Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) tetap meyakini nilai tukar rupiah akan menguat setelah beberapa hari belakangan mengalami depresiasi akibat berbagai faktor. 

    Purbaya menyampaikan bahwa investor pekan lalu sempat terpengaruh sentimen terkait dengan kebijakan himbara menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. Padahal, Bendahara Negara itu mengakui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Sembari pemerintah mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Purbaya masih meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat. Utamanya setelah kementeriannya memastikan bahwa kebijakan himbara itu bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    Sehingga, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini investor tidak akan buru-buru menukarkan uangnya dari denominasi rupiah ke dolar atas iming-iming bunga deposito valas yang lebih tinggi.  

    “Jadi seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat… artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” jelas Purbaya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Purbaya menjelaskan bahwa investor akan melihat prospek perekonomian dalam suatu negara untuk berinvestasi. Untuk itu, dia meyakini investor akan kembali masuk ke Indonesia dengan aliran modalnya setelah prospek ekonomi Indonesia membaik. 

    Dia mencontohkan proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi seperti perumahan rakyat, yang baru saja dihadirinya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini proyek-proyek serupa akan memberikan sentimen positif kepada investor untuk kembali lagi ke dalam negeri. 

    “Asing akan mausk ke sini. Ya pada saat itu terjadi rupiah akan cenderung menguat,” terangnya. 

    Apabila mengacu pada data Bank Indonesia (BI), aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp2,71 triliun selama 22-25 September 2025. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memerinci bahwa investor tercatat keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,16 triliun dan Rp5,06 triliun. 

    Namun, terdapat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp4,51 triliun. Dengan demikian, modal asing keluar bersih menjadi sebesar Rp2,71 triliun. 

    Sejak awal tahun ini hingga 25 September 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp51,34 triliun dan Rp128,85 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp36,25 triliun. 

    Di tengah kondisi tersebut, premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia tenor 5 tahun tercatat meningkat dari 69,59 basis poin (bps) per 19 September menjadi 83,18 bps per 25 September 2025. 

    Kenaikan CDS mencerminkan persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap surat utang Indonesia di pasar global. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan. 

    “Nilai tukar rupiah dibuka melemah di level Rp16.750 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (26/9), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (18/9) yang berada di level Rp16.735 per dolar AS,” terang Ramdan. 

  • Menkeu Purbaya Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,5% Lebih di Kuartal 2025 – Page 3

    Menkeu Purbaya Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,5% Lebih di Kuartal 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal menembus angka tertinggi di tahun ini pada kuartal IV 2025. Lebih tinggi daripada kuartal I (4,87 persen), kuartal II (5,12 persen), dan kuartal III yang diperkirakan masih dalam fase pelemahan.

    “Ke depannya saya yakin triwulan ketiga mungkin agak lambat karena sempat ada kekecewaan. Tapi triwulan keempat saya yakin pertumbuhannya lebih bagus dibanding triwulan-triwulan sebelumnya,” ujar Menkeu Purbaya saat dijumpai di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Saya yakin akan di atas 5,5 persen, triwulan ke-IV ya,” dia menegaskan.

    Menurut dia, pasar dan sektor keuangan memang sempat terganggu di kuartal ketiga 2025. Seperti adanya kenaikan suku bunga deposito valuta asing (valas) dari bank Himbara hingga 4 persen, yang bukan berasal dari instruksinya.

    “Minggu lalu kan ada gangguan sedikit, katanya saya mendukung kebijakan bank-bank BUMN harus menaruh deposito dolar 4 persen. Mereka bilang saya itu menimbulkan ketakutan,” ungkap dia.

    “Mereka pikir mungkin lebih bagus pegang dolar dibanding rupiah karena bunganya sedikit lebih tinggi,” bebernya. Tapi kan saya sudah bilang, beritanya itu tidak betul dan tidak akan seperti itu kebijakannya,” dia menekankan.

     

  • Sidak Kantor Pusat BNI, Menkeu Purbaya Cek Pemakaian Dana Rp 200 Triliun – Page 3

    Sidak Kantor Pusat BNI, Menkeu Purbaya Cek Pemakaian Dana Rp 200 Triliun – Page 3

    “Saya enggak terlalu tanya duitnya, tapi sepertinya ke berbagai jenis kredit mereka. Kredit mereka ditargetkan naik tahun ini dibanding sebelumnya. Jadi tadinya slow, sekarang tahun depan bisa double digit bisa di atas 11 persen kata mereka,” ia menambahkan.

    Tak lupa, Purbaya mengingatkan BNI pemberian sisa anggaran tersebut bersifat deposit on call. “Tapi nanti saya kejar dua bulan terakhir. Kalau lemah, kita ambil duitnya,” dia menegaskan.

    Sebar Konten Sidak di TikTok 

    Setelah melakukan sidak, Menkeu Purbaya sempat mengunggah kegiatannya di TikTok pribadi dengan nama @purbayayudhis.

    Dalam unggahan video singkat itu, Purbaya tampak menegaskan kunjungannya dilakukan untuk memantau langsung kinerja salah satu bank himpunan bank milik negara (himbara).

    “Sidak ke BNI, kita mau lihat kinerja mereka,” ujar Purbaya dalam video tersebut.

     

     

  • 98 Resolution Network bagikan 1.000 paket sembako di Krukut dan Bekasi

    98 Resolution Network bagikan 1.000 paket sembako di Krukut dan Bekasi

    “Hari ini mulai meluas ke wilayah luar Jakarta, siang nanti di Bekasi dengan para driver ojek online,”

    Jakarta (ANTARA) – Komunitas aktivis 1998, 98 Resolution Network kembali mendampingi gerakan sosial “Warga Peduli Warga” dengan menyalurkan seribu paket sembako melalui PT Pertamina Gas Negara (PGN) di Krukut, Jakarta Barat, dan Bekasi.

    Koordinator kegiatan Eli Salomo mengatakan aksi sosial ini sudah berlangsung tiga kali di Jakarta dan kini meluas ke luar daerah.

    “Hari ini mulai meluas ke wilayah luar Jakarta, siang nanti di Bekasi dengan para driver ojek online,” katanya berdasarkan keterangan tertulis yang didapatkan di Jakarta, Sabtu.

    Ia menambahkan kegiatan tersebut mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan, terutama yang ingin turut serta dari beberapa daerah.

    Menurut Eli, 98 Resolution Network hanya berperan sebagai pendamping pihak BUMN maupun swasta yang menyalurkan bantuan.

    “Kami mendampingi perusahaan yang menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat rentan secara ekonomi sebagai penerima langsung,” tegasnya.

    Juru Bicara 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo, menegaskan kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan capaian pemerintah.

    Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin mendongkrak ekonomi rakyat dalam agenda besar pemerataan pembangunan.

    Wignyo menyebutkan sejumlah capaian pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat, di antaranya swasembada pangan dan penyitaan tiga juta hektare lahan sawit bermasalah.

    Ia juga menyinggung kebijakan penyaluran dana Rp200 triliun melalui Bank Himbara untuk memperluas akses kredit rakyat.

    “Program stimulus ekonomi 8-4-5 juga diharapkan dapat dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi warga untuk disampaikan kepada Presiden.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down, Masyarakat Jadi Pelaku Pasar

    Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down, Masyarakat Jadi Pelaku Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyebut bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih bukan merupakan program dengan pendekatan top-down, melainkan bottom-up karena menempatkan warga desa sebagai pelaku utama ekonomi.

    Menurutnya, meski dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kopdes Merah Putih sejatinya dikelola masyarakat desa. Hal ini tercermin dari pembentukan pengelola koperasi melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    “Kalau selama ini masyarakat desa selalu jadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tetapi pelaku pasar,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (27/9/2025).

    Dia kemudian menjelaskan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN maupun BUMD.

    Begitu terbentuk, Kopdes Merah Putih diberikan keleluasaan untuk menjalankan usaha secara mandiri selagi pemerintah melanjutkan fasilitasi dan pengawasan.

    Farida lantas menekankan bahwa koperasi tidak boleh berhenti sebagai penyalur barang subsidi pemerintah, tetapi harus menjadi sentra produksi desa sekaligus agregator hasil bumi masyarakat.

    Untuk mempercepat operasionalisasi Kopdes, pihaknya menargetkan 1.000 Kopdes segera memperoleh pembiayaan awal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” jelasnya.

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, untuk mempercepat pergerakan Kopdes. Menurutnya, SDM Kemenkop terbatas sehingga diperlukan kolaborasi di lapangan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himbara dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan Kopdes Merah Putih, dengan bunga alias biaya penempatan yang lebih ringan.

    Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut sudah masuk ke dalam sistem perbankan. Pemerintah juga telah memberikan instruksi agar pemanfaatannya diarahkan ke koperasi yang siap menyalurkan pembiayaan ke masyarakat.

    “Uangnya itu bisa dipakai ke koperasi Merah Putih kalau sudah siap. Kami ada instruksi ke perbankan, kalau dipakai untuk koperasi Merah Putih otomatis bunga yang kami charge ke mereka jadi lebih rendah, jadi 2% dari sebelumnya sekitar 4%,” katanya usai menghadiri rapat terbatas terkait stimulus ekonomi di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).

  • Purbaya Akui BI, OJK dan LPS Belum Diajak Bicara soal Penaikan Bunga Deposito Valas

    Purbaya Akui BI, OJK dan LPS Belum Diajak Bicara soal Penaikan Bunga Deposito Valas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belum diajak berkoordinasi terkait dengan penaikan bunga deposito valas oleh himbara. 

    Purbaya mengakui bahwa kenaikan deposito valas oleh himbara itu dilakukan saat pemerintah berencana merumuskan insentif dalam mendorong repatriasi dolar milik WNI dari luar negeri. 

    Akan tetapi, rencana insentif itu masih didiskusikan oleh tim yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas (ratas), Jumat (19/9/2025) di Istana Kepresidenan. Purbaya, yang ikut hadir pada rapat tersebut, mengungkapkan tim dimaksud masih diberikan waktu sampai Jumat pekan depan untuk memelajari instruksi Presiden itu. 

    Oleh sebab itu, Purbaya mengaku tidak tahu menahu soal keputusan himbara secara kompak menaikkan deposito valasnya hingga ke 4%. Hal itu sejalan dengan belum diajaknya Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk berkoordinasi. 

    “Bahkan, dari yang saya tahu kan harus disuruh pelajari dulu dua minggu, Jumat minggu depan. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada [koordinasi dengan KSSK], harusnya nanti kalau sudah [selesai dipelajari] baru didiskusikan dengan KSSK,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Purbaya juga menyebut Gubernur BI Perry Warjiyo belum diajak berdiskusi soal penaikan bunga deposito valas oleh himbara. Hal itu diketahuinya saat makan siang bersama Perry kemarin. 

    Mantan Ketua LPS itu juga meyakini, Danantara yang kini membawahi BUMN tidak akan langsung mengintervensi bank pelat merah untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar.

    “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank. Tapi kita lihat. Mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI, dan Danantara juga biasanya mereka menekankan market based. Artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” tuturnya. 

  • Menkeu Purbaya Duga Tim Presiden Belum Hitung Risiko Penaikan Bunga Deposito Valas

    Menkeu Purbaya Duga Tim Presiden Belum Hitung Risiko Penaikan Bunga Deposito Valas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal penaikan bunga deposito valas oleh himbara di tengah keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong repatriasi dolar WNI di luar negeri. Awalnya, Purbaya memastikan bahwa pihaknya tidak memberikan perintah kepada himbara untuk menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. 

    Dia meyakini bahwa Danantara tidak melakukan intervensi secara langsung, karena praktik bisnis yang didorong sesuai dengan kondisi pasar. 

    Adapun dia mengakui bahwa sebelumnya pemerintah memang tengah mempertimbangkan insentif untuk mendorong repatriasi dolar WNI yang ditaruh di luar negeri, salah satunya dari Singapura. Hal itu juga diungkapkan pertama kali oleh Purbaya usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025). 

    “Memang pernah ada diskusi kan waktu itu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif ke pemegang valas, supaya mindahin valas dari Singapura ke Indonesia, kira-kira gitu. Cuma itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung. Dan sepertinya pada waktu Presiden memerintahkan timnya untuk menghitung risiko yang mereka sebelumnya tidak hitung,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025). 

    Secara pribadi, Purbaya menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang pro pasar (pro market) sehingga kebijakan yang didorong olehnya bukan bunga rendah, melainkan untuk mendorong penambahan suplai uang di sistem perekonomian.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa keputusan himbara untuk menaikkan bunga deposito valas itu akan mendorong konversi deposito rupiah ke denominasi dolar. 

    Saat bunga deposito valas dinaikkan lebih tinggi ke 4%, di sisi lain LPS justru menurunkan suku bunga penjaminan rupiah. Terakhir, tingkat bunga penjaminan (TBP) sudah kembali dipangkas sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5%. 

    Purbaya mengklaim sudah mewanti-wanti tim Presiden Prabowo terkait dengan risiko tersebut. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut siapa tim yang dimaksud.  

    “Saya udah memberi masukan itu, jadi mereka harus hitung itu. Dulu saya selalu hitung sih, cuma saya enggak tahu kenapa keluar angka itu. Mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide Pak Presiden. Artinya belum dihitung dulu risikonya,” kata Purbaya.

  • Wamenkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down

    Wamenkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down

    JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan, Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah.

    Dia pastikan program ini bukan program “Top-Down” melainkan program yang menitikberatkan “Bottom-Up”.

    Menurutnya, program pembentukan 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih meski dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun program ini sejatinya dijalankan dan dikelola oleh masyarakat desa.

    Hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran program Kopdes/ Kel ini adalah menempatkan masyarakat desa bukan lagi sekadar objek melainkan sebagai subjek utama pelaku ekonomi.

    “Kalau selama ini masyarakat desa selalu menjadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” ujarnya, Jumat, 26 September.

    Farida merinci, kesepuluh Provinsi tersebut yaitu Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Dalam Rakor Regional ini dilaksanakan dialog interaktif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Kopdes/Kel Merah Putih di masing-masing wilayah.

    Sebagai upaya mempercepat terbentuknya lembaga ekonomi berbasis kerakyatan dan kegotongroyongan, lanjut dia, pemerintah hanya membantu dan memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN/ BUMD.

    Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan Kopdes/Kel ini dapat segera beroperasi sehingga segera memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat desa.

    Farida menegaskan bahwa program Kopdes/Kel Merah Putih ini berbeda dengan pola lama yang bersifat top-down.

    Begitu terbentuk dan beroperasi secara mandiri, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi para pengurus/pengelola dalam melakukan praktek bisnisnya.

    Pemerintah hanya sebatas fasilitator dan membantu pengawasan.

    Farida juga menggarisbawahi bahwa kehadiran Kopdes/ Kel Merah Putih tidak boleh berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi pemerintah. Ke depan, Kopdes/ Kel Merah Putih harus menjadi sentra produktif dari masing-masing desa, sekaligus menjadi agregator dari hasil produksi masyarakat.

    “Koperasi harus menjadi etalase karya masyarakat desa,” ungkapnya.

    Farida mengajak semua pihak untuk terlibat dalam upaya percepatan operasionalisasi. Kerja kolaboratif diperlukan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/ BUMD dan anggota masyarakat.

    “SDM di Kemenkop (Kementerian Koperasi) itu terbatas, jadi saya mohon kerjasama lebih gesit dan adaptasi lebih cepat dengan pergerakan dan dinamika yang ada di lapangan dalam upaya mendukung percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

    Dia menargetkan, dalam waktu dekat sekitar 1.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan dukungan pencairan pembiayaan awal dari Bank Himbara untuk mendukung tahap operasionalisasi.

    “Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan Pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” tandas dia.

  • Detik-Detik Purbaya Tiba-Tiba Terdiam Ditanya Soal Koperasi Desa Merah Putih

    Detik-Detik Purbaya Tiba-Tiba Terdiam Ditanya Soal Koperasi Desa Merah Putih

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 25 Okt 2025, 11:15 WIB

    Diterbitkan 24 Okt 2025, 16:07 WIB

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, PT Agrinas Pangan Nusantara akan terlibat dalam pembangunan koperasi desa merah putih. Nantinya pemerintah juga telah menyediakan dana triliunan untuk pendanaan koperasi merah putih.

    Purbaya menyebut, penempatan dana pemerintah di bank himbara sebesar Rp200 triliun bisa juga digunakan untuk permodalan awal koperasi merah putih. Nantinya jika perbankan menyalurkan kepada koperasi merah putih maka pemerintah hanya memberikan bunga dua persen.

  • Purbaya Bantah Dikte Bank BUMN Naikkan Bunga Deposito Valas ke 4%

    Purbaya Bantah Dikte Bank BUMN Naikkan Bunga Deposito Valas ke 4%

    Jakarta –

    Bank pelat merah (Himbara) kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) dolar Amerika Serikat (AS) ke level 4% mulai November 2025. Kenaikan bunga deposito valas ini terjadi di tengah penguatan dolar AS terhadap rupiah.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan tersebut bukan perintah darinya atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penegasan itu disampaikannya karena telah membuat sentimen buruk di pasar keuangan hingga menyebabkan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

    “Orang menuduh saya itu kebijakan menteri keuangan, mendikte perbankan untuk menaikkan bunga deposito dolar ke 4%. Jadi nggak ada kebijakan seperti itu. Saya nggak pernah nyuruh Danantara atau bank untuk naikkan bunga deposito seperti itu,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Purbaya mengaku pernah ada diskusi tentang pemberian insentif terhadap pemegang valas. Pembicaraan itu disebut belum selesai dan masih ada risiko yang mesti diperhitungkan.

    “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank. Mungkin mereka merasa butuh atau enggak, tapi yang jelas nggak ada instruksi dari kami, dari BI. Dari Danantara juga biasanya mereka menekankan market based, artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” imbuhnya.

    Kenaikan suku bunga deposito valas dolar AS menjadi 4% dinilai menjadi salah satu penyebab memburuknya pelemahan rupiah. Hal ini meningkatkan permintaan Dolar AS dan mengurangi permintaan rupiah, yang mengakibatkan nilai tukar rupiah cenderung melemah karena modal lebih tertarik pada imbal hasil yang lebih tinggi di luar negeri.

    “Media embus-embuskan bunga dolar akan 4%. Itu otomatis men-trigger keinginan untuk switch dari rupiah ke dolar,” ucap Purbaya.

    (aid/fdl)