BUMN: Himbara

  • BSU BPJS Ketenagakerjaan Juni 2025 Cair Rp600 Ribu, Cek Syarat dan Cara Verifikasi di Sini!

    BSU BPJS Ketenagakerjaan Juni 2025 Cair Rp600 Ribu, Cek Syarat dan Cara Verifikasi di Sini!

    PIKIRAN RAKYAT – BSU BPJS Ketenagakerjaan kembali hadir untuk bulan Juni 2025, diketahui pencairan mulai dilakukan pada awal bulan lalu di tanggal 5 Juni 2025. Bantuan langsung disalurkan ke masyarakat melalui Bank Himbara.

    BSU BPJS Ketenagakerjaan disalurkan kepada yang berpenghasilan Rp3,5 juta, agar meringankan perekonomian sekaligus menjaga daya beli dikalangan masyarakat.

    Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat berupa uang tunai sebesar Rp300.000, penerima juga akan menerima bantuan hingga Rp600.000 untuk dua bulan.

    Sebagai informasi, BSU BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah program yang tujuannya untuk membantu beberapa kalangan dalam perekonomiannya.

    Kalangan tersebut adalah dari para pekerja, buruh, dan guru honorer yang tentu layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Untuk mendapatkannya, masyarakat harus melakukan verifikasi atau pengecekan data penerima melalui BPJS Ketenagakerjaan.

    Hal tersebut gunanya untuk memastikan apakan penerima memenuhi syarat dan termasuk pada kriteria.

    Syarat utama untuk menerima BSU BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

    – Seorang WNI
    – Bukan dari kalangan ASN, Polri, dan TNI
    – Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2035
    – Penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan
    – Bukan penerima bansos
    – Memiliki rekening Bank Himbara

    Jika syarat tersebut sudah terpenuhi, maka secara otomatis masyarakat akan mendapatkan bantuan setiap bulannya.

    Cara Verifikasi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025

    1. Buka Chrome dan masuk ke link bsu.bpjsketegakerjaan.go.id
    2. Pilih menu “Cek Status Calon Penerima BSU”
    3. Isi data diri dengan lengkap
    4. Klik “tombol lanjutkan”

    Setelah itu, hasil pencarian pun akan muncul, jika lolos sistem akan meminta beberapa data lagi seperti rekening Bank Himbara.

    Bank Himbara sendiri yang menyalurkan bantuan diantaranya adalah Bank mandiri, BT,N, BNI, BRI, dan BSI.

    Demikian tentang BSU BPJS Ketenagakerjaan yang sudah cair Rp600.000 untuk dua bulan, segera verifikasi untuk mendapatkannya. ***

  • Taspen dan 44 mitra optimalkan layanan pembayaran manfaat pensiun

    Taspen dan 44 mitra optimalkan layanan pembayaran manfaat pensiun

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menjalin kemitraan strategis dengan 44 mitra bayar yang mencakup Bank Himbara (Himpunan Bank Negara), bank pembangunan daerah (BPD), bank umum konvensional, dan PT Pos Indonesia untuk meningkatkan layanan pembayaran manfaat pensiun.

    “Melalui kerja sama dengan 44 mitra bayar, Taspen memastikan bahwa setiap peserta pensiun baik yang tinggal di pusat kota maupun di pelosok desa, serta yang masih aktif maupun yang telah memiliki keterbatasan dalam beraktivitas, tetap mendapatkan manfaat program pensiun dengan mudah dan tepat,” kata Corporate Secretary Taspen Henra di Jakarta, Jumat.

    Henra menuturkan seluruh mitra bayar memiliki peran penting dan memiliki peran yang sama mendukung kelancaran pembayaran manfaat program Taspen kepada peserta.

    Setiap mitra bayar membawa keunggulannya masing-masing, salah satunya adalah Pos Indonesia yang memiliki jaringan luas hingga ke pelosok dengan lebih dari 4.000 kantor cabang dan 200.000 agen.

    Sebagai bagian dari ekosistem pembayaran manfaat program pensiun, Pos Indonesia turut memberikan nilai tambah melalui program Layanan Antar Pembayaran Pensiun yang dirancang khusus bagi peserta pensiun dengan kebutuhan tertentu seperti keterbatasan fisik, usia lanjut di atas 68 tahun, atau berstatus janda atau duda yang secara kondisi tidak memungkinkan untuk hadir langsung ke kantor mitra bayar.

    Layanan ini memungkinkan manfaat program pensiun disalurkan langsung ke rumah peserta oleh agen Pos Indonesia dengan tetap menerapkan prinsip layanan yang aman, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

    Langkah kolaborasi sejalan dengan komitmen Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memperkuat sinergi antar BUMN, sekaligus mendukung strategi pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional.

    Melalui kemitraan strategis dengan 44 mitra bayar, Taspen menghadirkan ekosistem pembayaran yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan peserta baik yang berada di pusat kota maupun di wilayah terpencil.

    Kolaborasi Taspen dengan 44 mitra bayar sejalan dengan semangat Astacita Presiden Republik Indonesia yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perluasan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Inisiatif ini juga mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, di mana transformasi kelembagaan, penguatan tata kelola, dan digitalisasi pelayanan publik menjadi fondasi utama pembangunan nasional.

    Selaras dengan arah transformasi BUMN yang tertuang dalam kerangka Danantara Indonesia, Taspen terus melakukan adaptasi melalui pendekatan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan yang andal.

    Dengan komitmen ini, Taspen memastikan setiap peserta menerima haknya secara tepat waktu, tepat sasaran, dan dengan mutu layanan yang terus diperbaiki sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN dan pensiunan.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebesar Rp130 triliun dari Danantara akan diusulkan kepada Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera diminta untuk menindaklanjuti pembicaraan dengan Danantara terkait dengan komitmen dukungan pembiayaan dari Danantara untuk Program 3 Juta Rumah.

    “Dari diskusi awal sudah disampaikan juga dari Danantara bahwa dukungan Rp130 triliun itu adalah exercise awal untuk likuiditas di kebijakan KUR sebenarnya. KUR existing yang akan diusulkan nantinya ke Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bisa mendesain kebijakan mendukung sektor perumahan,” ujar Heru di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengatakan, Danantara menyampaikan prinsipnya bahwa KUR itu adalah dukungan di sisi sektor yang sifatnya produktif, dan hal ini perlu diarahkan dukungan dari sisi perumahan ke depan seperti apa.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera dan Danantara akan membentuk kelompok kerja bersama untuk menindaklanjuti KUR perumahan tersebut.

    “Jadi ini masih diskusi awal, nanti kita akan tindaklanjuti dengan pembentukan working group bersama antara Kementerian PKP dan BP Tapera dengan Danantara dan teman-teman bank Himbara,” kata Heru.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara Indonesia beserta lima bank Himbara sedang membahas teknis pengelolaan kucuran dana sebesar Rp130 triliun untuk proyek perumahan.

    Ara menyampaikan dana Rp130 triliun dari Danantara tersebut, akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

    Kucuran dana dari Danantara, lanjut Ara, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ara, sektor perumahan turut mendukung pertumbuhan ekonomi karena melibatkan industri terkait.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diklaim sebagai Metahuman AI Pertama Indonesia, Nirmala Sasar Perbankan

    Diklaim sebagai Metahuman AI Pertama Indonesia, Nirmala Sasar Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ruang Waktu, creative tech yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI), menyiapkan solusi metahuman AI bernama Nirmala yang dapat membantu perusahaan memberikan pengalaman baru kepada pelanggan korporasi saat berinteraksi. 

    Dua dari empat perbankan milik negara (Himbara) dikabarkan tengah melakukan pembicaraan untuk adopsi Nirmala, guna membantu layanan pelanggan atau customer service (CS).

    Ruang Waktu mengeklaim bahwa Nirmala sebagai metahuman pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang dapat berinteraksi secara real time dengan manusia. Nirmala sepenuhnya digerakan secara otonom tanpa kendali manusia di balik layar. 

    Nirmala sebelumnya telah melakukan lebih dari lima sesi live di TikTok dan YouTube, yang mana telah teruji dapat membaca dan merespons komentar secara langsung dari publik, tanpa naskah, dan tanpa operator.

    Bisnis sempat melihat langsung bagaimana Nirmala berinteraksi dengan pengguna. Nirmala dapat memberi jawaban secara lugas. Untuk beberapa hal yang tidak diketahui, Nirmala akan memberi tanggapan dengan mengucapkan permintaan maaf terlebih dahulu.

    Sementara itu untuk jawaban yang mereka pahami, Nirmala dapat memberi menjelaskan layaknya manusia, lengkap dengan mimik dan ekspresi seperti tertawa, menganggukan kepala, geleng-geleng, dan lain sebagainya.

    Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dari Nirmala. Waktu jawab atau latensi atas pertanyaan yang diberikan masih ada sedikit jeda waktu. Nirmala juga harus ‘disuapin’ lebih banyak data lagi agar makin sempurna dalam memberikan jawaban. 

    Mengenai jeda waktu dan latensi, Co-Founder Ruang Waktu Seto Hendrianto mengatakan perusahaan terus berusaha untuk menekan angka latensi sehingga jawaban yang diberikan lebih cepat. Seto juga meyakini kondisi dan situasi di sebuah ruangan turun mempengaruhi latensi.

    Co-Founder Ruang Waktu Seto Hendrianto

    Soal jawaban yang lebih bervariasi dan lugas, Ruang Waktu dapat kembangkan sesuai kebutuhan pelanggan korporasi. Seto menekankan Nirmala dapat menjadi apa pun.  

    Seto juga mengatakan Nirmala siap untuk mendukung kebutuhan berbagai industri. Belum lama, Ruang Waktu telah mendemokan Nirmala di 2 perbankan besar milik negara. Seto masih merahasiakan dua perbankan tersebut. Selain perbankan, Nirmala juga berpotensi dimanfaatkan oleh sektor lain, salah satunya ritel. 

    “Kami sempat demo-kan di 2 perbankan negara. Potensi besar juga ada di retail, terutama untuk UMKM dan toko-toko lokal,” kata Seto kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025)

    Dia mengatakan bahwa Metahuman Nirmala berbeda dengan chatbot. Nirmala dapat menjawab berbagai jawaban yang ditanyakan. Ini merupakan kelebihan sekaligus tantangan. Ruang Waktu terus mematangkan agar ke depan jawaban yang diberikan Nirmala sesuai konteks pertanyaannya. 

    Ruang Waktu memegang prinsip bahwa teknologi harus bisa diakses semua orang. Mereka ingin Nirmala ke depan dapat diakses lewat smartphone, dengan personalisasi yang membuat pengguna lebih terhubung secara emosional dengan AI.

    Seto menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna pasif AI, tapi tetap mengasah critical thinking dan problem solving. 

    “AI seharusnya menjadi alat bantu, bukan membuat manusia jadi bergantung dan kehilangan daya pikir,” ujarnya.

    Roadmap Pengembangan Nirmala

    Untuk Nirmala, Ruang Waktu melakukan pengembangan pada berbagai infrastruktur krusial. Visual real-time Nirmala dibangun menggunakan Unreal Engine, yang memungkinkan tampilan metahuman yang realistis.

    Sementara itu, percakapan yang alami dan dinamis dihasilkan melalui integrasi dengan Large Language Model (LLM). Kombinasi teknologi ini memungkinkan Nirmala tampil sebagai pribadi AI yang responsif dan hidup.

    Untuk mengoptimalkan performa jaringan, Ruang Waktu mengembangkan AI routing pipeline serta latency optimizer, yang memungkinkan Nirmala merespons secara cepat dan instan. Guna menjaga konsistensi karakter dan gaya komunikasi Nirmala dalam jangka panjang, tim Ruang Waktu menerapkan sistem persona memory yang memastikan sifat, nada bicara, dan kepribadiannya tetap terjaga di setiap interaksi dan segala kondisi.

    Sepanjang 2025, Ruang Waktu akan mengembangkan Project Nirmala agar dapat segera hadir di multi-platform. Selain itu, berfokus pada pengembangan sisi otonominya, sehingga nantinya Nirmala dapat mengambil keputusan secara mandiri.

    Pada tahun 2026, Ruang Waktu akan fokus mengembangkan kekayaan intelektual (IP) sekaligus berkontribusi pada masyarakat dengan memberikan multi access yang memungkinkan teknologi ini dapat diakses oleh masyarakat umum. 

    “Project Nirmala hanyalah permulaan dari revolusi ini. Dalam 2-3 tahun ke depan, kami berambisi untuk terus mengembangkan teknologi yang sepenuhnya otonom dan robotik. Harapannya, dapat membawa manfaat lebih bagi industri dan masyarakat secara luas,” tambahnya.

    Salah satu contoh implementasi nyata dari Project Nirmala adalah kolaborasi yang akan dilakukan bersama Cosmic Clothes Bandung pada 18 Juni ini.

    Kolaborasi ini sekaligus ajang tes live selling pertama kali yang akan dilakukan oleh Nirmala, yang mana akan beraksi layaknya seorang host dalam sebuah live streaming untuk berjualan dan berinteraksi dengan para pengunjung online. 

  • Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Ukuran Rumah Subsidi Mengecil, Maruarar: Harga Tanah di Kota Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan soal desain rumah subsidi yang batas ukuran minimumnya dikabarkan mengecil dari sebelumnya. Dia menyebut harga tanah di perkotaan turut menjadi pertimbangan. 

    Maruarar, atau akrab disapa Ara, mengakui bahwa kementeriannya juga meminta saran dari pengembang untuk contoh desain rumah subsidi di perkotaan.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pengusaha Lippo Group James Riady juga telah memberikan desain atau mock up rumah subsidi. 

    Namun demikian, dia memastikan kementeriannya belum memberikan keputusan soal ukuran rumah subsidi yang tengah diperbincangkan publik itu. 

    “Kita minta beberapa pengusaha misalnya sudah mulai menyampaikan pikiran, pendapatnya, dan ada yang memberikan rumah contoh. Jadi belum ada keputusan dari Kementerian kami soal ini,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Di sisi lain, pemerintah turut berwacana soal perubahan batas ukuran minimum hunian bersubsidi menjadi 18 meter persegi (m2). 

    Menurut Ara, selama ini ukuran satu unit rumah subsidi seluas 60 meter persegi (m2). Rumah itu meliputi dua kamar dan tidak pernah berlokasi di perkotaan. Hal itu karena harga tanah di perkotaan mahal. 

    “Contoh, enggak ada rumah subsidi di Jakarta, di Bandung. Ada? Bandung ada? Kota Bandung? Rata-rata enggak ada ya di kota ya? Kenapa? Karena harga tanahnya mahal,” ujarnya.

    Selain ke pengembang, Ara menyebut turut mendengar konsumen soal pembangunan rumah subsidi. Dia mengatakan bahwa para calon konsumen turut mempertimbangkan lokasi rumah yang tidak terlalu jauh dari perkotaan, selain faktor desain dan harga. 

    “Supaya ada rumah kebanyakan buat millennial yang ada di perkotaan. Kan begitu. Karena selama ini saya dengar juga mereka yang paling penting tempatnya layak. Tidak kumuh. Tidak usah terlalu besar juga tidak apa-apa,” kata anak dari salah satu pendiri PDI Perjuangan (PDIP), Sabam Sirait itu. 

    Untuk 2025, terang Ara, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah subsidi sejumlah 350.000 unit. Dia kemudian memaparkan, bahwa satu unit dikerjakan oleh lima orang, sehingga bisa mempekerjakan hingga total 1,65 juta orang. 

    Selain membuka lapangan pekerjaan, dia menyebut pembangunan rumah subsidi itu turut melibatkan industri semen, pasir, ubin sekaligus logistik untuk mengirimkan material bangunan. Belum lagi, UMKM juga bisa ikut berjualan di sekitar proyek.

    Adapun untuk program pembangunan rumah rakyat, dia mengatakan kementeriannya mendapatkan dukungan dari Presiden, DPR, Menteri Keuangan hingga Bank Indonesia. 

    Kemudian, Danantara melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal menyalurkan Rp130 triliun via KUR Bank Himbara, bantuan likuditas dari Bank Indonesia serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

  • Ada Gagal Transfer Bansos, Kemensos Bakal Koordinasi ke Himbara-PPATK

    Ada Gagal Transfer Bansos, Kemensos Bakal Koordinasi ke Himbara-PPATK

    Ada Gagal Transfer Bansos, Kemensos Bakal Koordinasi ke Himbara-PPATK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah lembaga terkait untuk menangani kasus
    gagal transfer
    dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua.
    “Nah, menyangkut hal-hal gagal transfer ini, kita terus berkoordinasi dengan
    Himbara
    dan kalau memang diperlukan kita akan koordinasi dengan
    PPATK
    ,” ujar Gus Ipul di kantornya, Jl Salemba Raya, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
    Kemensos akan melakukan koordinasi denga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    Koordinasi itu diperlukan untuk memastikan keabsahan rekening-rekening yang tercatat sebagai penerima bansos.
    “Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima bantuan sosial. Atau mungkin ada hal-hal yang aneh yang perlu ditindaklanjuti,” ungkapnya.
    Gus Ipul juga mendorong masyarakat untuk segera melapor jika merasa belum menerima bantuan yang seharusnya mereka dapatkan.
    Menurutnya, keterbukaan laporan dari masyarakat akan sangat membantu proses verifikasi dan penyaluran lanjutan.
    Selain itu, Kemensos juga akan mencocokkan data penerima dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstensi Nasional (DTSEN) untuk memastikan akurasi penerima.
    “Tentu kita akan padankan nanti dengan DTSEN itu. Setelah dipadankan, kita akan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait,” jelas dia.
    Dia juga menegaskan bahwa jika terbukti rekening tersebut ditemukan adanya penyimpangan, termasuk indikasi penyalahgunaan seperti transaksi mencurigakan di rekening penerima.
    “Ya, jika memang tidak sesuai dengan data, ya pasti akan kita cabut,” ujar Gus Ipul.
    Ketika ditanya, apabila rekening tersebut terindikasi memiliki keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti judi online (judol), maka pihaknya akan mencabut
    bansos
    di periode berikutnya.
    “Kalau misal ada terindikasi seperti judol, kita akan tindaklanjuti dalam proses berikutnya. Tapi nanti kita lihat lebih jauh. Semua kemungkinan bisa kami tindaklanjuti,” tegasnya.
    Mensos juga mengingatkan masyarakat bahwa saat ini merupakan masa transisi penyaluran bansos tahap kedua.
    Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan melapor jika belum menerima bantuan.
    “Sering sekali ada yang bilang, ‘saya belum terima bansosnya’. Itu banyak sekali. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini masa transisi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Pencairan BSU Rp 600 Ribu ke Rekening Bank – Page 3

    Cara Pencairan BSU Rp 600 Ribu ke Rekening Bank – Page 3

    Setelah melakukan update rekening, data pekerja akan diverifikasi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Proses ini mencakup pengecekan kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jika dinyatakan layak, bantuan akan langsung dikirimkan ke rekening bank Himbara yang telah diperbarui.

    Waktu pencairan tergantung pada hasil verifikasi dan kesiapan sistem bank. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk memastikan data yang dimasukkan benar dan sesuai dengan data BPJS yang terdaftar. Keterlambatan atau kesalahan input bisa mengakibatkan gagal salur.

     

  • Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025

    Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025

    Ilustrasi – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

    Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 22:36 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) senilai Rp48,8 triliun per 31 Mei 2025, setara 32,6 persen dari target APBN.

    Realisasi itu melambat bila dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp70,5 triliun atau 46,3 persen dari target APBN.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Jakarta, Selasa (17/6), menjelaskan perlambatan penyaluran bansos disebabkan oleh program triwulanan.

    “Sejumlah belanja memang belum terealisasi, karena memang belanjanya itu sifatnya tiga bulanan. Jadi, mungkin di bulan Maret dan April kemarin telah dibelanjakan, tapi pada Mei belum ada belanjanya lagi,” ujar dia.

    Namun, Wamenkeu mengatakan akan ada akselerasi penyaluran bansos pada Juni ini, termasuk belanja bansos yang datanya sedang diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial.

    “Kami cek juga dengan Kemensos. Sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II-2025 akan diselesaikan di Juni ini, jadi memang belum terekam di bulan Mei,” ujar Suahasil.

    Untuk mengakselerasi penyaluran bansos, Pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan bank Himbara.

    Penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp806, 2 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun.

    Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu melambat bila dibandingkan kinerja April. Pendapatan pada Mei bertambah senilai Rp184,8 triliun dalam sebulan, sedangkan pada April bertambah hampir Rp300 triliun.

    Dengan demikian, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

    Sumber : Antara

  • Peternak Tak Yakin Target Impor Sapi Perah 250 Ribu Ekor Tercapai

    Peternak Tak Yakin Target Impor Sapi Perah 250 Ribu Ekor Tercapai

    Jakarta

    Peternak pesimis impor sapi perah 250 ribu ekor dapat tercapai tahun ini. Apalagi sampai pertengahan tahun ini realisasi baru di angka 9 ribu ekor.

    Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Agus Warsito mengatakan untuk realisasi sebanyak 9.000 ekor sapi perah impor yang masuk, menurutnya baru berasal dari pengusaha besar. Karena berdasarkan laporannya, untuk koperasi atau peternak rakyat belum sama sekali melakukan importasi.

    “Kalau yang sekarang sudah tembus di angka 9 ribu (ekor), itu lebih pengadaannya dibiayai oleh pelaku-pelaku usaha, oleh pabrik, oleh farm-farm yang besar-besar gitu,” kata dia kepada detikcom, dikutip Selasa (17/6/2025).

    Jika dari peternakan rakyat tidak masif digenjot, maka target impor 250 ribu ekor tahun ini sulit tercapai. Agus mengatakan program ini bukan hanya membutuhkan perizinan yang mudah, tetapi membutuhkan skema khusus hingga respon cepat perbankan juga diperlukan.

    “Itu kalau ngandelin perusahaan-perusahaan gede, big farm nggak akan tembus. Tapi kalau memobilisasi peternakan sapi perah rakyat, kemudian memberikan skema skema khusus, ada instruksi khusus untuk mensupport importasi sapi perah ini kepada lembaga perbankan khususnya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), tentu bukan hal yang mustahil bahwa 250 ribu akhir tahun ini akan tembus,” ungkapnya.

    Agus mengatakan setelah pengumuman dari pemerintah bahwa impor sapi perah dibuka lebar, antusias dari peternak sangat tinggi. Karena sejauh ini kualitas sapi perah di Indonesia telah mengalami penurunan karena salah pengembangbiakan di daerah.

    Untuk itu memang diperlukan sapi perah impor untuk tetap meningkatkan produksi susu dalam negeri. Sayangnya, Agus mengatakan peternak mengalami kendala pembiayaan. Padahal peternak rakyat telah mengantongi izin impornya.

    “Ini sudah sampai pada posisi BI checkingnya sudah kelar, karena kan proses perbankan kan tidak bisa tidak harus memenuhi prosedur perbankannya. Nah ini sampai sekarang masih belum kelar-kelar ini, sudah hampir berapa bulan ya prosesnya, sudah hampir 4 bulan nih,” ungkapnya.

    Agus mencontohkan salah satu koperasi di Semarang yang telah mendapatkan izin impor sebanyak 4.500 ekor sapi perah. Menurutnya jika satu koperasi saja dapat mengimpor 4.500 ekor, maka importasi yang dilakukan oleh peternak rakyat akan sangat masif.

    “Kita ini mendapat release perizinan dari PT importir yang kita pegang itu sampai 4.500 ekor.Tahap pertama ini kan 1.500 ekor dulu karena kapalnya itu kapasitasnya hanya 1.500 ekor sekali pengapalan.Nah kita ngurus yang 1.500 ekor ini tidak tembus-tembus gitu ya,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, pemerintah mencanangkan impor sapi perah sebanyak 250 ribu ton pada 2025. Namun, sampai pertengahan tahun ini realisasinya belum mencapai setengah dari target tersebut.

    Untuk diketahui, impor sapi perah ini dilakukan untuk menambah pasokan susu dalam negeri. Karena selama ini 80% pasokan susu dalam negeri dipenuhi dari impor.

    Maka pengembangbiakan dan penambahan produksi susu diperlukan. Selain itu, pasokan susu akan lebih banyak dibutuhkan untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG).

    Berdasarkan data Kementerian Pertanian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, hingga akhir Mei 2025, sebanyak 196 pelaku usaha menyatakan komitmen mendatangkan hampir satu juta ekor sapi perah dalam kurun lima tahun ke depan. Realisasi awal tercatat 9.736 ekor sapi telah masuk dari Australia secara bertahap melalui jalur laut dan udara.

    (acd/acd)

  • Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bakal Rp 600 Ribu per Bulan

    Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bakal Rp 600 Ribu per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok aturan mengenai luas minimal rumah subsidi 18 meter persegi. Aturan tersebut mencakup besaran cicilan rumah subsidi tersebut.

    Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, cicilan rumah subsidi saat ini masih sekitar Rp 1 juta-an per bulan. Nilainya diharapkan bisa ditekan hingga Rp 600 ribu per bulan.

    “Insyaallah kalau memang nanti ke depan kita sudah banyak masukan dari semua stakeholder dengan harga yang nanti lebih murah, ternyata itu cicilannya juga kita dorong bisa lebih murah bisa 600 sampai 700 ribu sebulan,” ujarnya di Lobby Nobu Bank, dikutip dari Detikcom, Selasa (17/6/2025).

    Menurut Sri, pihaknya masih mendiskusikan terkait harga rumah subsidi dengan para pengembang dan juga perbankan. Namun, pada prinsipnya, dia berharap cicilan untuk rumah subsidi dengan ukuran yang lebih kecil dari umumnya bisa menjadi lebih murah.

    “Jadi hitung-hitungannya kita sedang eksplor ya. Kita simulasikan gitu. Tapi harapannya untuk bisa lebih turun dibanding harga cicilan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang sekarang,” tegasnya.

    Adapun, besaran cicilan Rp 600 ribu per bulan sebenarnya telah dicetuskan oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

    Saat itu, Hashim mengatakan skema cicilan ini ditujukan bagi program 3 juta rumah Presiden Prabowo. Dia menjelaskan skema cicilan antara 2 juta unit rumah di desa dan 1 juta rumah di kota bakal berbeda, yakni rumah di kota bakal bekerja sama dengan bank Himbara seperti BTN. Sedangkan untuk rumah di desa bakal mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.

    “Untuk rumah di pedesaaan dalam bentuk cicilan ada dijamin oleh pemerintah, itu beda dengan rumah di kota,” kata Hashim.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]