Xcloud.id

BUMN: Himbara

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Konsensus Ekonom Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5% pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Angka itu sejalan dengan perkiraan pemerintah yang juga berada di kisaran 5%.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 pada Rabu (5/11/2025) esok.

    Sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Ramadani Partama sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Trimegah Securities di angka 4,79%.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,05% YoY.

    Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.

    Dia menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap solid di level 5,0% YoY, sejalan dengan peningkatan penjualan ritel rata-rata 4,7% YoY, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,9% pada kuartal II/2025.

    “Konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali,” ujar Asmo dalam rilis OCE BMRI Macro Preview, Selasa (4/11/2025).

    Dari sisi investasi, diproyeksikan pertumbuhannya melambat ke 4,5% YoY, turun tajam dari 7,0% pada kuartal sebelumnya. Indikatornya terlihat dari penurunan penjualan semen -2,3% YoY serta pelemahan impor barang modal menjadi 10,4% YoY dari 32,5% pada kuartal II/2025.

    Meski demikian, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur rata-rata meningkat ke 50,4 dari 47,0 pada kuartal sebelumnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi -2,5% YoY, sejalan dengan arus realisasi fiskal yang turun -2,9% YoY. Belanja pemerintah pusat bahkan menyusut -5,1% YoY.

    Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 11,0% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,7% pada kuartal sebelumnya. Adapun impor diperkirakan melambat signifikan menjadi 3,2% yoy dari 11,7%, sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi membaik di tengah masih rapuhnya perdagangan global.

    Proyeksi Ekonomi Purbaya

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

    Adapun konferensi pers hasil rapat KSSK itu dihadiri oleh Purbaya, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Ketua DK LPS Anggito Abimanyu.

  • DPD Minta Purbaya Cari Solusi Penguatan Fiskal Daerah

    DPD Minta Purbaya Cari Solusi Penguatan Fiskal Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite IV DPD Ahmad Mawardi meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) benar-benar memperkuat kapasitas fiskal daerah.

    Ahmad menilai beleid tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan fundamental, meski sudah lebih dari dua tahun berlaku. Padahal menurutnya, UU HKPD menjadi tonggak penting reformasi sistem fiskal nasional yang bertujuan menciptakan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih adil, efisien, dan akuntabel.

    Hanya saja, dia mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak wilayah belum menunjukkan peningkatan signifikan, sementara ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi.

    “Basis data wajib pajak lemah, kepatuhan rendah, dan infrastruktur digital belum merata,” ujar Ahmad dalam rapat kerja bersama Purbaya dan jajaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Dia juga menyoroti pengelolaan dividen BUMN oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang turut mempengaruhi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD). Senator itu menilai efisiensi dan transparansi entitas tersebut perlu diperkuat agar hak daerah dari PNBP dapat tersalurkan secara proporsional.

    Selain itu, Ahmad menyoroti pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025 yang mengatur pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai turunan UU HKPD. Kebijakan ini, katanya, penting untuk memperkuat peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah dan mendukung kemandirian fiskal.

    Ahmad juga meminta kejelasan mekanisme percepatan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) yang masih tertahan di perbankan daerah, serta penyelesaian dana kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2023–2024.

    Dia menekankan Pemda sangat memerlukan dana tersebut, terlebih terjadi pemangkasan TKD besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

    “Ini juga menjadi aspirasi dari kepala daerah bagi kita. Ini [dana kurang bayar percepatan transfer TKD] merupakan utang pusat ke daerah dan bagaimana mekanisme ini, kapan bisa daerah menikmati ketika TKD daerah ini dikurangi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengapresiasi kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong kredit di daerah. Hanya saja, Ahmad menilai pertumbuhan kredit belum signifikan.

    “Kenapa tidak seperti itu, tidak seperti yang kita harapkan? Padahal kebijakan Pak Menteri sudah luar biasa,” tanyanya ke Purbaya sambil menutup pernyataannya.

  • BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025, Waktu Pencairan, Syarat dan Cara Mencairkan Dana

    BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025, Waktu Pencairan, Syarat dan Cara Mencairkan Dana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah dua program yakni Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi.

    Program BLT Kesra merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Melalui program tersebut, Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan (Oktober, November, dan Desember), yang akan disalurkan sekaligus sebesar Rp900.000 kepada masyarakat penerima manfaat.

    Program tersebut menargetkan lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat menjangkau sekitar 140 juta jiwa yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, pada Desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional.

    Pemberian tambahan BLT Kesejahteraan Rakyat tersebut di luar BLT reguler yang setiap bulan disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako.

    Penyaluran BLT Kesejahteraan Rakyat tersebut akan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Seluruh proses penyaluran akan segera dilaksanakan, dan rencananya akan mulai diberikan pada hari Senin, 20 Oktober 2025 mendatang.

    Syarat dan cara cek penerima BLT Kesra Rp900 ribu

    1. Memeriksa Bansos Kemensos melalui situs cekbansos. kemensos. go. id 2025

    Buka website: https://cekbansos.kemensos.go.id
    Pilih data daerah: Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan (sesuaikan dengan tempat tinggal Anda)
    Masukkan nama sesuai dengan KTP Anda
    Isi kode captcha yang muncul di layar
    Jika kode kurang jelas, klik ikon (tanda panah melingkar) untuk mendapatkan kode baru
    Klik “Cari Data”
    Jika terdaftar, sistem akan menunjukkan nama penerima, jenis bantuan, dan periode penyaluran.

    2. Memeriksa Bansos Kemensos melalui aplikasi Cek Bansos
    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store
    Masuk atau buat akun
    Pilih menu “Cek Bansos”
    Masukkan data sesuai KTP
    Jawab pertanyaan verifikasi
    Jika kode tampak kurang jelas, klik ikon (tanda panah melingkar) untuk mendapatkan kode baru
    Klik “Cari Data”
    Jika nama Anda muncul sebagai penerima, sistem akan menampilkan nama lengkap, usia, jenis bantuan, status penerimaan, dan periode pencairan.

    Syarat Penerima BLT Kesra 2025

    BLT akan disalurkan kepada masyarakat yang tergolong dalam desil 1 hingga 4 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Desil merujuk pada pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang sangat miskin hingga yang paling sejahtera.

    Menurut informasi dari Kompas. com, desil DTSEN terbagi menjadi 10 kategori, yaitu:

    Desil 1: 10 persen masyarakat dengan taraf hidup terendah dan termasuk dalam kategori miskin ekstrem
    Desil 2-4: masyarakat dengan taraf hidup rendah yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin
    Desil 5-10: masyarakat dengan taraf hidup lebih baik yang dianggap mampu.
    Untuk desil 1-4, terdapat pembagian kategori berdasarkan kondisi masyarakat yaitu Desil 1: sangat miskin, Desil 2: miskin, Desil 3: hampir miskin, dan Desil 4: pas-pasan

    Cara mencairkan BLT kesra Rp900 ribu November 2025

    Pencairan dana BLT dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau PT Pos Indonesia:

    Penerima dengan rekening Himbara akan menerima dana langsung dan bisa ditarik melalui ATM atau teller.
    Penerima melalui PT Pos bisa mengambil di kantor pos atau melalui layanan pengantaran ke rumah.

    Cara Mengambil BLT Kesra Oktober 2025 Melalui Bank Himbara

    Dana BLT Kesra sebesar Rp 900 ribu ditransfer langsung ke rekening KPM.
    Penerima dapat menarik dana melalui ATM Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, atau BTN)
    Pencairan juga bisa dilakukan melalui teller bank dengan membawa Kartu KKS dan KTP asli

    Cara Mengambil BLT Kesra Oktober 2025 Melalui Pos Indonesia

    KPM menerima Surat Undangan Pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
    KPM datang ke Kantor Pos terdekat atau lokasi yang ditentukan (seperti balai desa) sesuai jadwal pada surat undangan
    Bawa serta KTP asli dan Surat Undangan saat pengambilan dana
    Untuk lansia atau disabilitas, petugas Pos dapat menyalurkan bantuan langsung ke rumah (door-to-door)

    Berikut adalah langkah-langkah untuk menarik BLT Kesra 2025 di ATM:

    Kunjungi mesin ATM Bank Himbara yang paling dekat dengan lokasi Anda.
    Masukkan kartu ATM (Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) dan ketikkan 6 digit PIN Anda.
    Pilih opsi “Tarik Tunai” pada layar mesin ATM.
    Masukkan jumlah yang ingin ditarik, misalnya Rp900 ribu.
    Konfirmasikan transaksi Anda dan tunggu hingga proses penarikan selesai.
    Ambil uang tunai yang keluar dari mesin beserta bukti transaksi (struk) untuk disimpan sebagai arsip.

  • Lima Bulan Beroperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo Masih Disubsidi Kelurahan Regional 1 November 2025

    Lima Bulan Beroperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo Masih Disubsidi Kelurahan Regional 1 November 2025

    Lima Bulan Beroperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo Masih Disubsidi Kelurahan
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar di Solo, Jawa Tengah, masih mendapat subsidi dari pemerintah kelurahan, meski sudah lima bulan beroperasi.
    Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar diresmikan pada Juli 2025.
    Lurah Banyuanyar, Legiyanto, mengatakan bahwa subsidi yang diberikan kelurahan antara lain berupa sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana (sarpras).
    Pembayaran listrik setiap bulan untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar juga masih ditanggung kelurahan.
    “Sudah kami hitung-hitung ini sementara masih banyak subsidi dari kami, kelurahan, terkait SDM, operasional, dan sarprasnya juga. Ya, seadanyalah sambil kita nikmati dululah karena ini tanggung jawab,” kata Legiyanto di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/11/2025).
    Legiyanto menambahkan bahwa mereka akan menjalankan Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar dengan unit usaha yang sudah ada.
    “Kita pelan-pelan, kita nikmati saja berjualan ini, berkoperasi ini,” kata dia.
    Mengenai kendala yang dihadapi, katanya tidak jauh berbeda dengan Koperasi Merah Putih lainnya terkait permodalan.
    Selama ini, Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar masih mengandalkan modal dari anggota dan pengurus.
    “Semoga ada pinjaman yang lunak. Artinya, bisa meringankan beban pengurus,” ungkap dia.
    Kelurahan Banyuanyar, ungkap Legiyanto, sedang menyiapkan program digitalisasi bidang usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih.
    Pihaknya berharap program ini dapat mewadahi pelaku UMKM di wilayah Banyuanyar, sehingga ke depan dapat memberikan dampak terhadap bisnis mereka.
    “Jadi tidak hanya offline. Nanti onlinenya untuk memperluas jangkauan mereka untuk berusaha,” kata Legiyanto.
    Sebelumnya, Wali Kota Solo, Respati Ardi, mewanti-wanti Koperasi Kelurahan Merah Putih agar tidak buru-buru mengajukan pinjaman modal ke Himbara, sebelum usaha mereka berjalan baik.
    Diketahui, Koperasi Kelurahan Merah Putih bisa mengajukan pinjaman modal hingga Rp 3 miliar.
    “Penggunaan pembiayaan Rp 3 miliar itu kita tidak maksa. Justru mereka biar ketemu bisnis modal terbaik dulu baru paparan ke kita. Ini harus hati-hati sekali penggunaannya,” kata Respati di Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/10/2025).
    Mengenai sejumlah Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo yang mengeluhkan permodalan, kata Respati, keluhan ini tak hanya dirasakan koperasi.
    “Semua UMKM ya ngeluh modal. Koperasi ini masih ngeluh modal berarti belum sukses,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya dan BI Tebar Likuiditas, Bisa Berdampak ke Inflasi?

    Purbaya dan BI Tebar Likuiditas, Bisa Berdampak ke Inflasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif sejak kuartal III/2025 diperkirakan bisa memberikan sumbangsih terhadap inflasi. Selain kebijakan suku bunga yang longgar dari Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi himbara dengan likuiditas murah Rp200 triliun pada September 2025 dan menyalurkan berbagai stimulus ekonomi. 

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada September 2025 sebesar 0,21% secara bulanan (month-to-month/mtm), dan secara tahunan sebesar 2,65% (year on year/YoY). Kemudian, inflasi tahun berjalan dari Januari-September 2025 yakni 1,82% (year-to-date/ytd). 

    Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman memperkirakan pada Oktober 2025 terjadi  deflasi bulanan sebesar 0,05% (month to month/MtM) dan inflasi yang melandai secara tahunan dari September 2025 yakni menjadi 2,65% (year-on-year/yoy). 

    Situasi tersebut, terang Faisal, membuat pihaknya mempertahankan perkiraan inflasi pada akhir 2025 berada di kisaran antara 2% sampai dengan 2,5%. Perkiraan itu masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) yakni 1,5% dan 3,5%, yang sejak akhir 2024 lalu telah menempuh kebijakan moneter longgar dan pro-pertumbuhan. 

    Menurut Faisal, kebijakan ekspansif BI ditambah dengan yang dilakukan oleh Menkeu Purbaya dari sisi fiskal bisa memberikan sumbangsih kepada inflasi. Sebab, suplai uang menjadi lebih banyak. 

    “Dampak terhadap inflasi dari ekspansi likuiditas ini diestimasi berada dalam kisaran 0,3 sampai dengan 0,5 percentage point,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025). 

    Kendati demikian, Faisal memperkirakan dampak dari likuiditas yang melimpah di sistem perekonomian itu terbatas terhadap kenaikan inflasi. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang masih berjalan di bawah output gap yang negatif, tekanan terhadap permintaan yang masih terkedali, serta potensi normalisasi harga emas di tengah membaiknya sentimen risiko. 

    “Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%,” terang pria dengan dua gelar Master berbeda dari National University of Singapore dan University of Edinburgh itu. 

    Untuk itu, pihaknya pun memperkirakan inflasi pada akhir 2025 sekitar 2,33% atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni hanya 1,57%. Perkiraan itu turut didasari oleh kebijakan pemerintah yang dapat mengendalikan inflasi akhir tahun, dengan menawarkan diskon tiket transportasi pada libur Natal dan tahun baru. 

    Kendati demikian, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual menilai ekspansi likuiditas oleh BI maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum terindikasi berdampak ke inflasi. 

    David menilai momentum perbaikan aktivitas belanja masyarakat sejalan dengan periode musiman Natal dan tahun baru. Akan tetapi, dia melihat kebijakan suku bunga yang longgar hingga injeksi Rp200 triliun ke himbara serta berbagai program stimulus belum akan berpegaruh ke kenaikan harga. 

    “Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil sementara berbagai produk impor yang deras masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil turun,” terang David kepada Bisnis. 

    Menurut David, kebijakan fiskal yang ekspansif dari Kemenkeu secara khusus bisa menstabilkan ekonomi serta mencegah penurunan lebih lanjut. Namun, dia menyebut kebijakan itu hanya bersifat sementara.

    Dia menilai kebijakan ekspansif dari sisi fiskal bisa membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (yoy), sebagaimana yang disampaikan Purbaya dan jajarannya. Namun, David melihat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih akan sekitar 5%. 

    “Kebijakan-kebijakan ini sifatnya masih ’emergency’ ibarat cafeine yang dampaknya hanya temporer. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dorong pertumbuhan lebih sustain dalam jangka menengah panjang,” tuturnya. 

    Tertahan Pertumbuhan Ekonomi

    Pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menjelaskan bahwa pengaruh suplai uang berlebih terhadap inflasi masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom. Dia menilai tidak berarti cetak uang maka akan selalu mendorong inflasi. 

    Purbaya menilai fenomena dimaksud, yang dinamakan demand-pull inflation, tidak akan terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi suatu negara berada di bawah potensialnya. Dalam hal ini, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut rata-rata pertumbuhan ekonomi 5% di Indonesia belum menyentuh level potensial. 

    Menurutnya, Indonesia dalam jangka pendek harus mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pertumbuhan ekonomi sekitar 7% itu dibutuhkan, terang Purbaya untuk bisa menyerap tenaga kerja di usia kerja di sektor formal. “Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand-pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini,” ujarnya. 

  • Menaker: Magang Nasional dapat cetak talenta muda dan kompeten

    Menaker: Magang Nasional dapat cetak talenta muda dan kompeten

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program Magang Nasional bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi yang didukung oleh dunia usaha berkontribusi untuk mencetak talenta muda dan kompeten.

    “Melalui program magang, perusahaan tak hanya mendapatkan akses ke talenta muda, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mencetak generasi pekerja yang kompeten dan berdaya saing global,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Menaker mengatakan program Magang Nasional merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan siap menghadapi tantangan industri masa depan.

    “Kontribusi perusahaan dalam program ini adalah langkah nyata dalam mendukung Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” ujar Yassierli.

    Dengan menjadi penyelenggara program pemagangan, Menaker mengatakan perusahaan dapat membina langsung lulusan perguruan tinggi agar siap kerja sesuai kebutuhan industri dan menyaring sekaligus menilai potensi tenaga kerja sebelum direkrut secara permanen.

    “Manfaat lainnya, perusahaan dapat mengurangi biaya pelatihan dan meningkatkan citra perusahaan sebagai pelaku usaha yang peduli terhadap pembangunan bangsa,” katanya.

    Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengajak kalangan dunia usaha segera bergabung dalam program Magang Nasional 2025 tahap (batch) 2 dengan kuota yang disediakan sebanyak 80 ribu peserta.

    “Partisipasi aktif dunia usaha sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja,” ujar Yassierli.

    Lebih jauh, ia menjelaskan selama 6 bulan, peserta magang akan menerima uang saku setara UMK melalui Bank Himbara, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung oleh pemerintah.

    Sementara itu, pendaftaran perusahaan dalam program Magang Nasional batch 2 dibuka 24 Oktober dan ditutup 5 November mendatang.

    Perusahaan yang berminat dapat mendaftar melalui platform digital SIAPkerja di https://maganghub.kemnaker.go.id.

    Pemerintah menargetkan program Magang Nasional 2025 batch 2 sudah bisa berjalan pada pertengahan November 2025.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos OJK Usulkan Hapus Buku dan Hapus Tagih Diberlakukan Lagi

    Bos OJK Usulkan Hapus Buku dan Hapus Tagih Diberlakukan Lagi

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan program hapus buku dan hapus tagih di bank-bank Himbara diberlakukan kembali.

    Menurut Mahendra, langkah ini penting untuk memberikan ruang yang lebih efektif bagi perbankan dalam menata kembali portofolio kredit bermasalah, terutama di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Mahendra menjelaskan, OJK telah menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah dengan harapan adanya peninjauan ulang dan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

    “Kami sudah sampaikan pada pemerintah untuk hal itu bisa dilihat peninjauannya untuk bisa diperpanjang dan juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh bank lebih efektif dalam menerapkan proses untuk hapus buku-tagih sesuai dengan yang justru diharapkan oleh pemerintah itu sendiri bisa segera terlaksanakan,” kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Ia menilai bahwa kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat proses pemulihan perbankan dan menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

     

  • OJK dorong pemerintah perpanjang kebijakan hapus piutang macet UMKM

    OJK dorong pemerintah perpanjang kebijakan hapus piutang macet UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk memperpanjang kebijakan hapus piutang macet, baik melalui hapus buku maupun hapus tagih, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

    Sebagai catatan, masa berlaku PP tersebut telah berakhir pada 5 Mei 2025.

    “Kami sudah sampaikan kepada pemerintah, peninjauannya agar bisa diperpanjang dan dilakukan penyesuaian sehingga langkah yang ditempuh oleh bank lebih efektif dalam menerapkan hapus buku-hapus tagih sesuai yang diharapkan pemerintah,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Kamis.

    Mahendra mengatakan pihaknya melihat potensi dari kebijakan hapus piutang macet tersebut untuk bisa bekerja secara efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

    Menurutnya, meski pertumbuhan industri dan UMKM masih lebih rendah dari rata-rata, terlihat adanya pemulihan pada sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM.

    Sementara itu, Mahendra melihat masih ada kendala kinerja pembiayaan berbagai bank, utamanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    “Ini yang perlu dipulihkan, antara lain melalui hapus buku dan hapus tagih bagi mereka yang masih ada dalam catatan di perbankan terkait,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI Tuntas Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah

    BRI Tuntas Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melaporkan realisasi penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disalurkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Bank pelat merah dengan kode saham BBRI ini menerima Rp 55 triliun dari total Rp 200 triliun dana milik pemerintah yang disimpan di simpanan Bank Indonesia (BI).

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya telah menuntaskan penyaluran dana Rp 55 triliun kepada berbagai sektor. Adapun segmen mikro yang jadi portofolio kredit terbesar BRI jadi kelompok yang paling banyak menerima aliran dana tersebut. 

    “Jadi pada tanggal 16 Oktober 2025 yang lalu, dana tersebut telah dialokasikan penuh, sudah disalurkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan ke sektor produktif,” ujar Hery dalam konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan BBRI Triwulan III 2025, Kamis (30/10/2025).

    “Dengan segmen pembiayaan kita alokasikan untuk segmen mikro sebesar Rp 28,08 triliun, kemudian korporasi mencapai Rp 11,07 triliun, komersial sebesar Rp 10,13 triliun, dan terakhir konsumer juga kita dorong sebesar Rp 6,58 triliun,” ia menambahkan.

    BRI jadi salah satu Himbara penerima dana SAL tertinggi. Bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri, ketiganya masing-masing menerima porsi Rp 55 triliun.

    Kinerja Keuangan BRI

    Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasi membukukan laba bersih senilai Rp 41,23 triliun hingga kuartal III 2025. Adapun nilai tersebut masih lebih kecil dibandingkan laba bersih perseroan di periode sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 45,36 triliun. 

    “BRI berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 41,2 triliun hingga akhir triwulan ketiga 2025,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan BBRI Triwulan III 2025.

    Hery melaporkan, kinerja keuangan positif BRI secara konsolidasi turut menopang pertumbuhan aset perseroan. Total aset BRI tumbuh 8,2 persen menjadi sekitar Rp 2.123,4 triliun.

     

  • Menkeu Purbaya Minta Himbara Tak Salurkan Kredit ke Konglomerat, Ini Kata Bos OJK

    Menkeu Purbaya Minta Himbara Tak Salurkan Kredit ke Konglomerat, Ini Kata Bos OJK

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengingatkan lima bank Himbara agar tidak menyalurkan dana kredit sebesar Rp 200 triliun kepada kalangan konglomerat.

    Mahendra menyatakan, kinerja dan penyaluran dana perbankan menjadi bagian dari pengawasan yang juga dilihat langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

    “Saya rasa kalau update mengenai kinerja itu langsung dilihat oleh pihak pemerintah, Kementerian Keuangan,” ujar Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Meski enggan berkomentar lebih jauh, Mahendra menegaskan, OJK terus memantau kinerja industri perbankan nasional, termasuk penyaluran kredit oleh bank-bank milik negara (Himbara), agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Jadi, saya tidak akan masuk pada mengomentari apa yang tentu menjadi kewenangan dari pemerintah untuk masuk ke situ,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar penyaluran kredit senilai Rp 200 triliun oleh bank-bank Himbara tidak difokuskan kepada konglomerat, tetapi mengalir ke sektor produktif dan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

    “Sebetulnya kita minta ke perbankan yang simpan dana itu, jangan anda kasih ke konglomerat,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

    Realisasi Penyaluran Dana Rp 200 Triliun

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi penyerapan dana pemerintah yang disalurkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus meningkat. Dana tersebut disalurkan untuk memperkuat likuiditas serta mendukung pembiayaan produktif.