Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Telkom: Digi Koperasi hubungkan kementerian, BUMN, dan UMKM di KDMP

    Telkom: Digi Koperasi hubungkan kementerian, BUMN, dan UMKM di KDMP

    Jakarta (ANTARA) – Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan Digi Koperasi berfungsi menghubungkan antara kementerian/lembaga (K/L), perusahaan BUMN, dan UMKM dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    “Fungsi Digi Koperasi itu menghubungkan tiga besar, kementerian/lembaga (K/L), BUMN, dan Padi UMKM,” ujar Faizal dalam Business Update bertajuk “Penguatan Product Hero Digital & B2B Telkom di Market” di Jakarta, Kamis.

    Faizal menjelaskan, pertama, Digi Koperasi akan menghubungkan antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya sebagai regulator.

    Kedua, lanjutnya, Digi Koperasi akan menghubungkan koperasi dengan perusahaan BUMN, diantaranya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menyediakan funding untuk koperasi dan menghubungkan dengan perusahaan BUMN penyedia produk.

    Ia mengungkapkan terdapat sebanyak tujuh perusahaan BUMN yang akan terlibat dalam menyuplai barang- barang bersubsidi terhadap KDMP.

    “Karena produk yang akan dijual di KDMP adalah produk-produk bersubsidi. Contohnya pupuk, Minyak Kita, beras SPHP, tabung gas, apotek, itu adalah logistik. Jadi kita ada dengan Kimia Farma, Bulog, ID Food, Pos Indonesia sebagai logistik, dengan Pertamina ya, Pertamina Niaga, dan Pupuk Indonesia” ujar Faizal.

    Ketiga, hubungan dengan UMKM, Ia menjelaskan Digi Koperasi akan menghubungkan koperasi dengan UMKM melalui platform Padi UMKM yaitu marketplace berbasis Business to Business (B2B).

    “Kooperasi KDMP itu bisa kulakan (belanja) barang bersubsidi dan bisa kulakan barang komersial. Melalui marketplace yang namanya Padi UMKM. Jadi kita bikin satu platform yang lengkap untuk KDMP beroperasi,” ujar Faizal.

    Telkom Indonesia mendukung program KDMP dengan menghadirkan platform Digi Koperasi, yaitu integrator yang menghubungkan antara koperasi, rantai pasok BUMN, akses ke marketplace UMKM, hingga dasbor guna melakukan pemantauan performansi koperasi.

    “Keberadaan Digi Koperasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih menjadi lebih efisien dan efektif melalui sejumlah fitur yang andal, termasuk penyediaan internet berkecepatan tinggi,” ujar Direktur Utama Telkom Dian Siswarini.

    Program KDMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang profesional dan transparan.

    Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7), yang mana saat agenda peresmian dan peluncuran tersebut, jumlah Koperasi Desa Merah Putih tercatat sebanyak 80.081.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos

    Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos

    Mensos Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: Kemensos

    Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:54 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sepakat mempercepat proses buka rekening kolektif (Burekol) bagi penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini, Burekol kerap menjadi kendala karena prosesnya membutuhkan waktu lama.

    Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi dengan Himbara di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat, karena insya Allah setiap tiga bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari satu jam, kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif,” kata Gus Ipul.

    Ia menuturkan, Kemensos dan Himbara menyepakati agar data-data Burekol bisa dikirim secara bertahap. “Yang kemudian setiap hari bisa dicetak kartunya,” katanya.

    Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. “Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening,” ujarnya.

    Ia memastikan penerima bansos berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis, selalu ada inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos. “Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” kata Gus Ipul.

    Mensos merinci, waktu yang dibutuhkan untuk Burekol dimulai dari pengiriman data Kemensos, pembersihan data (cleansing), hingga penentuan data yang memenuhi syarat. Data yang lolos akan diteruskan ke Himbara, sementara yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan.

    “Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” jelasnya.

    Menurut Gus Ipul, jumlah pembukaan rekening kolektif yang besar dipengaruhi dua faktor. Pertama, adanya pengalihan penyaluran dari PT Pos ke Himbara. Kedua, hasil pengecekan lapangan (ground check) dari pemutakhiran data. “Sehingga lebih dari 3 juta itu kita memerlukan untuk membuka rekening kolektif,” katanya.

    Ia menambahkan, Kemensos terus berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan lembaga terkait untuk pemutakhiran DTSEN agar profil penerima bansos bisa diketahui lebih detail. “Ini kita mulai dalami, baik melakukan ground check datang ke rumah setiap penerima bansos dan juga kita mengetahui profil rekeningnya penerima bansos. Disamping dengan PPATK kita juga dengan perbankan,” katanya.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

    Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:48 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Sebagaimana yang kita ketahui, setiap tiga bulan kita menyalurkan bansos, dan penyaluran itu didasarkan pada hasil pemutakhiran data BPS yang paling terakhir, itu yang akan kita jadikan pedoman lah. Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening, maka kita membuka rekening bagi keluarga penerima manfaat yang belum memiliki rekening karena kita tahu data ini dinamis,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, dalam pemutakhiran penerima bansos yang dilakukan oleh BPS seringkali ditemukan inclusion dan exclusion error yang akan memengaruhi keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    “Salah satu masalah adalah bahwa ketika buka rekening kolektif ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu yang lumayan cukup panjang, mulai dari data yang kami kirimkan, kemudian dibersihkan, dan yang memenuhi syarat diteruskan, sedangkan yang belum memenuhi syarat dikembalikan dan seterusnya. Itu memerlukan waktu antara dua sampai tiga bulan,” paparnya.

    Untuk itu, Gus Ipul mengemukakan pihaknya telah berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama Himbara agar pembukaan buku rekening kolektif tersebut bisa lebih dipercepat.

    “Karena in syaa Allah setiap tiga bulan akan ada buku rekening kolektif, alhamdulillah setelah melakukan diskusi, kami menemukan solusi yang bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif, nanti dilanjutkan dengan pembagian kartu kepada penerima manfaat di rumah masing-masing,” ujar dia.

    Ia menegaskan, penyaluran bansos tetap berpedoman pada DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS.

    Gus Ipul menyatakan, Kemensos juga telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Mensos mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

    “Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul.

    Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

    Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

    Sumber : Antara

  • Kemensos dan Himbara Percepat Burekol Penerima Bansos – Page 3

    Kemensos dan Himbara Percepat Burekol Penerima Bansos – Page 3

    Ia memastikan penerima bansos akan berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis sehingga terjadi inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos. 

    “Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” katanya.

    Ia merinci waktu yang dibutuhkan untuk burekol mulai pengiriman data dari Kemensos dan cleansing data. Data yang memenuhi syarat akan diteruskan ke Himbara dan yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan. Proses tersebut memerlukan waktu.

    “Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” kata Gus Ipul.

  • Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi Nasional 12 Agustus 2025

    Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi Nasional 12 Agustus 2025

    Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan telah melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem Payment ID sebagai bagian dari program digitalisasi penyaluran bansos.
    Program ini merupakan inisiatif dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Sosial menjadi salah satu anggota tim pelaksana.
    Menurut Gus Ipul, digitalisasi diharapkan membuat penyaluran bansos lebih cepat, tepat waktu, akurat, dan tepat sasaran.
    “Dengan adanya digitalisasi penyaluran bansos itu Insya Allah nanti akan lebih cepat, tepat waktu, dan juga lebih akurat untuk bisa sampai kepada mereka yang berhak. Uji cobanya sudah kita mulai di Kabupaten Banyuwangi,” kata Gus Ipul di kantornya, Selasa (12/8/2025).
    Meski menggunakan Payment ID, mekanisme penyaluran akan tetap melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
    Bedanya, sistem ini memungkinkan adanya integrasi data dan pembatasan penggunaan dana sesuai tujuan bansos.
    “Misalnya, kalau ini bantuan untuk beli sembako, ada barcode-nya, hanya bisa untuk beli sembako. Tapi ini masih uji coba, ditunggu saja,” ujarnya.
    Gus Ipul bilang, digitalisasi saat ini menjadi tuntutan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
    Namun, ia mengakui ada tantangan di lapangan, terutama bagi penerima bansos lansia atau masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi.
    “Himbara otomatis tetap dipakai. Memang hari ini kita supaya lebih transparan, lebih tepat sasaran, dan lebih efisien,” ujar dia.
    “Jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos. Memang tantangannya masih banyak di lapangan ya,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sektor Perbankan Bergelora, Saham BRI Lompat 6,30%

    Sektor Perbankan Bergelora, Saham BRI Lompat 6,30%

    Jakarta –

    Sektor finansial menjadi salah satu penopang menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Selasa (12/8). Pada perdagangan hari ini, sektor finansial menguat 2,91% yang ditopang oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Mengutip data perdagangan RTI Business, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menguat 6,30% ke level Rp 4.050 per lembar saham. BBRI mencatat volume perdagangan 404,80 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,61 triliun.

    Posisi kedua, saham milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tercatat lompat 4,03% ke harga Rp 4.910 per lembar saham. BMRI mencatat volume perdagangan 301,60 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,47 triliun.

    Kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), menguat 3,81% ke level Rp 4.360 per lembar saham di penutupan perdagangan hari ini. BMRI mencatat volume perdagangan sebesar 120,91 juta dengan nilai transaksi Rp 526,49 miliar.

    Terakhir, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang mencatatkan kenaikan sebesar 3,51% ke harga Rp 8.850 per lembar saham. BBCA mencatat volume perdagangan 171,02 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,50 triliun.

    Sementara itu, IHSG sendiri menguat 2,44% atau naik 185.771 poin. Saat ini, IHSG berada di level 7.791,69. Indeks saham RI ini sempat menyentuh level tertinggi di posisi 7.800,83 menjelang penutupan perdagangan.

    IHSG mencatat volume perdagangan sebanyak 29,47 miliar dengan nilai Rp 19,15 triliun. IHSG hari ini mencatat frekuensi saham yang diperdagangkan sebanyak 2.210.897 kali. Mayoritas saham tercatat menguat, yakni sebanyak 382 saham menguat, 249 melemah, dan 170 lainnya stagnan.

    (kil/kil)

  • Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking? Simak Penjelasannya di Sini

    Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking? Simak Penjelasannya di Sini

    YOGYAKARTA – Pemberian bantuan sosial atau bansos kini diberikan melalui transfer bank, contohnya Program Keluarga Harapan (PKH). Bank-bank yang digunakan untuk menyalurkan bantuan ini yaitu bank Himbara yang meliputi BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Lantas apakah penerima bansos wajib punya mobile-banking?

    Apakah Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking?

    Jawabannya tidak. Namun, agar penerima tidak merasa kesulitan melakukan pengecekan apakah bantuan sudah masuk atau belum, pembuatan m-banking sangat disarankan.

    Dengan mempunyai m-banking, Anda tidak harus datang ke bank untuk memeriksa transfer PKH. Pengelolaan keuangan pun akan lebih sederhana dengan menggunakan m-banking. Saat ini lembaga-lembaga perbankan pun langsung mengharuskan nasabahnya mempunyai m-banking ketika pertama kali membuka rekening. Hal ini dilakukan agar mempermudah nasabah dalam menjalankan transaksi, sekaligus menyampaikan informasi atau pembaruan dari bank.

    Seperti yang dikabarkan, Bansos PKH Tahap III 2025 cair mulai Agustus 2025. Meskipun demikian, belum keluar informasi resmi dari Kementerian Sosial mengenai jadwal pencairan bansos ini. Data penerima PKH dapat Anda periksa melalui website resmi Kementerian Sosial di bawah ini beserta langkah-langkahnya.

    Masuk ke laman https://cekbansos.kemensos.go.id/Lengkapi data wilayah sesuai KTP, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.Masukkan data nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP.Lengkapi 4 huruf kode captcha pada kolom yang tersedia.Selanjutnya, klik ‘Cari Data’ untuk mengetahui hasilnya.

    Jika data Anda tersedia dalam laman tersebut, maka dapat dipastikan Anda akan menerima bantuan sosial. Sementara itu, rincian besaran PKH yang berhak diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebagai berikut.

    Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3 juta per tahun.Anak usia dini/balita: Rp750.000/tahap atau Rp3 juta per tahun.Penyandang disabilitas: Rp600.000/tahap atau Rp2,4 juta per tahun.Lansia: Rp600.000/tahap atau Rp2,4 juta per tahun.Anak sekolah SMA: Rp500.000/tahap atau Rp2 juta per tahun.Anak sekolah SMP: Rp375.000/tahap atau Rp1,5 juta per tahun.

    Sebagai informasi yang perlu diketahui, Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai diterapkan sebagai basis penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai kuartal II tahun 2025. Bagi siapa pun penerima bansos, data biasanya akan muncul secara otomatis di DTSEN. Namun, jika terjadi eror, cara penanganan data tidak muncul di DTSEN juga tidak sulit.

    Seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN juga dapat Anda cek melalui situs cek bansos. Jika nama tidak muncul, padahal seharusnya Anda berhak mendapatkan bansos, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, pastikan semua data yang Anda gunakan untuk login sudah benar. Jika tetap tidak bisa, Anda bisa mencoba di lain waktu, khususnya di saat jaringan internet lancar. Jika tetap tidak bisa, Anda bisa menghubungi call center Kementerian Sosial (Kemensos) di nomor 171 serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

    Demikianlah ulasan apakah penerima bansos wajib punya mobile banking. Semoga informasi ini bermanfaat! Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya

  • 562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng sudah beroperasi

    562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng sudah beroperasi

    Foto: Joko Hendrianto/Radio Elshinta

    562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng sudah beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya. Hingga kini,  dari  8.523 kopreasi merah putih yang berbadan hukum, sebanyak 562 koperasi sudah beroperasi. 

    “Saat ini 562 koperasi sidah beroperasi. Mudah-mudahan nanti juga menjadi piloting (percontohan) untuk koperasi yang lainnya,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai mengikuti Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kantor Gubernur Bali pada Jumat, 8 Agustus 2025.

    Ia mengatakan, rapat tersebut mendorong agar setiap provinsi membentuk dan berkomunikasi dengan satuan tugas (satgas) percepatan untuk operasional KDMP.

    “Ini menjadi sesuatu yang strategis. Hari kami dapat berbagai informasi untuk percepatan operasional. Tadi juga dipertemukan dengan berbagai mitra,  seperti ID Food, Pertamina, perbankan,  dan Himbara. Termasuk  langkah-langkah kerjasamanya,” katanya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

    Sumarno mengatakan, dalam waktu dekat akan menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah, guna memastikan lagi percepatan operasional KDMP. Nanti juga akan dibahas mengenai  modal, pelatihan pengurus, kerjasama berbagai pihak, komoditas apa yang harus dijual, dan lainnya.

    “Jadi koperasi ini tidak hanya sekedar berdiri, akan tetapi nanti benar-benar bisa operasional sesuai dengan tujuan dibentuknya,” ucap Sumarno.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, melalui rapat tersebut ia ingin memastikan terbentuknya satgas percepatan operasional koperasi di seluruh provinsi. 

    “Karena ini kerja besar ya. Kalau dulu koperasi sendirian, sekarang dikerjakan oleh semua kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Gotong-royong, semua terlibat, termasuk BUMN. Jadi kita pastikan hari ini sudah terbentuk hampir 100% satgas baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” katanya.

    Dari satgas itu, dia menargetkan, percepatan operasional KDMP pada bulan ini akan terbentuk 15.000 unit. Melalui satgas itu, dia meminta pendataan fasilitas infrastruktur di tiap desa/kelurahan yang bisa dimanfaatkan menjadi outlet koperasi, bahkan gudang penyimpanan barangnya.  

    “Cari apa yang bisa dimanfaatkan, apakah kantor desa, kantor kelurahan ataukah balai desa. Kalau memang tidak ada baru boleh membangun tempat baru,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital

    Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 14:38 WIB

    Elshinta.com – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih tak hanya menjadi agenda strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi berbasis gotong royong, tapi juga mencatat performa kuat dari sisi komunikasi publik khususnya bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop). 

    Berdasarkan hasil monitoring media, eksposur pemberitaan terhadap program Kopdes/Kel Merah Putih mengalami lonjakan signifikan dan menjadi catatan positif bagi Kemenkop.

    Capaian ini terjadi berkat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan 18 Kementerian/ Lembaga dan juga BUMN seperti Bank Himbara, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya terutama media massa. Hingga awal Agustus, tercatat 49.162 pemberitaan di media online dan 1.014 di media cetak.

    “Startnya sudah bagus dari sisi pemberitaan, Kemenkop yang paling sering dibicarakan. Tinggal kita jaga endurance dan konsistensinya karena Kopdes/Kel Merah Putih ini menjadi alat perubahan sebagaimana pidato Pak Presiden untuk menggerakkan ekonomi dari bawah,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi dalam acara Sharing Session bertema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong” di Graha BNI, Jakarta, Senin (4/8).

    Tak hanya media arus utama, perbincangan publik di platform digital juga menunjukkan respons positif. Sebanyak 104.729 unggahan di media sosial tercatat terkait isu Kopdes/Kel Merah Putih. Isu yang paling banyak dibicarakan meliputi pengesahan badan hukum koperasi, arah kebijakan pembiayaan, hingga peluncuran digitalisasi koperasi. “Strategi kita ke depan harus menegaskan kesiapan kelembagaan koperasi dan menyajikan bukti nyata dampak dari program ini,” katanya. 

    Kinerja pemberitaan dan tingginya antusiasme publik terhadap program ini memperlihatkan bahwa narasi koperasi sebagai solusi ekonomi rakyat mulai mendapatkan ruang yang kuat di benak masyarakat. Melalui dukungan komunikasi publik yang masif, konsisten, dan berbasis data, Kemenkop optimistis Kopdes/Kel Merah Putih dapat terus diperkuat sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.

    Sementara untuk menjawab pertanyaan publik khususnya terkait dengan skema pembiayaan yang akan digulirkan melalui Kopdes/ Kel Merah Putih, Menkop menyatakan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui PMK ini diharapkan permasalahan pembiayaan dapat digulirkan melalui Kopdes dengan mengacu pada ketentuan yang telah dipersyaratkan. 

    “Tentu proses ini dirancang transparan akuntabel dan melibatkan tiga pihak yaitu koperasi, bank seperti BNI dan pemerintah daerah. Tetapi perlu diingat bahwa masalah koperasi ini tidak hanya berbicara soal akses modal, mereka juga harus disiapkan untuk dikelola secara profesional, modern dan digital,” sambung Menkop.

    Dalam memastikan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya Bank Himbara salah satunya seperti BNI. Kerja sama yang dapat dibangun diantaranya terkait literasi keuangan hingga proses pendampingan Kopdes/Kel Merah Putih untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.

    “Semua harus serba digital jadi saya harap BNI bisa lebih maju dalam digitalisasinya, agar bisa saling mendukung pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih di era digital seperti saat ini,” ucap Menkop.

    Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan bahwa kehadiran Kopdes/ Kel Merah Putih akan menjadi alat dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena beberapa komoditas utama masyarakat di desa akan didistribusikan dan dipenuhi melalui gerai-gerai yang dikelola Kopdes/Kel Merah Putih. Sebagai contoh, sembako, gas LPG 3 KG, Pupuk bersubsidi, pembiayaan yang murah dan lainnya akan difasilitasi melalui Kopdes/Kel Merah Putih tersebut. 

    Dalam memudahkan sistem pendistribusian komoditas strategis masyarakat, Kopdes/Kel Merah Putih juga akan bermitra dengan beberapa pihak lainnya seperti suplier atau distributor dan perbankan. Wamenkop menegaskan bahwa dengan sinergi yang dibangun dalam ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih tersebut diyakini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk-produk dasar yang dibutuhkan sehari-hari. 

    Sementara itu Wakil Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk  Alexandra Askandar menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo seperti program Kopdes/ Kel Merah Putih. Menurutnya Koperasi sebagai salah satu entitas usaha yang memiliki hubungan historis yang erat dengan BNI sebagai Bank BUMN karena gagasan pendirian koperasi dan Bank BNI diinisiasi oleh orang yang sama yaitu Margono Djojohadikoesoemo.

    “Ke depan kami akan terus mendukung program – program prioritas pemerintah yang secara spesifik kita bahas hari ini yaitu Kopdes/ Kel Merah Putih terutama peran perbankan dapat memberikan dukungan dalam memajukan Kopdes,” kata Alexandra.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Permendagri dan Permendes harus linier dengan PMK  

    Permendagri dan Permendes harus linier dengan PMK  

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Perkuat Operasional Kopdes/Kel Merah Putih

    Menkop Budi Arie: Permendagri dan Permendes harus linier dengan PMK  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini tengah digenjot percepatan penyelarasan regulasi bagi operasional dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia. “Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri harus linier dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025,” kata Menkop Budi Arie Setiadi usai mengikuti Rakortas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8).

    Dalam penyelasaran regulasi tersebut, Menkop mengatakan, Permendes merupakan mekanisme persetujuan dari Kepada Desa dalam rangka pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih. Sedangkan Permendagri terkait mekanisme persetujuan Bupati/Walikota dalam pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Maka, pengajuan pembiayaan harus sesuai dengan bisnis yang diusulkan dan melihat potensi dan kebutuhan desa atau kelurahan,” ucap Menkop.

    Menkop menambahkan, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui PMK ini diharapkan permasalahan pembiayaan dapat digulirkan melalui Kopdes/Kel Merah Putih dengan mengacu pada ketentuan yang telah dipersyaratkan. 

    Kehadiran Aparat Penegak Hukum seperti Ketua KPK dan juga dari Kejaksaan dan Kepolisian  untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik dan memitigasi berbagai kemungkinan yg bisa terjadi. ” Kita kawal program ini sebaik- baiknya. Kita jaga kredibilitas program ini termasuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dari oknum- oknum tertentu,” ujar Budi Arie

    Tentunya, lanjut Menkop, proses ini dirancang transparan akuntabel dan melibatkan tiga pihak yaitu koperasi, bank himbara seperti BNI dan pemerintah daerah. “Tetapi perlu diingat bahwa masalah koperasi ini tidak hanya berbicara soal akses modal, mereka juga harus disiapkan untuk dikelola secara profesional, modern dan digital,” kata Menkop.

    Dalam memastikan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya Bank Himbara. Kerja sama yang dapat dibangun diantaranya terkait literasi keuangan hingga proses pendampingan Kopdes/Kel Merah Putih untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.

    Sumber : Antara