BUMN: Garuda Indonesia

Jakarta –

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah ada mafia jual beli slot time atau jam penerbangan.

Hal ini disampaikan sebagai respons tudingan keberadaan mafia yang memperjualbelikan jam penerbangan favorit kepada maskapai tertentu.

Dirjen Hubud Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan setiap maskapai bisa memilih sendiri slot time penerbangan yang mereka inginkan meski akan tetap disesuaikan dengan ketersediaan slot di bandara.

“Enggak ada mafia slot. Slot itu kan tergantung airline mau dipilih yang mana, terserah dia. Dia mau pilih jam berapa, terserah dia. Tapi biasanya pertimbangan itu market, rotasi pesawat, sama adanya slot di bandara,” katanya dalam media briefing di Rumah Makan Pangeran, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

Lukman mengatakan ketika ada slot penerbangan kosong, pihak bandara akan memberikan informasi kepada maskapai. Dengan begitu maskapai bisa mengetahui dan memutuskan untuk mengambil atau tidak.

Slot penerbangan ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025. Dalam aturan itu, jika maskapai tak menggunakan slot penerbangan yang sudah diberikan selama dua minggu berturut-turut, maka akan diambil kembali oleh Kementerian Perhubungan.

“Bahkan sampai dengan 3 bulan ini, mulai Mei, Juni, Juli sudah 651 slot kita cabut, tidak digunakan. Jadi kita langsung ambil sekarang.

Meski begitu, Lukman mengatakan maskapai yang membutuhkan tambahan slot time penerbangan bisa mengajukan ke Kementerian Perhubungan.

“Jadi ketika ada usul, baru kita kasih,” tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam menyampaikan kecurigaannya soal tidak ada layanan Garuda Indonesia dan Citilink di jam-jam tertentu. Penerbangan di jam favorit justru dikuasai oleh maskapai swasta.

“Kemudian saya ada sedikit curiga ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, favorit kenapa ya Garuda nggak ada, kenapa Citilink nggak ada, kenapa maskapai swasta. Kemudian saya ngobrol sama temen Komisi V katanya jam penerbangan itu diperjualbelikan, betul pak?” tanya Mufti.

Bahkan kabarnya, ada transaksi jual beli jam penerbangan dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Ia meminta manajemen Garuda Indonesia memberikan penjelasan agar ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

“Kami minta dijawab di tempat ini tuh betul nggak ada mafia soal jam terbang itu, dan harganya katanya miliaran rupiah. Kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal itu,” tutupnya.

Terkait hal ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga sudah buka suara. Maskapai BUMN ini menilai anggapan tersebut terjadi karena tingginya ekspektasi terhadap Garuda Indonesia.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim mengatakan jumlah pesawat Garuda Indonesia ke rute tertentu berkurang secara frekuensi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

“Mungkin dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat bahwasannya kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Saat dikonfirmasi soal keberadaan mafia, Reza tidak menjawab tegas. Ia hanya menjelaskan bahwa pengajuan slot rute penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik oleh otoritas terkait.

(igo/hns)