Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Pendaftaran Magang Kemnaker Fresh Graduate Diperpanjang, Ini Link Daftarnya – Page 3

    Pendaftaran Magang Kemnaker Fresh Graduate Diperpanjang, Ini Link Daftarnya – Page 3

    Tahap pertama program Magang Nasional 2025, Kemnaker menyediakan kuota awal untuk 20.000 fresh graduate. Selama 6 bulan pemagangan, peserta magang akan memperoleh uang saku setara upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta setiap bulan, dan dibayarkan pemerintah melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI).

    Program pemberian uang saku bagi peserta magang oleh pemerintah merupakan program pertama kali dilaksanakan di Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Selain uang saku, Peserta magang juga akan memperoleh Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), dan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh, ” ujar Sunardi.

    Sunardi menambahkan sesuai Permenaker No.8 Tahun 2025, program pemagangan ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus maksimum 1 tahun terakhir saat mendaftar program pemagangan melalui platform MagangHub.Kemnaker.go.id. Yakni terhitung sejak tanggal ijazah diterbitkan mulai 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

    “Peserta magang hanya boleh mengikuti program magang sebanyak satu kali, ” ujarnya.

     

  • Top! Kemnaker Perpanjang Masa Pendaftaran Pemagangan Fresh Graduate

    Top! Kemnaker Perpanjang Masa Pendaftaran Pemagangan Fresh Graduate

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang masa pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan baru atau fresh graduate Perguruan Tinggi. Perpanjangan hingga 15 Oktober ini diberikan sebagai respon atas tingginya antusias pendaftar program pemagangan.

    “Kemnaker masih membuka kesempatan seluas-luasnya yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan perguruan tinggi dengan tambahan waktu pendaftaran, ” kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (11/10/2025).

    Jadwal pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan dilaksanakan pada 1-14 Oktober 2025 dan dilanjutkan pendaftaran peserta pemagangan hingga 15 Oktober 2025. Berikutnya, seleksi dan pengumuman peserta pemagangan 16-18 Oktober 2025. Terakhir, pelaksanaan pemagangan akan dimulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

    “Seleksi dan pengumuman dilakukan oleh perusahaan yang membuka lowongan magang. Setelah lolos, peserta akan menandatangani perjanjian magang dengan perusahaan tempat magang,” kata Sunardi.

    Sunardi menjelaskan pemagangan merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kesempatan bagi lulusan baru dari Perguruan Tinggi (terdaftar di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi) untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus mendukung perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor industri.

    Lintas sektor pemagangan meliputi makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, industri manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga sektor jasa lainnya.

    Tahap pertama program Magang Nasional 2025, Kemnaker menyediakan kuota awal untuk 20.000 fresh graduate. Selama 6 bulan pemagangan, peserta magang akan memperoleh uang saku setara upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta setiap bulan, dan dibayarkan pemerintah melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI). Program pemberian uang saku bagi peserta magang oleh pemerintah merupakan program pertama kali dilaksanakan di Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Selain uang saku, Peserta magang juga akan memperoleh Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), dan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh, ” ujar Sunardi.

    Sunardi menambahkan sesuai Permenaker No.8 Tahun 2025, program pemagangan ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus maksimum 1 tahun terakhir saat mendaftar program pemagangan melalui platform MagangHub.Kemnaker.go.id. Yakni terhitung sejak tanggal ijazah diterbitkan mulai 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

    “Peserta magang hanya boleh mengikuti program magang sebanyak satu kali, ” ujarnya.

    Sunardi menambahkan, sesuai arahan Menteri Prof Yassierli bahwa perusahaan selaku penyelenggara pemagangan harus terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) pada akun SIAPkerja Kemnaker dan harus melakukan proses rekrutmen calon peserta pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi.

    “Proses dan hasil rekrutmen peserta pemagangan disampaikan ke Ditjen Binalavotas Kemnaker, ” kata Sunardi.

    Pelaksanaan program pemagangan berdasarkan perjanjian pemagangan antara perusahaan dan peserta dan perusahaan wajib menyediakan mentor dan perjanjian pemagangan yang mencakup ketentuan hari kerja.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Bisnis.com, TANGERANG — Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) menyebut likuiditas senilai Rp200 triliun yang dikucurkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke bank pelat merah menjadi angin segar bagi industri waralaba (franchise).

    Ketua Umum Perhimpunan WALI Levita Ginting Supit menyebut, dana jumbo yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) itu dapat mendukung industri waralaba pada tahun depan.

    Levita menilai kucuran dana tersebut membuka peluang besar bagi pelaku waralaba untuk memperluas bisnis dan meningkatkan daya saing. 

    “Kalau kami sih optimis [bisnis franchise] tahun depan lebih besar daripada tahun ini, ya,” kata Levita saat ditemui Bisnis seusai acara Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (10/10/2025).

    Sebab, menurut Levita, kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memberikan harapan baru di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang selama ini membayangi perkembangan bisnis, termasuk waralaba.

    “Karena kan kita lihat nih dengan ada menteri yang baru [Menkeu Purbaya], dia kan menggelontarkan dana Rp200 triliun untuk men-support bisnis-bisnis yang ada di Indonesia supaya bisa lebih bergerak lagi,” tuturnya.

    WALI optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin membaik, seiring adanya kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara.

    “Dan itu buat kami optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi. Ada secercahlah dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah baru pada saat ini,” tuturnya.

    Di sisi lain, pengetatan belanja pemerintah menjadi salah satu tantangan bagi industri waralaba pada tahun ini. Kendati begitu, Levita menuturkan bahwa pentingnya inovasi dan efisiensi agar industri ini tetap bertahan.

    “Itu tentu tantangan ya karena pemerintah lagi mengerem budget-nya. Memang itu menjadi satu kendala buat kita, tapi kan kita cari solusinya seperti apa, dengan keterbatasan dana yang digelontorkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Seiring adanya efisiensi belanja pemerintah, Levita menyampaikan bahwa industri waralaba tetap bisa bertahan karena tingkat kreativitas pelaku usahanya tinggi, dan mereka mampu mencari solusi alternatif.

    Dia menuturkan, salah satu caranya adalah dengan tidak menaikkan harga jual, meski harga bahan baku naik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli konsumen.

    Selain itu, pelaku waralaba juga bisa menjual paket hemat dengan harga yang terjangkau, agar produk tetap diminati di tengah kondisi ekonomi lesu.

    “Jadi bisnis franchise itu adalah kreativitasnya tinggi. Jadi banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi likuiditas ke lima himbara dengan dana pemerintah total Rp200 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI).

    Perinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendapatkan kucuran Rp55 triliun, sebagaimana juga masing-masing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI).

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mendapatkan kucuran senilai Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) senilai Rp10 triliun. 

  • OJK Soroti Rendahnya Kredit UMKM, Minta Akses Keuangan di Daerah Diperluas

    OJK Soroti Rendahnya Kredit UMKM, Minta Akses Keuangan di Daerah Diperluas

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kesenjangan antara kapasitas penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan potensi permintaan pembiayaan di masyarakat, terutama di daerah-daerah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi dan memperlambat penyerapan kredit.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan berdasarkan data per Agustus 2025, porsi kredit UMKM tercatat hanya 19% dari total kredit yang disalurkan perbankan dengan tingkat pertumbuhan 1,35%. Kondisi ini menurutnya menjadi pengingat betapa pentingnya perluasan akses keuangan bagi UMKM.

    “Agar inklusi keuangan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang saat ini masih terpaksa mengandalkan berbagai pinjaman informal dengan suku bunga tinggi dapat ditingkatkan secara signifikan,” kata Mahendra dalam acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Mahendra berharap program hapus tagih bagi pelaku UMKM di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat diperpanjang. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh.

    “Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait hapus buku, halus tagih di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030 sebagai panduan arah kebijakan dan langkah transformasi ke depan. Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya bagi pembiayaan UMKM.

    “Melalui implementasi roadmap ini, pelaksanaan program di daerah Ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai peningkatan kapasitas TPAKD, serta pemantauan kinerja yang transparan sehingga setiap intervensi dapat disempurnakan,” katanya.

    Untuk mewujudkan hal itu, OJK mendorong PPAKD melakukan berbagai langkah strategis guna mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional yaitu Pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, sekaligus perluasan titik titik akses keuangan di daerah. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman dan terjangkau.

    Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu dioptimalkan seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan perlindungan konsumen. Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

    “Dan terakhir, TKAPD juga dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan” katanya.

    (ara/ara)

  • Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif. 

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar. 

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” kata Febrio. 

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan. 

  • Pembangunan Gerai dan Gudang Kopdes Merah Putih Bakal Dimulai 15 Oktober 2025 – Page 3

    Pembangunan Gerai dan Gudang Kopdes Merah Putih Bakal Dimulai 15 Oktober 2025 – Page 3

    Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pendanaan untuk pembangunan kopdes itu akan bersumber dari APBN.

    “Kami mendukung penuh dari dukungan APBN dan tentunya dari bentuk alokasi yang akan kami siapkan, entah dari transfer ke daerah atau dari belanja lainnya yang tentunya menjadi komitmen kami bersama,” ujar Askolani.

    Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menambahkan, pembangunan infrastruktur kopdes akan dikoordinasikan melalui salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

    Ia menegaskan bahwa pendanaan bukan berasal dari skema kredit bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), melainkan dari dana desa yang dialokasikan oleh Kemenkeu.

    Berdasarkan data dari situs merahputih.kop.id, tercatat sebanyak 11.225 koperasi desa/kelurahan telah memiliki minimal satu gerai aktif. Secara keseluruhan, jumlah gerai koperasi yang telah beroperasi mencapai 15.970 unit di berbagai wilayah Indonesia.

  • Purbaya: Kalau Ekonomi Tumbuh 6%, Orang Dipajakin Juga Senang

    Purbaya: Kalau Ekonomi Tumbuh 6%, Orang Dipajakin Juga Senang

    Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa fokus untuk mendorong perekonomian lebih cepat. Langkah ini nantinya akan berpengaruh besar terhadap penerimaan negara, termasuk pajak.

    Purbaya memastikan tidak menggunakan tarif untuk meningkatkan penerimaan negara karena akan memberatkan masyarakat.

    “Anda mau naikin? Tarif pajaknya? Ga mau kan? Tapi kalau hitungan saya adalah once kita tumbuh di atas 6% atau lebih, Anda dipajakin juga senang,” terang Purbaya kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/10/2025)

    Pada langkah awal, Purbaya menggenjot perekonomian melalui penempatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp200 triliun. Diharapkan likuiditas kembali longgar dan bank bisa menyalurkan kredit lebih deras.

    Menurutnya ini akan berefek besar terhadap perekonomian. Dengan demikian masyarakat, khususnya dunia usaha yang mendapatkan tambahan pendapatan bisa membayar pajak lebih banyak.

    “Kenapa? Uang Anda juga banyak sekali. Jadi happy. Selama Anda yakin juga uangnya nggak dikorup di tempat kami,” kata Purbaya.

    Foto: Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemaparan dalam program Squawk Box CNBC Indonesia di Jakarta, Jumat (10/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Purbaya menginginkan semua masyarakat di negara ini bisa menikmati kue perekonomian. Maka dari itu kebijakan harus menyasar semua pihak.

    “Kita pro supaya kita hidupnya semuanya enak. Semua rakyat enak. Tapi itu kan nggak sesuatu yang gampang. Kita ciptakan pertama dari pertemuan ekonomi dan kebijakan yang pas, nanti baru kemakmuran meningkat,” terangnya.

    “Nanti saya coba sisir kebijakan banyak daerah juga pelan-pelan ya. Bagaimana supaya kebijakan pemda juga optimal dampaknya ke masyarakat di daerah,” tegas Purbaya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia mendukung rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membasmi praktik impor ilegal demi meningkatkan industri tekstil lokal.

    Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan pasar potensial tidak boleh dikuasai oleh dominasi produk asing.

    “Kita tentunya harus bersama-sama memperkuat tumbuhnya industri lokal agar dapat melawan praktik dominasi produk-produk asing, ”ujar Chusnunia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis.

    Tidak hanya Chusnunia saja, kalangan pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga telah mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelundupan dan barang-barang ilegal yang diprediksi masuk lewat 28.000 kontainer per tahunnya.

    Berdasarkan data tradmap.org bahwa setiap tahunnya sekitar US$1,5-2 miliar importasi TPT dari China tidak tercatat di Bea Cukai, di mana jumlah ini setara dengan 28.000 kontainer barang impor ilegal.

    Karena itu, Chusnunia berharap pemerintah mengambil langkah strategis agar produk yang beredar di masyarakat didominasi oleh pelaku usaha dalam negeri.

    Salah satu dukungan yang telah diberikan pemerintah menurut Chusnunia adalah kemudahan akses mendapatkan modal usaha.

    Dia pun mencontohkan kebijakan Purbaya yang telah menyalurkan Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (himbara) yang siap digunakan masyarakat.

    “Langkah Menkeu mengguyur likuiditas ke bank-bank himbara senilai Rp 200 triliun diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga kredit, sehingga aktivitas sektor riil menjadi lebih berkembang dan ekonomi tumbuh tinggi,” ujarnya.

    Namun Chusnunia juga mengingatkan agar upaya penguatan industri tekstil lokal juga harus dibarengi dengan antisipasi terhadap persoalan lingkungan hidup yang muncul.

    Hal tersebut menurut dia harus dilakukan agar keberadaan industri tekstil itu justru tidak merugikan masyarakat sekitar.

    “Seperti kita ketahui bersama industri tekstil sendiri merupakan salah satu industri yang berpotensi mencemarkan lingkungan,” katanya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden beri santunan kepada keluarga prajurit yang gugur jelang HUT TNI

    Presiden beri santunan kepada keluarga prajurit yang gugur jelang HUT TNI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Kamis, memberikan santunan kepada keluarga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugasnya menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.

    Tiga prajurit TNI, yaitu almarhum Praka (Mar) Zainal Muttaqin, Kelasi Dua (Kld) Pom. Lingga Surya Permana, dan Pratu Johari Alfarizi gugur dalam tiga lokasi dan waktu terpisah dalam rangkaian acara dan latihan menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.

    Seskab Teddy mendatangi langsung keluarga almarhum Praka (Mar) Zainal Muttaqin dan Kld Pom. Lingga Surya di Wisma Elang Laut, Jakarta, Kamis, dan menyampaikan ucapan duka kepada keluarga. Di Wisma Elang Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Seskab Teddy Indra Wijaya, didampingi oleh Panglima Korps Marinir TNI AL Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, menyerahkan santunan dari Presiden Prabowo itu kepada keluarga dua prajurit TNI AL yang gugur, yaitu Praka (Mar) Zainal Muttaqin dan Kld. Pom. Lingga Surya Permana.

    Teddy, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan santunan yang sama juga diberikan oleh Presiden Prabowo kepada keluarga Pratu Johari Alfarizi, prajurit Kostrad yang juga jujur saat menjalankan tugasnya setelah kegiatan geladi upacara peringatan HUT ke-80 TNI.

    Di Wisma Elang Laut, KSAL Laksamana Ali menyampaikan santunan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap keluarga besar TNI, khususnya para prajurit yang telah berjuang dengan penuh dedikasi. KSAL melanjutkan semangat, pengabdian, dan pengorbanan para prajurit yang gugur terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus TNI.

    Dalam kesempatan yang sama, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi juga menyampaikan ucapan duka kepada keluarga, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga prajurit yang ditinggalkan. Endi kemudian menegaskan Korps Marinir TNI AL terus melanjutkan pengabdian dengan semangat juang yang tinggi dalam menjaga kedaulatan bangsa.

    Tidak hanya santunan dari Presiden, keluarga tiga prajurit TNI yang gugur itu juga mendapatkan santunan dari PT Asabri (Persero), dan dari beberapa bank untuk keluarga. Santunan itu secara simbolis diserahkan kepada keluarga oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksamana Madya TNI Hersan, yang mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Aula Selasar Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    “Atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara-saudara kita yang telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” kata Laksdya Hersan kepada keluarga para prajurit.

    “Saya sungguh memahami bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kesedihan Bapak dan Ibu alami saat ini. Namun, percayalah bahwa almarhum telah meninggalkan warisan terbaik, yaitu nama baik, kehormatan, dan kebanggaan bagi keluarga, kesatuan, serta Negara,” sambung Hersan.

    Santunan yang diterima oleh keluarga para prajurit itu sekitar Rp350 juta lebih untuk per keluarga, ditambah dengan tali asih sebesar Rp10 juta untuk per keluarga dari dua bank Himbara dan satu bank daerah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    PKH (Program Keluarga Harapan)

    PKH adalah program yang paling ditunggu masyarakat karena menyasar langsung keluarga dengan anggota prioritas seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada Oktober 2025, PKH memasuki tahap keempat.

    Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap mulai awal Oktober hingga Desember 2025. Fokus utama bulan ini adalah menuntaskan pencairan bagi penerima lama dan validasi baru. Nilai bantuan bervariasi tergantung kategori penerima, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 3 juta per tahap.

    KIP (Program Indonesia Pintar)

    Program Indonesia Pintar (KIP) juga masuk daftar bantuan yang cair Oktober 2025. Bantuan ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

    Untuk termin ketiga (Oktober–Desember 2025), bantuan disalurkan ke rekening siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, atau biaya transportasi. Siswa SMA/SMK umumnya menerima Rp 900.000 per tahun, sementara jenjang SD dan SMP mendapat nominal lebih kecil sesuai ketentuan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos Oktober 2025, kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Langkahnya mudah:

    Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha yang tertera.

    Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.

    Jika nama Anda terdaftar, akan muncul keterangan jenis bansos yang diterima dan status penyalurannya.

    Bagaimana Penyalurannya?

    Penyaluran dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi antara Kemensos, Bulog, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Sebagian bantuan diberikan tunai lewat bank Himbara, sementara lainnya disalurkan dalam bentuk barang seperti beras atau minyak goreng.