Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Cek Nama Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan, Cair Mulai Juni

    Cek Nama Penerima BSU di Website BPJS Ketenagakerjaan, Cair Mulai Juni

    Daftar Isi

    Syarat penerima BSU 2025

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 bisa dicek langsung secara online lewat website resmi BPJS Ketenagakerjaan. BSU senilai Rp 600 ribu dijadwalkan mulai disalurkan pada Juni hingga Juli 2025.

    Pemerintah kembali menyalurkan BSU 2025 untuk mendukung kesejahteraan para pekerja. BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program BSU tahun ini menyasar sekitar 17,3 juta penerima, termasuk guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

    Aturan ini mengacu pada ketentuan terbaru dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, dengan skema bantuan yang disalurkan untuk dua bulan.

    BSU Juni-Juli 2025 adalah bantuan tunai langsung diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menetapkan besaran bantuan sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari dua bulan (Juni dan Juli), tiap-tiap senilai Rp300.000.

    Syarat penerima BSU 2025

    Dalam pasal 3 ayat 3 tertulis Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan anggota kepolisian tidak menerima BSU. Adapun syarat dan kriteria penerima BSU 2025 sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia yang dibuktikan kepemilikan NIK
    Aktif keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
    Maksimal gaji Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai UMP/UMK
    Tidak sedang menerima PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM
    Bekerja di sektor prioritas atau wilayah tertentu
    Termasuk dalam 565 ribu guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Bagi yang memenuhi enam syarat di atas dapat memastikan nama penerima melalui website BSU Kemenaker. Untuk memastikannya dapat mengikuti langkah-langkah pengecekan berikut ini:

    Buka https://bsu.kemnaker.go.id/ atau langsung klik link ini
    Lakukan login bagi yang punya akun
    Daftar akun untuk yang belum ada akun
    Muncul pemberitahuan apakah pemilik akun menjadi penerima BSU atau bukan

    Terdapat tiga status pencairan yakni:

    Terdaftar: Tercatat berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
    Ditetapkan: Dinyatakan layak menerima BSU
    Tersalurkan: Dana bantuan sudah dikirim ke rekening

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Adapun tata cara cek penerima BSU 2025 melalui website BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau langsung klik link ini
    Gulir ke bawah hingga menemukan “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”
    Lengkapi kolom data diri mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, hingga email terbaru
    Klik “Lanjutkan”
    Muncul laman pemberitahuan bahwa data diri akan diverifikasi
    Masukkan nomor rekening bank Himbara
    Tunggu hasil verifikasi yang akan dikirim ke email atau nomor telepon

    Cara Cek BSU 2025 Lewat Pospay

    Pospay merupakan aplikasi untuk pembayaran berbasis rekening Giropos milik PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerima BSU melalui aplikasi ini. Berikut panduan untuk mengeceknya.

    Unduh Pospay di Google Play Store atau App Store
    Daftar akun diaplikasi
    Cek notifikasi pada aplikasi untuk mengetahui sebagai penerima BSU atau bukan
    Syarat penerima BSU 2025
    Tidak semua pekerja menerima BSU. Terdapat syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan masuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini sebagai upaya agar program tersebut mendapatkan pinjaman dengan bunga murah.

    Mulanya, pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut program-program pemerintah yang berkaitan dengan pangan dinilai perlu masuk dalam program KUR agar mendapatkan subsidi bunga.

    Rencananya, hal itu akan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah yang akan disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Ini nanti akan disempurnakan di PP di Kementerian Perekonomian agar nanti pangan dan koperasi desa itu masuk dalam subsidi bunga atau skema KUR,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Setiap Kopdeskel Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp 1-3 miliar untuk menjalankan bisnisnya. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui plafon pinjaman dari bank BUMN alias Himbara.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sempat menyampaikan bahwa skema kredit yang akan dikucurkan oleh Himbara berupa Kredit Usaha Rakyat sebagai modal bisnis.

    “Untuk model kerja, mengikut dengan skema KUR sekarang,” kata Tiko usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    (rea/rrd)

  • Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Program bantuan subsidi upah (BSU) kembali diluncurkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2025 sebagai salah satu program strategis nasional dalam rangka pemulihan ekonomi.

    BSU ditujukan khusus bagi pekerja atau buruh yang berpenghasilan rendah, guna membantu mereka mengatasi tekanan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini juga menjadi bentuk konkret pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Total bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp 300.000 per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025. Dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening penerima yang telah memenuhi persyaratan, melalui bank-bank milik negara dan Bank Syariah Indonesia.

    Kapan BSU Rp 600.000 Cair di Tahun 2025?

    Berdasarkan informasi dari akun resmi Instagram BPJS Ketenagakerjaan @bpjs.ketenagakerjaan, pencairan BSU tahun 2025 dimulai pada bulan Juni. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan, dibayarkan sekaligus dua bulan, sehingga total yang diterima penerima manfaat adalah Rp 600.000.

    “Perihal pencairan bantuan subsidi upah tahun 2025, sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 penyaluran BSU dimulai bulan Juni tahun 2025, silakan melakukan pengecekan secara berkala,” tulis pihak BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyaluran dana dilakukan melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia, yaitu:

    Bank Negara Indonesia (BNI)Bank Rakyat Indonesia (BRI)Bank Tabungan Negara (BTN)Bank MandiriBank Syariah Indonesia (BSI)

    Calon penerima diimbau melakukan pengecekan status secara berkala untuk mengetahui apakah mereka termasuk penerima bantuan atau tidak.

    Bagaimana Cara Cek Status Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan?

    Pengecekan status penerima BSU 2025 dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa saluran resmi berikut:

    1. Lewat situs resmi BPJS Ketenagakerjaan

    Buka situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Scroll ke bagian “Cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU?”Masukkan data diri: NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan emailKlik “Lanjutkan” dan ikuti instruksi hingga selesai

    2. Lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

    Unduh dan buka aplikasi JMOScroll ke menu “Cek eligibilitas bantuan subsidi upah”Masukkan data pribadi yang dimintaKlik “Lanjutkan” dan tunggu hasil verifikasi

    3. Lewat website Kemenaker

    Kunjungi https://bsu.kemnaker.go.id/Login menggunakan akun terdaftar, atau daftar jika belum memiliki akunSetelah masuk, sistem akan menampilkan status: Terdaftar, ditetapkan, atau tersalurkan

    4. Lewat aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Google Play Store atau App StoreDaftar akun dan loginCek notifikasi BSU untuk mengetahui status penerimaApa Saja Syarat untuk Mendapatkan BSU Rp 600.000?

    Penerima BSU tahun 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Adapun syarat lengkapnya sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Jika lebih, maka disesuaikan dengan UMP/UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

    Selain pekerja/buruh di sektor umum, BSU juga akan disalurkan kepada guru honorer di bawah naungan Kemendikdasmen dan Kemenag, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang.

    Dengan kemudahan pengecekan status dan informasi resmi yang tersedia, pekerja kini bisa lebih mudah mengetahui apakah mereka termasuk penerima BSU 2025. Pastikan memenuhi syarat dan cek secara berkala agar tidak ketinggalan pencairannya!

  • Langkah Pencairan BSU Rp600.000 saat Muncul Tulisan Data Diproses

    Langkah Pencairan BSU Rp600.000 saat Muncul Tulisan Data Diproses

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer dapat dilakukan sebelum minggu kedua Juni 2025.

    “Sebelum minggu kedua kita berharap sudah disalurkan,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Pemerintah pun mengatakan sebagian BSU telah dikirimkan kepada penerimanya mulai 5 Juni 2025. Namun penerima tetap harus melakukan pengecekan untuk mengetahui status pencairannya.

    Data Masih Diverifikasi

    Hingga kini, masih ada sejumlah pekerja yang belum mendapatkan BSU. Pekerja pun diminta untuk melakukan pengecekan status pencairan BSU melalui link resmi seperti https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

    Saat melakukan pengecekan, akan muncul status apakah anda termasuk penerima atau bukan. Sejumlah pekerja pun mengklaim status mereka masih “diverifikasi”.

    Apabila BSU belum cair, maka akan muncul tulisan, “Data Anda saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi. Silakan cek secara berkala untuk mendapatkan pembaruan status Anda.”

    Tulisan tersebut muncul karena data penerima belum di-update oleh sistem. Apabila anda terdaftar namun masih muncul tulisan tersebut, anda akan diminta untuk memperbarui data lainnya.

    Data lain yang diminta untuk diperbarui yakni rekening terbaru milik penerima BSU.

    Cara Update Rekening Himbara untuk Pencairan BSU 2025

    Buka situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi yang diminta
    Klik “lanjutkan” hingga muncul tulisan “Update Rekening”
    Masukkan Nama Bank Himbara yang dimiliki lengkap dengan Nama dan Nomor Rekening
    Setelah itu akan muncul tulisan “Pembaruan Rekenning Berhasil”
    Data akan kemudian akan dilakukan verifikasi

    Apabila anda termasuk penerima BSU, bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening penerima

    Cara Cek Status Penerima BSU Rp600.000

    Cara cek apakah anda termasuk karyawan yang terdaftar untuk menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat dilakukan dengan 3 cara.

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki
    Apabila sudah memiliki akun, login dan isi data diri lengkap seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan lain-lain
    Cek notifikasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima

    2. Melalui Situs BPJS Ketenagakerjaan

    3. Melalui Aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Daftar untuk masuk ke dalam sistem. Apabila sudah punya akun, langsung lakukan login
    Masukkan NIK dan cek status pencairan bantuan

  • Cek Penerima BSU di Aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya

    Cek Penerima BSU di Aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya

    Daftar Isi

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Syarat penerima BSU 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengadakan Bantuan Subsidi Upah (BSU 2025) yang akan cair pada bulan Juni ini. Besarannya mencapai Rp 300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan.

    Masyarakat yang berhak mendapatkannya adalah mereka dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Prioritas penerima adalah pekerja/buruh yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelumnya, bukan Aparatur Sipil Negara atau prajurit TNI dan anggota kepolisian.

    Selain itu, mereka berhak mendapatkannya adalah yang menjadi peserta aktif pada program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025 sebagai Pekerja Penerima Upah.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan BSU langsung melalui aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengguna iOS maupun Android dan bisa diunduh langsung di setiap toko aplikasi tersebut.

    Jika Anda belum memiliki aplikasi, unduh terlebih dulu ke dalam ponsel. Berikut cara mengecek penerima BSU pada aplikasi JMO:

    Buka aplikasi JMO
    Buat akun dengan NIK KTP dan nomor telepon
    Login dengan akun yang dibuat
    Anda akan masuk ke laman utama. Klik Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)
    Isi data diri yakni KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor ponsel dan email
    Klik Lanjutkan
    Setelah cek status penerima akan diberitahu proses yang dilalui, seperti verifikasi, validasi atau meminta pembaruan data rekening
    Setelah data nomor rekening diisi, Anda akan diminta lagi melakukan verifikasi hingga adanya pemberitahuan jika bantuan sudah cair

    Cara Cek Penerima BSU 2025

    Bagi yang memenuhi enam syarat di atas dapat memastikan nama penerima melalui website BSU Kemenaker. Untuk memastikannya dapat mengikuti langkah-langkah pengecekan berikut ini:

    Buka https://bsu.kemnaker.go.id/ atau langsung klik link ini
    Lakukan login bagi yang punya akun
    Daftar akun untuk yang belum ada akun
    Muncul pemberitahuan apakah pemilik akun menjadi penerima BSU atau bukan

    Terdapat tiga status pencairan yakni:

    Terdaftar: Tercatat berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
    Ditetapkan: Dinyatakan layak menerima BSU
    Tersalurkan: Dana bantuan sudah dikirim ke rekening

    Cara Cek Penerima BSU 2025 Melalui BPJS Ketenagakerjaan

    Adapun tata cara cek penerima BSU 2025 melalui website BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

    Buka https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau langsung klik link ini
    Gulir ke bawah hingga menemukan “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”
    Lengkapi kolom data diri mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, hingga email terbaru
    Klik “Lanjutkan”
    Muncul laman pemberitahuan bahwa data diri akan diverifikasi
    Masukkan nomor rekening bank Himbara
    Tunggu hasil verifikasi yang akan dikirim ke email atau nomor telepon

    Cara Cek BSU 2025 Lewat Pospay

    Pospay merupakan aplikasi untuk pembayaran berbasis rekening Giropos milik PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerima BSU melalui aplikasi ini. Berikut panduan untuk mengeceknya.

    Unduh Pospay di Google Play Store atau App Store
    Daftar akun diaplikasi
    Cek notifikasi pada aplikasi untuk mengetahui sebagai penerima BSU atau bukan

    Syarat penerima BSU 2025

    Tidak semua pekerja menerima BSU. Terdapat syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam pasal 3 ayat 3 tertulis Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan anggota kepolisian tidak menerima BSU. Adapun syarat dan kriteria penerima BSU 2025 sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia yang dibuktikan kepemilikan NIK
    Aktif keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
    Maksimal gaji Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai UMP/UMK
    Tidak sedang menerima PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM
    Bekerja di sektor prioritas atau wilayah tertentu
    Termasuk dalam 565 ribu guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag

    (dem/dem)

  • BSU Belum Cair? Ini Cara Update Rekening Bank Himbara untuk Dapat Bantuan Rp600.000

    BSU Belum Cair? Ini Cara Update Rekening Bank Himbara untuk Dapat Bantuan Rp600.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer dapat dilakukan sebelum minggu kedua Juni 2025.

    “Sebelum minggu kedua kita berharap sudah disalurkan,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Pemerintah pun mengatakan sebagian BSU telah dikirimkan kepada penerimanya mulai 5 Juni 2025. Namun penerima tetap harus melakukan pengecekan untuk mengetahui status pencairannya.

    Hingga kini, masih ada sejumlah pekerja yang belum mendapatkan BSU. Pekerja pun diminta untuk melakukan pengecekan status pencairan BSU melalui link resmi seperti https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

    Saat melakukan pengecekan, akan muncul status apakah anda termasuk penerima atau bukan. Sejumlah pekerja pun mengklaim status mereka masih “diverifikasi”.

    Apabila BSU belum cair, maka akan muncul tulisan, “Data Anda saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi. Silakan cek secara berkala untuk mendapatkan pembaruan status Anda.”

    Pekerja juga diminta untuk melakukan update rekening agar penyaluran BSU bisa dilakukan setelah verifikasi selesai.

    Cara Update Rekening Himbara untuk Pencairan BSU 2025

    Buka situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi yang diminta
    Klik “lanjutkan” hingga muncul tulisan “Update Rekening”
    Masukkan Nama Bank Himbara yang dimiliki lengkap dengan Nama dan Nomor Rekening
    Setelah itu akan muncul tulisan “Pembaruan Rekenning Berhasil”
    Data akan kemudian akan dilakukan verifikasi
    Apabila anda termasuk penerima BSU, bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening penerima

  • Kejagung Periksa Bos Sritex Iwan Kurniawan Hari Ini – Page 3

    Kejagung Periksa Bos Sritex Iwan Kurniawan Hari Ini – Page 3

    Dalam laporan keuangan Sritex, kata Qohar, dilaporkan ada kerugian mencapai USD1,08 miliar atau setara dengan Rp15,65 triliun di tahun 2021.

    “Padahal sebelumnya pada tahun 2020, PT Sri Rejeki Isman masih mencatat keuntungan sebesar USD 85,32 juta atau setara dengan Rp1,24 triliun,” ungkapnya.

    “Jadi ini ada keganjilan dalam satu tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan,” kata Qohar.

    Selanjutnya ditemukan total understanding atau tagihan hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp3.588.650.808.028,57 yang dimiliki Sritex dan entitas anak perusahaannya.

    “Utang tersebut adalah kepada beberapa Bank pemerintah, baik Bank Himbara yaitu Himpunan Bank Milik Negara maupun Bank Milik Pemerintah Daerah,” ungkap Qohar.

    Selain itu, Sritex juga menerima kredit dari 20 bank swasta. “Kemudian dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman TBK, ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI dan DS selaku Pimpinan Divisi Korporasi dan Komisaris Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah memberikan kredit secara melawan hukum,” kata Qohar.

    Lantaran tidak melakukan analisa yang memadai dan menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga peringkat kit dan modis disampaikan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi.

    “Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A,” ungkapnya.

     

  • OJK Diminta Terlibat dalam Berantas Judi Online

    OJK Diminta Terlibat dalam Berantas Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol). Pasalnya, kebanyakan masyarakat memanfaatkan dunia perbankan Tanah Air untuk bertransaksi.

    “Saya ingin melihat keseriusan dan komitmen OJK nih. Karena gara-gara masalah judol banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah gara-gara orang tuanya main judol,” ungkap Anggota DPR RI, Primus Yustisio, seperti yang dikutip Beritasatu.com dalam akun Instagram PAN @fraksipan_dprri, Minggu (8/6/2025).

    Anggota Komisi XI DPR RI ini menilai pemerintah hanya menindak pemain, aplikasi pinjol dan judol. Sementara untuk perbankan, tidak pernah ada pencegahannya.  

    “Padahal kita tahu itu transaksinya lewat perbankan, tapi didiamkan saja. Padahal bisa jadi perbankannya yang terlibat adalah perbankan kita atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kita,” tambahnya.

    Oleh sebab itu suami Jihan Fahira itu berharap dunia perbankan jangan hanya mengedepankan keuntungan saja, sehingga peran OJK seharusnya lebih signifikan, mengingat aktivitas judi online terus berkembang, bahkan melibatkan oknum pemerintah. “Jangan karena hanya dapat profit oriented semua dihalalkan, ini yang tidak benar,” tandasnya.

    Sekadar informasi, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi Alexander Sabar mengungkapkan, nilai transaksi judol tercatat Rp 90 triliun pada Januari hingga Maret 2024, turun separuhnya menjadi Rp 47 triliun. Jumlah transaksi judi online pada kuartal pertama 2025 tercatat sebanyak 39,8 juta transaksi.

    Kemenkomdigi terus mengambil langkah strategis untuk mengurangi keterpaparan masyarakat terhadap judi online. Kebijakan yang dilakukan antara lain penguatan infrastruktur dan tata kelola pengawasan dengan memanfaatkan teknologi terbaru.

  • Ekonomi sepekan, dividen ADRO hingga Menteri Bahlil kunjungi Pulau Gag

    Ekonomi sepekan, dividen ADRO hingga Menteri Bahlil kunjungi Pulau Gag

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi selama seminggu terakhir, mulai dari Senin (2/6) sampai dengan Sabtu (7/6), masih menarik serta relevan untuk disimak kembali pada akhir pekan ini.

    Mulai dari pembagian dividen tunai ADRO senilai 500 juta dolar AS yang diputuskan dalam RUPST pada Senin (2/6) hingga kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag pada Sabtu (7/6).

    Berikut rangkumannya.

    RUPST ADRO setujui bagikan dividen 500 juta dolar AS

    PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 menyetujui pembagian dividen tunai senilai 500 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara 36,23 persen dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen tunai terbagi dari dividen interim sebesar 200 juta dolar AS yang telah dibagikan pada 15 Januari 2025, dan dividen final sebesar 300 juta dolar AS yang akan dibagikan selambat-lambatnya 30 hari setelah RUPST.

    “Sejumlah 500 juta dolar AS atau 36,23 persen (laba bersih 2024) dibagikan sebagai dividen tunai,” sebagaimana termaktub dalam siaran pers ADRO, dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya.

    Sri Mulyani jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

    “Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya.

    Danantara Indonesia gandeng Himbara bahas strategi penguatan ekonomi

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat sinergi dan membahas strategi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam pertemuan kedua pihak, para pemimpin industri keuangan membahas kinerja operasional, strategi ekspansi, serta langkah-langkah konkret untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional.

    “Kami ingin memastikan bahwa Danantara berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Menteri PU respons banyak swasta kapok terlibat proyek pemerintah

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Dody mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe.

    “Saya mendapat bisik-bisik dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta agak kapok (ikut dalam KPBU),” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Kunjungi Pulau Gag, Warga minta Bahlil lanjutkan operasional GAG Nikel

    Warga Pulau Gag Raja Ampat, Papua Barat Daya meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tetap melanjutkan operasional PT GAG Nikel, saat menerima kunjungan kerja menteri tersebut.

    “Tidak ada itu pak isu itu, laut kami bersih, hoaks itu kalua Pulau kami rusak, alam kami baik baik saja pak,” kata Friska, warga Pulau Gag kepada Bahlil di Sorong, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Gag, Raja Ampat, Sorong, Papua Barat, Sabtu (7/6). Pada kunjungan tersebut, para masyarakat adat Pulau Gag menyambut Bahlil dan meminta untuk melanjutkan operasional GAG Nikel.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Celios sarankan kopdes merah putih gunakan skema blended finance

    Celios sarankan kopdes merah putih gunakan skema blended finance

    Jakarta (ANTARA) – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyarankan koperasi desa atau kopdes merah putih mengadopsi skema pembiayaan blended finance alih-alih pinjaman dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Laporan studi Koperasi Desa Merah Putih: Pedoman Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program yang dirilis oleh Celios menyebut blended finance menjadi skema pembiayaan yang ideal bagi koperasi karena mengombinasikan antara sumber daya internal dan eksternal secara seimbang, sehingga risiko ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal dapat diminimalisir.

    “Aksesibilitas pembiayaan juga harus minim diskriminasi dan tanpa prasyarat profitabilitas tinggi atau jaminan aset besar untuk memastikan partisipasi kolektif dan keadilan ekonomi,” demikian laporan studi Celios dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Lembaga think tank tersebut menilai blended finance koperasi menawarkan pendekatan pendanaan yang lebih berkelanjutan dibandingkan model pembiayaan kopdes merah putih saat ini, yang mana pemerintah akan memberikan plafon pinjaman modal awal hingga Rp3 miliar per unit koperasi, dengan tenor cicilan enam tahun.

    Blended finance, menurut studi tersebut, dapat memperluas akses modal koperasi, menurunkan risiko pembiayaan, dan mendorong inovasi produk keuangan.

    Selain itu, keterlibatan investor swasta dan donor akan mendorong tata kelola yang lebih akuntabel serta peningkatan kapasitas manajemen koperasi melalui transfer pengetahuan.

    Model ini juga dinilai memperkecil risiko ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, menjadikan koperasi lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.

    Celios menyebut rencana pemerintah menggunakan skema kredit dari bank Himbara untuk membiayai pelaksanaan kopdes merah putih berpotensi menimbulkan distorsi yang mengancam stabilitas sistem keuangan negara.

    Pasalnya, cicilan utang ini dibayar bukan dari keuntungan koperasi secara langsung, melainkan dari pemotongan dana desa yang semestinya dialokasikan untuk ketahanan pangan.

    “Artinya selama masa pelunasan utang, kemampuan fiskal pemerintah desa akan berkurang karena sebagian dana desa dipotong untuk membayar cicilan kredit koperasi,” sebut Celios.

    Celios memperkirakan skema ini juga dapat mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk program-program desa prioritas lainnya, seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional pemerintahan desa, penguatan lembaga masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar.

    Di sisi lain, Celios menyebut bank Himbara saat ini menghadapi tekanan berat, di mana simpanan masyarakat menurun, rasio kredit bermasalah (NPL) meningkat di sektor produktif.

    Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terakhir menunjukkan NPL meningkat dari 2,08 persen pada Desember 2024 menjadi 2,17 persen pada Maret 2025, sementara loan at risk meningkat menjadi 9,86 persen pada Maret 2025 dari 9,28 persen pada Desember tahun lalu.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.