Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Cara Mengatasi BLT Kesra Rp900 Ribu Belum Cair dan Penyebabnya

    Cara Mengatasi BLT Kesra Rp900 Ribu Belum Cair dan Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Dana bantuan langsung tunai (BLT) kesra Rp900.000 dari pemerintah disalurkan mulai Oktober, November dan Desember 2025.

    Namun mungkin ada beberapa dari Anda yang kesulitan dalam pencairan atau uang Anda belum cair di bank himbara ataupun kantor pos.

    Jika Anda mengalami kendala tersebut, berikut cara yang harus Anda lakukan.

    Cara Mengatasi Kendala Pencairan

    1. Cek Status di DTSEN / Cek Bansos

    Gunakan situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos resmi. Pastikan nama Anda terdaftar aktif sebagai penerima PKH/BPNT untuk tahap ini.

    2. Pantau Status di Bank Penyalur

    Jika status dalam sistem menunjukkan “SI (Standing Instruction)”, ini berarti dana sedang dalam proses pencairan secara otomatis. Jika status kosong atau tidak aktif, segera hubungi pendamping PKH atau kantor desa/kelurahan.

    3. Hubungi Pendamping PKH atau Dinas Sosial

    Pendamping akan memeriksa apakah terdapat masalah teknis, seperti kartu KKS yang bermasalah, data ganda, atau rekening yang bermasalah.

    4. Pastikan Kartu KKS Aktif

    Kadang-kadang pencairan gagal disebabkan oleh kartu KKS yang tidak aktif atau sudah lama tidak digunakan. Pastikan kartu Anda masih aktif di bank penyalur.

    5. Sabar Menunggu Pencairan Bertahap

    Terdapat beberapa sebab mengapa BLT Kesra Rp900.000 belum cair meski masyarakat sudah terdaftar sebagai penerima. Beberapa alasan di antaranya yakni masih proses validasi dan pencairan dilakukan secara bertahap.

    Kemudian untuk pencairan melalui Kantor Pos, baru akan dilaksanakan mulai Senin depan, 26 Oktober 2025. Faktor lain yang menjadi penyebab seseorang tak mendapatkan bantuan ini yakni karena ditemukan ketidaksesuaian data dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pencairan bisa berlangsung hingga minggu ketiga atau bahkan akhir bulan. Jadi, jika minggu pertama dan kedua tidak ada pencairan, masih ada kemungkinan untuk tahap selanjutnya.

    Cara Laporkan BLT Kesra Rp900.000 Tidak Kunjung Cair

    Cara melaporkan BLT Kesra tak kunjung cair yakni melalui situs resmi Kementerian Sosial, di antaranya: Hotline bansos Kemensos: 0811-10-222-10 SMS: 1708 (provider Telkomsel, Indosat, dan 3) X: @lapor1708 Email: bansos@kemensos.go.id Masyarakat juga bisa memantau informasi terbaru di media sosial resmi Kemensos seperti akun Instagram @kemensosri.

    Bantuan ini diberikan sebagai tambahan insentif tunai untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

    Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan Rp300.000 per bulan selama 3 bulan (Oktober, November, Desember 2025).

    Total bantuan yang diterima sekaligus adalah Rp900.000 dalam satu kali pencairan.
    Program ini mencakup lebih dari 35 juta keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4, yaitu yang berada di lapisan ekonomi terendah.

    Distribusi dilakukan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) serta PT Pos Indonesia.

  • Luhut Terang-terangan Puji Purbaya, Herwin Sudikta: Pantes Projo Dikumpulin Lagi

    Luhut Terang-terangan Puji Purbaya, Herwin Sudikta: Pantes Projo Dikumpulin Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menyinggung soal kondisi keuangan Indonesia yang sempat diungkap oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

    Disampaikan Herwin, Ketua DEN itu juga memuji langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang mengguyur dana Rp200 triliun ke Himbara dan BSI.

    Herwin mengatakan, dinamika ini menjadi sinyal adanya pergeseran dalam lingkaran kekuasaan.

    Ia menyebut bahwa dukungan yang selama ini terlihat solid di internal pendukung mantan Presiden Jokowi, kini mulai menunjukkan tanda-tanda retak.

    “Pantesan Projo dikumpulin lagi,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (26/10/2025).

    Ia menilai, langkah tersebut bukan tanpa alasan. Herwin menggambarkan kondisi politik dan ekonomi saat ini seperti tembok kokoh yang mulai kehilangan daya tahannya.

    “Rupanya bahkan tembok paling tebal pun mulai retak dari dalam,” sebutnya.

    Herwin juga menyinggung perubahan sikap sebagian tokoh yang dulunya dikenal sangat loyal terhadap pemerintahan.

    “Yang dulu berdiri paling depan membela, kini mulai bicara dengan nada berbeda,” tandasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia memberikan sindiran menohok yang menggambarkan bahwa masa kejayaan kekuasaan itu perlahan mulai bergeser.

    “Mungkin inilah tanda masa kebesaran itu sudah mendekati senja,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, bersama jajaran pengurus pusat DPP Projo, bertemu dengan Jokowi, di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, kemarin.

    Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut sempat memperlihatkan ijazah aslinya kepada para relawan pendukung Projo.

  • Begini Rencana Kelanjutan 80.000 Kopdes Raih Kredit Rp240 Triliun dari Himbara

    Begini Rencana Kelanjutan 80.000 Kopdes Raih Kredit Rp240 Triliun dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenko) mengungkap kelanjutan pemberian akses kredit bagi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang rencananya bakal mulai dikucurkan dalam waktu dekat.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan rencana pemberian kredit hingga Rp240 triliun tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Dan oleh Menteri Keuangan, karena Menkeu-nya koboi keluar keputusan yang itu cukup bagi Danantara untuk disampaikan kepada Bank Himbara untuk bisa dicairkan platform pinjaman yang sudah disediakan,” ujarnya dalam konferensi pers diikutip Sabtu (25/10/2025).

    Adapun penyaluran kredit itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

    Nantinya setiap KDKMP akan mendapat plafon kredit mencapai Rp3 miliar. Sehingga, untuk memberikan pendanaan bagi 80.000 KDKMP dibutuhkan anggaran mencapai Rp240 Triliun.

    “Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu diberikan Rp3 miliar. Jadi kalau 80.000-an Koperasi Desa itu kurang lebih Rp240 triliun,” katanya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pencairan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara serentak. 

    Pada tahap awal, ada sekitar 1.000 Kopdes yang siap untuk menerima pinjaman mulai pekan depan. Totalnya, pemerintah memprioritaskan injeksi pinjaman bank pelat merah terhadap 20.000 Kopdes Merah Putih. 

    “Pertama, kita akan fokus 20.000 dulu yang sudah lengkap, akan diawali 1.000 [Kopdes] minggu depan untuk di-launching, karena ini dananya sudah siap,” ucapnya. 

    Akses kredit tersebut akan diberikan sebagai modal Kopdes membangun sejumlah sarana dan prasarana awal. Salah satunya untuk pengembangan area pergudangan. Nantinya, Kopdes Merah Putih juga akan menjajakan sejumlah barang pojok mulai dari LPG 3 Kilogram (Kg), minyak, beras, hingga pupuk.

  • Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu, Syarat dan Mencairkan Dana

    Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu, Syarat dan Mencairkan Dana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Untuk program BLT Kesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden untuk pemberian BLT pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Perekonomian.

    Menurut Menko Perekonomian, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, Menko Airlangga mengatakan bahwa penyaluran akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    Berikut cara daftar BLT Kesra dan bagaimana mencairkannya

    Melalui situs resmi Kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    Isi data domisili: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode verifikasi (captcha).
    Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya muncul.
    Jika kamu terdaftar, akan muncul informasi nama, jenis bantuan, dan status pencairan.

    Lewat Aplikasi “Cek Bansos”

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store.
    Daftar menggunakan NIK dan foto KTP.
    Login, lalu pilih menu “Cek Penerima Bansos”.
    Masukkan data sesuai identitasmu, lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian.
    Jika namamu belum terdaftar, kamu bisa mengajukan diri sebagai calon penerima lewat fitur “Usul” yang tersedia di aplikasi.

    Cara mencairkan BLT kesra 2025

    Bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) bagi yang memiliki rekening aktif.
    PT Pos Indonesia untuk penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Jadwal pencairan dimulai pada 20 Oktober 2025, dengan penyaluran dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.

    Syarat penerima BLT

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.
    Terdaftar dalam basis data DTSEN Kemensos.
    Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT.
    Termasuk keluarga miskin, rentan miskin, atau berpenghasilan tidak tetap.

  • Pendanaan KopDes Merah Putih Bakal Tepat Sasaran Jika Ekosistem Matang

    Pendanaan KopDes Merah Putih Bakal Tepat Sasaran Jika Ekosistem Matang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pendanaan yang diterima Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari himpunan bank milik negara (Himbara) berpotensi tepat sasaran apabila seluruh ekosistem lini usaha koperasi telah bergerak secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

    Pengamat koperasi Rully Indrawan memandang, desain program pendanaan yang mewajibkan adanya rencana bisnis dari setiap KopDes/Kel Merah Putih dapat menjadi instrumen penting agar dana pinjaman benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha anggota koperasi.

    “Karena syarat menerima pinjaman [untuk KopDes/Kel Merah Putih] itu harus ada rencana bisnis, maka pemanfaatan dana [dari Himbara] itu semestinya tepat sasaran. Asumsinya, bila ekosistem usaha semua sudah bergerak baik hilir maupun hulunya,” kata Rully kepada Bisnis, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rully, efektivitas pendanaan KopDes/Kel Merah Putih juga bergantung pada tiga faktor kunci, yakni kesiapan ekosistem usaha, berfungsinya sistem pengawasan digital, serta kualitas pelatihan pengurus koperasi yang disesuaikan dengan rencana bisnis masing-masing KopDes/Kel Merah Putih.

    Namun demikian, Rully menilai ketiga kunci tersebut masih perlu melalui proses validasi sebelum siap sepenuhnya terealisasi di lapangan.

    Secara normatif, ujar dia, keberadaan KopDes/Kel Merah Putih berpotensi memberi dampak positif terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski begitu, peran pemerintah sebagai pihak yang menaungi koperasi dinilai tetap krusial pada tahap awal pelaksanaan program.

    “Tentu secara normatif dampaknya positif bagi pemerataan ataupun kesejahteraan rakyat. Namun sejauh mana peran eksternal [terutama pemerintah] menaunginya dengan komitmen dan kebijakan. Koperasi dengan sistem officialisasi seperti ini peran pemerintah di awal itu harus kuat,” tuturnya.

    Sebelumnya, sebanyak 80.000 unit KopDes/Kel Merah Putih yang telah mengantongi legalitas dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan beroperasinya KopDes/Kel Merah Putih itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar koperasi dapat berjalan dalam waktu cepat.

    Namun, dia menjelaskan, karena belum seluruh KopDes/Kel Merah Putih memiliki gudang/gerai dan sarana-prasarana pendukung, maka tahapan sebelum dioperasikan perlu dipercepat pembangunan aset fisik tersebut.

    “Maret 2026 kita harapkan seluruh gerai dan gudang selesai dibangun, Insya Allah Maret 2026 target operasi KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan dengan baik,” ujar Ferry di Graha Mandiri, Selasa (21/10/2025).

    Ferry menyebut, setiap kementerian/lembaga terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi di desa melalui program KopDes/Kel Merah Putih dapat segera tercapai.

    Dia menambahkan, sebagai langkah percepatan proses pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang KopDes/Kel Merah Putih, seluruh tim di Satgas dan juga koordinator wilayah diberdayakan untuk memetakan tanah-tanah yang menganggur (idle) di setiap desa untuk didirikan bangunan tersebut.

    Dalam hal pembangunan aset hingga modal kerja, setiap KopDes/Kel Merah Putih bakal mendapatkan kucuran plafon pinjaman hingga Rp3 miliar.

    “Kami sekarang sudah mulai menginventarisir data tanah, asumsinya sekarang per hari bisa kita dapatkan minimal seribu titik tanah di desa-desa. Pokoknya begitu ada titik tanahnya, langsung dibangun [gerai dan gudang],” ungkapnya.

    Kemenkop juga telah menurunkan Business Assistant dan Project Manager Officer (PMO) yang akan bertanggung jawab terhadap 10 KopDes Merah Putih di setiap wilayah untuk mendukung operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, terutama setelah efektif beroperasi. 

  • Top 3: Menkeu Purbaya Minta Kejelasan Pembiayaan ke Koperasi Desa Merah Putih – Page 3

    Top 3: Menkeu Purbaya Minta Kejelasan Pembiayaan ke Koperasi Desa Merah Putih – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta kejelasan penyaluran pembiayaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dana Rp 200 triliun yang diguyur ke bank BUMN sebelumnya bisa digunakan.

    Purbaya saat ini tengah menggelar rapat bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Dia meminta penjelasan mengenai bentuk final Kopdes Merah Putih, termasuk skema pembiayaannya.

    “Iya, kita mau lihat finalisasi bentuk finalnya seperti apa sih, Kopdes Merah Putih apa, seperti yang sudah di putuskan selama ini. Tapi kan kita mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyaluran uangnya bisa clear,” ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

    Soal kesiapan dana, Purbaya bilang sudah ada alokasi Rp 16 triliun untuk Kopdes Merah Putih tahun ini. Opsi lainnya, bank BUMN bisa menggunakan dana kucuran Rp 200 triliun yang sudah dibagikan Purbaya.

    Jika Himpunan Bank Negara (Himbara) mengalokasikan ke KDMP, maka besaran bunganya bisa disesuaikan menjadi hanya 2 persen.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Akumindo: Dana Rp200 Triliun di Himbara Belum Sentuh UMKM

    Akumindo: Dana Rp200 Triliun di Himbara Belum Sentuh UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank milik negara (Himbara) belum menyentuh segmen UMKM.

    Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menyampaikan bahwa hal ini tak terlepas dari proses pencairan kredit UMKM yang dirasa masih sulit. Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan tujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggerakkan sektor riil.

    “Niatan Menteri Keuangan bagus dengan dana Rp200 triliun, tetapi kalau sistem pencairan kepada pelaku-pelaku UMKM itu masih sama, enggak akan bisa [berdampak],” kata Edy saat ditemui di Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Menurutnya, dalam menggelontorkan dana jumbo, pemerintah perlu mengiringinya dengan pengawasan terhadap pencairan dana tersebut di perbankan. 

    Edy tak menampik bahwa segmen UMKM memiliki risiko yang lebih tinggi dalam meningkatkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

    Namun demikian, dia menilai bahwa pemerintah semestinya memiliki mekanisme dalam memitigasi risiko tersebut, di samping kepatuhan yang diupayakan meningkat dari sisi UMKM.

    “Misalnya di China, mereka bisa menanggung risknya. Kenapa kita tidak? Kita belajar untuk itu. Dan pelaku UMKM juga harusnya belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia dapatkan,” ujar Edy.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman angkat suara soal risiko kenaikan kredit bermasalah segmen UMKM, pada saat akses pembiayaan UMKM diperluas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/2025.

    Maman menyampaikan bahwa POJK tersebut memuat ketentuan penerapan pemeringkat kredit alternatif (PKA) atau innovative credit scoring (ICS) sebagai bentuk relaksasi syarat pengajuan kredit UMKM. Menurutnya, mitigasi risiko tetap dilakukan oleh bank penyalur kredit dan OJK selaku regulator.

    “Jadi saya pikir bank pasti tetap akan melakukan mitigasi dengan OJK, ya. Apakah ini malah akan meningkatkan NPL atau justru menurunkan,” kata Maman dalam diskusi media di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (22/10/2025).

    Adapun, OJK melaporkan bahwa porsi kredit UMKM perbankan menurun, yakni berkisar 19% dari total penyaluran kredit sebesar Rp8.075 triliun per Agustus 2025.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa hal ini diiringi pelambatan kredit UMKM yang hanya bertumbuh 1,35% secara tahunan (year-on-year/YoY) hingga bulan kedelapan tahun ini.

  • Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Menkop Sebut Kopdes Merah Putih Dapat Rp 3 M buat Bangun Gudang-Modal

    Jakarta –

    Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu membahas eksekusi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Tadi kami bertiga dengan Pak Menteri Keuangan dan Danantara sudah menyelaraskan dan mencapai kesepahaman untuk proses pencairan dari Bank Himbara bagi pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang lainnya untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Ferry menyampaikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana penunjang Kopdes Merah Putih. Percepatan ini penting dilakukan demi mengejar target 80.000 Kopdes Merah Putih beroperasi pada Maret 2026.

    Saat ini telah dimulai proses pembangunan di hampir 5.000 titik desa, dan jumlahnya akan terus bertambah. Setiap Kopdes Merah Putih mendapat plafon pembiayaan sebesar Rp 3 miliar, yang digunakan untuk pembangunan fisik dan modal kerja. Pencairan dimulai hari ini.

    “Terkait pembiayaan Kopdes, dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi, sebagian dipergunakan untuk membangun fisik, dan sebagian lagi untuk modal kerja,” imbuh Ferry.

    Sementara itu, Dony Oskaria menjelaskan, penyaluran plafon Rp 3 miliar per koperasi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kopdes. Ia optimistis program ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional dari desa.

    “Koperasi ini akan menjadi engine pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sekarang tinggal menunggu proses pembangunan koperasi-koperasi tersebut,” kata Dony.

    Pembangunan Kopdes Merah Putih juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya berperan dalam mengidentifikasi lahan yang tersedia untuk pembangunan Kopdes.

    “Targetnya selesai Maret 2026. Saat ini Kementerian Koperasi bersama TNI memiliki Command Center untuk menginventarisasi tanah-tanah di desa dan kelurahan, dengan target harian 1.500-2.000 hektare,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan dana Rp 16 triliun tahun ini untuk program Kopdes Merah Putih. Selain itu, bank BUMN dapat menggunakan dana Rp 200 triliun yang sebelumnya telah ditempatkan pemerintah, dengan ketentuan bunga hanya 2 persen.

    “Kalau Kopdes Merah Putih tahun ini programnya Rp 16 triliun. Tapi kita sudah taruh uang Rp 200 triliun itu, kalau mau diswitch dan mereka siap, bisa dipakai. Otomatis bunga yang kita charge ke bank untuk program koperasi Merah Putih hanya 2 persen,” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)

  • Menkeu Purbaya Restui Duit Pinjaman Himbara Buat Gudang Kopdes

    Menkeu Purbaya Restui Duit Pinjaman Himbara Buat Gudang Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Danantara menyepakati penggunaan fasilitas kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) untuk mendanai pembangunan fisik Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Proses pembangunan fisik nantinya akan dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara. 

    Kesepakatan itu tercapai setelah rapat antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Kamis (23/10/2025). Pemerintah melalui himbara menyediakan kredit dengan plafon Rp3 miliar untuk seluruh Kopdes, yang ditargetkan pembangunan fisiknya tuntas pada Maret 2026. 

    “Jadi sudah tinggal menunggu proses pembangunan daripada koperasi-koperasi kita ke depannya,” terang Kepala BP BUMN Dony Oskaria usai rapat tersebut di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. 

    Adapun khusus untuk pembangunan fisik setiap Kopdes, Kementerian Koperasi telah memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dan bakal bekerja sama dengan TNI. 

    Menkop Ferry Juliantono menyebut plafon kredit Rp3 miliar itu mencakup biaya investasi pembangunan fisik sekaligus modal kerja Kopdes. Bedanya, pencairan untuk modal kerja dari himbara langsung disalurkan ke unit koperasi dimaksud. 

    “Itu capex dan opex juga, dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai, membantu akses permodalan kerjanya, kemudian didampingi oleh negara,” tuturnya. 

    Ferry menyebut dana kredit itu sudah mulai disalurkan ke himbara, dan sudah mendapatkan restu dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk pembangunan fisik Kopdes, dana itu nantinya akan disalurkan terlebih dahulu ke Kemenkop sebelum dikucurkan ke Agrinas. 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp16 triliun ke himbara untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Namun, Purbaya menyebut itu bukan satu-satunya saluran pembiayaan yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mendirikan Kopdes di desa/kelurahan. 

    Purbaya pada September 2025 lalu juga telah menempatkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Dia menyebut uang itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembiayaan Kopdes. 

    “Tetapi kami sudah taruh uang yang Rp200 triliun tadi kan, kalau mau di switch, kalau mereka siap ya bisa diambil. Dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%,” terangnya.

  • Prabowo Bakal Keluarkan Inpres untuk Percepatan Pembangunan Kopdes

    Prabowo Bakal Keluarkan Inpres untuk Percepatan Pembangunan Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan fisik gudang, gerai dan sarana penghubung untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

    Ferry mengatakan, pemerintah berharap agar pembangunan fisik Kopdes Merah Putih bisa selesai dibangun pada Maret 2026 dan sekaligus siap beroperasi. 

    “Hari ini juga Insyaallah menurut keterangan dari Pak Mensesneg akan segera dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gudang, Gerai dan Sarana Penghubung bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

    Guna memastikan kelancaran pembangunan fisik sesuai target, Kementerian Koperasi turut bekerja sama dengan TNI untuk mengadakan pusat komando (command center) yang bertugas menginventarisasi tanah-tanah di desa maupun kelurahan. 

    Ferry memperkirakan, inventarisasi tanah itu harus rampung sebelum Desember 2025 agar bisa mengejar selesainya pembangunan fisik pada Maret 2026.

    Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan mempercepat pembayaran pembangunan fisik Kopdes. Ferry menyebut plafon kredit yang disalurkan melalui himbara untuk pembiayaan kopdes dialokasikan sebagian untuk investasi pembangunan fisik, dan sebagian lainnya untuk modal kerja. 

    Sebagaimana diketahui, plafon kredit yang disediakan adalah Rp3 miliar untuk setiap kopdes. Percepatan pembayaran itu dibahas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria siang ini. 

    Purbaya mengatakan, pihaknya pada rapat itu ingin melihat finalisasi bentuk Kopdes Merah Putih yang sudah dipersiapkan selama ini. 

    “Kami mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyaluran bisa clear,” ujarnya.