BUMN: Himbara

  • Rebutan Dana Pemerintah, Bank Jakarta hingga BJB Siap Susul Himbara – Page 3

    Rebutan Dana Pemerintah, Bank Jakarta hingga BJB Siap Susul Himbara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada lima bank BUMN (Himbara) membuat bank-bank di daerah juga tertarik untuk mendapatkannya.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jakarta, Bank Jatim hingga Bank Jabar Banten juga tengah antre agar bisa mendapat guyuran dana dari Menkeu Purbaya.

    “Bank Jatim kemarin udah ngomong ke Pak Menteri, Bank DKI juga. Bahkan kalau nggak salah saya dengerin juga Bank BJB juga tertarik,” kata Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Menerima permintaan tersebut, Febrio bilang bahwa Menkeu Purbaya senang lantaran penempatan uang negara tak terpakai itu bakal turut menggenjot penyaluran kredit.

    “Pak Menteri sih responnya (bilang), berarti laku ini barangnya. Kelihatan bahwa ini bagus untuk menambah pertumbuhan kredit sampai akhir tahun,” ungkap dia.

    “Kita lihat Bank Jakarta, Bank Jatim, bank yang lain gitu misalnya. Kalau dia langsung bisa promise, oh kami akan taruh sektor ini, sektor ini, sektor ini. Itu kan bagi Kementerian Keuangan memang itu yang kita mau,” tuturnya.

     

  • Telkom (TLKM) Fokus Tingkatkan Kontribusi AdXelerate Bagi Pendapatan B2B

    Telkom (TLKM) Fokus Tingkatkan Kontribusi AdXelerate Bagi Pendapatan B2B

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) fokus mengakselerasi AdXelerate untuk memacu pendapatan dari segmen business to business (B2B).  Setelah diperkenalkan tahun lalu, kontribusi yang diberikan solusi digital AdXelerate diharapkan memasuki tahap akselerasi.

    AdXelerate merupakan hasil kolaborasi strategis antara MDMedia, Telkomsel, dan sejumlah mitra penyedia data serta marketing technology. 

    Layanan ini menjadi angin segar bagi dunia periklanan digital Indonesia dengan menghadirkan solusi yang lebih relevan, efisien, dan tepat sasaran bagi para pengiklan 

    Direktur Enterprise Business Telkom, Veranita Yosephine, mengatakan inisiatif tersebut baru dibangun tahun lalu dan kini tengah memasuki tahap scaling up. Meski kontribusinya mulai terasa, namun dampaknya belum signifikan mengingat skala bisnis Telkom yang sangat besar.

    “Bukan karena inisiatif ini kecil, tetapi karena Telkomnya memang sangat besar. Jadi butuh waktu, dan kami sangat konsisten,” kata Vera ditemui disela Telkom AdXelerate Executive Connect di Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

    Vera menjelaskan, Telkom berupaya memperkuat kemampuan AdXelerate dengan menjalin kemitraan strategis bersama WPP Media, serta membuka peluang kolaborasi dengan mitra lain di masa mendatang. 

    Melalui langkah ini, Telkom ingin menghadirkan solusi personalization advertising yang dapat membantu bisnis menjadi lebih efisien, terarah, dan personal dalam membangun keterlibatan serta loyalitas pelanggan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dengan biaya yang lebih efisien.

    Lebih lanjut, Vera menilai AdXelerate memiliki keunggulan kompetitif berkat dukungan ekosistem besar Telkom Group baik dari sisi skala ekonomi, akses konsumen, hingga kemitraan strategis.

    Vera menambahkan, keunggulan lain Telkom terletak pada keahlian yang telah lama dimiliki perusahaan dalam memahami secara mendalam mekanisme kerja personalisasi digital. 

    Selain itu, Telkom juga didukung oleh jaringan kemitraan yang luas, baik dengan mitra bereputasi global maupun lokal, yang semakin memperkuat posisi perusahaan di industri tersebut.

    Pengemudi motor melintas di depan logo Telkom

    Terkait proyeksi pertumbuhan, Vera menyebut bahwa kontribusi AdXelerate akan bergantung pada sejauh mana fitur-fiturnya dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku bisnis.

    “Hal ini tergantung pada sejauh mana sebuah bisnis memanfaatkan seluruh elemen yang ada dalam AdXelerate. Kami berharap dapat mendorong pertumbuhan pada kisaran satu digit, atau bahkan mencapai dua digit, jika seluruh fitur yang dimiliki AdXelerate digunakan dan dioptimalkan secara maksimal,” kata Vera. 

    Sementara itu, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan Telkom semata, melainkan juga pada pembangunan ekosistem digital nasional.

    Seno menilai, AdXelerate menjadi tonggak penting dalam strategi digitalisasi Telkom dan upaya kemandirian teknologi nasional.

    “Karena selama ini kita masih bergantung dengan teknologi dari luar, kita bangun sendiri untuk kepentingan kita sendiri, sehingga manfaat ekonominya juga berputar di dalam negara kita,” tutur Seno.

    Seno menegaskan pengembangan platform digital tersebut merupakan langkah penting dan menjadi pencapaian tersendiri bagi Telkom sebagai pelopor dalam pembangunan platform digital di Indonesia.

    Dia mengatakan, inisiatif ini dibangun dengan prinsip transparansi agar bisnis dapat lebih terbuka terhadap digital agency, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi Perlindungan Data Pribadi (PDP). Selain itu, Seno menilai kehadiran platform ini juga menjadi bentuk kebanggaan nasional.

    Seno juga menyoroti nilai tambah AdXelerate dalam menciptakan transparansi dan efisiensi bagi mitra bisnis, dengan kemampuan untuk melacak efektivitas kampanye baik di ranah daring maupun luring.

    “Contoh salah satu permasalahan pendasar di digital edge itu adalah transparency—dalam artian seberapa efektif advertising atau inisiatif yang kita sampaikan. Kelebihannya adalah kita bisa melakukan follow up bahkan dari online menuju offline,” katanya.

    Lebih jauh, Seno menjelaskan bahwa melalui sinergi dengan Danantara, Telkom kini memiliki akses yang lebih luas ke berbagai BUMN dan ekosistem pelanggan potensial seperti KAI dan Himbara, di luar basis pelanggan Telkomsel.

    “Kita dibukakan juga akses ke audience dari KAI misalnya, termasuk dari perbankan, dari Himbara. Dan itu adalah potential market kita yang saat ini tidak tersentuh secara terintegrasi,” ungkapnya.

    Seno optimistis, potensi pasar AdXelerate terbuka luas lintas industri terutama di sektor ritel dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    Secara keseluruhan, Telkom menargetkan kontribusi pendapatan dari segmen enterprise meningkat menjadi lebih dari 30% dalam lima tahun ke depan, dari posisi saat ini yang masih di bawah 20%. Pada semester I/2025, segmen enterprise Telkom membukukan pendapatan sebesar Rp10 triliun, berkontribusi sekitar 13% dari total pendapatan Telkom Group yang mencapai Rp73 triliun.

  • Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” jelas Febrio.

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan.

     

  • Bank Jakarta Serap Rp 20 T Dana Pemerintah Pusat, Dipakai untuk Ini

    Bank Jakarta Serap Rp 20 T Dana Pemerintah Pusat, Dipakai untuk Ini

    Jakarta

    Bank Jakarta menyambut baik rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) di Bank Jakarta. Diperkirakan nilainya mencapai Rp 10-20 triliun.

    Manejemen Bank Jakarta menegaskan penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta. Menurutnya, saat ini posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga.

    Manajemen memandang, penempatan dana tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Penempatan dana pemerintah pusat akan menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap ekonomi daerah,” tulis manajemen dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

    Bank Jakarta menyampaikan siap untuk melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

    “Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) di Bank Jakarta. Rencana itu disampaikan usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10).

    Purbaya sudah menempatkan Rp 200 triliun di lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sejak 12 September 2025. Selanjutnya, ia juga berencana untuk menempatkan dana di Bank Jakarta.

    “Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta, saya taruh di Himbara yang Rp 200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” kata Purbaya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Purbaya mengaku sudah memastikan ke Pramono agar Bank Jakarta bisa menyerap dana tersebut. Dia berharap uang pemerintah yang ditempatkan itu bisa disalurkan sebagai kredit ke UMKM dan industri lain di Jakarta.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit, panik terusnya ‘waduh nggak bisa salurkan’. Kata Pak Gubernur bisa,” ucap Purbaya.

    (ara/ara)

  • Usai Himbara, Menkeu Purbaya Bakal Guyur Bank Jatim dan Bank Jakarta Rp 275 Triliun – Page 3

    Usai Himbara, Menkeu Purbaya Bakal Guyur Bank Jatim dan Bank Jakarta Rp 275 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini memiliki dana menganggur sekitar Rp 275 triliun yang siap disalurkan ke bank daerah.

    Ia menyebut tengah berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Bank Jatim dan Bank DKI (bank Jakarta), untuk menempatkan dana tersebut.

    “Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa,” kata Purbaya usai menghadiri acara Prasasti Luncheon Talk, Rabu (8/10/2025).

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, ia menegaskan bahwa proses penempatan dana dilakukan dengan penuh kehati-hatian mengingat kapasitas bank daerah tidak sebesar bank-bank Himbara.

    “Kalau waktu Bank BUMN kan saya paksa walaupun saya takut juga Banknya nggak sebesar BUMN kan nggak sebesar Himbara,” ujarnya.

    Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksa bank daerah untuk menerima dana jika belum siap. Ia menyatakan pendekatannya lebih fleksibel dengan memberikan kesempatan kepada bank untuk menentukan kapasitas masing-masing.

    “Jadi, saya sedang diskusi dengan mereka atau mungkin saya kirim orang sedang diskusi dengan mereka cek berapa mereka bisa terima Saya nggak akan paksa mereka kalau nggak bisa yaudah,” ujarnya.

  • Gaji dan Tunjangan Magang Nasional Kemnaker 2025, Simak Cara Daftar, Link, dan Jadwal Buka

    Gaji dan Tunjangan Magang Nasional Kemnaker 2025, Simak Cara Daftar, Link, dan Jadwal Buka

    Bisnis.com, JAKARTA – Program magang nasional Kemnaker 2025 akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang. 

    Hingga dua pekan jelang digulirkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1300 posisi yang diajukan dan 6000an calon pemagang.  

    Tahap pertama, sebanyak 20.000 lulusan baru perguruan tinggi akan menjalani program Magang Nasional selama 6 bulan (15 Oktober 2025 – 15 April 2026) dan akan ditambah jika animo mahasiswa fresh graduate terus meningkat.

    Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1)  yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir.  

    “Magang Nasional bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuannya, dan memberikan pengalaman kerja sehingga memiliki peluang untuk bisa bekerja, ” kata Cris.

    Gaji dan tunjangan

    Peserta yang lolos program Magang Nasional akan memperoleh fasilitas berupa uang saku (setara upah minimum) dibayar pemerintah yang disalurkan langsung ke peserta magang melalui Bank Himbara.

    Peserta magang juga memperoleh fasilitas jaminan sosial yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM) yang dibayar Pemerintah. Fasilitas lainnya yakni Mentor dari perusahaan. “Kewajiban perusahaan adalah memberikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker, ” ujar Cris Kuntadi.

    Secara terpisah, Kepala Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pendaftaran penyelenggara pemagangan berikut jumlah lowongan dilaksanakan pada 1-7 Oktober 2025. Selanjutnya pada 7-12 Oktober 2025 pendaftaran peserta dan peserta memilih lowongan.

    Selanjutnya pada tanggal 13-14 Oktober 2025 adalah seleksi oleh Perusahaan dan pengumuman peserta akan dilaksanakan oleh Kemnaker. Bahagian terakhir adalah penyelenggaraan pemagangan yaitu 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026, ujarnya.

    Anwar Sanusi mengatakan bahwa pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan pada akun SIAPKerja melalui maganghub.kemnaker.go.id. Data calon peserta magang yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Diktisaintek.  Helpdesk dapat dilihat di web maganghub.kemnaker.go.id.

    Anwar menambahkan bahwa pemerintah secara intensif akan terus sosialisasi kepada dunia usaha/industri untuk aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform SIAPkerja” yang dikelola oleh Kemnaker. “Sosialisasi sudah dilakukan dengan Kadin, Apindo, Kawasan Ekonomi khusus dan  BUMN, ” ujarnya.

    Link Pendaftaran Magang Nasional Kemnaker 2025

    Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id/. Untuk mengakses situs ini, peserta harus memiliki akun di portal SIAPkerja Kemnaker. Jika belum punya, bisa mendaftar terlebih dahulu di https://account.kemnaker.go.id/register dan melengkapi data profil lengkap.

    Syarat Daftar Magang Nasional Kemnaker 2025

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif.
    Lulusan Diploma atau Sarjana dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun.
    Perguruan tinggi terdaftar resmi di kementerian terkait.
    Melengkapi data pribadi dan dokumen pendukung seperti ijazah, transkrip nilai, dan KTP.

    Cara Mendaftar Cara Daftar Magang Nasional Kemnaker 2025

    Buka situs https://maganghub.kemnaker.go.id/
    Klik “Masuk” dan login menggunakan akun SIAPkerja atau daftar jika belum punya.
    Lengkapi data pribadi dan unggah dokumen pendukung.
    Pilih perusahaan dan posisi magang sesuai minat dan kualifikasi.
    Kirim lamaran dan tunggu proses seleksi dari perusahaan.
    Selain itu, selama proses pendaftaran, pastikan data yang dimasukkan benar dan lengkap agar tidak mengalami kendala saat validasi.

    Timeline Magang Nasional Kemnaker 2025

    7-12 Oktober 2025: Pendaftaran peserta magang.
    13-14 Oktober 2025: Seleksi dan pengumuman peserta yang lolos.
    15 Oktober 2025 – 15 April 2026: Pelaksanaan magang di perusahaan terpilih.

  • Bank Jakarta apresiasi rencana Kemenkeu tambah dana perbankan

    Bank Jakarta apresiasi rencana Kemenkeu tambah dana perbankan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menambah penempatan dana pemerintah di perbankan.

    Pada Selasa (7/10), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan menambah beberapa puluh triliun untuk Bank Jakarta saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar Pemerintah Provinsi DKI diizinkan untuk memanfaatkan dana pemerintah di Bank Himbara guna membiayai kredit badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

    “Bank Jakarta menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana penempatan dana pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan,” kata Agus di Jakarta, Rabu.

    Langkah tersebut dinilainya sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan rencana penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta.

    “Saat ini, posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga,” ujar Agus.

    Menurut dia, penempatan dana pemerintah pusat itu menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah.

    Dia pun memastikan Bank Jakarta siap melaksanakan amanah tersebut secara profesional, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

    “Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” tutur Agus.

    Sementara itu, sejalan dengan transformasi yang tengah berlangsung, dia mengungkapkan Bank Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan kantor pusat baru yang akan menjadi salah satu gedung perkantoran modern dan representatif di Jakarta.

    Gedung tersebut akan menjadi simbol semangat baru Bank Jakarta yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.

    “Bank Jakarta berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai bank pembangunan daerah yang kuat, sehat, dan berkelas nasional, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian Jakarta dan Indonesia,” ungkap Agus.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OPINI : Menjawab Paradoks Kemiskinan

    OPINI : Menjawab Paradoks Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejarah fiskal Indo­­­nesia mencatat ba­­­­bak baru pada September 2025 ke­­­tika Menteri Keuangan meng­­­­­gelontorkan dana se­­­ni­­­lai Rp200 triliun ke sis­­­tem per­­­­bankan, melalui Bank Himpunan Milik Ne­­­ga­­ra (Himbara). Desain ke­­­­bi­­­­jak­annya menarik, di mana hal ini dapat mem­­per­­­kuat likuiditas dan menggenjot sektor riil. Salah satunya melalui penyaluran kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan suku bunga 2%.

    Langkah berani ini lahir dari paradoks yang menggelisahkan. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan memang turun tipis, dari 8,57% menjadi 8,47% antara September 2024 hingga Maret 2025. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan justru meningkat. Mereka yang miskin kini makin jauh dari garis kemiskinan, dan makin sulit menjangkau kebutuhan dasar.

    Kontradiksi ini makin tajam ketika kita cermati disparitas antarwilayah. Perdesaan mencatat penurunan kemiskinan signifikan sebanyak 430.000 jiwa, sementara perkotaan justru mengalami peningkatan 220.000 jiwa. Keberhasilan penurunan kemiskinan perdesaan tidak terlepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, ditambah melambungnya harga komoditas perkebunan di pasar global sehingga nilai tukar petani terus mengalami perbaikan.

    Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah pergeseran pola konsumsi penduduk miskin yang cenderung defensif. Hal ini tampak dari proporsi pengeluaran untuk pangan meningkat, tetapi ironisnya bukan untuk protein hewani atau makanan bergizi, melainkan untuk beras, mi instan, bahkan rokok kretek. Kebutuhan non-makanan dan asupan gizi dikorbankan demi bertahan hidup.

    Data menunjukkan lebih dari tiga perempat anggaran kemiskinan dialokasikan untuk bantuan sosial dan subsidi, pendekatan ini menempatkan masyarakat miskin sebagai objek pasif penerima bantuan. Sementara itu, alokasi untuk program peningkatan pendapatan yang dapat memperbaiki kesejahteraan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan masih di bawah 20%.

    KONSEP-IMPLEMENTASI

    Perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan telah menjadi keharusan dalam upaya pembangunan. Pemerintah memiliki daya ungkit luar biasa untuk menggerakkan ekonomi rakyat, seperti yang terus disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

    Keberhasilan di perdesaan memberi pelajaran berharga, ketika petani memiliki akses terhadap pasar dan harga yang layak, mereka mampu keluar dari kemiskinan dengan kekuatan sendiri. Namun, ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global harus diakhiri dengan membangun rantai nilai yang lebih kokoh melalui industrialisasi perdesaan.

    Di sinilah gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menemukan relevansinya. Koperasi ini memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, di samping itu juga berperan sebagai penyedia kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti yang sekarang diorkestrasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua Satuan Tugas.

    Indonesia memiliki momentum emas. Dukungan politik dari pemerintahan baru, kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, serta semangat gotong royong yang kuat di masyarakat menjadi modal berharga. Hal yang diperlukan sekarang adalah eksekusi yang fokus, konsisten, dan terukur.

    Upaya pengentasan kemiskinan memang harus dilakukan secara maraton, dengan langkah awal yang tepat. Suntikan likuiditas Rp200 triliun dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berdiri, setiap keluarga yang terbantu, setiap petani yang mendapat harga layak, adalah bukti bahwa transformasi ekonomi akar rumput sedang berlangsung.

    MENATAP REALISTIS

    Desentralisasi program pengentasan kemiskinan ke tingkat kabupaten/kota membuka ruang bagi local wisdom untuk berperan. Pemerintah daerah yang lebih memahami karakteristik kemiskinan di wilayahnya dapat merancang intervensi yang lebih presisi. Namun, desentralisasi tanpa penguatan kapasitas dan pengawasan yang ketat hanya akan melahirkan raja-raja kecil baru.

    Kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, media, serta pelaku usaha merupakan kebutuhan mendasar. Akademisi menyediakan basis ilmiah, komunitas memfasilitasi partisipasi, pemerintah menyediakan kerangka regulasi dan anggaran, media mengawal transparansi, pelaku usaha membuka akses pasar. Ketika kelima elemen ini bersinergi, tercipta ekosistem pemberdayaan yang organik dan berkelanjutan.

    Momentum penurunan angka kemiskinan agregat ini jangan sampai membuat kita terlena. Justru inilah saatnya melakukan lompatan paradigmatic dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan yang produktif.

    Ketika paradigma berubah, anggaran di realokasi, dan seluruh elemen bangsa bersinergi, barulah kita dapat berbicara tentang pembangunan yang sesungguhnya, pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

  • Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan terkait pembahasan kebijakan transfer ke daerah.

    Sementara itu, mengenai rencana penempatan dana pemerintah pusat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Emil mengonfirmasi bahwa topik tersebut juga sudah menjadi bagian dari pembicaraan pemerintah daerah.

    “Iya, di jatim sudah kita bicarakan waktu kemarin ketemu. kan beliau yang ngomong kan? saya lihat beritanya. di jatim juga kita bahas,” ujarnya kepada awak media, Selasa, 7 Oktober.

    Namun demikian, Emil menegaskan bahwa besaran dana yang akan ditempatkan Pemerintah di Bank Jatim masih menunggu keputusan final.

    “Kita tunggu final. tetapi Bank Jatim ini kan alhamdulillah salah satu bank pembangunan daerah yang secara indikator kesehatan perbankannya, maupun juga raihan labanya tergolong solid. sehingga harapannya bisa menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa pembahasan soal teknis dan implementasi penempatan dana tersebut masih berlangsung dan menjadi ranah pemerintah pusat.

    “Jadi itu sudah dibicarakan pada saat di surabaya, tapi kami tentu tidak dalam posisi menyampaikan karena masih pembahasan, tapi tadi pak menkeu sudah ngomong, kami sampaikan betul itu dibicarakan. realisasi kita tunggu,” tambahnya.

    Terkait kesiapan dalam menyerap dana tersebut, Emil menyampaikan bahwa hal itu akan ditangani oleh tim teknis.

    “Itu biar persisnya antara kita, sudah ada tim, pak sekda dengan dirut bank jatim yang akan membahas dengan dirjen yang terkait di Kementerian Keuangan. persisnya seperti apa, kita lebih baik menunggu finalnya saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penempatan dana Pemerintah kepada dua bank daerah, yakni PT Bank DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan dana masih akan dikaji terlebih dahulu.

    “Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta. Dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung (keperluan dana),” kata dia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober.

    Ia menyampaikan hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyaluran kredit, khususnya ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.

    “Tapi kalau 10 triliun 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti kita akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun tempat lain,” tuturnya.

    Namun, ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, agar memastikan kesiapan Bank DKI dalam menyerap dan menyalurkan dana tersebut dengan optimal.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” lanjutnya.

    Terkait pertanyaan Pramono mengenai kemungkinan kerja sama Bank DKI dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan dana, Purbaya menjelaskan bahwa hal itu merupakan urusan antar perusahaan atau business to business.

    “Yang ketiga tadi tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara. Bisa dipakai nggak? Itu pada dasarnya itu adalah business to business,” tegasnya.

  • Video: Purbaya Bakal Taruh Dana Hingga Rp 20 Triliun di Bank Jakarta

    Video: Purbaya Bakal Taruh Dana Hingga Rp 20 Triliun di Bank Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia- Setelah menaruh Rp 200 triliun di lima bank himbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk menaruh uang pemerintah di Bank Jakarta, dengan meminta izin kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung. Purbaya menegaskan, pemerintah akan melakukan penempatan dana saldo anggaran lebih di Bank Jakarta, sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 10/10/2025) berikut ini.