima berbagai program bantuan sosial di masa depan.

    Penyaluran lima program bansos utama pada April 2025 merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan pasca perayaan Idul Fitri.

    Program PKH, BPNT, PIP, BLT, dan bantuan sosial khusus untuk lansia memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan finansial, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan akses pendidikan, dan menjamin kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

    Dengan mekanisme pengecekan penerima yang transparan dan peluang pendaftaran melalui DTKS, diharapkan program-program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengusaha Logistik Ungkap Untung Rugi Penghapusan Kuota Impor

    Pengusaha Logistik Ungkap Untung Rugi Penghapusan Kuota Impor

    Jakarta –

    Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menanggapi rencana pemerintah menghapus kuota impor dan melonggarkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketua Umum ALFI, M Akbar Djohan menyatakan penghapusan kuota impor dapat mendorong pertumbuhan sektor logistik.

    “Dengan liberalisasi impor, volume barang masuk ke Indonesia diprediksi meningkat, yang berarti aktivitas bongkar muat, transportasi, dan pergudangan juga akan terdongkrak,” ujar Akbar dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

    Sementara pelonggaran TKDN juga dapat mempermudah impor komponen yang selama ini sulit dipasok secara lokal. Dia mencontohkan seperti industri otomotif dan elektronik, membutuhkan komponen spesifik yang belum diproduksi di dalam negeri.

    “Kebijakan ini bisa mengurangi biaya logistik karena perusahaan tidak perlu mencari alternatif yang lebih mahal,” ucap Akbar.

    Akbar juga mengingatkan lonjakan impor berpotensi membebani infrastruktur logistik yang belum optimal.

    “Pelabuhan dan bandara kita sudah sering mengalami kepadatan. Jika tidak diantisipasi dengan penambahan kapasitas, bisa terjadi penumpukan kontainer dan keterlambatan pengiriman,” sambung Akbar.

    Selain itu, Akbar menyoroti risiko terhadap perusahaan logistik kecil. Menurutnya perusahaan forwarder dan logistik lokal mungkin kewalahan bersaing dengan operator asing yang lebih besar jika tidak ada perlindungan kebijakan.

    ALFI, ucap Akbar, mendorong pemerintah untuk memitigasi dampak negatif dengan beberapa langkah strategis, mulai dari peningkatan kapasitas pelabuhan, bandara, dan jaringan distribusi darat harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kemacetan logistik, insentif untuk operator lokal, dan sinergi dengan industri manufaktur.

    “Perlu ada skema pendampingan dan kemudahan pembiayaan bagi perusahaan logistik dalam negeri agar mampu bersaing,” tambah Akbar.

    Pihaknya optimistis dengan langkah-langkah penyeimbang, sektor logistik bisa mengambil manfaat maksimal dari kebijakan ini. ALFI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders terkait guna memastikan transisi yang lancar pasca-implementasi kebijakan penghapusan kuota impor dan pelonggaran TKDN.

    “Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia menuju tingkat global,” tutur Akbar.

    Akbar juga menekankan pentingnya dukungan perbankan, terutama dari Himbara bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor logistik untuk menghadapi tantangan global, termasuk tekanan akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Dia menilai UMKM logistik membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan suku bunga yang kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Akbar menyebut kenaikan biaya operasional akibat kebijakan tarif resiprokal AS telah membebani pelaku UMKM logistik. Dukungan perbankan, seperti kredit usaha dengan persyaratan yang fleksibel, dinilai krusial untuk membantu mereka memitigasi dampak tersebut.

    “Perbankan nasional harus proaktif dalam memberikan solusi keuangan yang inovatif, termasuk pendanaan jangka pendek untuk modal kerja maupun investasi jangka panjang dalam teknologi dan infrastruktur,” ucap Akbar.

    ALFI juga mendorong perbankan, terutama Himbara untuk mempermudah UMKM mengakses program pembiayaan yang telah disediakan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

    “Kami optimistis, dengan dukungan penuh perbankan, terutama Himbara, UMKM logistik tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global,” lanjut Akbar.

    Akbar menambahkan sektor logistik menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap perdagangan domestik dan internasional. Pihaknya berharap dukungan terhadap UMKM di sektor ini dapat memperkuat ketahanan rantai pasok nasional di tengah gejolak ekonomi dunia.

    (ada/ara)

  • Saatnya Cek Rekening! Ini Dia 4 Bansos yang Cair Bulan April 2025

    Saatnya Cek Rekening! Ini Dia 4 Bansos yang Cair Bulan April 2025

    JABAR EKSPRES – Bulan April 2025 membawa kabar gembira bagi penerima bansos! Pemerintah kembali mencairkan sejumlah bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT El Nino, dan PIP.

    Artikel ini membahas secara langsung dan lengkap jenis bantuan yang cair, besaran dana, serta cara pencairannya. Pastikan Kamu tidak melewatkan informasinya!

    April 2025 ini, jujur saja, jadi salah satu bulan yang paling kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena sejumlah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kembali cair dan siap meringankan beban hidup, terutama setelah pengeluaran besar-besaran saat Lebaran.

    BACA JUGA: Bansos BPNT April 2025 Segera Cair! Cek Jadwalnya Bulan Ini

    Sebagai orang yang juga memantau info bantuan, kami pengen berbagi langsung ke kamu tentang bantuan-bantuan yang sudah mulai cair bulan ini. Jadi, kalau kamu termasuk penerima manfaat, pastikan simak baik-baik ya!

    1. PKH Tahap 2 Resmi Cair

    Pertama, ada kabar bahagia dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini memasuki tahap kedua.

    Program ini memang ditujukan untuk keluarga yang masuk kategori miskin dan punya anggota keluarga yang tergolong rentan.

    Kalau kamu punya anggota keluarga yang termasuk berikut, ini besaran bantuan yang bisa kamu terima:

    Ibu hamil & anak usia dini: Rp750.000Siswa SD: Rp225.000Siswa SMP: Rp375.000Siswa SMA: Rp500.000Lansia & disabilitas berat: Rp600.000

    Bantuan ini biasanya disalurkan melalui rekening bank Himbara atau Kantor Pos. Jadi, segera cek rekening atau tanyakan ke petugas desa/Kelurahan ya.

    2. BPNT/Kartu Sembako: Dapat Rp400.000

    Selanjutnya, ada juga BPNT atau Kartu Sembako. Karena bantuan ini cair dua bulan sekali, maka pada bulan April 2025 ini penerima akan langsung mendapatkan Rp400.000 (untuk bulan Maret dan April).

    Uangnya bisa digunakan untuk belanja sembako di e-warong atau mitra resmi pemerintah. Pastikan kamu belanja di tempat yang sudah ditunjuk biar bantuannya tetap sesuai aturan.

    3. BLT El Nino Masih Lanjut!

    Walaupun sifatnya hanya satu kali pencairan, BLT El Nino juga masih cair di bulan ini, lho. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap warga yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino.

  • Pengusaha Ngeluh, Prabowo Minta Himbara Dukung Industri Tekstil

    Pengusaha Ngeluh, Prabowo Minta Himbara Dukung Industri Tekstil

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan Sarasehan Ekonomi dengan mengumpulkan pelaku usaha dari berbagai sektor, salah satunya industri tekstil.

    Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastratmaja mengeluhkan adanya potensi kelangkaan permintaan atau demand shortage imbas perang dagang oleh Amerika Serikat

    Menanggapi keluhan ini Prabowo mengaku bertekad untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu inustri tekstil Indonesia, termasuk mengumpulkan direktur utama bank pelat merah atau Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Kemarin kita sudah rapat, saya sudah panggil semua Dirut Himbara dan Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan,” ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi, Selasa, 8 April.

    Dalam rapat tersebut, Prabowo mengaku telah memberikan instruksi kepada Bank Himbara untuk memberikan dukungan kepada industri padat karya seperti industri tekstil.

    “Kita harus sadar bahwa domestik market kirta sangat besar. Jadi dengan pendekatan dan strategi ekonomi kita, akan memberdayakan desil paling bawah dengan investasi besar-besaran dari kekuatan ekonomi kita di ekonomi domestik,” beber Prabowo.

    Ia menegaskan akan memperkuat industri dalam negeri dengan memanfaatkan peluang yang ada. Ia mencontoh saat ini terdapat 44 juta anak sekolah yang membutuhkan alas kaki. Ia memprpyeksikan setiap anak membutuhkan setidaknya 3 pasang sepatu. Tak hanya ityu, setiap anak juga membutuhkan dua pasang seragam yang bisa meningkatkan jumlah permintaan pakaian dalam negeri.

    “Jadi jangan khawatir. Kita sadar pentingnya industri padat karya. Tapi saya ingatkan kita punya kekuatan domestik, kita punya pasar domestik besar. Sekarang tinggal manajemen dari kami,” tandas dia.