BUMN: Garuda Indonesia

GELORA.CO – Langkah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi untuk bergabung ke Partai Gerindra tidak semulus yang dibayangkan. Keinginannya itu menuai penolakan dari sayap muda partai berlambang kepala garuda, Tunas Indonesia Raya (Tidar).

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Tidar, Rocky Candra, menegaskan kegelisahan kader muda bukan bentuk resistensi terhadap sosok tertentu, melainkan wujud tanggung jawab menjaga kemurnian perjuangan partai agar tak bergeser dari cita-cita awal.

“Sebagian besar dari kami generasi muda Gerindra tidak alergi terhadap keterbukaan. Gerindra selalu percaya pada semangat rekonsiliasi dan kebangsaan yang luas. Tapi ada garis yang tidak boleh dilanggar. Partai ini dibangun dengan idealisme, bukan oportunisme,” tegasnya mewakili kader Tidar di 38 provinsi se-Indonesia dan 9 negara, Sabtu (8/11/2025).

Rocky menilai langkah Budi Arie, yang sebelumnya dikenal sebagai pimpinan relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), perlu dicermati dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan arah perjuangan partai. Ia menyebut, aspirasi kader Tidar kini cenderung menolak rencana bergabungnya Budi Arie.

Sejarah politik nasional, kata Rocky, telah menunjukkan banyak partai besar justru melemah bukan karena serangan dari luar, melainkan infiltrasi dari dalam. “Banyak partai besar yang tumbang bukan karena diserang lawan, tapi karena dipecah dari dalam. Kami tidak ingin Gerindra mengulangi kesalahan itu,” ujarnya.

Meski demikian, Rocky menegaskan seluruh kader tetap percaya pada kebijaksanaan Ketua Umum Prabowo Subianto serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam mengambil keputusan strategis partai. Menurutnya, setiap langkah politik yang diambil DPP selalu berpihak pada kepentingan bangsa dan menjaga keutuhan partai.

“Pak Prabowo selalu mengajarkan kami berpikir jernih, berani berkata benar, dan tidak lupa pada akar perjuangan. Kami yakin beliau arif dan tahu siapa yang datang dengan niat tulus, dan siapa yang datang dengan niat mengambil kesempatan,” ujar anggota DPR RI asal Jambi itu.

Penolakan juga datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo. Para kader di daerah secara terbuka menyatakan keberatan terhadap wacana masuknya Budi Arie ke dalam partai.

Sekretaris DPC Gerindra Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, membenarkan adanya aspirasi dari akar rumput yang menolak wacana tersebut. Ia menegaskan, penolakan ini bukan hasil komando, melainkan muncul spontan dari bawah.

“Ada penolakan dari kader Gerindra Sukoharjo tentang masuknya Budi Arie. Ini murni aspirasi dari akar rumput. Kami berharap DPP menanggapinya dengan serius dan mempertimbangkan dampaknya terhadap soliditas partai,” tegas Eko Sapto, dikutip Inilahjateng, Sabtu (8/11/2025).

Nada yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo sekaligus kader Gerindra, Joko Nugroho. Ia menilai, penolakan terhadap Budi Arie memiliki dasar kuat dan merupakan sikap bulat dari seluruh struktur partai di wilayah tersebut.

Menurut Joko, Gerindra perlu dijaga oleh kader yang tumbuh dan berjuang sejak awal, bukan oleh figur yang baru muncul ketika partai telah berada di puncak kekuasaan.

“Kami ingin Gerindra tetap diisi oleh kader yang tumbuh dari bawah dan memahami nilai perjuangan partai, bukan orang yang datang ketika partai sudah berkuasa,” tegas Joko.

Ia menambahkan, sikap DPC Sukoharjo mencerminkan kegelisahan di daerah terhadap potensi pergeseran nilai perjuangan partai. Kekhawatiran itu, kata dia, muncul bila tokoh dari luar langsung mendapat posisi strategis tanpa melalui proses kaderisasi.

Sementara itu, pengamat politik dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai langkah Budi Arie lebih bersifat pragmatis.

Ia menduga, Presiden Jokowi tak lagi mampu menjamin kepentingan politik bagi Budi, sehingga mantan Menteri Kominfo itu memilih mendekat ke kubu Prabowo.

“Jadi, dalam banyak kesempatan saya menyampaikan ini soal pragmatisme politik saja,” kata Agung saat dihubungi Inilah.com, Senin (3/11/2025).

Indikasi itu terlihat ketika Jokowi tak bisa melindungi Budi Arie usai dirinya direshuffle dari kursi Menteri Koperasi oleh Prabowo, maupun saat terseret kasus hukum terkait dugaan praktik pengamanan situs judi online. Nama Budi Arie disebut dalam persidangan dan sempat diperiksa Bareskrim Polri.

Sebagai catatan, Budi Arie diduga meminta jatah 50 persen dari hasil pengamanan situs judi online yang dilakukan sejumlah eks pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dugaan itu terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Para terdakwa dalam perkara ini ialah Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran alias Agus.

Keterlibatan Budi Arie diduga bermula pada Oktober 2023, ketika ia memerintahkan Zulkarnaen mencari seseorang untuk mengumpulkan data situs judi online. Zulkarnaen kemudian memperkenalkan Adhi Kismanto, yang meski tak memenuhi kualifikasi akademik, tetap diterima bekerja di Kominfo atas “atensi” langsung dari Budi Arie.

Pada April 2024, usai praktik pengamanan situs dihentikan di lantai 3 kantor Kominfo, Zulkarnaen dan Adhi menemui Budi Arie di rumah dinasnya di Widya Chandra. Mereka meminta izin memindahkan aktivitas ke lantai 8, dan permintaan itu disetujui Budi.

Dalam pertemuan di sebuah kafe bernama Pergrams, disepakati pembagian hasil: 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi.

Praktik ini kembali berjalan pada Mei 2024. Terdakwa Muhjiran alias Agus diketahui menerima Rp48,75 miliar dari pengamanan sekitar 3.900 situs judi online. Pembagian dana dilakukan dengan kode seperti “Bagi PM” (bagian Menteri), “CHF” (gabungan bagian untuk Zulkarnaen dan Menteri), serta “Bagi Kawanan” (untuk terdakwa lainnya).