BUMN: Himbara

  • Prabowo Janji Tiap Kopdes Merah Putih Punya Gudang & 2 Truk Akhir 2025

    Prabowo Janji Tiap Kopdes Merah Putih Punya Gudang & 2 Truk Akhir 2025

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menjanjikan setiap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih memiliki gudang atau cold storage hingga dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil bumi. Fasilitas itu ditargetkan sudah tersedia paling lambat akhir 2025.

    Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini sedang dilakukan pendataan kebutuhan setiap Kopdes Merah Putih. Setelah diketahui kebutuhannya, barulah akan disiapkan.

    “Ini sedang kita operasikan, sedang kita data, setelah itu nanti kebutuhan-kebutuhannya baru kita bangun, develop. Tapi Pak Presiden sudah sampaikan ada truk,” kata Budi Arie kepada wartawan di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

    Budi Arie menyebut anggaran untuk gudang dan pengadaan truk bergantung pada kebutuhan masing-masing Kopdes Merah Putih. Aturan yang ada menetapkan bahwa setiap Kopdes Merah Putih bisa mengajukan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Plafonnya sekitar Rp 3 miliar, tapi nanti kebutuhannya tergantung masing-masing Kopdes. Dari bank-bank Himbara dalam bentuk akses, ini kan akses modal ke Kopdes Merah Putih karena inilah bagian penting dari tugas mulia Kopdes Merah Putih,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa pada akhir 2025 setiap Kopdes Merah Putih akan memiliki gudang hingga dua truk untuk menjemput dan mengantar hasil bumi. Adapun sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih diklaim telah terbentuk.

    “80 ribu koperasi telah dibentuk dan pada akhir 2025 tiap koperasi akan memiliki gudang, cold storage, gerai-gerai, dan dua kendaraan truk untuk menjemput serta mengantar hasil buminya,” ucap Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    (aid/rrd)

  • Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat berperan membantu masyarakat kecil dan menghilangkan peran rentenir yang selama ini menghambat ekonomi rakyat kecil.

    “Menurut saya tepat sekali ya. Cara Pak Presiden RI Prabowo Subianto tadi diharapkan bisa membantu menurunkan atau menghilangkan peran rentenir,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Rentenir selama ini memang menjadi penghambat dari kemajuan ekonomi masyarakat kecil dan sering susah naik kelas karena terhimpit oleh rentenir.

    Hal ini dikarenakan rentenir memang cepat dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, walaupun bunga pinjamannya sangat memberatkan masyarakat.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat atau rentenir dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyedia dana.

    “Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Desa dan kelurahan disebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, hingga UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sumber : Antara

  • Menko Zulhas bidik kopdes jadi infrastruktur penyalur beras hingga MBG

    Menko Zulhas bidik kopdes jadi infrastruktur penyalur beras hingga MBG

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Zulhas bidik kopdes jadi infrastruktur penyalur beras hingga MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan membidik Koperasi Desa Merah Putih menjadi infrastruktur penting Indonesia dalam menyalurkan komoditas ke desa-desa, termasuk untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kopdes ini nanti akan menjadi infrastruktur penting pemerintah, termasuk nanti untuk melayani Makanan Bergizi Gratis di setiap desa,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  Jakarta, Jumat.

    Nantinya, lanjut Zulhas, koperasi desa dapat bekerja sama dengan Bulog untuk menampung hasil dari pertanian, seperti gabah atau padi dan jagung.

    Lebih lanjut, Zulhas juga menargetkan koperasi desa dapat membantu pemerintah dalam mendistribusikan berbagai bantuan sosial (bansos) hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui kerja sama dengan Pos Indonesia.

    “Sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh dari desa, karena setiap desa nanti ada kegiatan-kegiatan, pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru,” kata Zulhas.

    Ia juga menegaskan bahwa operasional kopdes tidak akan membebani APBN secara langsung, tetapi memanfaatkan pendanaan murah melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sudah membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih yang siap bekerja guna mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.

    Presiden mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang meminjam uang dari rentenir dengan bunga tak masuk akal.

    Bagi dia, pendanaan murah dari Kopdes Merah Putih adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik nan rumit, menciptakan lapangan kerja baru, menghapus kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa.

    Selain itu, setiap kopdes bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

    Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

    Sumber : Antara

  • Bos Danantara Jamin Bank BUMN Tak Kena Risiko Jika Kopdes Gagal Bayar

    Bos Danantara Jamin Bank BUMN Tak Kena Risiko Jika Kopdes Gagal Bayar

    Jakarta

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria memastikan himpunan bank milik negara (Himbara) alias bank BUMN tidak menanggung risiko apabila terjadi gagal bayar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sebab, pemerintah menjamin pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui dana desa.

    Melalui beleid Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes), dana desa dialokasikan sebesar 30% dari pagu anggaran yang ditetapkan tiap desa.

    Dalam penyaluran pembiayaan, Dony menerangkan dapat dilihat dari pengeluaran modal atau capital expenditure (Capex) serta biaya operasional (Opex). Selain itu, pihaknya juga menghitung kemampuan membayar kembali berdasarkan unit bisnis yang dijalankan setiap Kopdes Merah Putih.

    “Kita membatasi bahwa Capex-nya itu seminimal mungkin. Karena kalau Capex-nya besar, sebagian besar kemungkinan justru cicilannya akan didapatkan dari dana desa, walaupun ada backup dana desa. Karena itu kami melakukan assessment bahwa 20% Capex, 80%-nya adalah Opex,” ujar Dony dalam talkshow bersama dengan Chairman CT Corp Chairul Tanjung dengan tajuk ‘Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026’, Jumat (15/8/2025).

    Dengan skema seperti itu, Dony berharap Kopdes Merah Putih dapat membayar cicilan sendiri sehingga tidak terjadi gagal bayar. Dony pun memastikan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan kapasitas bisnis setiap Kopdes Merah Putih. Untuk itu, dia tidak menyamaratakan penilaian kinerja setiap Kopdes Merah Putih.

    Lalu untuk bunga pinjaman, Dony menyebut dikenakan sebesar 6% per tahun sehingga tidak memberatkan Kopdes Merah Putih. Untuk risiko kredit, Dony menjelaskan pemerintah menjamin dengan dana desa.

    “Apabila kemudian terjadi gagal bayar, secara otomatis kita, dana desa akan mengintervensi untuk pembayaran kepada kami, meng-intercept kepada Bank Himbara. Dengan demikian ATMR-nya nol, jadi kita tidak menanggung, tidak ada risiko sebetulnya buat bank dan ini karena itulah kita mendukung program ini dalam bentuk pembiayaan yang akan dilakukan oleh Bank Himbara,” jelas Dony.

    (rea/hns)

  • Ekonom UMY: Koperasi Merah Putih harus jadi penghubung ekonomi desa

    Ekonom UMY: Koperasi Merah Putih harus jadi penghubung ekonomi desa

    Yogyakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rudy Suryanto menyebut 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus menjadi penghubung ekosistem ekonomi desa.

    “Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini harus menjadi semacam wadah atau konektor berbagai elemen yang ada untuk membangun apa yang kita sebut sebagai ekosistem ekonomi desa yang saling hidup menghidupi,” ujar Rudy Suryanto di Yogyakarta, Jumat.

    Menurut dia, harus ada ruang diskusi dan kolaborasi Kopdes Merah Putih dengan elemen yang sudah ada di desa, seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM.

    Rudy menyebut kebijakan itu berpotensi menggerakkan ekonomi perdesaan dengan perputaran modal mencapai Rp240 triliun, seiring dukungan pembiayaan hingga Rp3 miliar per desa melalui perbankan Himbara sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 49 Tahun 2025.

    Langkah tersebut, menurut dia, mencerminkan kesadaran pemerintah akan peran krusial desa dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

    Meski demikian, Rudy menekankan perlunya sinkronisasi lintas kementerian agar implementasi berjalan efektif.

    Ia mencontohkan kebijakan Presiden dan Menteri Keuangan harus diikuti oleh langkah konkret dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pengaturan jaminan koperasi ketika mengalami kesulitan membayar pinjaman bank.

    “Keberadaan tengkulak dan rentenir yang telah lama mengakar di masyarakat juga harus diperhatikan. Tidak mudah menggantikan peran mereka dengan Koperasi Desa Merah Putih. Model bisnis koperasi pun harus tepat agar tidak menjadi predator baru yang justru menggusur aktivitas ekonomi yang sudah ada,” ujar dia.

    Rudy menambahkan keberhasilan koperasi bergantung pada pendekatan partisipatif, karena program pemberdayaan desa tidak akan efektif jika hanya bersifat top-down.

    Menurutnya, pembentukan 80 ribu koperasi itu tidak bisa menggunakan pendekatan seragam (one size fits all), karena setiap desa memiliki potensi dan kebutuhan berbeda. Model bisnis yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.

    Untuk memastikan keberlanjutan program itu, Rudy merekomendasikan empat langkah utama.

    Pertama, kolaborasi multi-pihak dari pusat hingga daerah, termasuk akademisi, karena model Koperasi Desa Merah Putih merupakan organisasi privat yang mendapat dukungan APBN.

    Kedua, penguatan kelembagaan dan SDM melalui pelatihan khusus bagi 80.000 pengelola koperasi agar adaptif terhadap dinamika ekonomi.

    Selanjutnya, penerapan model bisnis berkelanjutan, seperti social enterprise dan circular business model, demi memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, pemanfaatan data analytics untuk monitoring dan evaluasi, sehingga dampak koperasi terhadap perputaran uang desa dapat diukur secara presisi.

    “Jika menggunakan model komersial murni, risikonya adalah munculnya predator ekonomi baru di tingkat lokal,” jelas Rudy.

    Lebih lanjut, ia menggarisbawahi keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah dan pelaku usaha lokal, tetapi juga membutuhkan peran aktif kalangan akademisi.

    “Kolaborasi dengan akademisi dapat menghasilkan inovasi model bisnis yang relevan dengan karakteristik desa, serta mekanisme evaluasi berbasis data yang objektif. Hal ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat berperan membantu masyarakat kecil dan menghilangkan peran rentenir yang selama ini menghambat ekonomi rakyat kecil.

    “Menurut saya tepat sekali ya. Cara Pak Presiden RI Prabowo Subianto tadi diharapkan bisa membantu menurunkan atau menghilangkan peran rentenir,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Rentenir selama ini memang menjadi penghambat dari kemajuan ekonomi masyarakat kecil dan sering susah naik kelas karena terhimpit oleh rentenir.

    Hal ini dikarenakan rentenir memang cepat dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, walaupun bunga pinjamannya sangat memberatkan masyarakat.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat atau rentenir dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyedia dana.

    “Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Desa dan kelurahan disebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, hingga UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 2

    Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 2

    Jakarta (ANTARA) – Keenam, kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih. Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro, kecil dan menengah kita berdayakan, serta ekonomi lokal kita tumbuhkan.

    Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kita akan percepat pembangunan desa mandiri, koperasi dan UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

    Tradisi kita, budaya kita harus kita gunakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. 80 ribu Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dan siap bekerja mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk hingga layanan keuangan. Tidak boleh ada rakyat kita lagi yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal.

    Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapang kerja baru dan menghapus kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa.

    Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa.

    Ketujuh, kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia global penuh ketidakpastian. Ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan.

    Bangsa Indonesia tidak menghendaki perang. Bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin damai, tapi, kita lebih cinta kemerdekaan kita.

    Kita ingin damai, tapi, kita mengerti sejarah manusia, mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak punya pertahanan yang kuat biasanya dilindas oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Biasanya kekayaannya diambil, dirampok, dan itulah yang terjadi ratusan tahun kepada bumi nusantara kita ini. Kita tidak mau lagi menjadi sapi perahan bangsa-bangsa lain.

    Ketujuh, kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia global penuh ketidakpastian. Ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan.

    Bangsa Indonesia tidak menghendaki perang. Bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin damai, tapi, kita lebih cinta kemerdekaan kita.

    Kita ingin damai, tapi, kita mengerti sejarah manusia, mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak punya pertahanan yang kuat biasanya dilindas oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Biasanya kekayaannya diambil, dirampok, dan itulah yang terjadi ratusan tahun kepada bumi Nusantara kita ini. Kita tidak mau lagi menjadi sapi perahan bangsa-bangsa lain.

    Saudara-saudara sekalian,
    Riset dari Universitas Oxford menceritakan kepada kita bahwa mereka, Belanda yang memegang dan menduduki Indonesia, selama mereka duduki Indonesia Nusantara, GDP per kapita mereka tertinggi di dunia. Artinya, siapa yang kuasai kekayaan Indonesia, GDP per kapitanya akan sangat tinggi, akan menjadi salah satu dari tiga atau empat di dunia. Dan itu yang kita tuju, kita harus kuasai, kendalikan, membela, dan mengelola semua kekayaan bangsa Indonesia.

    Untuk itu, kita harus modernisasi alat utama sistem pertahanan, memperkuat komponen cadangan kita. Kita berdayakan industri strategis nasional, serta kesejahteraan para prajurit patriot bangsa.

    Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern.

    Saudara-saudara sekalian,
    Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya.

    Kedelapan, kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel.

    Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar (AS) akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan.

    Saudara-saudara sekalian,
    Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema, antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP, dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di desa dan kota dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersial dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah.

    Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air,
    Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut: Belanja negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable.

    Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin.

    Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali.

    Kita harus berani, kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia.

    Negara kita besar, negara kita makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Untuk itu APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja serta inovasi pembiayaan.

    Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak yang tidak mampu dibantu.

    Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.

    Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

    Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha kita mengenal istilah return on asset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12 persen. Katakanlah konservatif 10 persen. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen.

    Saudara-saudara sekalian,
    Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US Dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara.

    Karena itu saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima.

    Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem.

    Saudara-saudara,
    Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan segera berhenti, saudara-saudara sekalian.

    Saudara-saudara sekalian,
    Pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan saja. Tapi ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka.

    Saudara-saudara sekalian,
    Setiap rupiah, setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, jangan seenak-enaknya.

    Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja.

    Saudara-saudara,
    Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional.

    APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran Danantara harus dioptimalkan, termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

    Ke depan belanja negara, baik belanja pemerintah, pusat, maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Subsidi energi dan bansos terus didorong supaya lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Pembiayaan APBN harus dikelola secara prudent dan inovatif. Kita harus prudent mengelola utang, defisit, dan rasio utang dijaga pada batas aman.

    Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan. Tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN.

    Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati,
    Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN di kisaran 6,9 persen, nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per dolar.

    Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44 persen hingga 4,96 persen. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio gini kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu, indeks kesejahteraan petani dan penciptaaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati,
    Demikianlah keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan.

    Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konsertif dalam semangat gotong royong. Demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah swt senantiasa memberi rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

    Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Merdeka! Merdeka!
    Terima kasih

    Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Terima kasih.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato Kenegaraan perdananya sebagai orang nomor satu di Indonesia dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

    Hal ini disampaikannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidatonya, Kepala negara menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mendanai 770.000 unit rumah pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak masuk akal, termasuk pemberian tantiem jumbo kepada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali.

    Berikut Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Nota Keuangan, Gedung DPR RI, Jumat (15/8/2025):

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salfey. Om swastiastu. Namo budhaya. Salam kebajikan. Rahayu rahayu.

    Hadirin sekalian yang berbahagia!

    Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas kerjasama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN, Insya Allah ikhtiar kita bersama akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara untuk menyampaikan pidato pengantar rancangan APBN tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara wakil presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh Mandiri dan sejahtera. Ketangguhan adalah pondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi ekonomi dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan Dari Sabang Sampai Merauke.

    Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras Bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas. Perang fisik berada di mana-mana, perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global. Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip my country first menjadi semakin dominan menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara.

    Dengan dukungan semua komponen bangsa pemerintah Bersatu padu berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil dan layanan publik dapat berjalan efektif. Hasilnya dapat kita rasakan sekarang ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year membaik dari triwulan pertama 4,87% lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat 10,67% nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita.

    Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan Rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,67% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47% terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Batuk) Maaf tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi Global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih telah dimulai tahun ini 80.000 koperasi telah dibentuk dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang akan memiliki cold storage akan memiliki gerai-gerai dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang. Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek. Denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak Global APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi. Melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita. Stimulus ekonomi di tahap pertama sebesar rupiah 33 triliun diberikan pada Januari 2025 disusul oleh stimulus tahap kedua 24,4 triliun rupiah pada Juni 2025. Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain program keluarga harapan, kartu sembako, program Indonesia pintar dan kartu Indonesia pintar kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19% dari awalnya 32%. Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat lagi untuk kita.

    Negosiasi bebas tarif Indonesia Uni Eropa Comprehensive Economy Partnership agreement sudah kita selesaikan setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral dalam BRICS, dalam G20 dan Asean Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD, insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Pasal 33 undang-undang dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Artinya negara harus hadir melindungi mereka yang tidak mampu menciptakan rasa aman bagi semua.

    APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, Mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas.

    Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul alat mesin pertanian modern dan pembiayaan murah juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian!

    Untuk lumbung pangan dan cadangan pangan rupiah Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan rupiah Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat.

    Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas hasilnya produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini. RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita kita tingkatkan. Harga energi kita jaga dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan kita harus genjot pembangunan pembangkit dari Surya dari hydro, dari panas bumi dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga Desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Berbagai dukungan APBN untuk penguatan dan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan ebt serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu rupiah 402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga, kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program makan bergizi gratis setelah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas sdm masa depan Indonesia dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM. Alokasi anggaran untuk mbg tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah Senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran, kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia pintar untuk 21,1 juta siswa.

    KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah, kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun. Untuk gaji guru penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar rupiah Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda dan sekolah unggul Garuda transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 lpdp ditagihkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas inovatif produktif yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di Bidang sains teknologi engineering dan matematik.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi Rumah Sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC tuberkulosis melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari rakyat, dari pemerintah. Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Keenam, kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan koperasi desa kelurahan merah putih. Desa kitabangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro kecil dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kita akan percepat pembangunan desa Mandiri koperasi dan UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong. Tradisi kita budaya kita harus kita gunakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih telah terbentuk dan siap bekerja mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Tidak boleh ada raket kita lagi yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal, lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui bank himbara agar koperasi desa kelurahan merah putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa.

    Ketujuh, kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia Global penuh ketidakpastian, ancaman muncul tiba-tiba, Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah pondasi kedaulatan. Bangsa Indonesia tidak menghendaki perang bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin Damai Tapi kita lebih cinta kemerdekaan kita. Kita ingin Damai Tapi kita mengerti sejarah manusia mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak punya pertahanan yang kuat biasanya dilindas oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Biasanya kekayaannya diambil, dirampok, dan itulah yang terjadi ratusan tahun kepada bumi Nusantara kita ini. Kita tidak mau lagi menjadi sapi perahan bangsa-bangsa lain.

    Saudara-saudara sekalian!

    Riset dari Universitas Oxford menceritakan kepada kita bahwa mereka Belanda yang memegang dan menduduki Indonesia selama mereka duduki Indonesia nusantara, GDP perkapita mereka tertinggi di dunia artinya siapa yang kuasai kekayaan Indonesia GDP perkapitanya akan sangat tinggi, akan menjadi salah satu dari tiga atau empat di dunia dan itu yang kita tuju, kita harus kuasai, kendalikan, membela, dan mengelola semua kekayaan bangsa Indonesia. Untuk itu kita harus modernisasi alat utama sistem pertahanan. Memperkuat komponen cadangan kita. Kita berdayakan industri strategis nasional serta kesejahteraan para prajurit Patriot Bangsa.

    Alhamdulillah Yang Maha kuasa telah memberi karunia kepada kita, kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth, kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi untuk kehidupan modern dan juga untuk pertahanan modern.

    Saudara-saudara sekalian!

    Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya.

    Kedelapan, kita percepat investasi dan Perdagangan global. APBN sebagai katalis. Peran danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme kompetensi dan integritas akan menjadi pijakan didukung tata kelola transparan dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global.

    Berbagai proyek iritasi dengan nilai investasi sekitar US$38 miliar akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan.

    Saudara-saudara sekalian!
    Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (LFPP) dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa kota dan di pesisir. Serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah.

    Hadirin yang saya muliakan! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air!

    Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2006 dirancang sebagai berikut: Belanja negara dialokasikan Rp3786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3147,7 triliun.

    Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB ditopang dengan pembiayaan pruden inovatif dan sustainable. Dan pemerintah yang saya Pimpin berjanji dihadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin dan adalah harapan saya adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 Saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali.

    Kita harus berani, Kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur, kalau kita atur dengan baik semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Untuk itu APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan.

    Optimalisasi pendapatan negara dilakukan konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan untuk redistribusi pendapatan. Yang kayak bayar pajak yang tidak mampu dibantu. Penerima perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Intensif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.

    Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan Rakyat.

    Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha kita mengenal istilah return on aset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12% katakanlah konservatif 10% katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN BUMN kita kasetnya adalah senilai lebih dari US$1000 triliun.

    Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$50 miliar. Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit saudara-saudara sekalian. Karena itu saya memberi tugas kepada badan pengelolaan investasi danantara Indonesia untuk membereskan BUMN BUMN kita. Tadinya pengelolaannya sangat tidak masuk akal perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan Tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti Tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu Tantiem.

    Saudara-saudara!

    Masa ada komisaris Yang rapat sebulan sekali Tantiemnya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke danantara direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu kalau komisaris itu keberatan segera berhenti saudara sekalian.

    Saudara-saudara sekalian!

    Pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi serius tidak masuk akal jadi direksi dan komisaris Kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima Tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka.

    Saudara-saudara sekalian!

    Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, harus kita jaga jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat jangan seenak-enaknya. Kualitas Belanja Negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja saudara-saudara. Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja Nasional tidak efisien dipangkas, belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja memperkuat daya beli dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat untuk aktivitas ekonomi nilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran danantara harus dioptimalkan termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

    Ke depan belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong supaya lebih tepat sasaran berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Pembiayaan APBN harus dikelola secara penuh dengan inovatif. Kita harus pruden mengelola utang defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

    Penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi serta penguatan inovasi pembiayaan tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5% suku bunga SBN di kisaran 6,9% nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 per dollar. Tingkat pengangguran terbuka di 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44% hingga 4,96%. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5% hingga 7,5%. Rasio gini kita kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan.

    Pesan harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka berdaulat adil dan makmur. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa memberi rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

    Dirgahayu Republik Indonesia!!!
    MERDEKA!! MERDEKA!! MERDEKA!!

    Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

  • Prabowo: Desa/kelurahan jadi tulang punggung ekonomi kerakyatan

    Prabowo: Desa/kelurahan jadi tulang punggung ekonomi kerakyatan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

    “Kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa, Kelurahan merah putih. Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro, kecil dan menengah kita berdayakan, serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyedia dana.

    “Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Desa dan kelurahan disebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, hingga UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

    “Tradisi kita, budaya kita, harus kita gunakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan,” ucap dia.

    Saat ini, pemerintah sudah membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih yang siap bekerja guna mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.

    Presiden mengharapkan tiada lagi masyarakat yang meminjam uang dari rentenir dengan bunga tak masuk akal.

    Bagi dia, pendanaan murah dari Kopdes Merah Putih adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik nan rumit, menciptakan lapangan kerja baru, menghapus kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa.

    “Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

    Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

    Respons Budi Arie Soal Dana Desa Jadi Talangan Kopdes Gagal Bayar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi buka suara terkait dukungan dana desa yang digunakan untuk membantu Koperasi Desa (Kopdes) Merah yang mengalami gagal bayar alias tak mampu membayar angsuran dan bunga ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 (Permendes dan PDT 10/2025) telah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun. Adapun, pagu dana desa berkisar di rentang Rp400 juta—Rp499,99 juta hingga di atas Rp1,6 miliar setiap tahun.

    Menkop Budi Arie menuturkan bahwa penggunaan dana desa telah diputuskan oleh Kementerian Desa. Menurutnya, penggunaan dana desa merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pelayanan Kopdes Merah Putih.

    “Sudah diputuskan oleh Kementerian Desa lewat Permendes. Bagus lah untuk membuat akselerasi percepatan pelayanan,” kata Budi Arie saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Lebih lanjut, Budi Arie meminta agar masyarakat untuk tidak mengarah pada hal skeptis terkait penggunaan dana desa ini. Pasalnya, dia meyakini program Kopdes Merah Putih bisa berjalan optimal, namun tetap dilakukan pengawalan bersama.

    “Enggak [dana desa tidak menjadi utang], jangan dipikir skeptis, jangan. Optimis saja, pasti bisa. Dikawal terus, dikawal terus,” ujarnya.

    Adapun hingga saat ini, Budi menuturkan sebanyak 81.650 Kopdes Merah Putih telah mengantongi badan hukum. Dia menambahkan, Kopdes Merah Putih ini akan mulai beroperasi dan melayani masyarakat pada akhir Oktober atau paling lambat tahun ini.

    “Kan program strategis nasional kan, karena apa? Karena program Kopdes adalah program berdampak sosial dengan kelayakan usaha Ini memang benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak, seperti pidato Pak Presiden [Prabowo Subianto],” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan, pemerintah memberikan dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa maksimal 30% dari pagu dana desa per tahun.

    Adapun, Kopdes Merah Putih yang tak mampu membayarkan angsuran ke bank Himbara tidak wajib mengembalikan dukungan pinjaman dana desa ke pemerintah desa.

    “Jadi dana desa yang dipakai oleh Koperasi [Kopdes Merah Putih] bila mana gagal bayar, itu Koperasi tidak punya kewajiban untuk mengembalikan kepada desa. Inilah bentuk dukungan dana desa,” kata Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dia menegaskan dana desa tidak menjadi jaminan apabila Kopdes Merah Putih tak mampu membayar angsuran pokok dan bunga/bagi hasil ke bank pelat merah.

    “Dana desa bukan jaminan. Tapi dia memberikan dukungan saja ke pengembalian, kalau [Kopdes] macet. Kalau jaminan kan semuanya diambil, ditaruh di bank kan. Ini enggak. Jadi kami luruskan, dana desa tidak jadi jaminan, tapi mendukung pengembalian bila mana Kopdes itu gagal bayar di bulan yang bersangkutan,” ujarnya.

    Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa dukungan pengembalian pinjaman bersumber dari dana desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

    Dalam hal ini, kepala desa terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan yang disertai proposal rencana bisnis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan musyawarah desa/musyawarah desa khusus (musdes/musdesus) yang membahas dan menyepakati usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman.

    Setelahnya, hasil musdes/musdesus dituangkan dalam berita acara yang memuat persetujuan besaran maksimal pinjaman dan besaran dukungan pengembalian pinjaman.

    Kemudian, kepala desa membuat surat persetujuan pinjaman Kopdes. Apabila Himbara menyetujui permohonan pinjaman tersebut, kepala desa akan membuat surat kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN).