Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya masih meninjau skema mitigasi risiko kredit untuk koperasi desa (Kopdes) merah putih, mengingat program pemerintah ini masih dalam tahap piloting.

    “Nanti, kita lihat dulu, karena (kopdes) masih tahap piloting. Justru ini (masa piloting) kesempatan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling interaksi agar model bisnis yang sedang disusun dan dicontohkan ini benar-benar bisa menghasilkan yang baik dan pada gilirannya berkelanjutan,” kata Mahendra saat dijumpai di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, Mahendra mengatakan bahwa OJK mendukung langkah pengembangan kopdes merah putih.

    Inisiatif ini dinilai membuka peluang bagi penguatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di desa-desa, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    OJK akan terus mencermati perkembangan kopdes merah putih secara lebih lanjut.

    Di samping itu, ujar Mahendra, OJK juga siap memberikan dukungan agar pembiayaan atau dukungan fasilitas lainnya dari lembaga jasa keuangan dijalankan secara prudent dengan tata kelola yang baik (good governance).

    Pada Rabu (9/7/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo bertemu untuk mendiskusikan strategi pembiayaan kopdes merah putih.

    Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Rabu (9/7/2025), Menkeu menyebutkan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk pembiayaan kopdes merah putih.

    Menkeu menjelaskan apabila suatu unit usaha memiliki aktivitas ekonomi dan keuangan yang realistis serta mampu menghasilkan pendapatan, maka seharusnya dapat mengakses pembiayaan dari bank.

    Namun, bank kerap menghadapi kekhawatiran. Pada desa yang sudah terampil dan memiliki kapasitas baik, kegiatan ekonominya dinilai berkelanjutan. Sebaliknya, pada desa yang belum memiliki kapasitas memadai, timbul kekhawatiran terhadap potensi kredit macet.

    Menkeu pun menyampaikan, dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun dapat berperan sebagai katalis maupun penjamin dalam pengembangan koperasi desa.

    “Sehingga, kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga (kopdes) bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehatian-kehatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Menkeu.

    Adapun peluncuran kopdes merah putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diputuskan untuk diundur menjadi 21 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kopdes merah putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurutnya, sebanyak 103 kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini.

    Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSU Batch 4 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerimanya – Page 3

    BSU Batch 4 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerimanya – Page 3

    Proses penyaluran dana ini diawali pada hari Senin, 14 Juli 2025, dan akan terus berlangsung secara bertahap hingga semua penerima yang memenuhi syarat mendapatkan haknya. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi untuk dua bulan, yaitu periode Juni dan Juli.

    Penyaluran BSU Batch 4 ini dilakukan melalui beberapa saluran pembayaran yang telah ditunjuk untuk memastikan distribusi yang efektif dan efisien. Saluran utama meliputi bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga turut serta dalam proses penyaluran ini, serta Kantor Pos Indonesia yang berperan penting dalam menjangkau penerima di daerah yang mungkin sulit diakses oleh perbankan.

    Meskipun pencairan BSU Batch 4 kapan cair sudah terjawab dengan dimulainya proses ini, Kemnaker menggarisbawahi bahwa penyaluran dana belum merata di seluruh daerah. Kondisi ini wajar mengingat jumlah penerima yang sangat banyak dan proses administrasi yang kompleks. Penerima diharapkan dapat memahami situasi ini dan tetap memantau informasi resmi.

  • KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    KUR Perumahan Rp130 Triliun Siap Digulirkan, Aturan Terbit Akhir Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan.

    Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran.

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan menggelar sejumlah pertemuan lanjutan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang menaungi lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur KUR sektor perumahan.

    Meski belum memerinci isi lengkap Kepmen, Ara memastikan aturan tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran, termasuk besaran plafon yang bisa diterima kreditur.

    “Itulah yang dibicarakan, ya plafonnya berapa [yang akan didapat kreditur nantinya], justru itu yang kita mau bicarakan supaya tepat sasaran,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

    Setiap pengembang UMKM akan mendapatkan plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Dengan dana tersebut, pengembang diproyeksikan mampu membangun 38 hingga 40 unit rumah subsidi minimalis berukuran 36 meter persegi (m²).

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR akan disubsidi pemerintah sebesar 5%, sehingga suku bunga efektif bagi kreditur hanya berkisar 6%–7%.

    “[KUR Perumahan] juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. Di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” pungkas Airlangga.

  • 54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya Megapolitan 14 Juli 2025

    54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya Megapolitan 14 Juli 2025

    54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 54.545 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah
    Jakarta Barat
    (Jakbar) dipastikan menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram dari pemerintah melalui Perum
    Bulog
    untuk periode Juni dan Juli 2025.
    Bantuan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang tertuang dalam Surat Penugasan Bapanas Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Beras oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
    Bantuan beras
    diberikan kepada keluarga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).
    Koordinator Pembagian Pangan Bulog Wilayah Jakarta Barat, Zakaria Putra, mengatakan bahwa penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan alokasi.
    “Penyaluran akan dilakukan satu kali pengiriman untuk alokasi dua bulan sekaligus, Juni dan Juli 2025,” ujar Zakaria di Jakarta, Senin (14/7/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Dari total 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia, Jakarta Barat menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima cukup besar.
    “Untuk wilayah Jakarta Barat, bantuan akan diberikan kepada 54.545 KPM. Setiap KPM menerima 10 kg beras per bulan, sehingga totalnya 20 kg,” tambahnya.
    Zakaria juga memastikan kualitas beras yang disalurkan telah melalui pengecekan ketat antara Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
    “Beras yang diberikan ke warga dipastikan berkualitas baik karena telah dicek langsung di gudang Bulog,” tegasnya.
    Menurut Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Jakarta Barat, Amin Haji, skema penyaluran bantuan pangan tahun ini berbeda dibanding tahun lalu.
    “Tahun lalu distribusi masih dikoordinasi oleh kantor Pos Indonesia. Tapi sekarang, Bulog langsung yang menyalurkannya,” jelas Amin.
    Ia berharap proses distribusi dapat berjalan lancar melalui kerja sama antara Bulog, Pemkot Jakarta Barat, dan pengurus lingkungan setempat (RT/RW).
    Selain
    bantuan beras
    , pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) penebalan senilai Rp 400.000 kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar di DTSEN Kemensos.
    Bantuan uang tunai ini merupakan alokasi Rp 200.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.
    Masyarakat bisa mengecek secara
    online
    apakah terdaftar sebagai penerima bantuan melalui laman resmi Kemensos dengan cara berikut:
    Jika nama yang dicari terdaftar sebagai penerima bantuan, maka sistem akan menampilkan informasi sebagai berikut Nama penerima (KPM), umur, jenis bansos, status penyaluran, periode penyaluran.
    Bantuan uang tunai akan disalurkan melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN), atau Kantor Pos Indonesia (bagi KPM yang belum memiliki rekening).
    Sedangkan
    bantuan beras 20 kg
    juga akan disalurkan langsung ke rumah KPM atau melalui titik distribusi di lingkungan RT/RW masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alternatif Cairkan BSU Rp600.000 Bila Rekening Bank Himbara Bermasalah

    Alternatif Cairkan BSU Rp600.000 Bila Rekening Bank Himbara Bermasalah

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan subsidi upah (BSU) sudah memasuki tahap 2, di mana pencairannya dilakukan melalui Kantor Pos per 3 Juli 2025.

    Adapun pencairan BSU tahap 1 sudah dilakukan bertahap sejak awal Juni 2025. Tahap 1 diberikan untuk para pekerja yang memiliki rekening Bank Himbara.

    Namun apabila hingga kini belum mendapat BSU meski terdaftar sebagi penerima, pekerja wajib melakukan update dan verifikasi data.

    Update data rekening dapat dilakukan melalui situs resmi https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian pekerja juga bisa meminta HRD masing-masing melakukan verifikasi ulang.

    Kemudian alternatif lain yang dilakukan bila belum mendapat BSU karena rekening bermasalah yakni melakukan pencairan melalui Pospay.

    “Kami ingin penyaluran BSU 2025 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan tanpa hambatan. Jika rekening bermasalah, alternatifnya kini tersedia lewat aplikasi Pospay,” ujar Sunardi Manampiar Sinaga, Kepala Biro Humas Kemnaker, dalam siaran pers dikutip Senin (14/7/2025).

    Ia pun meminta para pekerja aktif melakukan pengecekan melalui tiga situs resmi yakni di Kemnaker (kemnaker.go.id), Situs BPJS Ketenagakerjaan, dan Aplikasi Pospay.

    Kemudian langkah selanjutnya yakni mencairkan BSU melalui Kantor Pos dengan QR Code yang diterima di aplikasi Pospay.

    QR Code tersebut wajib dibawa ke Kantor Pos terdekat Bersama dengan e-KTP asli dan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Petugas Pos nantinya akan melakukan verifikasi digital dengan cara memindai QR Code, mencocokkan dokumen fisik.

    Kemudian petugas juga akan mendokumentasikan pencairan melalui foto penerima bersama KTP dan uang tunai sebagai bentuk akuntabilitas.

  • Layani Pencairan BSU, Kantor Pos di Bali Buka hingga Pukul 21.00 – Page 3

    Layani Pencairan BSU, Kantor Pos di Bali Buka hingga Pukul 21.00 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pos Indonesia (Persero) bergerak cepat menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Tanah Air. Penyaluran yang serentak dan masif dilakukan di semua Kantorpos seluruh daerah hingga pelosok negeri. Perusahaan logistik milik negara yang dikenal dengan brand PosIND ini menyalurkan bantuan kepada para pekerja di Bali yang memenuhi syarat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Menariknya, penyaluran BSU ini menjadi yang pertama kali dilakukan di wilayah Bali melalui Kantorpos. Penyaluran ini juga menyasar para penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau mengalami kegagalan transfer dana bantuan. Layanan penyaluran BSU 2025 ini diselenggarakan di lebih dari 4.300 Kantorpos aktif di seluruh Indonesia, termasuk wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). 

    Program BSU ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI), yang khusus diberikan pada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Executive General Manager Kantorpos KCP Renon, Bali, Arya Febrianto, menjelaskan bahwa masing-masing penerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan periode. Kriteria penerima adalah warga negara Indonesia yang bukan ASN, TNI, maupun Polri, dengan gaji di bawah Rp3,5 juta sesuai ketentuan dari Kemnaker.

    “PT Pos Indonesia mendapatkan penugasan dari Kemnaker untuk menyalurkan BSU khusus bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara atau mengalami kendala pencairan melalui bank. Setelah lolos verifikasi melalui situs BSU Kemnaker, penerima dapat mengakses aplikasi Pospay untuk mendapatkan QR Code sebagai bukti pencairan di Kantorpos,” jelas Arya.

    Layanan Kantorpos diperpanjang hingga pukul 21.00 WITA demi memfasilitasi pekerja yang baru selesai bekerja di sore hari untuk mencairkan Bantuan Subsidi Upah. Proses verifikasi di Pospay juga menjadi kunci kelancaran pencairan, dan data penerima disalurkan secara bertahap oleh Kemenaker kepada PT Pos Indonesia (Persero).

    “Kami imbau kepada calon penerima yang datanya belum muncul di aplikasi Pospay untuk bersabar karena verifikasi dilakukan bertahap oleh Kemnaker. Seluruh penugasan akan kami tuntaskan,” ucapnya.

     

     

  • Anti Rentenir, Koperasi Desa Merah Putih Bakal Punya Layanan Simpan Pinjam

    Anti Rentenir, Koperasi Desa Merah Putih Bakal Punya Layanan Simpan Pinjam

    Jakarta –

    Koperasi Desa Merah Putih bakal menyediakan layanan simpan pinjam. Hal ini dapat membantu masyarakat di daerah untuk mendapatkan layanan keuangan secara resmi.

    Menurut Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono, setiap Koperasi Desa akan dilengkapi layanan bank mini oleh bank-bank pelat merah.

    “Untuk simpan pinjam kita memang memberikan bisnisnya itu kepada bank yang ada. Kita nyebutnya minibank,” beber Tatang di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025) kemarin.

    Untuk skema peminjaman, Tatang mengatakan semua diserahkan secara urusan bisnis kepada setiap bank BUMN. Tentunya, untuk urusan pinjam meminjam, Tatang bilang bank BUMN akan melakukan proses bisnisnya seperti pada umumnya.

    “Tentu kembali kepada B-to-B aja. Kalau memang yang minjem itu memiliki skala ekonomi yang cukup dinilai oleh perbankan oleh Himbara yang berada di situ, tentu pinjamannya akan diberikan. Tapi kalau memang si peminjam tidak memiliki skala ekonomi untuk meminjam tentu tidak diberikan,” jelas Tatang.

    Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga pernah bicara soal layanan simpan pinjam di Koperasi Desa Merah Putih. Dia menyebut bahwa kehadiran layanan keuangan di Koperasi Merah Putih diyakini efektif untuk mengurangi praktik rentenir dan kecanduan masyarakat terhadap pinjaman online.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu sempat memaparkan Koperasi Desa nantinya akan menghadirkan layanan perbankan modular yang disediakan oleh bank BUMN, contohnya seperti Agen BRI Link dan Agen BNI46 dari bank milik negara. Dengan kehadiran layanan ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses fasilitas keuangan resmi tanpa harus terjebak bunga pinjaman yang tinggi dari rentenir ataupun pinjaman online.

    “Sekaligus juga menjadi BRI Link dan BNI. Bisa di situ ada simpan pinjam juga. Jadi akan memotong selain rantai pasok juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol,” tegas pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Kamis (9/5/2025) yang lalu.

    (hal/rrd)

  • Cegah Fraud, Pinjaman Kopdes Diberikan dalam Bentuk Barang

    Cegah Fraud, Pinjaman Kopdes Diberikan dalam Bentuk Barang

    Jakarta –

    Bank-bank BUMN diminta ikut menopang kebutuhan modal bagi Koperasi Desa Merah Putih, program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot ekonomi desa yang akan diluncurkan pertengahan bulan ini. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan plafon pinjaman maksimal Rp 3 miliar per koperasi.

    Namun, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono menegaskan pinjaman yang diberikan bukan berupa uang tunai, melainkan pengadaan barang. Cara ini dipilih untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana.

    “Untuk menghindari fraud kita juga menetapkan tidak ada pemberian uang kepada koperasi tetapi akan diberikan barang dalam konsep pengadaannya itu bukan uang tetapi pengadaan itu barang. Apabila membutuhkan truk misalnya untuk operasionalnya,” kata Tatang di Kantor PCO, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Tatang menjelaskan tidak semua koperasi desa otomatis mengambil pinjaman. Koperasi hanya akan mengajukan pinjaman jika memang membutuhkan tambahan modal. Bila hasil usaha sudah cukup, koperasi tidak harus meminjam dana dari bank pelat merah.

    “Kita akan melihat daripada bisnis prosesnya. Saat ini yang sedang berjalan itu untuk bisnisnya, tidak langsung menggunakan dana Rp 3 miliar itu. Lebih pada soal bisnis, lebih pada soal bagaimana koperasi berinteraksi dengan supplier barang, kemudian menggunakan mekanisme bisnis untuk menghasilkan operasional ataupun keuntungan dari proses itu,” ujarnya.

    Besaran pinjaman pun akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing koperasi. Bank BUMN juga akan melakukan analisis kelayakan usaha sebelum menyetujui pinjaman.

    “Untuk yang Rp 3 miliar itu juga tentu kita sesuaikan dengan kemampuan ekonomi daripada masing-masing desa. Tentu Himbara pun akan menghitung apakah betul koperasi ini mampu mengembalikan uangnya dengan konteks ekonomi ataupun bisnis yang sekarang berjalan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berbadan hukum sudah diperbolehkan mengajukan pinjaman ke bank BUMN per 1 Juli 2025.

    Zulhas mengatakan setiap koperasi harus menyusun proposal usaha terlebih dahulu. Proposal itu harus menjelaskan skema usaha koperasi, misalnya untuk penyediaan sembako, pangkalan gas, atau gerai pupuk, serta cara pemanfaatan modal yang diajukan.

    “Kami barusan rapat koordinasi persiapan, 1 Juli uang plafonnya bisa digunakan, plafon pinjaman sudah bisa digunakan,” kata Zulhas.

    (hal/rrd)

  • 80 ribu Kopdes Merah Putih ditargetkan beroperasi penuh Desember 2025

    80 ribu Kopdes Merah Putih ditargetkan beroperasi penuh Desember 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    80 ribu Kopdes Merah Putih ditargetkan beroperasi penuh Desember 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2025.

    Pernyataan itu disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, membantah anggapan bahwa fokus operasional tahun ini hanya akan terbatas pada kopdes-kopdes percontohan.

    “Enggak. Presiden sudah bilang targetnya akhir tahun ini, Desember 2025, 80 ribu itu semua sudah beroperasi,” kata Budi Arie di Jakarta, Kamis.

    Adapun pembiayaan operasional koperasi akan didasarkan pada proposal bisnis yang diajukan oleh masing-masing koperasi. Menurutnya, mekanisme ini bertujuan untuk memastikan pembiayaan yang tepat sasaran dan mendorong kemandirian koperasi.

    Budi Arie menyebut Kementerian Koperasi memiliki strategi untuk memastikan keberlanjutan Kopdes/kel Merah Putih.

    “Kita pastikan dulu bisnis-bisnisnya. Kopdesnya mau jadi apa?” tuturnya.

    Ia mencontohkan beberapa potensi bisnis yang bisa dijalankan oleh kopdes, seperti menjadi agen LPG, agen pupuk, agen beras, atau agen minyak goreng.

    Ia menjelaskan, jika sebuah kopdes ingin menjadi agen LPG maka koperasi tersebut harus mengajukan proposal bisnis yang mencakup kebutuhan modal untuk menebus barang dari pemasok seperti Pertamina. Selain itu, investasi untuk infrastruktur seperti gudang penyimpanan juga perlu diperhitungkan dalam proposal.

    “(Proposal) itu lalu diajukan ke perbankan, dan perbankan akan membiayai sekian,” katanya.

    Budi Arie menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pemberian dana tunai secara cuma-cuma, namun program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat.

    “Bukan main duit dikasih begitu. Enggak. Ini program pemberdayaan. Program bagaimana masyarakat Indonesia pola pikirnya diubah. Ini perubahan,” pungkasnya.

    Menurut data statistik, hingga Rabu (10/7, sudah 80.560 desa dan kelurahan membentuk Kopdes/kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dari jumlah itu lebih dari 77.000 telah memiliki badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum RI.

    Pembiayaan operasional Kopdes Merah Putih akan berasal dari empat sumber utama, yaitu bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan koperasi simpan pinjam (KSP).

    Regulasi yang menjadi landasan hukum bagi Himbara dan lembaga keuangan lainnya untuk membiayai Kopdes Merah Putih akan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang rencananya diterbitkan dalam waktu dekat.

    Sumber : Antara

  • Kemenkop, Kemenekraf dan LKPP kolaborasi percepat pengembangan Kopdes/Kel MP

    Kemenkop, Kemenekraf dan LKPP kolaborasi percepat pengembangan Kopdes/Kel MP

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (kedua kiri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (kedua kanan) menunjukkan dokumen nota kesepahaman (MoU) penguatan peran koperasi desa merah putih di Jakarta, Kamis (10/7/2025). ANTARA/Shofi Ayudiana

    Kemenkop, Kemenekraf dan LKPP kolaborasi percepat pengembangan Kopdes/Kel MP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kesepakatan bersama melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)  dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam rangka percepatan serta penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

    “Kerja sama Kemenkop bersama Kemenekraf dan LKPP diharapkan menjadi akselerator dalam meningkatkan kualitas potensi usaha di Kopdes/kel Merah Putih,” ucap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam keterangannya usai penandatangan MoU di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Menkop Budi menjelaskan kerja sama Kemenkop dan LKPP akan memperkuat peran koperasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Hal ini, sambung Menkop, meliputi peningkatan kapasitas koperasi secara umum dan koperasi jasa di Kopdes/kel Merah Putih agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengadaan tersebut.

    “Pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis juga akan diberikan untuk mendukung koperasi yang terlibat,” tegasnya.

    Menkop Budi Arie menjelaskan, kesepakatan ini fokus pada pengembangan usaha koperasi di sektor ekonomi kreatif dan peningkatan peran koperasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

    Selain itu, peningkatan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta penguatan literasi, sosialisasi, dan edukasi di sektor tersebut. 

    “Termasuk, perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang tergabung dalam koperasi juga menjadi fokus utama,” katanya.

    Menkop juga memastikan, program Kopdes/kel Merah Putih  merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. “Saat ini, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) terkait pengadaan barang, kriteria gudang, dan aspek teknis lainnya tengah difinalisasi,” ungkap Menkop Budi.

    Di kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan dukungan penuh terhadap program pengembangan Kopdes/kel Merah Putih yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    “LKPP siap membantu dengan menyediakan data dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pemahaman tentang katalog elektronik dan supervisi proses pengadaan,” katanya. 

    Dia menegaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, minimal 95 persen pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri, dan minimal 40 persen dialokasikan untuk UMKM dan koperasi.

    “Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan nasional melalui pendirian 80 ribu lebih Kopdes/kel Merah Putih, sehingga memberikan peluang besar bagi koperasi untuk masuk dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Hendrar menuturkan, produk koperasi juga akan masuk dalam katalog pengadaan Pemerintah. Namun, untuk pengadaan Business to Business (B2B) metode pengadaan akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi Kopdes/kel Merah Putih setempat.

    Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyambut positif kolaborasi ini tersebut, sebagai langkah strategis dalam mendukung kesuksesan koperasi desa merah putih.

    “Kami akan mendorong desa-desa kreatif agar produk-produk mereka dapat masuk ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.  

    Selain itu, peningkatan kualitas produk kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual menjadi fokus utama. “Program ini juga membuka lapangan kerja bagi generasi muda melalui pelatihan menjadi afiliator yang memasarkan produk kreatif lintas desa, kabupaten, bahkan provinsi, serta potensi ekspor ke pasar global,” jelasnya.

    Sumber : Elshinta.Com