Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Top 3: Duit Pemerintah Rp 200 Triliun Sudah Mengucur ke Perbankan – Page 3

    Top 3: Duit Pemerintah Rp 200 Triliun Sudah Mengucur ke Perbankan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah akan mengucurkan dana Rp 200 triliun ke bank milik pemerintah. Penyalurannya sudah dilakukan pada 12 September 2025 siang.

    “Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan,” jelas Menkeu Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Adapun dana Rp 200 triliun tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI)

    Artikel mengenai pengucuran uang pemerintah ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu (12/9/2025):

    1. Menkeu Purbaya Sudah Transfer Rp 200 Triliun, 3 Bank Ini Dapat Porsi Terbesar

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mencairkan dana Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN).

    “Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan. Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun akan masuk ke sistem perbankan hari ini,” kata Menkeu Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Simak berita selengkapnya di sini

     

  • Daftar 5 Bank Diguyur Rp 200 Triliun, Masing-masing Dapat Segini

    Daftar 5 Bank Diguyur Rp 200 Triliun, Masing-masing Dapat Segini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengguyur dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan. Penerima dana tersebut mencakup lima bank.

    Purbaya mengatakan dana tersebut akan diguyur ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.

    “(Ada yang lebih kecil) karena size bank-nya dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

    Purbaya menjelaskan dana tersebut diguyur ke bank dalam bentuk deposit on call alias simpanan yang dapat ditarik kapan saja setelah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.

    Purbaya optimistis dana itu tidak akan dibiarkan mengendap karena ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.

    “Mungkin bank-nya habis itu bingung menyalurkan kemana? Pasti pelan-pelan akan jadi kredit sehingga ekonomi bisa bergerak,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini.

    Purbaya juga mengingatkan bank tidak menggunakan dana tersebut untuk membeli surat berharga negara (SBN), melainkan untuk peningkatan penyaluran kredit.

    “Tujuannya itu menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak,” tegas Purbaya.

    (aid/fdl)

  • Video: Menkeu Tebar Rp 200 T ke Himbara, Ini Plus Minusnya!

    Video: Menkeu Tebar Rp 200 T ke Himbara, Ini Plus Minusnya!

    Video

    Video: Menkeu Tebar Rp 200 T ke Himbara, Ini Plus Minusnya!

    News

    11 jam yang lalu

  • Purbaya Sebar Rp 200 Triliun ke Bank Himbara, Ekonom: Biaya Dana Bisa Turun – Page 3

    Purbaya Sebar Rp 200 Triliun ke Bank Himbara, Ekonom: Biaya Dana Bisa Turun – Page 3

    Ia juga berharap, dampak lanjutan dari kebijakan ini berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, dan perbaikan daya beli masyarakat. Namun, penguatan likuiditas perbankan saja tidak cukup.

    Menurutnya, kebijakan ini juga perlu didukung oleh belanja pemerintah yang memiliki nilai pengganda tinggi (high multipler effect), seperti belanja program padat karya, peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan dan kesehatan, dan infrastruktur.

    Dengan begitu, stimulus fiskal dapat memberikan dorongan langsung ke permintaan domestik, yang kemudian memperbesar kebutuhan pembiayaan dari perbankan

    “Mesin pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih optimal jika sektor negara (melalui belanja pemerintah) dan sektor swasta (melalui penyaluran kredit investasi dan konsumsi) bergerak beriringan,” ujarnya. 

    Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang cepat, inklusif, dan berkualitas.

  • Rencana Menkeu Alihkan Dana Rp 200 T dari BI ke Himbara

    Rencana Menkeu Alihkan Dana Rp 200 T dari BI ke Himbara

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Menkeu Purbaya Pede Kredit Tumbuh usai Bank Diguyur Rp200 Triliun

    Menkeu Purbaya Pede Kredit Tumbuh usai Bank Diguyur Rp200 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kredit akan tumbuh lebih cepat usai dana pemerintah sebesar Rp200 triliun disalurkan ke perbankan.

    Purbaya menjelaskan bahwa dalam perbankan ada cost of capital atau biaya yang harus ditanggung bank untuk memperoleh dana yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau investasi. Menurutnya, jika bank hanya menaruh dana dari pemerintah di ‘brankas’, maka bank akan rugi.

    “Dia [bank] akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism [mekanisme pasar] berjalan, sehingga mereka [bank] terpaksa menyalurkan,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/92/2025).

    Dia meyakini bank sudah paham betul mencari ‘proyek-proyek’ yang bagus untuk menyalurkan dana supaya tidak mengalami negative carry (biaya pendanaan lebih tinggi daripada hasil yang diperoleh dari instrumen yang dibiayai) dan negative spread (selisih antara bunga pinjaman (dengan bunga dana negatif).

    Apalagi, menurutnya, Indonesia sudah memiliki pengalaman yang menunjukkan jika dana pemerintah disalurkan ke sistem perbankan maka kredit akan tumbuh lebih cepat.

    Sebelumnya, Purbaya memang menjelaskan bahwa dirinya sempat merekomendasikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyalurkan dana ke sistem perbankan ketika Indonesia hadapi pandemi Covid-19.

    Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia terancam hadapi krisis kembali karena peredaran base money sempat -15,3% pada Maret 2020. Dia mengaku saat itu Jokowi merespons rekomendasinya dengan Bank Indonesia (BI) menyalurkan Rp300 triliun ke sistem perbankan pada Mei 2021.

    “Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan akan ada enam bank yang akan menerima dana pemerintah Rp200 triliun mulai Jumat (12/9/2025). Keenam bank itu adalah empat bank BUMN atau yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

    Sementara itu, dua sisanya adalah bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN).

    Akan tetapi, Purbaya belum mau membeberkan besaran yang diterima masing-masing bank tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar.

    “Nanti, nanti [besaran] kita atur,” ujar Purbaya.

    Di samping itu, dia meyakini dana pemerintah Rp200 triliun yang akan ditarik dari rekening BI akan segera bisa disalurkan Jumat (12/9/2025). Menurutnya, penyaluran tersebut tidak memerlukan banyak mekanisme.

    “Harusnya cepat. Malam ini [11/9/2025] saya tanda tangan, besok udah masuk ke bank-bank itu,” ungkapnya.

    Purbaya menjelaskan upaya pemerintah menempatkan dana ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas sehingga bisa menggerakkan sektor riil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi.

  • Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh dalam kisaran 6% sampai dengan 6,5% dalam kurun waktu 2 tahun, syaratnya kontribusi pemerintah (government) dan swasta (private) secara berdampingan. 

    Purbaya menjelaskan, mesin perekonomian Indonesia pincang karena dalam beberapa waktu terakhir hanya mengandalkan kontribusi dari belanja pemerintah. Utamanya pada periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan pembangunan infrastruktur secara masif. 

    Sebaliknya, pada periode sebelumnya yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan infrastruktur tidak semasif penerusnya. Purbaya, yang sebelumnya pernah menjabat di KSP hingga Kemenko Marves era Presiden Jokowi, mengakui bahwa ekonomi seperti direm. 

    “Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sector. Private sector-nya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%,” terangnya pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, kontribusi swasta terhadap perekonomian mencapai 90%, sedangkan pemerintah yakni 10%. Kemudian, pertumbuhan sektor swasta disebut rendah dalam beberapa tahun terakhir sedangkan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini baru berumur 10 bulan lebih. 

    Hal itu yang mendorong Purbaya menjalankan sejumlah program hasil cepat alias quick win untuk mempercepat pertumbuhan sektor swasta atau riil, salah satunya dengan menyuntik likuiditas kepada perbankan. Harapannya, industri keuangan itu bisa menyalurkan kredit ke sektor riil guna menggerakkan roda perekonomian. 

    Kemarin, Rabu (10/9/2025), dia mengumumkan pemerintah bakal memindahkan kas di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun untuk disuntikkan ke perbankan. Pada hari ini, dia menyebut dana itu akan efektif disalurkan ke enam himbara per Jumat (12/9/2025). 

    Dengan berjalannya pemerintah dan swasta, Purbaya memperkirakan perekonomian bisa tumbuh di atas 6% dalam waktu sekitar dua tahun ini. 

    “Jadi [pertumbuhan] 6,5% sampai 6,5% enggak susah-susah amat dalam satu tahun, dua tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Jadi itu satu modal utama kita,” paparnya. 

    Di sisi lain, pertumbuhan di atas 6% itu dinilai Purbaya bisa terwujud dengan mengatur permintaan domestik dan kebijakan fiskal. Beberapa faktor lain yang bisa mendorong hal itu adalah perbaikan sektor manufaktur.

    Dengan itu, dia menyebut target pertumbuhan 8% sebagaimana harapan Presiden Prabowo bisa semakin dekat. “Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, [pertumbuhan ekonomi 7%-8% sudah kelihatan di ujung sana,” terangnya.

  • BRI Perkuat Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Rakyat melalui Akselerasi Akses Pembiayaan

    BRI Perkuat Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Rakyat melalui Akselerasi Akses Pembiayaan

    “Dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, fokus kebijakan akan diarahkan ke sana. Karena itu, masyarakat desa perlu memastikan program usaha ini terlaksana dengan baik sebelum diajukan ke bank-bank milik negara,” tutur Tiko.

    Dukungan serupa disampaikan oleh Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah dengan memfasilitasi pengurus KDKMP dan kepala desa di Jawa Timur melalui pelatihan penyusunan proposal bisnis hingga mekanisme pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

    “Tentunya, ke depan kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena ini merupakan tanggung jawab bersama stakeholder terkait untuk memberdayakan masyarakat, termasuk dengan dinas-dinas koperasi di daerah,” ucap Agus Noorsanto.

    Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana turut menyampaikan optimismenya bahwa koperasi dapat tumbuh secara mandiri dan meningkatkan daya saing masyarakat. “KDKMP akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan dukungan BUMN dan BRI. Kami berharap kegiatan ini menjadi pintu awal bagi koperasi untuk memperkuat kompetensi dan daya saing ke depan. Kami yakin Sidoarjo akan berkembang pesat dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih,” harapnya.

    Sebagaimana diketahui, salah satu bentuk dukungan nyata BRI terhadap keberlanjutan KDKMP adalah melalui kehadiran AgenBRILink, yang kini menjadi bagian integral dari operasional koperasi. Melalui jaringan AgenBRILink, koperasi dapat melayani berbagai transaksi keuangan setor dan tarik tunai, pembayaran tagihan, top-up, hingga cicilan, secara mudah dan terjangkau bagi warga desa.

  • Kenapa Anak Muda di Jakarta Takut Menikah? Megapolitan 11 September 2025

    Kenapa Anak Muda di Jakarta Takut Menikah? Megapolitan 11 September 2025

    Kenapa Anak Muda di Jakarta Takut Menikah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, salah satu hambatan terbesar bagi anak muda di Jakarta untuk menikah adalah masalah hunian atau tempat tinggal.
    Pramono menilai, mahal dan sulitnya akses kepemilikan rumah membuat generasi muda ragu melangkah ke jenjang pernikahan.
    “Karena program atau persoalan utama di Jakarta ini banyak sekali anak-anak muda yang mau menikah tidak berani karena persoalannya adalah perumahan,” ucap Pramono di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara sosialisasi kredit program perumahan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
    Pramono mencontohkan film Home Sweet Loan yang menggambarkan keresahan anak muda terkait sulitnya memiliki rumah melalui skema kredit.
    Ia berharap program kredit tiga juta rumah dengan bunga rendah  yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat menjawab keresahan tersebut.
    “Kalau kredit ini bisa diperoleh oleh masyarakat, apakah itu developernya, apakah pemakainya, saya yakin ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat yang ada di Jakarta,” kata Pramono.
    Untuk mendukung program pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 19.800 unit hunian, salah satunya melalui pembangunan rumah susun di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur.
    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim (Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman) agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
    Ia menegaskan program kredit perumahan ini disubsidi bunga sebesar 5 persen dan telah dikonfirmasi langsung oleh sejumlah bank, baik Himbara maupun swasta.
    “Untuk dari segi
    supply
    itu kan disubsidi bunganya lima persen Pak Gubernur. Jadi itu sesuatu yang luar biasa dan tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh perbankannya,” ungkap Ara.
    Lebih jauh, ia menilai program ini juga akan menciptakan pemerataan ekonomi dengan melahirkan banyak pengusaha baru di sektor perumahan.
    Ara menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya anak muda, bahwa memiliki rumah adalah investasi jangka panjang.
    “Kita harus bantu rakyat kita dengan contohnya mengedukasi bahwa memiliki rumah itu jangka panjang bagus karena harga tanah terus naik, harga bahan bangunan naik. Kalau nanti dari muda udah mulai nyicil 15 tahun,” ujarnya.
    Ia juga menyinggung berbagai insentif fiskal yang sudah diberikan pemerintah, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.
    Selain itu, pemerintah pusat menyiapkan skema Kredit Perumahan Rakyat (KURup) dengan total anggaran mencapai Rp 130 triliun.
    “Sudah banyak sebenarnya keberpihakan di sektor fiskal kepada rakyat,” ungkap Ara.
    Meski begitu, Ara mengingatkan bahwa sebagian besar rumah subsidi berada di luar Jakarta.
    Ke depan, ia membuka ruang diskusi dengan Pemprov DKI agar rumah subsidi juga bisa dibangun di Ibu Kota dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah.
    “Ke depan, kita diskusikan bagaimana kerjasama pusat dan Jakarta memanfaatkan aset-aset yang ada bagaimana kita mulai membangun rumah subsidi di Jakarta, Pak. Jangan ke atas, kalau boleh kita pertimbangkan,” ujarnya.
    Pramono menegaskan kembali bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program tiga juta rumah dinilainya tepat waktu.
    Dengan adanya subsidi dan dukungan lintas pihak, ia berharap semakin banyak anak muda yang berani melangkah ke jenjang pernikahan.
    “Mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah,” tutur Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Santoso, meninjau dua Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Ngronggo, Rabu (10/09/2025).

    Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Ngronggo melakukan berbagai kegiatan usaha. Diantaranya UMKM, gerai sembako, event organizer, dan sanggar tari. Lalu Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul ini memasok bahan pokok Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tamanan.

    Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan koperasi serta memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi warga. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk menggali potensi yang dihadapi koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

    Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat dan mitra strategis menjadi energi baru untuk menguatkan koperasi di daerah. “Di Kota Kediri ada 46 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah berbadan hukum, namun baru 2 yang beroperasi. Harapannya, kunjungan ini bisa mendorong lebih banyak KKMP yang aktif dan benar-benar memberi manfaat bagi warga,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan tiga tantangan utama dalam membangun koperasi, yaitu akses permodalan, keterkaitan dengan ekosistem bisnis nasional, serta peningkatan kapasitas manajemen. Ia menekankan perlunya dukungan konkret dari BUMN, perbankan, dan regulator agar koperasi tidak sekadar hidup, tetapi tumbuh tangguh serta mampu bersaing.

    Saat Wali Kota Kediri dan Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul, Ketua KKMP Bandar Kidul Yanvi menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota Kediri.

    “Koperasi ini memang baru berjalan selama tiga minggu. Kami sangat berterima kasih kepada Mbak Wali yang telah memfasilitasi pendirian koperasi Merah Putih di seluruh Kota Kediri, termasuk memberikan akta notaris gratis, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta berbagai kemudahan lainnya. Sehingga koperasi ini bisa berdiri dan mulai berjalan,” ujar Yanvi.

    Tak lupa, ia juga mengapresiasi Dinas Koperasi UMTK dan jajarannya yang telah memberikan pendampingan dalam penyusunan administrasi koperasi, karena sangat membantu dalam tata kelola koperasi merah putih ini. Kemudian, berdirinya koperasi ini berangkat dari keyakinan akan program pemerintah pusat.

    “Kami yakin, program Pak Prabowo ini sangat bagus. Kami berupaya mencari titik temu bagaimana koperasi ini bisa berdiri meskipun tanpa modal awal. Alhamdulillah, kami menemukan sebuah konsep dari Bapak Haji Dahroni dan Bapak Arif pelaku usaha sekaligus owner SPPG Tamanan yang memungkinkan kami menjalin kerja sama dalam hal suplai bahan dapur ke SPPG Tamanan,” ungkapnya.

    Dari sinergi yang terbangun, KKMP Bandar Kidul sudah mulai merasakan keuntungan. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri pengurus dan anggota koperasi. Kemudian KKMP Bandar Kidul menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Perum Bulog dan Bank Mandiri.

    Hasilnya semua pihak mendukung. Saat ini, jumlah anggota aktif kami sebanyak 23 orang. Untuk memasok bahan pokok menu MBG di SPPG Tamanan, KKMP Bandar Kidul melibatkan toko atau pelaku usaha lokal.

    Sebelum peninjauan KKMP, terlebih dahulu dilakukan monitoring percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri pula perwakilan BUMN, perbankan Himbara, serta seluruh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kota Kediri. Mereka berdiskusi mengenai strategi percepatan agar koperasi segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    Turut hadir dalam kesempatan ini, Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan pada Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Ridky Irfan Wirautama beserta tim, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala OPD Pemkot Kediri, mitra strategis dari Bulog, Pertamina Patra Niaga, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan perbankan Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI). [kun]