Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Purbaya Bicara Gamblang Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ala Prabowo

    Purbaya Bicara Gamblang Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ala Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak gentar dengan target tinggi yang dicanangkan Presiden Prabowo mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Ia optimis pemerintah memiliki peluang nyata untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Sejalan dengan arahan Presiden, target tersebut menjadi awal yang penting bagi Indonesia untuk menapaki level menjadi negara maju.

    “Waktu Pak Prabowo mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8 persen, banyak orang yang skeptis. Anggapnya nggak mungkin terjadi. Kalau saya malah senang. 8 persen ini a good start,” ungkap Menkeu dalam Launching Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta pada Kamis (20/11).

    Purbaya mengakui mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal yang mudah. Menurutnya, dibutuhkan kemampuan Pemerintah untuk memahami ilmu dan dinamika kebijakan yang tepat, sebagaimana tercermin dalam konsep Sumitronomics yang menekankan tiga pilar pembangunan ekonomi Indonesia yakni konsep pertumbuhan tinggi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional.

    Untuk mempercepat laju perekonomian, pemerintah telah menjalankan strategi teknis berupa penempatan dana ke Bank Himbara.

    Pada September lalu, sebesar Rp200 triliun disalurkan ke perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit, kemudian ditambah Rp76 triliun pada tahap berikutnya. Langkah ini bertujuan untuk menstimulasi aktivitas ekonomi.

    Kebijakan penempatan dana hanya satu bagian dari rumus percepatan ekonomi. Menkeu mengatakan, elemen terpenting lainnya adalah pembentukan ekspektasi positif di masyarakat dan dunia usaha.

  • Sambut Nataru, Pelni siapkan sembilan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok

    Sambut Nataru, Pelni siapkan sembilan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Tanjung Priok Jakarta menyiapkan sembilan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk melayani masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Jumlah armada Pelni yang disiagakan dari Pelabuhan Tanjung Priok berjumlah sembilan armada dan kami mengimbau masyarakat dapat membeli tiket sejak jauh-jauh hari,” kata Kepala Cabang PT Pelni Tanjung Priok Jakarta, Dicky Darmawan di Jakarta, Jumat.

    Kesembilan armada ini yang disiapkan, yakni KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Gunung Dempo, KM Nggapulu, KM Labobar, KM Tidar, KMI Kelud, KM Bukit Raya dan KM Kelimutu.

    “Pelni Jakarta siap melayani dengan sepenuh hati dan mengimbau agar calon penumpang membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan mengingat kuota tiket dan potongan harga terbatas,” kata dia.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI kembali meluncurkan program stimulus ekonomi untuk menyambut liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Potongan harga untuk pembelian tiket kelas ekonomi akan dimulai pada Jumat pukul 12.00 WIB.

    Sekretaris Perusahaan Pelni, Evan Eryanto mengatakan, penjualan tiket dengan potongan diskon akan dimulai pada Jumat untuk periode keberangkatan terhitung tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Kepala Cabang PT PELNI Tanjung Priok Jakarta Dicky Darmawan mengawasi penumpang yang akan menaiki kapal berlayar ke tujuan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (ANTARA/HO-Pelni Jakarta)

    Diskon berlaku untuk seluruh tujuan atau pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang Pelni menggunakan kelas ekonomi.

    Untuk program stimulus ekonomi periode libur Nataru tahun 2025 ini, pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 20 persen dari tarif dasar. Tarif dasar merupakan harga tiket sebelum ditambahkan komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

    “Jika sudah ditambahkan asuransi dan pas pelabuhan, rata-rata potongan diskonnya setara 16-18 persen dan ini hanya berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi yang bisa diperoleh di seluruh saluran penjualan tiket kapal Pelni,” katanya.

    Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah, stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

    Jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual. Apalagi saluran penjualan digital tiket Pelni sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi Pelni Mobile maupun aplikasi bank Himbara.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun pada pertengahan November 2025. Pencapaian tersebut sesuai dengan proyeksi BTN sebelumnya dan lebih cepat dari target pemerintah, yakni akhir Desember 2025.

    “Saat ini dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sudah seluruhnya selesai disalurkan pada bulan November ini sebesar Rp25 triliun. Jadi seluruhnya sudah habis kami serap menjadi kredit,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

    Nixon menjelaskan, penyaluran penempatan dana pemerintah tersebut mayoritas disalurkan kepada sektor perumahan, termasuk untuk developer dan KPR. Realisasi tersebut telah diselesaikan sesuai pipeline kredit yang tersedia di BTN dan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

    Seiring dengan tuntasnya penyaluran dana sebesar Rp25 triliun tersebut, Nixon mengungkapkan bahwa BTN tertarik untuk mengajukan permohonan penambahan penempatan dana pemerintah. Pasalnya, BTN masih terus mendorong ekspansi kredit hingga akhir tahun 2025.

    “Tujuannya untuk mendukung sektor perumahan yang masih ekspansi di sekitar November-Desember ini,” tambah Nixon.

    Selain menyalurkan Rp 25 triliun ke BTN, pemerintah juga menempatkan dana Himbara, yakni Bank Mandiri Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, dan BSI dari Rp 10 triliun.

    (rea/eds)

  • Pelni imbau warga manfaatkan program diskon tarif Natal dan tahun baru

    Pelni imbau warga manfaatkan program diskon tarif Natal dan tahun baru

    diskon yang diberikan sebesar 20 persen dari tarif dasar. Dan hanya berlaku untuk tiket penumpang kelas ekonomi

    Kupang (ANTARA) – PT Pelni mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program diskon tarif untuk mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang diberikan pemerintah dan dapat dipesan mulai 21 November 2025 untuk pelayaran 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026

    “Kami mengimbau pengguna kapal Pelni termasuk di NTT, khususnya Kota Kupang dan sekitarnya, untuk bisa memanfaatkan program stimulus ekonomi ini dan memesan tiket jauh-jauh hari sebelum kehabisan,” kata Kepala Humas PT Pelni Ditto Pappalinda dihubungi di Kota Kupang, NTT, Jumat.

    Dia mengatakan hal ini berkaitan dengan dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI yang kembali melaksanakan
    program stimulus ekonomi untuk menyambut liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Ditto mengatakan program potongan harga itu berlaku untuk pembelian tiket kelas ekonomi yang sudah dapat dipesan mulai Jumat ini.

    Dia mengatakan pembelian sudah dimulai untuk periode keberangkatan terhitung tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Pembelian tiket, ujar dia, bisa di seluruh loket penjualan tiket Pelni atau juga bisa melalui website pembelian tiket Pelni

    “Jadi program itu berlaku untuk seluruh Indonesia, tidak hanya untuk wilayah NTT saja, jadi kalau ada yang dari Surabaya ke Kupang atau Makassar ke Kupang bisa manfaatkan program itu,” ujar dia.

    Dia mengatakan diskon yang diberikan sebesar 20 persen dari tarif dasar. Dan hanya berlaku untuk tiket penumpang kelas ekonomi.

    Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah, stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

    Pelni memprediksi jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual, apalagi saluran penjualan digital tiket Pelni sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi Pelni Mobile maupun aplikasi perbankan Himbara.

    Dia mencontohkan untuk tarif Kupang ke Makassar yang memiliki tarif dasar sebesar Rp446.000. Setelah dikenakan diskon 20 persen dan ditambahkan komponen asuransi sebesar Rp6 ribu dan pas Pelabuhan Rp27.500, maka harga tiket setelah diskon menjadi Rp390.300.

    Sementara untuk Kupang – Surabaya, harga tiket awal sudah termasuk asuransi dan pas Pelabuhan seharga Rp582.500, maka setelah diskon menjadi Rp472.700.

    “Kita harapkan pengguna Kapal Pelni bisa manfaatkan program ini,” tambah dia.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, realisasi penempatan dana Rp 200 triliun hingga akhir Oktober 2025 telah terserap Rp 188 triliun atau 94 persen. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan dampak positif bagi perekonomian.

    “Hingga 31 Oktober 2025, penempatan Rp 200 triliun di bank Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 188 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2025, Kamis (20/11/2025).

    Ia menjelaskan, setelah penempatan dana tersebut, likuiditas domestik menguat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang stabil di 11,5 persen serta pertumbuhan kredit yang solid sebesar 7,4 persen pada Oktober 2025.

    Purbaya mengatakan dampak penuh penambahan likuiditas belum sepenuhnya terlihat karena pergerakan tersebut biasanya membutuhkan waktu 2–3 bulan sejak injeksi dilakukan. Sebagai informasi, dana tersebut ditempatkan pada BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI pada 12 September 2025.

    “Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember, Januari, teapi yang jelas sekarang DPK-nya tumbuhnya double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi,” tuturnya.

    Selain itu, Purbaya menyampaikan ujuan penempatan dana untuk menurunkan cost of fund (CoF) juga tercapai. Ia menunjukkan suku bunga deposito tenor 6 bulan turun signifikan dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September. Penurunan ini diharapkan berlanjut hingga memengaruhi suku bunga kredit.

    Pada Oktober 2025, data menunjukkan suku bunga kredit tertimbang berada di 9 persen, menurun dari 9,12 persen pada Juli 2025. Hal ini dianggap menjadi indikasi keberhasilan intervensi pemerintah dalam menurunkan biaya dana untuk mendorong aktivitas investasi dan konsumsi.

    Dengan dasar tersebut, Purbaya menjelaskan alasan pemerintah kembali menempatkan dana Rp 76 triliun pada 10 November 2025. Penempatan kali ini dilakukan di BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI.

    “Jadi kita lihat itu tadinya base money-nya tumbuh 13,3 persen, di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8 persen. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi Rp 76 triliun, Rp 25 triliun di masing-masing bank BUMN dan Rp 1 triliun di Bank DKI,” tutup Purbaya.

  • Anggota DPR Dorong Penyaluran KUR Tepat Sasaran, Sarankan Hal Ini

    Anggota DPR Dorong Penyaluran KUR Tepat Sasaran, Sarankan Hal Ini

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI mendorong penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Diketahui hingga November, ketercapaian KUR mencapai 83% dari target nasional.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho menilai capaian ini menandai peluang besar penciptaan lapangan kerja baru khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Meski begitu, ia menekankan penyaluran KUR masih cenderung berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, terutama peningkatan jumlah debitur baru.

    Ia menegaskan, pendekatan ini belum diimbangi dengan pendampingan yang memadai bagi para penerima KUR. Menurutnya, bank BUMN juga diminta untuk tidak hanya mengejar target debitur.

    “Bank Himbara tidak hanya mengejar target debitur baru, tetapi harus memastikan adanya pendampingan yang jelas dan terukur bagi debitur,” ujar Andhika dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

    Ia menjelaskan, minimnya asistensi ini menjadi salah satu penyebab UMKM kesulitan mengelola kredit secara optimal dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Andhika juga mendorong peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) untuk mengoptimalkan penyaluran KUR.

    BUMDESMA dipercaya memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial ekonomi desa dan karakteristik usaha lokal. Melalui kolaborasi ini, ia meyakini penyaluran KUR akan lebih tepat sasaran dengan risiko kredit yang lebih rendah.

    Peran BUMN seperti PT Jamkrindo juga disebut perlu sebagai lembaga penjamin yang berfungsi menjembatani pelaku UMKM yang belum bankable. Jamkrindo dapat berkontribusi signifikan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi usaha kecil.

    Andhika juga meminta Kementerian UMKM memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran KUR ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

    “Kementerian UMKM harus menjadi hub yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan agar BUMDESMA dapat diberdayakan dan KUR benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.

    (ara/ara)

  • Penempatan Dana SAL Rp76 Triliun di Perbankan Dinilai Bakal Perluas Penyaluran Kredit

    Penempatan Dana SAL Rp76 Triliun di Perbankan Dinilai Bakal Perluas Penyaluran Kredit

    JAKARTA – Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman menilai langkah pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) tambahan sebesar Rp76 triliun ke perbankan akan memperluas ruang penyaluran kredit industri perbankan.

    Dalam konferensi pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Kuartal III/2025 di Jakarta, Selasa, 18 November, ia mengatakan tambahan dana tersebut akan memperkuat kondisi likuiditas sektor perbankan di tengah tren injeksi likuiditas yang sudah berlangsung sepanjang tahun ini.

    “Tahun ini terjadi penciptaan likuiditas perbankan yang cukup besar, dan mungkin paling besar setelah (masa) COVID-19. Mungkin Rp400 triliun ya perkiraan kita likuiditas di akhir tahun ini itu bertambah dibanding posisinya di akhir tahun lalu,” ujar Helmi, dikutip Antara.

    Peningkatan likuiditas perbankan selama 2025 diiringi sejumlah kebijakan otoritas moneter, seperti contohnya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Beberapa kebijakan ini dinilai mampu menciptakan tambahan likuiditas dalam jumlah besar.

    Menurut dia, tambahan dana pemerintah pada November ini akan membuat tren penambahan likuiditas berlanjut hingga tahun depan.

    “Dengan adanya injeksi lanjutan, ya mungkin ini berarti di tahun depan juga masih akan ada penambahan likuiditas perbankan. Dan seharusnya dengan penambahan likuiditas ini, rasio likuiditas perbankan itu membaik sehingga meningkatkan kapasitas untuk penyaluran kredit,” jelasnya.

    Helmi menilai kondisi tersebut penting, terutama bagi bank-bank dengan rasio likuiditas yang selama ini mendekati batas bawah sehingga ruang ekspansi kredit mereka menjadi terbatas.

    Menanggapi kekhawatiran bahwa penambahan likuiditas hanya akan terkonsentrasi pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Helmi memandang pergerakan dana di perbankan akan bersifat menyebar seiring dengan berjalannya aktivitas ekonomi.

    “Seharusnya likuiditas itu lambat laun menyebar ke seluruh sistem (perbankan). Karena seiring dengan penciptaan kredit baru, ketika kredit yang diberikan dipakai atau dibelanjakan itu seharusnya menyebar. Jadi tidak hanya terpusat di bank-bank tertentu saja, tapi lebih menyebar ke sistem,” tambahnya.

    Pemerintah kembali menambah penempatan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp76 triliun per 10 November 2025.

    Dana ini dialirkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp1 triliun.

    Penyerapan penempatan dana pemerintah sebelumnya juga berjalan cepat.

    Dalam Rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memaparkan bahwa perbankan telah menggunakan Rp167,6 triliun atau 84 persen dari total alokasi awal Rp200 triliun.

    Bank Mandiri dan BRI telah menyalurkan 100 persen dari masing-masing Rp55 triliun. BNI menyalurkan Rp37,4 triliun atau 68 persen dari alokasi yang sama.

    BTN menyalurkan Rp10,3 triliun atau 41 persen dari Rp25 triliun yang ditempatkan. Sementara, BSI menyalurkan Rp9,9 triliun atau 99 persen dari dana Rp10 triliun.

  • PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima

    PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima

    PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, PT Pos Indonesia siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 11,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) triwulan IV pada pekan ini.
    “Penyaluran tahap kedua akan dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM lewat PT POS. Lalu sebanyak 1 juta KPM akan disalurkan bansos lewat Himbara,” kata
    Gus Ipul
    , di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    Gus Ipul berharap, bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto ini dapat diterima oleh mereka yang lebih berhak dan membutuhkan.
    “PT Pos untuk pertama kalinya ini mungkin akan menyalurkan lebih dari 10 juta KPM,” tutur dia.
    Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President Government and Corporate
    PT Pos Indonesia
    Hendra Sari memastikan proses penyaluran bansos akan dilakukan pada Jumat (21/11/2025).
    “Penyaluran direncanakan mulai dilakukan setelah dana masuk ke kami pekan ini. Bantuan dapat langsung disalurkan dimulai dua hari setelah dana diterima,” kata Hendra.
    Ia menuturkan, penerima
    BLTS
    yang baru harus membawa surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia yang diberikan kepada masing-masing KPM.
    Lalu, KPM juga harus membawa KTP ataupun Kartu Keluarga (KK) jika ingin mengambil bansos.
    “Yang datang kalau namanya tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Apabila yang datang keluarga, anggota keluarga maka harus melampirkan KK sebagai bukti pembayaran,” kata dia.
    Hendra menuturkan, pemberian surat pemberitahuan bansos akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar penyalurannya teratur sesuai jadwal.
    “Tadi arahan Pak Menteri, tidak boleh ada kerumunan yang banyak, dilakukan pembayaran secara teratur tapi cepat. Karena waktu yang diberikan kepada PT Pos juga tidak lama, dana ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ucap dia.
    Penyaluran BLTS
    dilakukan dengan tiga cara, yakni KPM mendatangi kantor pos, PT Pos mendatangi komunitas, dan PT Pos akan mengantarkan bansos ke rumah bagi KPM yang sakit, lansia, atau penyandang disabilitas.
    “Karena ini kita komitmen, maka pembayaran dilakukan juga di Sabtu dan Minggu kepada KPM dengan tiga cara tersebut,” ujar Hendra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Janji 82.707 Kopdes Punya Gudang-Kendaraan Maret 2026

    Pemerintah Janji 82.707 Kopdes Punya Gudang-Kendaraan Maret 2026

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan semua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki bangunan fisik atau gerai, mulai dari gudang hingga kendaraan pada Maret 2026. Saat ini Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum berjumlah 82.707 unit.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan target itu merupakan perintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena tidak semua desa memiliki aset untuk dijadikan Kopdes Merah Putih.

    “Insyaallah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April itu akan terbentuk, akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan siap beroperasi. Jadi setiap desa memang Presiden mengharapkan akan ada fasilitas bangunan yang berisi gudang, gerai-gerai, dan juga kelengkapan kendaraan dan alat pengangkutan,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025).

    Dengan begitu, dia meyakini operasional Kopdes Merah Putih akan lebih maksimal menjadi off taker atau membeli hasil produk masyarakat desa, baik itu dari peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner.

    Percepatan pembangunan gerai hingga gudang Kopdes akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Saat ini telah ada 30.378 titik tanah yang siap dibangun Kopdes Merah Putih.

    “Tercatat per hari ini tadi 30.378 titik tanah yang siap untuk dibangun. Dan nanti setelah titik tanah itu tersaji kepada kami, kami langsung serahkan ke PT Agrinas untuk segera dibangun,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menjanjikan setiap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih memiliki gudang atau cold storage hingga dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil bumi. Fasilitas itu ditargetkan sudah tersedia paling lambat akhir 2025.

    Kala itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, dilakukan pendataan kebutuhan setiap Kopdes Merah Putih. Setelah diketahui kebutuhannya, barulah akan disiapkan.

    “Ini sedang kita operasikan, sedang kita data, setelah itu nanti kebutuhan-kebutuhannya baru kita bangun, develop, tapi Pak Presiden sudah sampaikan ada truk,” kata Budi Arie di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

    Budi Arie menyebut anggaran untuk gudang dan pengadaan truk bergantung pada kebutuhan masing-masing Kopdes Merah Putih. Aturan yang ada menetapkan bahwa setiap Kopdes Merah Putih bisa mengajukan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Plafonnya sekitar Rp 3 miliar, tapi nanti kebutuhannya tergantung masing-masing Kopdes. Dari bank-bank Himbara dalam bentuk akses, ini kan akses modal ke Kopdes Merah Putih karena inilah bagian penting dari tugas mulia Kopdes Merah Putih,” imbuhnya.

    (ada/ara)

  • BLT Kesra Rp900.000 November–Desember 2025 Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerimanya

    BLT Kesra Rp900.000 November–Desember 2025 Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Masyarakat atau BLT Kesra Rp900.000 bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Program BLT yang mulai dicairkan pada Senin (20/10/2025) ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi 2025. Bantuan tambahan tersebut diberikan kepada masyarakat dalam kategori desil 1 (miskin ekstrem) hingga desil 4 (rentan miskin) untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

    Mengutip informasi dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini berasal dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

    Pada bulan Oktober 2025, penerima manfaat akan mendapatkan BLT sebesar Rp900.000. Dana bantuan akan dikirimkan melalui rekening bank-bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia), serta melalui layanan PT Pos Indonesia.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan BLT Kesra Oktober 2025 melalui situs resmi atau aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” milik Kementerian Sosial RI. Berikut panduan lengkapnya:

    Cara Cek BLT Kesra Rp900.000 melalui Website Resmi

    1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
    2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat pada KTP atau KK.
    3. Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP.
    4. Ketik kode captcha yang tertera.
    5. Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya.

    Jika terdaftar dan memenuhi syarat, sistem akan menampilkan status penerima BLT. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Cara Cek BLT Kesra Rp900.000 melalui Aplikasi Resmi

    1. Unduh aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” di Play Store atau App Store.
    2. Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.
    3. Isi data domisili lengkap (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
    4. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha).
    6. Tekan tombol “Cari Data”.

    Hasil pencarian akan menampilkan status penerima, termasuk jenis bantuan dan informasi pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang menerima BLT dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kementerian Sosial juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi data dan proses penyaluran, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran. (Stefanus Bintang Agni)