Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Sekadar Koreksi atau Sinyal Bahaya?

    Sekadar Koreksi atau Sinyal Bahaya?

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI sedang mengalami tren penurunan saham yang berkode BBRI. Hari ini harga saham BRI berada di level Rp 3.590/lembar saham, turun 50 poin atau 1,37%.

    Ekonom Senior & Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai tren penurunan saham BBRI hanya bersifat sementara. Hal ini melihat secara fundamental kinerja keuangan yang masih bagus.

    “Menurut pengamatan saya, itu baru semacam koreksi sesaat. Saya berani mengatakan sebetulnya secara fundamental BRI beserta bank-bank Himbara yang lain itu di backup dengan kinerja keuangan yang solid, yang bagus,” kata Ryan kepada detikcom, Senin (21/4/2025).

    Ryan menilai koreksi saham BBRI ini masih bersifat normal. Ia optimis harga saham BBRI akan kembali naik seiring kinerja BRI yang terus positif secara kuartalan.

    “Kalau pada jangka pendek mengalami penurunan nilai, itu normal, itu hanya koreksi sesaat yang nanti dari waktu ke waktu kalau kinerja BRI dan bank-bank lain secara kuartalan terus menunjukkan kinerja yang bagus, saya yakin valuasi sahamnya akan naik lagi,” ucapnya.

    “Jadi itu penurunan yang sesaat, apalagi kita tahu secara konsisten BRI terus menunjukkan kinerja keuangan yang bagus, solid dan istilahnya on target,” tambahnya.

    Dalam sebulan terakhir, saham BBRI mengalami penurunan harga signifikan. Pada 10 Februari 2025, saham BBRI ditutup di level Rp 3.970 per lembar, turun 1,49% atau 60 poin dari hari sebelumnya. Penurunan itu sejalan dengan tren depresiasi saham BBRI dalam tiga bulan terakhir yang mencapai 10,76%.

    Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham BBRI antara lain aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan melambatnya pertumbuhan kredit di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung bisnis BRI. Kondisi ini juga seiring dengan terjadinya pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    (aid/rrd)

  • Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Akan Didanai APBN, Reformulasi Dana Desa – Halaman all

    Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Akan Didanai APBN, Reformulasi Dana Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendanaan untuk pendirian ribuan Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah daerah di Indonesia akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber utama.

    Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi (Kemenkop) Herbert Siagian menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk pendirin satu Koperasi Desa Merah Putih antara Rp 3,5 miliar sampai Rp5 miliar.

    Pemerintah berencana membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

    “Itu adalah bentuk pembiayaan yang sampai hari ini itu masih sifatnya langsung untuk masing-masing koperasi,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenkop, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

    Ia mengungkap kemungkinan adanya reformulasi terhadap Dana Desa di APBN agar mampu mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Saat ini, Dana Desa dialokasikan sekitar Rp 70 triliun per tahun. Menurut Herbert, ini tidak cukup untuk mendanai pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Herbert menyebut selama 10 tahun terakhir, Dana Desa rata-rata sebesar Rp 1 miliar per desa, dengan total sekitar 75 ribu desa.

    “Setahun kira-kira Rp 70 triliun mungkin nanti akan direformulasi. Saya enggak tahu apa akan ditingkatkan lagi pagunya gitu ya,” ujar Herbert.

    Ia menyatakan, kalau satu Kopdes Merah Putih membutuhkan dana Rp 3–5 miliar dan ada 80 ribu koperasi, total dari APBN dibutuhkan lebih dari Rp 300 triliun.

    “Kalau hanya Rp 70 triliun per tahun kayaknya kok kurang gitu ya, karena kalau angkanya Rp 3-5 miliar per koperasi, lalu ada 80 ribu koperasi, itu kan 300 sekian triliun,” ucap Herbert.

    Maka dari itu, pembentukan Kopdes Merah Putih akan menggandeng bank-bank milik negara (BUMN) sebagai sumber pendanaan lainnya.

    Pemerintah akan mendorong pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Tak hanya itu, pendanaan juga bisa berasal dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta. 

     

  • Penghapusan Utang UMKM Mandek Gegara Urusan Administrasi, Dana Padahal Sudah Siap

    Penghapusan Utang UMKM Mandek Gegara Urusan Administrasi, Dana Padahal Sudah Siap

    PIKIRAN RAKYAT – Rencana penghapusan kredit macet bagi sekitar satu juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga kini belum terealisasi sepenuhnya. Sebab utamanya adalah menunggu restu dari jajaran direksi baru bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, pendanaan untuk program ini sebenarnya sudah tidak ada masalah. Anggaran penghapusan utang telah disepakati di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing bank milik negara.

    “Alhamdulillah di dalam RUPS Bank Himbara sudah dialokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang total kurang lebih 1 juta pengusaha UMKM. Khusus untuk Bank BRI estimasinya kurang lebih sekitar Rp15,5 triliun, itu sudah diketok di RUPS. Artinya dalam konteks isu anggaran untuk penghapusan piutang sudah no issue,” ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Belum ada persetujuan OJK

    Meski anggaran sudah tersedia, proses administrasi masih jadi penghambat. Dijelaskan, sejumlah direksi baru di bank Himbara belum bisa menandatangani keputusan penting karena belum mendapatkan persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Jadi, kita tunggu fit and proper administrasi di OJK. Artinya apa? Direksi-direksi di Bank Himbara kita belum memiliki otorisasi untuk menandatangani terkait keuangan, menunggu approval dari OJK. Jadi tinggal tunggu saja,” ujarnya.

    Ketika ditanya soal berapa banyak pelaku UMKM yang sudah mendapatkan penghapusan utang, Maman tidak merinci. Namun dipastikan bahwa prosesnya tetap berjalan meski belum sepenuhnya rampung.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada 5 November 2024.

    Kebijakan penghapusan piutang macet ini berlaku dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak PP tersebut disahkan.

    Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM pada tiga sektor, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Sektor-sektor ini dinilai sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.

    Namun, tidak semua pelaku UMKM berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Sebab, kebijakan ini hanya berlaku pada UMKM yang telah masuk dalam daftar penghapusbukuan bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) atau bank Himbara.

    Jika sudah masuk dalam kategori hapus buku maka bank-bank BUMN bisa menghapus tagih kredit para pelaku UMKM

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih telah berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis.

    Beberapa di antaranya yakni peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di awal tahun 2025, kenaikan UMP sebesar 6,5%, penghapusan utang macet bagi UMKM, perpanjangan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri, serta upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10% saat libur Nataru dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale di akhir tahun 2024.

    “Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2028, seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dirut BRI Hery Gunardi Terpilih Jadi Ketua Umum PERBANAS Periode 2024–2028

    Dirut BRI Hery Gunardi Terpilih Jadi Ketua Umum PERBANAS Periode 2024–2028

    Jakarta: Direktur Utama BRI Hery Gunardi resmi terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) periode 2024-2028.
     
    Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Anggota PERBANAS yang diselenggarakan pada Senin, 14 April 2025 di Jakarta. Hadir pada acara ini Dewan Kehormatan PERBANAS Agus D.W. Martowardojo dan Gunarni Soeworo, Badan Pengawas PERBANAS Chatib Basri, Edwin Gerungan dan Nelson Tampubolon, serta Ketua Umum PERBANAS periode 2020-2024 Kartika Wirjoatmodjo.
     
    Hery Gunardi sebelumnya memiliki rekam jejak cemerlang di industri perbankan nasional dan telah dikenal aktif di berbagai organisasi industri perbankan. Hery telah bergabung dengan PERBANAS sejak 2012 dan menjadi Ketua Bidang Organisasi PERBANAS sejak 2020. Selain itu, Hery juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) periode 2021–2024.

    Dalam sambutannya sebagai Ketua Umum PERBANAS, Hery menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran PERBANAS sebagai wadah strategis bagi industri perbankan nasional. Ia menyampaikan bahwa PERBANAS bukan hanya organisasi profesi, tetapi juga berperan sebagai jembatan yang efektif dalam menyuarakan aspirasi industri kepada pemerintah dan regulator.
     

    “Dengan amanah ini, saya berkomitmen untuk memastikan agar PERBANAS terus berperan aktif dalam membangun industri perbankan yang profesional, memberikan nilai tambah pada pembangunan ekonomi nasional, serta memberikan kontribusi bagi para stakeholder baik anggota, pemerintah, maupun masyarakat dan lingkungan,” ujar Hery.
     
    Ia juga menambahkan bahwa pondasi kuat yang telah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya akan menjadi landasan kokoh bagi PERBANAS dalam menjalankan peran strategisnya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Hery Gunardi merupakan bankir multidimensi yang telah memiliki rekam jejak yang panjang di industri perbankan nasional dan telah membentang selama 34 tahun. Karir Hery dimulai di Bank Bapindo (1991), berlanjut sebagai anggota tim merger pendirian Bank Mandiri (1998-1999), hingga menjadi pengambil keputusan penting di bank plat merah tersebut. Ia turut membidangi kelahiran PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS), perusahaan asuransi joint venture antara Bank Mandiri dan AXA Group Perancis.
     

     
    Pria kelahiran Bengkulu ini memiliki pengalaman di berbagai posisi strategis. Ia menjabat sebagai Department Head Bank Assurance sekaligus Direktur PMO Pendirian AMFS (2002- 2003), Direktur AMFS (2003- 2006), dan kemudian kembali ke Bank Mandiri menangani Wealth Management sebagai SVP (2006-2008) sambil tetap menjadi Komisaris Utama AMFS.
     
    Saat di Bank Mandiri, karier Hery terus menanjak. Ia menjabat berbagai posisi direktur, termasuk Direktur Micro & Retail Banking (2013), Direktur Micro & Business Banking, Consumer Banking, Distributions, hingga Consumer & Retail Transaction. Puncaknya, Ia menjadi Wakil Direktur Utama dan akhirnya Plt. Direktur Utama Bank Mandiri (2020).
     
    Maret 2020 menjadi momentum penting saat Hery mendapat tugas mengawal merger tiga bank syariah milik Himbara (BRISyariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Wacana merger tersebut sebenarnya telah digagas sejak Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (2015) dan pada 1 Februari 2021, BSI resmi lahir.
     
    Selama menjadi Direktur Utama BSI, Hery mampu membawa bank syariah terbesar di Indonesia tersebut bertransformasi dengan catatan kinerja yang cemerlang. Bahkan, saat ini BSI telah menjadi bank syariah ke-9 terbesar dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Puncaknya, pada 24 Maret 2025 yang lalu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI resmi mengangkat Hery Gunardi sebagai Direktur Utama BRI.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Prabowo Butuh Rp 400 T buat Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, dari Mana Duitnya?

    Prabowo Butuh Rp 400 T buat Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, dari Mana Duitnya?

    Jakarta –

    Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto butuh pembiayaan hingga Rp 400 triliun dengan perhitungan kasar per koperasi butuh dana Rp 5 miliar. Uang sebanyak itu akan digunakan untuk membangun sekitar 80 ribu koperasi.

    Prabowo telah meneken langsung Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 untuk merealisasikan instruksinya kepada para menteri. Beleid itu telah diteken sejak 27 Maret 2025.

    Dalam beleid itu, dilihat Senin (14/4/2025), Prabowo memerintahkan agar empat hal menjadi sumber modal pembentukan Koperasi Merah Putih. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketiga Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dalam beleid yang sama, Prabowo telah memberikan titah khusus ke Menteri Keuangan untuk menyiapkan uang sebagai modal pembentukan koperasi bertajuk Koperasi Merah Putih tersebut.

    Sri Mulyani mendapatkan instruksi dari Prabowo untuk menyusun kebijakan pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi merah putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan. APBN tahun 2025 bakal menjadi modal awal pembentukan 80 ribu koperasi tersebut.

    “Menyusun kebijakan penyaluran sumber dana APBN tahun 2025 sebagai modal awal pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis salah satu poin Inpres tersebut.

    Bendahara Negara juga diminta Prabowo untuk memberikan dukungan insentif kepada desa atau kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80 ribu koperasi desa merah putih. Insentif itu diberikan melalui alokasi kinerja ataupun alokasi insentif dari Dana Desa.

    Di sisi lain, Prabowo juga menugaskan Bank Himbara untuk menjadi sumber pendanaan pemerintah dalam melakukan pengembangan Koperasi Merah Putih. Bank pelat merah bakal mendapatkan alokasi modal dari Kementerian Koperasi untuk melakukan kebutuhan investasi Koperasi Merah Putih dengan skema channelling.

    Investasi dari uang yang disalurkan Himbara akan digunakan untuk membangun infrastruktur Koperasi Merah Putih, mulai dari bangunan, saluran air, saluran listrik, hingga akses jalan.

    (acd/acd)

  • Prabowo Minta Sri Mulyani Siapkan Modal buat 80 Ribu Koperasi Merah Putih

    Prabowo Minta Sri Mulyani Siapkan Modal buat 80 Ribu Koperasi Merah Putih

    Jakarta –

    Pemerintah akan membuat 80 ribu koperasi desa di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan titah khusus ke Menteri Keuangan untuk menyiapkan uang sebagai modal pembentukan koperasi bertajuk Koperasi Merah Putih tersebut.

    Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang diteken Prabowo pada 27 Maret 2025 disebutkan, Sri Mulyani mendapatkan instruksi dari Prabowo untuk menyusun kebijakan pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi merah putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan. APBN tahun 2025 bakal menjadi modal awal pembentukan 80 ribu koperasi tersebut.

    “Menyusun kebijakan penyaluran sumber dana APBN tahun 2025 sebagai modal awal pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis salah satu poin Inpres 9 2025, dikutip Senin (14/4/2025).

    Sri Mulyani juga diminta Prabowo untuk memberikan dukungan insentif kepada desa atau kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80 ribu koperasi desa merah putih. Insentif itu diberikan melalui alokasi kinerja ataupun alokasi insentif dari Dana Desa.

    Dalam Inpres yang sama, Prabowo juga memberikan instruksi ke Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan dukungan kepada Bank Himbara untuk menjadi sumber pendanaan pemerintah dalam melakukan pengembangan Koperasi Merah Putih. Bank pelat merah bakal mendapatkan alokasi modal dari Kementerian Koperasi untuk kebutuhan investasi Koperasi Merah Putih dengan skema channelling.

    Investasi dari uang yang disalurkan Himbara akan digunakan untuk membangun infrastruktur Koperasi Merah Putih, mulai dari bangunan, saluran air, saluran listrik hingga akses jalan.

    Erick juga diminta mengarahkan Bank BUMN untuk menyediakan pendanaan melalui program KUR atas kebutuhan modal kerja Koperasi Merah Putih dengan skema executing. Bank Himbara akan diberikan peran sebagai penyalur pendanaan dengan melakukan penagihan kepada pihak yang memiliki kewajiban pengembalian dana.

    Masih dari segi pendanaan, Prabowo juga menginstruksikan kepada Kepala Daerah baik Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur untuk menyediakan anggaran bagi pembentukkan 80 ribu Koperasi Merah Putih, khususnya dalam rangka untuk pembuatan akta notasi koperasi.

    (acd/acd)

  • Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).

    Salah satu program unggulan yang dinanti-nantikan pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

    Kabar baiknya, setelah sukses menyalurkan tahap pertama di awal tahun, kini jadwal pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 telah resmi diumumkan, membawa angin segar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    PKH, sebagai program bantuan langsung tunai (BLT), dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin dan rentan miskin, memberikan harapan dan dukungan finansial yang signifikan.

    Penyalurannya yang terstruktur dan bertahap memastikan bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Lantas, kapan tepatnya dana PKH tahap 2 ini akan cair dan bagaimana mekanisme penyalurannya?

    Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 2

    Bagi para KPM yang telah menantikan kepastian jadwal, kini dapat bernapas lega. Merujuk pada informasi resmi dan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengonfirmasi bahwa pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 akan dimulai pada periode April hingga Juni 2025.

    Seperti yang telah berjalan, penyaluran bansos PKH dilakukan secara triwulanan atau setiap tiga bulan sekali.

    Setelah tahap 1 sukses disalurkan pada periode Januari hingga Maret 2025, kini giliran tahap 2 untuk menjangkau para penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap jadwal pencairan bansos PKH tahun 2025:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Telah Selesai Disalurkan)

    Tahap 2: April – Juni 2025

    Tahap 3: Juli – September 2025

    Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Dengan adanya kepastian jadwal ini, diharapkan para KPM dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan dana bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

    Pemerintah melalui Kemensos terus berupaya untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tepat waktu.

    Mekanisme Pencairan Bansos PKH 2025

    Dalam menyalurkan bansos PKH, Kemensos masih mengandalkan dua mekanisme utama yang telah terbukti efektif dan menjangkau seluruh KPM di berbagai wilayah Indonesia. Mekanisme tersebut adalah:

    1. Melalui Rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank Himbara

    Bagi KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, dana bansos PKH akan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

    KPM dapat melakukan penarikan dana melalui ATM, kantor cabang bank, atau agen bank terdekat. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan aman.

    Berikut jadwal pencairan, mekanisme pencairan, nominal bantuan, dan cara cek status penerima bansos PKH Tahap 2.* Dok. Humas Kemensos

    2. Melalui Kantor Pos

    Bagi KPM yang belum memiliki atau terkendala dengan rekening KKS, penyaluran dana bansos PKH akan dilakukan melalui kantor pos.

    Petugas pos akan menyalurkan dana secara langsung kepada KPM yang terdaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

    KPM biasanya akan menerima surat pemberitahuan dari kantor pos mengenai jadwal dan lokasi pengambilan dana.

    Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memastikan seluruh KPM, tanpa terkecuali, dapat menerima hak mereka dengan mudah dan aman.

    Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem penyaluran untuk meminimalisir kendala dan memastikan efisiensi.

    Nominal Bansos PKH 2025

    Salah satu aspek penting dalam program bansos PKH adalah besaran dana bantuan yang diterima oleh setiap KPM. Pemerintah telah menetapkan nominal bantuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan komponen kebutuhan masing-masing keluarga. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi dan tanggungan keluarga penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap saldo dana bansos PKH 2025 per tahap (triwulanan) dan per tahun:

    – PKH Kesehatan Ibu Hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesehatan Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Lanjut Usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 2025

    Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah dirinya atau keluarganya terdaftar sebagai penerima manfaat bansos PKH tahun 2025, Kemensos telah menyediakan platform daring yang mudah diakses.

    Anda dapat melakukan pengecekan status kepesertaan melalui website resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melakukan pengecekan:

    1. Akses website resmi Kemensos melalui peramban (browser) Anda.

    2. Pada halaman utama, cari dan klik menu atau tautan yang berkaitan dengan “Cek Bansos”.

    3. Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.

    4. Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.

    5. Isi kode captcha yang tertera pada layar untuk verifikasi.

    6. Klik tombol “Cari Data”.

    Ilustrasi aplikasi Cek Bansos – Cara Cek Penerima PKH 2025 Lewat HP.

    Sistem akan melakukan pencarian berdasarkan data yang Anda masukkan dan menampilkan informasi mengenai status kepesertaan Anda dalam program bansos PKH.

    Jika Anda terdaftar sebagai KPM, maka akan muncul informasi mengenai periode penyaluran dan status pencairan bantuan.

    Pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 ini tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh jutaan keluarga di Indonesia.

    Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi, memenuhi kebutuhan pokok, serta meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat.

    Pemerintah melalui Kemensos mengimbau kepada seluruh KPM untuk memanfaatkan dana bansos ini dengan sebaik-baiknya dan bijaksana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pendidikan anak, serta meningkatkan kesehatan.

    Penggunaan dana bansos yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

    Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai informasi tidak resmi atau hoaks yang mungkin beredar terkait pencairan bansos PKH.

    Selalu rujuk informasi resmi dari Kemensos atau sumber-sumber berita terpercaya untuk mendapatkan informasi yang akurat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Direktur Utama BRI Hery Gunardi Terpilih Menjadi Ketua Umum PERBANAS Periode 2024–2028

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi Terpilih Menjadi Ketua Umum PERBANAS Periode 2024–2028

    Ia juga menambahkan bahwa pondasi kuat yang telah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya akan menjadi landasan kokoh bagi PERBANAS dalam menjalankan peran strategisnya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hery Gunardi merupakan bankir multidimensi yang telah memiliki rekam jejak yang panjang di industri perbankan nasional dan telah membentang selama 34 tahun. Karir Hery dimulai di Bank Bapindo (1991), berlanjut sebagai anggota tim merger pendirian Bank Mandiri (1998-1999), hingga menjadi pengambil keputusan penting di bank plat merah tersebut. Ia turut membidangi kelahiran PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS), perusahaan asuransi joint venture antara Bank Mandiri dan AXA Group Perancis.

    Pria kelahiran Bengkulu ini memiliki pengalaman di berbagai posisi strategis. Ia menjabat sebagai Department Head Bank Assurance sekaligus Direktur PMO Pendirian AMFS (2002- 2003), Direktur AMFS (2003- 2006), dan kemudian kembali ke Bank Mandiri menangani Wealth Management sebagai SVP (2006-2008) sambil tetap menjadi Komisaris Utama AMFS.

    Di Bank Mandiri, karir Hery terus menanjak. Ia menjabat berbagai posisi direktur, termasuk Direktur Micro & Retail Banking (2013), Direktur Micro & Business Banking, Consumer Banking, Distributions, hingga Consumer & Retail Transaction. Puncaknya, Ia menjadi Wakil Direktur Utama dan akhirnya Plt. Direktur Utama Bank Mandiri (2020).

    Maret 2020 menjadi momentum penting saat Hery mendapat tugas mengawal merger tiga bank syariah milik Himbara (BRISyariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Wacana merger tersebut sebenarnya telah digagas sejak Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (2015) dan pada 1 Februari 2021, BSI resmi lahir.

  • Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah cara cek penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025.

    Pengecekan nama penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan NIK KTP.

    Adapun pencairan PKH ini sudah memasuki tahap kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

    Selain itu, penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    Diketahui, pemerintah terus mendukung masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dicairkan, khususnya setelah momen Lebaran.

    Bansos PKH ini merupakan salah satu bansos yang kembali cair pada April 2025.

    PKH ditujukan untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, dengan besaran bantuan yang bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM).

    Sembari menunggu informasi selengkapnya, Anda dapat mengecek apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima bansos PKH 2025 atau tidak.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH 2025 dengan NIK KTP

    Dilansir dari laman resmi Kemensos, cara cek penerima bansos PKH tahun 2025 sebagai berikut:

    Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
    Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk);
    Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam laman tersebut;
    Klik tombol “Cari Data”.
    Nantinya sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinputkan, sehingga pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

    Jika nama yang dicari masuk dalam daftar penerima manfaat PKH, akan muncul keterangan pada kolom bansos PKH.

    Sementara itu, jika nama yang diinput tidak masuk dalam daftar penerima, maka akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Maka Anda tidak termasuk sebagai penerima bansos.

    Besaran Bansos PKH 2025

    Terdapat 7 kategori penerima bansos PKH dengan nominal yang berbeda-beda. Selengkapnya, inilah besaran bansos PKH per 2025:

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan;
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan;
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.

    (Tribunnews.com/Latifah/Sri Juliati)

  • Anggota DPD: Kopdes Merah Putih jadi momentum kebangkitan ekonomi

    Anggota DPD: Kopdes Merah Putih jadi momentum kebangkitan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyampaikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan, sehingga desa tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga bisa mandiri secara ekonomi melalui koperasi.

    “Terbitnya Inpres No 9/2025 tersebut merupakan langkah konkrit dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian desa/Nagari sekaligus mengakselerasi pusat pertumbuhan ekonomi yang bermula dari desa yang di Sumatera Barat dikenal dengan Nagari,” ucap Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Bahkan, lanjut dia, presiden sudah menginstruksikan 18 kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam pembentukan koperasi ini.

    Nagari (desa) di Sumatera Barat, tutur Irman, harus menjadi provinsi inisiator menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Koperasi itu ruhnya ekonomi Sumbar, koperasi itu dilahirkan oleh bulir pikir sang Proklamator Bangsa Bung Hatta yang dinobatkan menjadi Bapak Koperasi Indonesia,” ujar Irman.

    Irman pun mengajak kepala daerah di Sumatera Barat segera menindaklanjuti inpres tersebut dengan berkoordinasi dengan kepala dinas, forkopimda, camat, sampai Wali Nagari Se-Sumatera Barat.

    “Harus gotong royong sesuai dengan prinsip dasar koperasi sendiri menyukseskan Inpres 9 tahun 2005 ini,” ujar Irman.

    Kopdes Merah Putih, kata dia, sejalan dengan Astacita Prabowo karena menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    “Artinya, Koperasi Merah Putih mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat,” ucap Irman.

    Ia optimis pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih akan mampu menjawab permasalahan yang ada di desa, khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan, dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen.

    Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi penyediaan sembako murah, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, hingga distribusi logistik yang disesuaikan dengan keunggulan dan kearifan lokal masing-masing Desa.

    Adapun pendanaan dan dukungan koperasi berasal dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan Bank Himbara (melalui KUR).

    “Oleh karena itu, dengan dukungan dari berbagai pihak, Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi lokal dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional,” ujar Irman.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025