Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • BSU Batch 4 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerima – Page 3

    BSU Batch 4 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Cek Penerima – Page 3

    Pencairan BSU Batch 4 yang telah dimulai sejak 14 Juli 2025 menandai dimulainya distribusi bantuan kepada pekerja yang memenuhi syarat. Proses ini dirancang secara bertahap untuk mengakomodasi jumlah penerima yang masif, mencapai puluhan juta orang. Oleh karena itu, kesabaran dan pemantauan berkala sangat disarankan bagi para calon penerima.

    Penyaluran dana BSU Batch 4 dilakukan melalui beberapa kanal resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri menjadi garda terdepan dalam proses ini. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga turut serta sebagai salah satu bank penyalur, memperluas jangkauan distribusi.

    Tidak hanya melalui perbankan, Kantor Pos Indonesia juga berperan penting dalam menyalurkan BSU, khususnya bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank tersebut atau memiliki kendala akses perbankan. Hal ini memastikan bahwa bantuan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pekerja yang berhak. Meskipun pencairan sudah berjalan, proses ini masih terus berlangsung dan belum merata di seluruh daerah, mengingat skala program yang besar.

  • Pendanaan Kopdes Merah Putih Digulirkan Usai Peluncuran

    Pendanaan Kopdes Merah Putih Digulirkan Usai Peluncuran

    JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pendanaan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bisa mulai digulirkan setelah peluncuran secara resmi pada 21 Juli mendatang.

    Sekadar informasi, Kopdes Merah Putih memasuki tahapan akhir persiapan peluncuran. Rencananya, peluncuran akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Juli 2025, dan terpusat di Klaten, Jawa Tengah.

    Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih ini juga mengatakan pembiayaan awal Kopdes akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

    Suku bunga yang dikenakan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi. Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan guna memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    “InsyaAllah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, Kopdes Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, 15 Juli.

    Ferry memastikan struktur kelembagaan koperasi sudah hampir rampung. Hingga pertengahan Juli, sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus telah dilakukan, dengan 78.271 unit Kopdes (96,45 persen) telah mendapatkan pengesahan badan hukum.

    Terkait dengan skema pembiayaan Kopdes/Kel ini, Ferry menjelaskan bahwa nantinya akan melibatkan kerja sama tiga pihak yaitu koperasi itu sendiri, distributor atau supplier, dan bank penyalur.

    Nantinya, kata Ferry, Kopdes akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

    Kemudian terkait dengan 103 percontohan atau mockup Kopdes Merah Putih, dipastikan seluruhnya telah siap baik secara ekosistem bisnisnya maupun dari skema pembiayaannya.

    “Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan Kopdes harus mengantongi perencanaan yang matang. Setelah itu, Himbara akan mengucurkan pinjaman dengan plafon Rp3 miliar.

    “Nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara. Pinjaman, plafon pinjaman. Tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN,” katanya dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 7 Juli.

    Zulhas sapaan akrabnya bilang Kopdes Merah Putih harus memiliki lini bisnis yang jelas terlebih dahulu. Sehingga ketika permodalan masuk, nantinya dapat mendukung koperasi tumbuh dan berkembang.

    “Kopdes ini kita bentuk dengan cara yang benar, kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada, baru pembiayanya (masuk) nanti Rp3 miliar pinjaman,” jelasnya.

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Cara Buat Barcode Pospay untuk Cairkan BSU Batch 4 di Kantor Pos Megapolitan 15 Juli 2025

    Cara Buat Barcode Pospay untuk Cairkan BSU Batch 4 di Kantor Pos Megapolitan 15 Juli 2025

    Cara Buat Barcode Pospay untuk Cairkan BSU Batch 4 di Kantor Pos
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) 2025 batch 4 sudah mulai disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ke sejumlah pekerja sejak Senin (14/7/2025).
    Hingga saat ini, Kemnaker sudah menyalurkan BSU 2025 kepada sekitar 8,3 juta pekerja di Indonesia tercatat telah menerima pencairan dana sebesar Rp 600.000.
    Penyaluran BSU 2025 dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan verifikasi dan validasi data penerima oleh Kemnaker.
    Bagi penerima BSU yang memiliki rekening di Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Khusus wilayah Aceh, penyaluran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
    Namun, untuk penerima yang tidak memiliki rekening aktif, bantuan akan disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia, dengan mekanisme pencairan tunai.
    Proses pencairan BSU 2025 lewat kantor Pos ini memerlukan
    barcode
    atau
    QR code
    dari aplikasi resmi
    Pospay
    .
    Berikut langkah-langkah membuat
    barcode
    BSU melalui aplikasi Pospay untuk pencairan BSU di kantor Pos:
    Agar proses pencairan BSU 2025 berjalan lancar, siapkan dokumen berikut:
    Setelah semua dokumen lengkap, ikuti alur pencairan BSU 2025 berikut di kantor pos terdekat:
    Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak mengakses tautan mencurigakan yang mengaku sebagai layanan BSU.
    Hanya situs resmi
    https://bsu.kemnaker.go.id
     dan aplikasi Pospay yang digunakan dalam proses informasi dan pencairan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BSU Batch 4 Sudah Mulai Cair, Ini Cara Cek dan Tanda Status Pencairannya Megapolitan 15 Juli 2025

    BSU Batch 4 Sudah Mulai Cair, Ini Cara Cek dan Tanda Status Pencairannya Megapolitan 15 Juli 2025

    BSU Batch 4 Sudah Mulai Cair, Ini Cara Cek dan Tanda Status Pencairannya
    Penulis
    KOMPAS.com —
    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan
    Bantuan Subsidi Upah
    (
    BSU
    ) 2025 batch 4 sejak Senin (14/7/2025).
    Hingga memasuki pekan kelima program, sekitar 8,3 juta pekerja di seluruh Indonesia telah menerima pencairan dana BSU 2025.
    Program BSU 2025 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja formal yang terdampak tekanan ekonomi.
    Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan proses verifikasi dan validasi data penerima.
    Penerima
    BSU batch 4
    akan menerima dana langsung ke rekening bank mereka di jaringan Bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Sementara pekerja di Provinsi Aceh mendapatkan BSU melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
    Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening aktif di bank tersebut, penyaluran akan dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia.
    Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran tidak dilakukan serentak. Bagi pekerja yang belum mendapatkan bantuan pada batch 4, data mereka akan dilanjutkan ke batch 5 yang dijadwalkan pada pekan berikutnya.
    Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU batch 4, berikut langkah pengecekannya melalui situs resmi:
    Jika Anda lolos sebagai penerima BSU batch 4, akan muncul notifikasi:
    “
    Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU pada batch 4. Silakan tunggu proses penyaluran melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos Indonesia
    .”
    Untuk penerima yang salurannya lewat Kantor Pos, cek status pencairan melalui aplikasi Pospay:
    Jika Anda terdaftar, proses dapat dilanjutkan dengan pembuatan barcode untuk pencairan di Kantor Pos.
    Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu tautan mencurigakan yang mengatasnamakan BSU. Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menegaskan bahwa situs seperti https://layanan-bsu2.kem-naker.com adalah palsu dan terindikasi phishing.
    “Informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu
    bsu
    .kemnaker.go.id. Di luar itu berarti palsu atau penipuan,” tegas Sunardi, Selasa (15/7/2025).
    Masyarakat diminta tidak sembarangan memberikan data pribadi seperti NIK, nomor rekening, atau OTP kepada pihak yang tidak jelas identitas dan otoritasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panduan Lengkap: Cara Cek NIK Penerima BSU 2025 Melalui Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan – Page 3

    Panduan Lengkap: Cara Cek NIK Penerima BSU 2025 Melalui Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan – Page 3

    Selain dua metode utama di atas, beberapa penerima BSU mungkin memiliki opsi untuk mengecek status melalui aplikasi Pospay dari PT Pos Indonesia. Namun, ketersediaan dan detail pengecekan melalui aplikasi ini dapat bervariasi, sehingga disarankan untuk memeriksa langsung di dalam aplikasi tersebut.

    Penting untuk diingat bahwa pencairan dana BSU dilakukan secara bertahap. Meskipun NIK Anda terdaftar sebagai penerima, dana mungkin belum langsung cair, sehingga disarankan untuk memeriksa status secara berkala. BSU 2025 sendiri diberikan sebesar Rp 600.000 untuk periode dua bulan, dan dana tersebut akan disalurkan melalui rekening bank Himbara atau kantor pos terdekat, tergantung skema penyaluran yang ditetapkan.

    Selalu gunakan sumber informasi yang terpercaya, seperti situs web resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk mendapatkan informasi terbaru dan akurat mengenai program BSU. Hal ini penting untuk menghindari informasi yang salah atau upaya penipuan yang mungkin beredar. Informasi mengenai cara cek dan situs web dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan Anda selalu merujuk pada sumber resmi.

  • Zulkifli Hasan Pastikan Kopdes Merah Putih Tak Saingi Bisnis Warung Warga – Page 3

    Zulkifli Hasan Pastikan Kopdes Merah Putih Tak Saingi Bisnis Warung Warga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menjadi pesaing bagi warung yang sudah ada, sebaliknya justru Kopdes Merah Putih bisa menjadi penyuplai kebutuhan warung.

    “Enggak, malah mendukung, dong. Bahkan nanti koperasi ini bisa juga mensuplai warung-warungnya di kampung,” tegasnya di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Ada enam jenis usaha yang akan dijalankan di Kopdes Merah Putih, meliputi gerai sembako, apotek desa atau kelurahan, unit simpan pinjam, klinik desa atau kelurahan, pengelolaan logistik, dan gerai perbankan seperti BRILink.

    Jenis-jenis usaha ini dianggap menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan warga.

    “Sembako ada untungnya. pupuk ada untungnya, ya kan? Kerjasama dengan (BUMN) Pos ada, tinggal ngirim barang, ada ongkosnya, untung kan?” ucap dia.

    Setelah Kopdes Merah Putih berhasil berjalan dan mendapat keuntungan, maka bisa mengajukan pinjaman ke Himpunan Bank Rakyat (Himbara) dengan plafon sebesar Rp 3 miliar dengan bunga 6 persen.

    Pinjaman tersebut tidak akan diberikan begitu saja, tetapi akan disesuaikan dengan kebutuhan Kopdes Merah Putih.

    “Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya, plafon. Misalnya, koperasi mengambil pupuk. Ya kan perlu modal, kan? Nah, nanti minjamnya Rp 1 miliar. Bank, lihat dong. Eh, pupuknya nilainya 60 juta. Kok minjamnya 1M? Ya, dikasih 60 juta. Bayar ke pupuk,” ujar Zulkifli Hasan.

  • Bank Pelat Merah dengan Kinerja Hijau

    Bank Pelat Merah dengan Kinerja Hijau

    Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), mencatat pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Tak ayal, BNI tercatat sebagai bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia.

    Untuk diketahui, BNI merupakan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang loyal memberikan fasilitas pembiayaan kepada korporasi besar. BNI memiliki delapan sektor utama yakni minyak, gas, pertambangan, permesinan, konstruksi, telekomunikasi, digital, kimia, ritel, pertanian, hingga makanan-minuman.

    Dikutip dari laporan keuangan BNI, perseroan tercatat telah menyalurkan kredit Rp 755,44 triliun hingga Mei 2025. Angka tersebut tumbuh jika dibandingkan periode yang sama 2024, sebesar Rp 708,89 triliun. Pada periode tersebut, total aset perseroan juga tercatat tumbuh menjadi Rp 1.091,5 triliun dari Rp 1.039,5 triliun di periode yang sama periode sebelumnya.

    BNI juga membukukan pendapatan bunga bersih Rp 15,73 triliun dengan komposisi pendapatan bunga Rp 26,97 triliun dan beban bunga Rp 11,23 triliun. Sementara, laba tahun berjalan BNI Rp 8,5 triliun hingga Mei 2025. BNI juga mencatat rasio pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) atau Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 94,5% hingga Mei.

    Sementara untuk Return on Equity (ROE), tercatat di level 12,8% dengan rasio kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 2%. Hingga Mei 2025, BNI mencatat DPK sebesar Rp 799 triliun dengan rasio giro dan tabungan terhadap DPK (Current Account Saving Account/CASA) pada level 71,7%, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 20,8%.

    BNI di Balik Permodalan Perusahaan Terbuka

    Selain mencatat pertumbuhan kinerja keuangan, BNI juga loyal memberi fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan terbuka. Berdasarkan data yang dihimpun detikcom, beberapa di antaranya adalah emiten milik pebisnis kakap, seperti Prajogo Pangestu, Hashim Djojohadikusumo, hingga keluarga Bakrie.

    PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), BNI tercatat sempat memberikan fasilitas untuk emiten batu bara milik Prajogo Pangestu, yakni PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Fasilitas itu diberikan untuk anak usaha CUAN, yakni PT Equator Sumber Energi dan PT Daya Bumindo Karunia sebesar Rp 2,42 triliun pada 23 Desember 2024.

    Pinjaman berdasarkan tersebut akan jatuh tempo dalam 120 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan. Seluruh Pinjaman yang diperoleh Entitas Anak Perseroan ini akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan Entitas Anak Perseroan secara umum.

    PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI)

    BNI menjalin kerja sama dengan anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), yakni PT Integrasi Jaringan Ekosistem (WEAVE). Dalam kerja sama ini, BNI memberikan fasilitas kredit investasi dengan nilai pinjaman Rp 978 miliar.

    Kredit investasi ini akan dialokasikan untuk membangun jaringan internet rakyat dengan kecepatan tinggi hingga 100 Mbps kepada 40 juta rumah tangga, mencakup wilayah urban, sub-urban, dan rural di Pulau Jawa. Fasilitas pinjaman ini tidak hanya sejalan dengan visi digital nasional, melainkan juga mengukuhkan peran BNI dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

    “BNI senantiasa mendukung inisiatif yang memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat,” ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, 30 Januari 2025.

    Bakrie Grup

    Bakrie Grup juga menjadi salah satu penerima fasilitas kredit dari BNI melalui anak usaha PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), yakni PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (BSP). Fasilitas kredit ini disepakati melalui penandatangan nota kesepahaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani plasma dan program kemitraan strategis sektor perkebunan kelapa sawit.

    BNI melihat potensi pembiayaan mencapai Rp 1 triliun untuk mendukung lebih dari 13.400 petani dengan total luasan plasma kemitraan mencapai 19.406 hektare. Program ini tersebar di berbagai wilayah operasional entitas Grup Bakrie, meliputi Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat.

    Tonton juga video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

    (ara/ara)

  • Mulai 22 Juli, kopdes merah putih bisa akses KUR 

    Mulai 22 Juli, kopdes merah putih bisa akses KUR 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi desa/kelurahan merah putih bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai 22 Juli 2025.

    Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa, Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih itu mengatakan persiapan peluncuran kopdes sudah hampir final.

    Sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus telah rampung, dengan 78.271 unit kopdes (96,45 persen) telah mengantongi pengesahan badan hukum.

    “Insya Allah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, kopdes/kel merah putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan kementerian.

    Ferry menjelaskan pembiayaan awal kopdes akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

    Suku bunga yang dikenakan sebesar enam persen, dengan tenor enam tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama enam bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi di tahap awal operasional, tanpa tekanan pembayaran cicilan langsung.

    Ferry menjelaskan skema pembiayaan ini akan melibatkan kerja sama tiga pihak antara koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur, yakni Himbara dan BSI.

    Bank akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

    Ferry menjelaskan berbagai regulasi pendukung juga tengah dikebut, termasuk peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan.

    “Kemudian, tadi kita menyelesaikan petunjuk teknis untuk operasionalisasi apotek desa atau klinik desa. Dalam waktu dekat peraturan Menteri ESDM terkait distribusi gas LPG 3 kg juga akan segera (terbit),” jelas dia.

    Lebih lanjut, ia menuturkan sebanyak 103 percontohan kopdes/kel merah putih dipastikan siap dari sisi ekosistem bisnis dan skema pembiayaannya.

    Percontohan ini diharapkan menjadi model bagi koperasi lain yang akan hadir secara daring saat peluncuran.

    Ia menyebut seluruh BUMN terkait juga telah menyiapkan distribusi produk dan layanan ke gerai-gerai yang akan dikelola oleh kopdes merah putih.

    “Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” kata Ferry.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.