Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Kemnaker Tutup Pendaftaran Program Magang Nasional Batch I, 156 Ribu Calon Peserta Terdaftar – Page 3

    Kemnaker Tutup Pendaftaran Program Magang Nasional Batch I, 156 Ribu Calon Peserta Terdaftar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup pendaftaran Program Pemagangan Nasional Tahun 2025 Batch I. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 156.159 orang telah mendaftar sebagai calon peserta, sementara 1.668 perusahaan ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pemagangan.

    “Sejak program magang ini dibuka, animo dari masyarakat dan dunia usaha sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa program pemagangan semakin dipercaya sebagai sarana efektif untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan berpengalaman,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (16/10/2025).

    Wamenaker Afriansyah menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi baik dari masyarakat maupun sektor usaha. Ia menilai bahwa pemagangan kini menjadi salah satu langkah strategis bagi angkatan kerja dalam meningkatkan kompetensi sekaligus kesiapan sebelum benar-benar terjun ke dunia industri.

    Wamenaker mengatakan, program ini melibatkan beragam sektor strategis, antara lain makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga jasa lainnya. 

    “Keberagaman sektor ini memperlihatkan bahwa dunia industri semakin terbuka terhadap konsep pemagangan sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman kerja nyata,” tambah Wamenaker.

    Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa Program Pemagangan Nasional Batch I dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pendaftaran perusahaan dan usulan program magang berlangsung pada 1–14 Oktober 2025, pendaftaran peserta pada 7–15 Oktober 2025, seleksi dan pengumuman peserta pada 16–18 Oktober 2025, dan pelaksanaan magang dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

    Pada Batch I ini, Kemnaker menyediakan kuota awal bagi 20.000 fresh graduate. Selama enam bulan masa pemagangan, peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum yang dibayarkan oleh pemerintah melalui bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI).

    “Selain uang saku, peserta magang juga akan memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan program secara penuh,” pungkas Sekjen Cris.

  • Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun, Didampingi Purbaya-Sjafrie

    Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun, Didampingi Purbaya-Sjafrie

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung. 

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba sekitar pukul 10.43 WIB dengan didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Dengan mengenakan safari berwarna cokelat, Prabowo juga didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Ada momen menarik di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir terlambat yakni pada pukul 10.52 WIB. Dengan mengenakan kemeja putih, Purbaya keluar dari elevator dan berjalan cepat merapat ke arah Kepala negara.

    Acara tersebut berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13.255.244.538.149,00 (Tiga Belas Triliun Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

    Tumpukan uang pecahan rupiah yang dibungkus rapi juga dipamerkan di hadapan Presiden dan jajaran pejabat negara sebagai simbol pengembalian kerugian keuangan negara.

    Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak di industri kelapa sawit.

    Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena nilai kerugiannya yang fantastis dan salah satu dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

    Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 grup korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita pada Senin akan diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Turut hadir termasuk Perwakilan sejumlah Bank Himbara mulai dari Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Hery Gunadi, dan Wakil Dirut BRI Agus Noorsanto. Hadirnya perwakilan Bank Himbara lantaran uang yang nanti diserahkan akan masuk ke rekening negara.

  • Prabowo Bakal Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun di Kejagung

    Prabowo Bakal Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun di Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya kepada industri kelapa sawit. 

    Acara berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13.255.244.538.149 (tiga belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). 

    Tumpukan uang pecahan rupiah yang dibungkus rapi juga dipamerkan di hadapan Presiden dan jajaran pejabat negara sebagai simbol pengembalian kerugian keuangan negara.

    Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak di industri kelapa sawit.

    Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena nilai kerugiannya yang fantastis dan salah satu dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

    Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 group korporasi total sebesar 13 triliun yang sudah disita senin diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Sekadar informasi, sejumlah pejabat akan hadir mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Termasuk Perwakilan sejumlah Bank Himabara mulai dari Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Hery Gunadi, dan Wakil Dirut BRI Agus Noorsanto.

    Hadirnya perwakilan Bank Himbara lantaran uang yang nanti diserahkan akan masuk ke rekening negara.

  • Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% serta memeratakan kesejahteraan masyarakat.

    Demi mencapai level pertumbuhan itu, ia telah mendesain sejumlah program prioritas yang bisa memacu lebih cepat gerak roda perekonomian dan lebih merata di berbagai wilayah.

    Program prioritas itu di antaranya ialah Makan Bergizi Gratis alias MBG, Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30.000 dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” ujar Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    MBG, menurutnya, akan mendorong penciptaan wirausaha baru di daerah. Dari penciptaan wirausaha dan lapangan kerja ini, dia meyakini pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan daya beli. Ini akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Untuk mengetahui bagaimana sepak terjang program-program unggulan Prabowo, berikut ini rinciannya:

    Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
    Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

    MBG

    Program prioritas pertama yang Prabowo luncurkan sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2025 ialah program MBG. Program itu ditujukan untuk menyiapkan SDM unggul menjelang target Indonesia Emas 2045.

    Program yang didesain dengan anggaran Rp 71 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ia resmikan pelaksanaannya pada 6 Januari 2025. Targetnya menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil atau menyusui, serta balita melalui 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Hingga Oktober 2025, Prabowo mengklaim program MBG telah dijalankan oleh 12.205 SPPG di seluruh Indonesia. Total dapur tersebut sudah mendistribusikan makanan bergizi gratis ke 36,2 juta penerima. Menurutnya, capaian tersebut sudah setara 7 kali populasi penduduk Singapura.

    “Makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat artinya bangsa Indonesia artinya negaramu pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada tujuh Singapura tiap hari,” ujar Prabowo.

    Di tengah capaian itu, sebetulnya juga timbul masalah karena banyaknya siswa penerima MBG yang keracunan. Namun, Prabowo menerima laporan bahwa jumlah penerima yang keracunan hanya setara 0,0008% dari total penerima MBG.

    Padahal, menurut laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX pada 1 Oktober 2025, jumlah kasus keracunan sejak diluncurkan pada Januari 2025 mencapai 6.517 orang. Artinya setara 0,018% dari total penerimanya yang sejumlah 36,2 juta orang.

    “Jadi kalau diambil statistik, adalah 0,0007 atau 0,0008 persen. Artinya, program ini 99,99 persen berhasil,” kata Prabowo.

    Meski begitu, Prabowo mengakui, program MBG memang belum sempurna pelaksanaannya. Namun, ia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satupun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error, kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Kopdes Merah Putih

    Adapun untuk program prioritas kedua yang ia luncurkan pada 21 Juli 2025 ialah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejumlah 80.081 unit dari target 81.000. Prabowo mengatakan, program itu diresmikan dalam rangka membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33.

    “Hari ini menjadi hari bersejarah. Kita meluncurkan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini adalah awal dari usaha besar bangsa untuk kemandirian ekonomi rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Senin (21/07/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi harus berfungsi sebagai lembaga distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang menunjang kebutuhan ekonomi desa.

    “Saya optimistis. Kami akan mendapat tambahan pasokan protein segar dari desa nelayan. Kami kirim ke koperasi karena kami juga membangun, sudah ada 81.000 koperasi desa. Masing-masing punya gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, klinik, dan lainnya,” ungkap Prabowo.

    Ia menambahkan, setiap koperasi akan diperkuat dengan armada transportasi sendiri untuk memastikan hasil produksi petani dan nelayan bisa langsung terserap pasar.

    “Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap. Saya pikir ini masa yang menarik bagi Indonesia. Saya senang melihat mimpi/konsep ini menjadi kenyataan saat kita duduk di sini,” tuturnya.

    Dalam hal pendanaan program Kopdes ini, disuntikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sesuai dengan keputusan bersama (SKB) Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan BPI Danantara yang diteken Kamis (9/10/2025).

    Menurut Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, penyertaan modal itu akan dipakai untuk percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan KDMP/KKMP. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang dikelola oleh Danantara.

    “Mudah-mudahan dalam waktu sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” ujar Ferry.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan Kopdes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

    Pandu menuturkan, jika Kopdes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana desa yang disiapkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia juga menekankan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pencairan kredit atau pembiayaan dari Bank Himbara ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) cair minggu depan. Menurutnya, akan ada kurang lebih 1.000 koperasi yang akan menerima aliran dana pada tahap awal.

    Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

    Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

    Sekolah Rakyat

    Adapun untuk program Sekolah Rakyat, telah Prabowo luncurkan sejak Juli 2025 dengan target pembangunan sebanyak 500 sekolah. Program ini ia arahkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga bisa menyekolahkan anaknya dari tingkat SD hingga SMA.

    “Dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” kata Prabowo.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat serapan anggaran program Sekolah Rakyat telah mencapai sebesar Rp788,7 miliar per 8 September 2025. Jumlah ini setara dengan 6,5% dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp12,2 triliun.

    “Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN edisi September 2025.

    Dia mengungkapkan, dana tersebut digunakan untuk renovasi sentra pendidikan di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp711,1 miliar dan dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Sosial sebesar Rp77,6 miliar.

    Adapun, saat ini, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780 siswa. Sementara itu, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Pemerintah jumlah kelas dan siswa dapat bertambah hingga 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa ke depannya.

    Berdasarkan sebaran wilayahnya, Suahasil memaparkan Sekolah Rakyat masih terbanyak dibuka di wilayah Jawa dengan total mencapai 48 unit. Kemudian, posisi selanjutnya ada Sumatra 22 unit, dan Sulawesi 15 unit Sekolah Rakyat.

    Lalu, Maluku-Papua tercatat memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

    Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengklaim sekolah rakyat yang dibangun telah bertambah hingga 165 titik. Dia memastikan jumlahnya akan terus bertambah secara signifikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    “Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka,” kata Agus Jabo dalam Rapat Kerja Komite III DPD, dikutip dari Detikcom, Jumat (26/9/2025).

    Presiden diketahui menargetkan pembentukan 500 sekolah rakyat. Saat ini, prioritas Sekolah Rakyat adalah anak SD. Namun, ke depannya, akan didorong hingga jenjang SMP dan SMA.

    “Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini,” ujarnya.

    Selain itu, Agus Jabo menyampaikan Presiden juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter agama, kebangsaan dan sosial.

    “Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orang tuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil,” tegasnya.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siap-Siap! BLT Tambahan dari Prabowo Rp1,5 Juta Cair Hari Ini

    Siap-Siap! BLT Tambahan dari Prabowo Rp1,5 Juta Cair Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto kembali meluncurkan bantuan langsung tunai sementara (BLTS) atau BLT Kesejahteraan Rakyat pada Jumat lalu (17/10/2025). BLTS ini diberikan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Peluncuran BLTS ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Sosial, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mewakili Presiden Prabowo Subianto di Kantor Pos Cikini, Jakarta.

    Jumlah penerima BLT ini ditambah 17,2 juta KPM dari regular 18,3 juta KPM khusus pada kuartal IV ini. Adapun, peluncuran ini untuk menjaga daya beli masyarakat.

    “Jumlah ini lebih tinggi sebelumnya, dan ini bisa menjangkau 104 juta orang, kalau asumsi 1 KPM ada ayah, ibu, dan dua orang anak,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat penyaluran BLTS Kesra di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    BLTS ini memberikan penambahan jumlah KPM diluar BLT reguler yang disalurkan oleh Kemensos melalui PKH dan Sembako.

    Penyaluran akan disalurkan melalui dua cara yaitu melalui himbara dan PT Pos Indonesia.

    “Melalui Himbara yang 18,2 juta dan ini akan langsung diberikan minggu depan (Senin), dan juga yang 17,2 juta akan melalui PT POS, dan hari ini dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya dan masuk di angka 17,2 juta,” tambah Airlangga.

    Untuk 18,2 juta KPM yang juga masuk sebagai penerima bantuan regular Kemensos, mendapatkan penebalan bantuan di triwulan keempat ini melalui BLTS.

    Lantas berapa jumlah bantuannya?

    Bantuan tersebut diberikan senilai Rp900 ribu, dengan rincian Rp300 ribu per bulan yang diberikan satu kali di bulan Oktober.

    “Katakanlah kalau dia di 3 bulan ke-4 ini dapat Rp600 ribu. Ada tambahan dari Bapak Presiden, Rp300 ribu kali 3. Berarti Rp900 ribu. Maka KPM sembako pada 3 bulan ke-4 ini mendapatkan Rp1,5 juta setiap keluarga,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dikutip dari pernyataan resminya, Jumat (17/10/2025).

    Gus Ipul juga menjelaskan penerima bantuan ini telah masuk dalam Data Tungal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 hingga 4.

    Gus Ipul juga mengimbau kepada penerima bantuan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukan yaitu membeli bahan pokok atau kebutuhan dasar.

    “Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak peruntukannya apalagi untuk Judol,” Gus Ipul, mengingatkan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Lembaga & Badan Baru Bermunculan, Ini Sepak Terjangnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah banyak program yang sudah dijalankan. Sejumlah program unggulan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) ini dijalankan oleh badan dan lembaga baru.

    Sejumlah lembaga baru tersebut memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    Tercatat, pembentukan institusi baru umumnya dilakukan saat Presiden dan Wapres resmi menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan di zaman pemerintahan sebelumnya. Umumnya, lembaga dan badan tersebut sudah berfungsi dan beroperasi dalam satu tahun ini. Berikut ini rangkuman lembaga dan badan baru tersebut, serta sepak terjangnya.

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    Badan Gizi Nasional dibentuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Badan ini dibentuk dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

    Sesuai dengan Perpres ini, BGN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi pun melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

    Saat itu, BGN mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan MBG mulai Januari 2025. Terbukti pada 6 Januari 2025, MBG mulai berjalan.

    Setelah berjalan selama 6 bulan, MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 22 Juni 2025, sebanyak 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    Menurut Staf Khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi, Redy Hendra Gunawan, jumlah SPPG akan terus bertambah dalam beberapa bulan kedepan. Pada Agustus nanti, menargetkan 7.000 SPPG.

    “Program MBG ini setelah berjalan sejak 6 Januari, hari ini sudah hampir 6 bulan lamanya hingga per 22 Juni per hari ini, telah beroperasional sejumlah 1.837 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” katanya dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

    “Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Agustus, kami menargetkan pertambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit SPPG di seluruh Indonesia,” lanjut Redy.

    Namun, pada perjalanannya BGN menghadapi tantangan yang besar. Tantangan ini yaitu, munculnya kasus keracunan anak-anak sekolah penerima MBG. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat ada 11.660 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 5 Oktober 2025. Data ini dihimpun dari Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR yang dikembangkan Kemenkes.

    Adapun penyebab kasus keracunan MBG bervariasi, mulai dari kesalahan pengadaan bahan baku, distribusi makanan yang melewati batas waktu aman, hingga pergantian pemasok yang tidak siap secara kualitas.

    Sebagai tindak lanjut, BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar SOP hingga proses perbaikan selesai. Presiden Prabowo juga memerintahkan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi, rapid test makanan, serta melibatkan juru masak terlatih.

    Foto: Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam Konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas makan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Kamis, (2/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Sementara itu sertifikasi akan diperketat. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higieni dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan, serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP dari lembaga independen.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, Dadan memastikan bahwa pengawasan terhadap dapur penyedia terus diperketat. Hingga saat ini, lebih dari 300 dapur SPPG telah mengantongi SLHS.

    “Per hari ini ada 361 dari total. Terbanyak di daerah Jawa, terutama tadinya basisnya SPPG berbasis restoran, kafe, sama katering. Tapi kita akan percepat semua untuk SLHS, tapi dengan demikian praktiknya kita terapkan, dari awal kan untuk lolos ke verifikasi memang standar-standar itu dipunyai,” tuturnya dikutip dari Detikcom, minggu lalu (18/10/2025).

    Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sempurna. Pasalnya, dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih ada beberapa ribu anak yang keracunan.

    Kendati demikian dia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    “Memang program ini tidak sempurna dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan seolah-olah program ini harus dihentikan,” kata Prabowo dalam sidang senat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Sabtu (18/10/2025).

    Dirinya menegaskan kasus keracunan secara statistik hanya 0,0008% dari total penerima MBG atau 8.000 dari 1,4 miliar porsi makanan yang telah dibagikan.

    “Artinya program ini 99,99% berhasil, jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal,” ujarnya.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satu pun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Foto: CNBC Indonesia
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membuka opsi Kementerian BUMN dilebur ke Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    2. Danantara

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah Presiden Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada Februari 2025. Inilah yang menandai terbentuknya Badan Pengelola Inventasi baru yaitu Danantara.

    Sebagai holding BUMN, Danantara memiliki mandat utama untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN dan meningkatkan nilai investasi dan produktivitas aset melalui pendekatan bisnis yang modern dan berorientasi profit.

    Danantara juga diberi mandat untuk menjadi mitra strategis investor global, membuka peluang kerja sama dalam pengembangan aset negara di berbagai sektor. Terakhir, Danantara harus mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebulan sesudah diundangkan, susunan pengurus Danantara pun dilantik Presiden pada 23 Maret 2025. Dewan Direksinya, yaitu:

    Dewan Direksi Danantara

    Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani
    Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria
    Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir

    Kemudian, Dewan Pengawasnya, terdiri dari:

    Erick Thohir
    Muliaman Hadad
    Menteri Keuangan
    Para Menko dan Mensetneg

    Sejak dilantik direksi dan pengurusnya, Danantara sudah beroperasi selama 7 bulan. Dalam rentang waktu tersebut Danantara mulai menyisir investasi dan proyek-proyek yang akan dijalankan.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, 33 proyek tersebut salah satunya berfokus di sektor energi dari pengolahan sampah. Rosan menyebut, saat ini pihaknya telah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sudah rampung, sehingga proses tender segera dilaksanakan.

    “Itu yang 33 itu yang waste to energy kan. Nah kita sedang, PP nya sudah rampung, itu akan segera laksanakan untuk tender prosesnya,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Pada perkembangannya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan ada lebih dari 100 perusahaan dari dalam negeri maupun asing, yang tergabung dalam 70 konsorsium menyatakan minat terhadap proyek waste to energy.

    “Kita sudah mulai prosesnya dari dua minggu lalu. Ya alhamdulillah bagus sekali,” ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (15/10/2025).

    Selain proyek waste to energy, Danantara juga menjalankan pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Luas kampung haji tersebut diperkirakan mencapai 80 hektare.

    Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal proyek pembangunan kampung haji. Setelah itu, Danantara akan mengajak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengawal pembangunan tersebut.

    “Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Nanti kerja sama dengan BPKH. Mungkin awalnya pembelian tanahnya dari kami, tapi nanti pembangunan ke depannya ya kita akan kolaborasi dengan BPKH,” ujar Rosan saat ditemui di acara ISEF 2025, dikutip dari Detikcom, (8/10/2025).

    3. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) di seluruh Indonesia pada 21 Juli 2025. Peresmian digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

    Prabowo menegaskan peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

    Adapun, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.

    Sebagai catatan, Kopdes menjadi salah satu instrumen pemerintah ke depan untuk mengoptimalkan anggaran dana desa dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lebih cepat.

    Kopdes pun diberikan kemudahan untuk mengakses kredit ke perbankan. Kopdes Merah Putih sudah bisa mengajukan pinjaman modal usaha dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui aturan ini, Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman ke Himbara dengan plafon sampai Rp 3 miliar.

    Sejalan dengan ini, Menteri Keuangan yang menjabat saat itu, Sri Mulyani, juga menekan PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Ini artinya, pemerintah dapat menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebagai modal pembiayaan Himbara untuk Kopdes Merah Putih.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menjabat saat itu menjelaskan melalui program Kopdes Merah Putih, pemerintah juga tidak lagi meninabobokan Pemerintahan Desa hanya dengan menggelontorkan dana desa secara cuma-cuma, melainkan mengajari cara pendanaan kreatif dengan memasukkan dana APBN melalui dana desa untuk menekan biaya pinjaman di bank dan mencegah risiko gagal bayar.

    “Nah caranya bagaimana supaya tidak berat bebannya itu bunganya? maka pemerintah taruh dana di bank Himbara itu jumlahnya Rp 100 triliun sebetulnya tahun depan, Rp 83 triliun kita sudah tempatkan beberapa sekarang dengan subsidize rate,” ucap Anggito.

    “Jadi itu viable dan feasible untuk Himbara lakukan apabila unit usaha koperasi ingin ekspansi usahanya tapi supaya risikonya nol, maka pemerintah dibolehkan intercept, jadi tidak ada gagal bayar,” tegasnya.

    Sebagai catatan, Kopdes juga diwajibkan untuk memberikan imbal jasa 20% ke pemerintah desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan keuntungan dari KopDes Merah Putih ini akan diberikan ke desa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

    Menurut Yandri, hal ini dilakukan sebab KopDes Merah Putih dilahirkan dari musyawarah desa khusus. Dalam pembentukannya pun melibatkan Kepala Desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantornya, dikutip dari Detikcom, Rabu (13/8/2025).

    4. Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)

    Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) adalah embrio dari Kementerian Haji dan Umrah yang pendiriannya telah disahkan. BP Haji awalnya dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No.154 Tahun 2024. BP Haji awalnya diamanatkan untuk mengelola ibadah haji secara profesional. Pasalnya, ke depannya, Kementerian Agama tidak akan lagi bertanggung jawab mengelola haji.

    Lalu, pada perkembangannya, melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, status BP Haji ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah, yang disahkan pada 26 Agustus 2025.

    Pada 8 September 2025, Presiden telah melantik Menteri Haji dan Umrah, yakni Mochamad Irfan Yusuf, yang juga dikenal sebagai Gus Irfan. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Dengan adanya kementerian baru ini, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

    Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i mengatakan Presiden sangat menginginkan pertama, agar pelayanan haji ke depan itu harus semakin lebih baik dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wamenag dalam rilis resmi (9/9/2025).

    Presiden berharap berbagai persoalan yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi terulang. “Maka dengan adanya penanganan khusus oleh kementerian ini, kita tidak mendengar lagi perulangan persoalan pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar ongkos haji bisa lebih efisien melalui skema yang lebih sederhana. “Apakah pengurangan durasi tinggal di Arab Saudi, atau juga dengan mekanisme penerbangan, juga dengan akurasi penetapan katering, hotel, dan (layanan) Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina),” kata Wamenag.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 1 BLT Rp 900.000 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek dan Pencairannya Nasional

    1 BLT Rp 900.000 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek dan Pencairannya Nasional

    BLT Rp 900.000 Cair Hari Ini, Simak Cara Cek dan Pencairannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada hari ini, Senin (20/10/2025), dengan nilai sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan yang disatukan sehingga menjadi Rp 900.000.
    “Dalam tiga bulan (masyarakat) berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300.000. Nanti mulai hari Senin, dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp 900.000,” kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi, Minggu (20/10/2025).
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, bahwa BLT ini adalah bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat miskin.
    “Pak Presiden punya perhatian yang luar biasa untuk masyarakat khususnya di golongan paling bawah,” kata Gus Ipul.
    Gus Ipul mengatakan, bahwa bentuk perhatian Presiden yakni memberikan bantuan kepada kelompok paling bawah ini. Bahkan bantuan tidak dikurangi, tapi justru ditambah.
    “Pagu anggaran tahun 2025 ini Ada Rp 71 triliun untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di era Presiden Prabowo dinaikkan menjadi Rp 110 triliun lebih, dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah,” ujar dia.
    – Penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan berada di desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
    – Penerima tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri.
    – Penerima diwajibkan memiliki rekening bank yang ditunjuk pemerintah untuk memudahkan proses transfer dana.
    – Untuk mengecek apakah masuk dalam daftar penerima BLT, masyarakat bisa mengunjungi sistus resmi : https://cekbansos.kemensos.go.id.
    – Pilih data wilayah: Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan alamat penerima. Isi nama lengkap: Masukkan nama sesuai yang tertera di KTP. Masukkan kode captcha: Ketik kode yang tertera di layar untuk verifikasi. Klik tombol “Cari Data”.

    Adapun BLT Rp 300.000 ini akan diberikan kepada 35,04 juta KPM yang. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
    Adapun bantuan 3 bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini.
    “Jadi totalnya tadi untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp 30 triliun lebih,” tutup Letkol Teddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catatan Ekonom Tentang Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Catatan Ekonom Tentang Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki masa satu tahun pada Senin (20/10/2025) esok.

    Meski menawarkan keberlanjutan kebijakan pemerintahan terdahulu, Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah pendekatan ekonomi yang berbeda. 

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB Unand) Syafruddin Karimi melihat bahwa Prabowo dan pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) memiliki prioritas dan instrumen ekonomi yang berbeda.

    Syafruddin mencontohkan, Jokowi menaruh bobot besar pada infrastruktur fisik dan hilirisasi mineral seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, irigasi, serta larangan ekspor bijih nikel untuk menarik smelter.

    Kebijakan itu, sambungnya, ditopang penerbitan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi tenaga kerja dan investasi.

    Sementara itu, dia melihat pemerintahan Prabowo memutar fokus ke program kesejahteraan skala nasional seperti makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo membentuk Danantara untuk konsolidasi aset dan investasi strategis, membuka kembali pasar karbon bagi pembeli asing, menambah opsi pembiayaan termasuk dim sum bond, dan insentif diskon 100%pajak pertambahan nilai (PPN) properti sampai 2027.

    “Pendekatan baru ini lebih menekankan permintaan domestik dan mobilisasi aset negara, dibanding dorongan fisik infrastruktur yang mendominasi dekade sebelumnya,” jelas Syafruddin kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mencatat setidaknya ada lima perbedaan pendekatan ekonomi antara pemerintahan Prabowo dengan Jokowi. Pertama, Prabowo lebih jor-joran mengeluarkan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

    Dia mencontohkan paket stimulus ekonomi terbaru yang diumumkan pemerintahan Prabowo untuk pemulihan daya beli dan menyerap tenaga kerja: mulai program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi, insentif pajak untuk pekerja pariwisata, bantuan pangan, diskon iuran JKK/JKM, perumahan pekerja, percepatan OSS/RDTR, hingga program perkotaan untuk pelaku ekonomi digital.

    “Ini menambah bantalan sosial ekonomi di luar skema rutin bansos,” ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Kedua, penguatan likuiditas domestik. Di satu sisi, bank sentral mulai mengarahkan kebijakan ke pro-pertumbuhan: suku bunga acuan sudah turun 150 basis poin dari 6,25% menjadi 4,75% sejak Prabowo-Gibran menjabat.

    Di sisi lain, sambung Josua, ada manajemen kas negara yang proaktif untuk menurunkan biaya dana dan mempercepat kredit. Pada medio September 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana lima bank Himbara.

    “Corak kebijakan yang lebih langsung ke transmisi perbankan,” ujar Josua.

    Ketiga, reformasi arus barang dan devisa melalui PP No. 8/2025. Lewat aturan itu, pemerintah mengatur penempatan dana hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

    Menurut Josua, kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menata ulang tata niaga impor agar bahan baku dan barang strategis lebih lancar sekaligus pelengkap kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya. 

    Keempat, diplomasi ekonomi lebih agresif. Josua mencontohkan pemerintah mencapai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat hingga mendorong penyelesaian perjanjian dagang komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).

    Kelima, Proyek Strategis Nasional masih menjadi tulang punggung konektivitas dan daya saing (228 proyek/16 program, nilai konstruksi Rp6.480 triliun) dan fokus hilirisasi mineral/industri tetap berlanjut.

    Hanya saja, Josua melihat pemerintahan Prabowo lebih fokus ke injeksi likuiditas, percepatan perizinan berbasis risiko, dan program sosial berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat. 

  • Bansos BLT Rp900.000 Cair Senin 20 Oktober, Bisa Diambil Lewat Sini

    Bansos BLT Rp900.000 Cair Senin 20 Oktober, Bisa Diambil Lewat Sini

    Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp900.000 kepada 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Senin (20/10/2025) besok. 

    Program BLT ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (17/10/2025), yang menyasar kelompok masyarakat berpendapatan terendah (desil 1–4).

    “Awalnya saya datang untuk mengecek Sekolah Rakyat, tapi juga karena Jumat lalu Bapak Presiden sudah meluncurkan program stimulus ini, saya ingin memastikan pelaksanaannya. Tadi saya lihat langsung, dan sudah sesuai keinginan Pak Presiden,” kata Teddy usai kunjungan ke Sekolah Rakyat 33, Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

    Menurut Teddy, program BLT ini diberikan selama 3 bulan — Oktober, November, dan Desember — dengan total bantuan sebesar Rp900.000 per KPM. Bantuan dapat diambil sekaligus mulai Senin (20/10/2025) melalui bank Himbara dan kantor pos.

    “Setiap keluarga berhak mendapat Rp300.000 per bulan. Karena ini dicairkan sekaligus, maka masyarakat bisa langsung menerima Rp900.000 mulai minggu depan. Bisa diambil lewat rekening bank yang ditentukan atau di kantor pos,” jelasnya.

    Pemerintah berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban hidup masyarakat, tetapi juga menjaga daya beli dan perputaran ekonomi menjelang akhir tahun.

    “Ini untuk membantu masyarakat menjelang akhir tahun, masa sekolah, dan kebutuhan hidup lainnya. Tujuannya agar ekonomi tetap bergerak dan stabil,” ucap Teddy.

    Program BLT ini sepenuhnya dibiayai dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2025. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp30 triliun.

    “Ini hasil efisiensi anggaran. Apa yang belum prioritas atau belum tercapai, kita alihkan ke program yang langsung menyentuh masyarakat. Dan ini hasilnya,” tegasnya.

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menjelang genap 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Teddy menyampaikan bahwa capaian pemerintah sudah cukup signifikan. 

    Bahkan, Sidang Kabinet Paripurna dijadwalkan digelar Senin (20/10/2025) untuk menyampaikan laporan resmi kinerja tahun pertama.

    “Sudah banyak yang dicapai. Besok dalam sidang kabinet paripurna, Bapak Presiden akan menjelaskan langsung kepada publik apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang dirasakan masyarakat,” ucap Teddy.

    Dia juga menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah ke depan tetap berfokus pada kesejahteraan rakyat.

    “Kita semua berharap agar ke depan semakin baik, sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkas Teddy.

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Antara Negara G-20

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Antara Negara G-20

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil pada angka 5,12 persen pada triwulan II 2025.

    Purbaya bahkan mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,12 persen itu menjadi yang tertinggi di antara negara-negara yang tergabung dalam G-20. Karena itu, menkeu optimis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik hingga akhir tahun ini.

    Gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menandai pencapaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bidang ekonomi. Diketahui, Prabowo-Gibran akan genap setahun pada Senin (20/10).

    “Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu Purbaya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (19/10).

    Untuk inflasi, Purbaya menjelaskan bahwa inflasi juga terjaga rendah di 2,65 persen (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56 persen dari PDB. Angka ini juga termasuk yang terendah di antara negara G-20.

    Dia menegaskan, pencapaian ini tak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp 200 triliun di Bank Himbara yang memiliki tujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

    “Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Menkeu Purbaya.

    Pada sisi perdagangan, Indonesia juga mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025.