Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Jakarta (ANTARA) – Standard Chartered Indonesia, cabang bank asing asal Inggris Raya, menilai tambahan likuiditas Rp200 triliun ke bank-bank Himbara plus BSI akan membantu menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

    Head of Transaction Banking Standard Chartered Indonesia Jenny Tantono menjelaskan, suntikan dana tersebut akan meredakan tekanan kompetisi dalam perebutan dana pihak ketiga (DPK) yang selama beberapa waktu terakhir menjadi salah satu tantangan terbesar di industri perbankan.

    “Inisiatif dari Menteri Keuangan dengan mengguyurkan Rp200 triliun langsung ke Himbara, itu akan sangat membantu perbankan (secara industri) untuk menurunkan cost of fund,” kata Jenny dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

    Jenny menuturkan, sebelum adanya tambahan likuiditas tersebut, sejumlah bank besar milik negara mencatat rasio loan to funding ratio (LFR) yang sudah mendekati batas atas. Kondisi ini membuat ruang ekspansi kredit menjadi terbatas dan mendorong mereka menawarkan bunga deposito tinggi untuk menghimpun dana lebih cepat.

    Persaingan bunga simpanan itu kemudian menular ke bank-bank swasta dan regional yang harus menyesuaikan penawaran agar tetap kompetitif dalam menarik dana pihak ketiga (DPK). Akibatnya, biaya dana industri perbankan meningkat, meski Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan secara signifikan.

    Dengan masuknya dana segar Rp200 triliun ke Himbara, kondisi tersebut mulai berbalik. Likuiditas bank-bank pelat merah menjadi lebih longgar, LFR mereka membaik, dan kebutuhan untuk bersaing melalui bunga tinggi pun berkurang.

    Ketika bank-bank Himbara menurunkan suku bunga simpanan, bank-bank swasta dan regional juga memperoleh ruang untuk menyesuaikan tanpa kehilangan basis DPK.

    Jenny mengatakan bahwa efek tambahan likuiditas di Himbara memang tidak akan terasa seketika pada industri. Namun, dalam beberapa bulan ke depan, kondisi likuiditas diyakini akan lebih merata di sistem keuangan dan diharapkan menurunkan biaya dana industri secara bertahap.

    Selanjutnya, penurunan ini akan membuka peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan mempercepat pertumbuhan kredit menjelang akhir tahun.

    “Kalau ditanya, apakah kita melihat ada benefit-nya (dampak likuiditas tambahan ke Himbara)? Ada. Mungkin tidak overnight, tidak dalam satu malam. Tapi mudah-mudahan menuju akhir tahun, itu akan membuat stabilitas dan cost of fund perbankan mulai turun. Dan itu akan membantu loan growth kita di akhir tahun ini,” kata Jenny.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menempatkan dana pemerintah di lima bank antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, serta Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kelima bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp112,4 triliun dari total penempatan dana pemerintah tersebut hingga akhir September 2025.

    Menkeu juga membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah. Menurutnya sudah ada dua perbankan yang meminta tambahan dana, yakni BRI dan BNI. Namun, ia belum memutuskan jumlah dana tambahan untuk kedua bank tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenaker sebut Magang Nasional sarana siapkan tenaga kerja terampil

    Wamenaker sebut Magang Nasional sarana siapkan tenaga kerja terampil

    Sejak program magang ini dibuka, animo dari masyarakat dan dunia usaha sangat luar biasa.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan program Magang Nasional menjadi sarana yang efektif dalam menyiapkan tenaga kerja terampil.

    “Sejak program magang ini dibuka, animo dari masyarakat dan dunia usaha sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa program pemagangan semakin dipercaya sebagai sarana efektif untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan berpengalaman,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ferry itu mengatakan sebanyak 156.159 orang telah mendaftar sebagai calon peserta magang, sementara 1.668 perusahaan berpartisipasi sebagai penyelenggara magang pada Magang Nasional 2025 tahap (batch) pertama.

    Wamenaker pun menegaskan bahwa magang kini menjadi pilihan strategis bagi angkatan kerja untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan sebelum benar-benar memasuki dunia industri.

    Ferry menambahkan, program ini melibatkan beragam sektor strategis, antara lain makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga jasa lainnya.

    “Keberagaman sektor ini memperlihatkan bahwa dunia industri semakin terbuka terhadap konsep pemagangan sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman kerja nyata,” ujar Wamenaker.

    Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan bahwa Magang Nasional 2025 batch pertama dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pendaftaran perusahaan dan usulan program magang berlangsung pada 1-14 Oktober 2025, pendaftaran peserta pada 7-15 Oktober 2025, seleksi dan pengumuman peserta pada 16-18 Oktober 2025, dan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

    Pada batch pertama ini, Kemnaker menyediakan kuota awal bagi 20 ribu lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi.

    Selama enam bulan masa magang, peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum yang dibayarkan oleh pemerintah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI.

    “Selain uang saku, peserta magang juga akan memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan program secara penuh,” kata Cris.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya di Antara Godaan Turunkan Tarif atau Benahi Administrasi PPN

    Purbaya di Antara Godaan Turunkan Tarif atau Benahi Administrasi PPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN. Rencana penurunan tarif PPN diklaim akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. 

    Namun demikian, di luar kebijakan populis tersebut, langkah pemerintah untuk membenahi administrasi PPN juga diperlukan untuk memastikan ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan penerimaan negara.

    Sekadar catatan, pemerintah telah menaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 lalu. Kenaikan tarif PPN itu merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang No7/2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang lebih condong kepada dunia usaha.

    Sejatinya, beleid itu juga mengatur bahwa tarif PPN naik menjadi 12% pada 2025. Namun karena penolakan publik, kenaikan tarif PPN hanya berlaku secara terbatas, yakni untuk barang mewah. 

    Meski demikian, Purbaya mengemukakan bahwa pihaknya perlu melihat kondisi perekonomian ke depan, setidaknya sampai dengan Maret 2026 untuk menentukan kebijakan tarif PPN. Dia menyebut perlu dorongan tambahan untuk memperbaiki daya beli masyarakat, setelah sebelumnya menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan melalui himbara senilai Rp200 triliun. 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-JIBI

    Bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengatakan otoritas fiskal akan berhati-hati dalam mengambil keputusan soal opsi penurunan PPN. Dia pun tak ingin perubahan kebijakan pajak itu bisa berdampak ke semakin lebarnya defisit APBN melewati batas 3% terhadap PDB. 

    “Jadi setelah triwulan pertama tahun depan, saya akan bisa lihat sepertinya respons sistem terhadap perubahan kebijakan fiskal dalam hal manage uang seperti apa. Kalau mau kita dorong, kita dorong di sebelah mana. Dari situ kan kelihatan,” ujar Purbaya.

    Rumitnya Administrasi PPN 

    Terlepas dari rencana penurunan tarif, administrasi PPN di Indonesia tergolong rumit. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya kebijakan yang membebaskan pengenaan PPN atau tax exemption. 

    Sekadar ilustrasi, pada tahun 2024 lalu penerimaan PPN tercatat hanya sebesar Rp828,5 triliun. Meski tercatat tumbuh, kinerja penerimaan PPN pada 2024 lalu hanya sebesar 6,9% dari total konsumsi rumah tangga atas harga berlaku yang angkanya sebesar Rp11.1964,9 triliun. Padahal, normalnya, kalau mengacu kepada tarif PPN sebesar 11%, penerimaan PPN seharusnya bisa menembus angka Rp1.316,13 triliun. 

    Tidak hanya itu kalau menggunakan rumus VAT gross collection ratio yang rumusnya adanya realisasi penerimaan PPN dibagi dengan tarif PPN dikalikan konsumsi rumah tangga, maka penerimaan PPN yang dipungut oleh pemerintah hanya sekitar 62,9% dari potensinya. Padahal, kalau mengacu kepada benchmark negara lain, angka ideal PPN yang seharusnya dipungut pemerintah ada di kisaran 70% dari potensi PPN.

    Tahun
    PPN
    Konsumsi RT
    Ratio
    VAT Gross Ratio

    2022 
    687,6
    10.161,7
    6,76
    61,5

    2023
    764,3
    11.109,6
    6,8
    62,5

    2024
    828,5
    11.964,9
    6,9
    62,9

    Sumber: Kemenkeu, BPS, diolah

    Belum optimalnya kinerja pemungutan PPN itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang royal menggelontorkan insentif dan stimulus yang efeknya tidak terlalu signifikan ke perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Tidak pernah menembus angka 6% kecuali ada booming komoditas. 

    Bukti royalnya insentif dan stimulus pemerintah itu tampak dari realisasi belanja pajak. Saat ini, insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan sebesar Rp563,6 triliun.

    Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun.

    Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya. 

    Penerimaan Pajak 2025

    Adapun kinerja APBN 2025 membukukan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun sampai dengan akhir September 2025. Realisasinya turun sebesar 4,4% (yoy) dari September 2024 yakni Rp1.354,9 triliun.

    Purbaya masih membutuhkan setoran sebesar Rp781,6 triliun untuk menutup celah penerimaan pajak tahun 2025 yang outlooknya sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Secara umum, pendapatan negara sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1.863,3 triliun atau turun 7,2% (yoy) dari periode yang sama pada 2024 yang sudah mencapai Rp2.008,6 triliun. Realisasinya baru 65% dari outlook yakni Rp2.865,5 triliun.

    “Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

    Secara terperinci, penerimaan perpajakan September 2025 yakni Rp1.516,6 triliun atau mencapai 63,5% dari outlook. Realisasinya turun 2,9% dari periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak turun hingga 4,4% yoy dari September 2024. Realisasinya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak yakni Rp2.076,9 triliun.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa penerimaan pajak bruto per September 2025 sebesar Rp1.619,2 triliun atau sudah lebih tinggi dari September 2024 yakni Rp1.588,2 triliun.

    Dari penerimaan PPh badan, PPh orang pribadi, PBB, hanya PPN dan PPnBM yang realisasinya masih turun yakni 3,2% dari tahun sebelumnnya pada September 2025. Nilainya yakni Rp702,20 triliun hingga 20 September 2025. “Akan kita pantau terus semoga-moga semakin menuju ke belakang perekonomian semakin baik, realisasi bruto semakin meningkat,” katanya.

    Sementara itu, penerimaan pajak secara neto Rp1.295,28 triliun atau turun dari September 2024 yakni Rp1.354,86 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa kondisi tersebut karena masih ada restitusi pajak. “Restitusi artinya dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, wajib pajak sehingga uangnya beredar di tengah-tengah perekonomian. Kita berharap dengan uang beredar di tengah perekonomian termasuk yang berasal dari restitus membantu gerak ekonomi kita selama ini,” pungkasnya.

  • BRI Wujudkan Komitmen Asta Cita Lewat Perluasan Akses Kredit Program Perumahan – Page 3

    BRI Wujudkan Komitmen Asta Cita Lewat Perluasan Akses Kredit Program Perumahan – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah, Perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat.

    “Saya melihat BRI siap mendukung penuh pelaksanaan program perumahan rakyat. Pegawai BRI mampu menjawab langsung berbagai pertanyaan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ini membuktikan bahwa BRI hadir tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra nyata masyarakat di lapangan. Program ini terbukti memberi manfaat besar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap Maruarar.

    Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai bahwa sektor perumahan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  “Program Tiga Juta Rumah berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memperkuat sektor properti, program ini juga menyerap tenaga kerja dari berbagai bidang,” jelas Tito.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan bahwa tingkat backlog perumahan di Sumatera Utara masih tergolong tinggi, mencapai 938.217 rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal tetap. “Masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki rumah layak huni. Tambahan kuota program 3 Juta Rumah ini menjadi dorongan besar agar semakin banyak warga Sumut yang bisa menikmati hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.

    KPP disalurkan melalui dua sisi, yakni dari sisi supply melalui dukungan terhadap UMKM pengembang, kontraktor, dan penyedia bahan bangunan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyediaan rumah. Sementara itu, dari sisi demand BRI memberikan pembiayaan bagi UMKM individu/perseorangan untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha.

    Hery menambahkan bahwa BRI juga mencatat capaian positif dalam penyaluran KPR Subsidi FLPP. Hingga 7 September 2025, BRI berhasil menyalurkan 25.080 unit rumah atau setara 100% dari total kuota, menjadikan BRI sebagai bank dengan penyerapan FLPP tertinggi di antara seluruh Himbara. “Alokasi kuota FLPP BRI di tahun 2025 juga meningkat signifikan, dari 17.000 unit pada tahun 2024 menjadi 25.000 unit pada tahun 2025 atau tumbuh 47% YoY,” jelasnya.

    Menurut Hery, keberhasilan program ini tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah, perbankan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat. “Hari ini, dari Medan, kita menyuarakan semangat kolaborasi nasional melalui partisipasi 3.000 peserta, terdiri dari developer, kontraktor, pedagang bahan bangunan, dan UMKM. Semangat gotong royong ini menjadi kunci agar backlog perumahan dapat kita kurangi bersama,” pungkasnya.

  • 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset Index Politica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5% setelah satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.

    Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyebut sektor energi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Kementerian ESDM ini sangat vital. Banyak programnya belum terekspos, padahal berperan besar menjaga devisa dan memperkuat APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Fadhly menilai program B40 Biodiesel yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.

    “Program ini menghemat sekitar Rp147 triliun. Jika ditingkatkan ke B45, potensi efisiensinya mencapai Rp197 triliun, dan bila mencapai B50, dampaknya terhadap neraca perdagangan dan APBN akan lebih besar lagi,” katanya.

    Menurutnya, program ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penghematan impor bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas fiskal.

    Selain itu, Bahlil juga dinilai berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya tidak produktif.

    “Program revitalisasi sumur minyak yang dianggap tidak ekonomis ini berhasil meningkatkan lifting nasional,” ujar Fadhly.

    Program biodiesel dan bioetanol, lanjut Fadhly, sejalan dengan agenda transisi energi dan komitmen Net Zero Emission 2060.

    “Program biofuel seperti B40 dan rencana E10 bensin bukan hanya pro lingkungan, tapi juga pro rakyat. Program ini memperkuat ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.

    Fadhly menyebut keberhasilan program-program tersebut ikut berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

    “Sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kinerja ESDM memberi dampak nyata terhadap fiskal, lingkungan, dan stabilitas harga energi,” ujarnya.

    Tujuh Menteri Paling Dikenal Publik

    Dalam survei yang sama, masyarakat diminta menyebut nama menteri yang paling dikenal (top of mind). Hasilnya, tujuh menteri menempati posisi teratas:

    Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan – program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI.
    Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.
    Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Menteri Pertahanan – program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.
    Dr. Wihaji, Menteri BKKBN – penurunan angka stunting balita.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – revitalisasi irigasi dan bendungan.
    Dr. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian – program swasembada beras dan jagung.
    Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama – penurunan biaya haji.

    Sebanyak 87,5% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri. Faktor utama yang memengaruhi persepsi publik mencakup keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).

    Fadhly menegaskan, hasil survei ini menjadi barometer bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    “Kinerja sektor energi yang kuat, efisiensi fiskal, dan dorongan pada energi bersih menjadi kombinasi yang memperkuat kepercayaan publik. Ini fondasi penting menuju kedaulatan energi Indonesia,” tutupnya.

  • Menkeu Purbaya: Bank Himbara Sudah Salurkan Rp 112 Triliun Kredit Produktif – Page 3

    Menkeu Purbaya: Bank Himbara Sudah Salurkan Rp 112 Triliun Kredit Produktif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat, per 30 September 2025, realisasi dari total Rp 200 triliun dana yang ditempatkan, penyaluran kredit telah mencapai Rp 112,4 triliun, atau sekitar 56 persen dari total dana yang tersedia.

    “Kita lihat yang diserap sebelah kanan ya, sampai akhir September lebih dari Rp 112 triliun telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Artinya, kata Purbaya lebih dari separuh dana yang ditempatkan di bank Himbara sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bendahara negara ini mengatakan, uang beredar tumbuh signifikan pasca penempatan dana pemerintah, yang berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi.

    Data terakhir mencatat pertumbuhan pada September 2025 sebesar 13,2 persen, naik dari Agustus 2025 sebesar 8,5 persen, dan Agustus 2024 sebesar 7,6 persen.

    “Kalau kita lihat kan pertumbuhan angkanya merah itu 13,2 persen adalah M0-nya, atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0, ketika kita inject money, kita pindahkan Rp 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2 persen. Itu menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah dengan signifikan,” ujarnya.

     

     

  • Menkeu Purbaya: Minat Beli Investor Global ke Indonesia Membaik – Page 3

    Menkeu Purbaya: Minat Beli Investor Global ke Indonesia Membaik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan IV bisa tembus 5,5 persen. Optimisme itu muncul didorong dengan penempatan dana negara yang disalurkan ke bank Himbara sebesar Rp 200 triliun.

    Hal itu ia sampaikan dihadapan para investor dalam Investor Meeting di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan bank dan pelaku pasar modal itu, Menkeu Purbaya menegaskan kebijakan pemerintah saat ini mulai menunjukkan hasil positif.

    Salah satu topik yang banyak ditanyakan oleh investor adalah dampak dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mereka nanya Rp 200 triliun gimana sih dampaknya ke ekonomi, segala macam. Hitungan kita sih, tadi ada dari bank-bank juga kan yang terlibat dalam dana itu,” ujar Purbaya di DJP, ditulis Selasa (14/10/2025).

     

  • Purbaya Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,67%

    Purbaya Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,67%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-IV 2025 mencapai 5,67%. Menurut Purbaya, hal ini tak lepas dari paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah pada kuartal-IV.

    Purbaya menilai kondisi perekonomian Indonesia telah mengalami pemulihan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi meningkat 75,1% pada September 2025. Purbaya menyebut pemulihan ekonomi terjadi karena kebijakan penempatan dana ke Himbara Rp 200 triliun.

    “Tadi kan kita lihat sudah ada perbaikan konsumsi masyarakat di September sedikit. Kan kita mulai inject ke sistem, uangnya September,” kata Purbaya saat konferensi pers APBNKita, di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Ia pun menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh World Bank yang tidak sampai 5%. Namun, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-IV bisa mencapai 5,67%. Target ini tak lepas dari stimulus tambahan yang disiapkan pemerintah pada kuartal-IV.

    “Kan World Bank yang bilang ekonomi kita di bawah 5% tahun ini. Hitungan kita triwulan keempat lebih cepat dibanding sebelumnya. Hitungan dia katanya 5,5% tanpa stimulus tambahan. Tapi nanti, kalau stimulus tambahan nanti akan diumumkan, bisa (pertumbuhan ekonomi) 5,67% atau lebih sedikit di triwulan keempat,” jelas Purbaya.

    “Harusnya arah ekonomi bisa lebih bagus dan kalau itu terjadi momentum pertumbuhan akan kita jaga terus ke depan ke depannya lagi, kita sudah bergerak ke arah yang lebih bagus dibanding sebelumnya,” tambahnya.

    (rea/rrd)

  • Purbaya Bakal Diam-diam Tambah Dana Pemerintah ke 2 Bank BUMN

    Purbaya Bakal Diam-diam Tambah Dana Pemerintah ke 2 Bank BUMN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perlu ada penambahan penempatan dana pemerintah di bank BUMN. Sebelumnya dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun sudah disalurkan ke 5 bank BUMN.

    Purbaya mengatakan laju pertumbuhan likuiditas perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) masih sekitar 13% saat ini, dari sebelumnya di kisaran 0%. Menurutnya, pertumbuhan uang primer yang ideal adalah sebesar 20%.

    “Idealnya 20% lebih sedikit. Saya masih punya uang Rp 250 triliun lagi di bank sentral, nanti kita lihat seperti apa,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Meski membuka ruang untuk menambah penempatan dana pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Purbaya mengaku tidak akan lagi mengumumkan ke publik terkait waktu dan besarannya ke depan. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

    “Kalau mau nambah pun kita nggak akan kasih tahu Anda lagi sekarang karena operasi uang biasa lagi, karena nanti orang banyak yang protes ‘si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan’, karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang, nggak ada urusan dengan perubahan anggaran,” tegas Purbaya.

    “Saya nggak mengubah anggaran sama sekali, juga tidak melakukan ekspansi fiskal. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi supaya private sector-nya bisa tumbuh,” jelas Purbaya.

    Purbaya menambahkan bank yang meminta tambahan penempatan dana adalah BRI dan BNI. Jika nanti jadi ditambah, maka proses penambahan dilakukan diam-diam.

    “Saya tambah juga nanti ke depan akan diam-diam, kecuali yang BPD (bank daerah),” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi, kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.