Xcloud.id

BUMN: Garuda Indonesia

  • Fadli Zon Harap Istana Kadriah Jadi Pusat Ekspresi Seni dan Budaya

    Fadli Zon Harap Istana Kadriah Jadi Pusat Ekspresi Seni dan Budaya

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan kunjungan pertamanya ke Kalimantan Barat sejak menjabat sebagai menteri. Kunjungan ini dilakukan ke Istana Kadriah, Kesultanan Pontianak, yang merupakan salah satu cagar budaya nasional di Indonesia.

    Dalam pidatonya, Fadli Zon menekankan pentingnya pelestarian budaya dan sejarah Nusantara, khususnya di Kalimantan Barat, yang kaya akan warisan budaya dan akulturasi berbagai etnis.

    Diketahui, Istana Kadriah, yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie, menjadi simbol sejarah panjang Kesultanan Pontianak. Istana Kadriah bahkan disebut lebih tua dari Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1776.

    “Ini menandakan bahwa Istana Kadriah memiliki sejarah yang sangat panjang, tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di Nusantara dan Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya di Istana Kadriah, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, (22/2) dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengapresiasi kontribusi Sultan Syarif Hamid II, Sultan ketujuh Kesultanan Pontianak, yang dikenal sebagai perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila.

    “Kita sangat menghormati jasa-jasa para pendahulu kita, termasuk Sultan Hamid II, yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Kami berharap ke depan beliau bisa mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan nasional,” tambahnya.

    Fadli Zon juga menyoroti Pontianak sebagai melting pot atau tempat bertemunya berbagai budaya. Kota ini menjadi contoh nyata akulturasi budaya Melayu, Arab, Dayak, Tionghoa, dan etnis lainnya.

    “Keberagaman ini tercermin dalam berbagai ekspresi budaya, seperti arsitektur, seni, dan kuliner. Ini adalah kekuatan yang harus kita jaga dan lestarikan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan filosofi Huma Betang, kearifan lokal masyarakat Dayak yang mencerminkan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan toleransi.

    “Filosofi ini sangat relevan dengan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi identitas bangsa Indonesia,” katanya.

    Menurutnya, saat ini Kalimantan Barat memiliki satu cagar budaya nasional, yaitu Istana Kadriah. Namun, ia berharap ke depan lebih banyak cagar budaya di provinsi ini yang bisa diangkat menjadi cagar budaya nasional.

    “Kita memiliki enam cagar budaya di tingkat provinsi yang potensial untuk ditingkatkan menjadi cagar budaya nasional,” ujarnya.

    Selain itu, Kalimantan Barat juga memiliki sekitar 80 warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage) yang meliputi seni pertunjukan, kerajinan, adat istiadat, dan tradisi.

    “Ini menunjukkan kekayaan budaya yang luar biasa di provinsi ini. Kita harus terus mendaftarkan dan melestarikan warisan-warisan ini,” tegas Fadli Zon.

    Fadli Zon juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Kebudayaan, yang didirikan sebagai kementerian independen, merupakan langkah penting dalam upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya.

    “Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, Ayat 1, yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia,” jelasnya.

    Dia menekankan pentingnya soft power atau kekuatan lunak dalam diplomasi budaya.

    “Kita harus belajar dari negara-negara seperti Korea Selatan yang sukses mempromosikan budaya mereka melalui film, musik, dan drama. Kita ingin menciptakan Indonesian Wave, gelombang budaya Indonesia yang bisa mendunia,” ujarnya.

    Fadli Zon berharap agar Istana Kadriah dapat menjadi pusat kebudayaan dan seni di Kalimantan Barat. Ia menyatakan dukungannya untuk revitalisasi dan pemugaran istana tersebut.

    “Kita berharap Istana Kadriah bisa semakin lestari dan menjadi pusat ekspresi seni dan budaya di wilayah ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon juga mengajak generasi muda untuk turut serta dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya.

    “Kita berharap dari Istana Kadriah ini bisa lahir banyak karya-karya ekspresi budaya, khususnya dari generasi milenial dan Gen Z,” pungkasnya.

    (akd/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo & Pemimpin Redaksi Diskusi 6 Jam, Ini yang Dibahas

    Prabowo & Pemimpin Redaksi Diskusi 6 Jam, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu dan berdiskusi dengan Pemimpin Redaksi (Pimred) serta tokoh-tokoh senior media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/2/2025) selama kurang lebih 6 jam.

    Prabowo pun mengaku berdiskusi dengan Pimred selama enam jam. Adapun diskusi itu membahas berbagai isu serta kebijakan strategis.

    “Setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhir kita pada 18 Juni 2023, akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama enam jam,” tulis Prabowo melalui akun Instagram resminya, @prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu berpendapat bahwa media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan tepercaya kepada masyarakat.

    Oleh karena itu, dia berharap diskusi dengan para pimpinan media itu dapat memperkuat sinergi dalam membangun bangsa.

    “Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,” tutur Prabowo.

    Selain itu, dalam diskusi tersebut Prabowo menyampaikan sejumlah hal, salah satunya, perkembangan terkini Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang akan diluncurkan Senin (24/2/2025) besok. 

    Pada pemberitaan Senin (17/2/2025), Prabowo mengatakan  konsolidasi aset perusahaan pelat merah dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    “Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada 24 Februari yang akan datang. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, saat ini Danantara memiliki dana modal kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS). Dia pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” kata Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

  • Presiden Prabowo Bersama Pimpinan Media Bahas Berbagai Isu Penting di Hambalang

    Presiden Prabowo Bersama Pimpinan Media Bahas Berbagai Isu Penting di Hambalang

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama dengan puluhan pimpinan redaksi media massa dan tokoh senior jurnalisme di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Foto/istimewa

    BOGOR – Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama dengan puluhan pimpinan redaksi media massa dan tokoh senior jurnalisme. Kegiatan tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 22 Februari 2025.

    Pertemuan itu diawali dengan makan siang bersama. Kemudian diskusi digelar di ruang perpustakaan kediaman Prabowo. Kurang lebih enam jam lamanya diskusi berlangsung. Prabowo dan para pimpinan media massa saling bertukar pikiran terkait isu terkini yang sedang berkembang.

    “Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan kembali bersilaturahmi dengan rekan-rekan Pimpinan Redaksi (Pimred) serta tokoh-tokoh senior media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan pertemuan ini digelar setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhirnya dengan para pimpinan redaksi pada 18 Juni 2023.

    “Akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama enam jam. Kami berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis, di mana media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat,” kata Prabowo.

    “Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,” lanjutnya.

    Ketua Forum Pemred Indonesia Retno Pinasti menyatakan, dalam pertemuan tersebut berlangsung komunikasi dua arah untuk meluruskan isu yang berkembang.

    “Inilah perlunya komunikasi dua arah yang lancar gitu ya, kita sih berharap ini lebih bisa clear untuk menghilangkan kesalahpahaman gitu, mungkin tidak hanya dengan media tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, banyak sekali kesimpangsiuran, kesalahpahaman,” tutur Retno.

  • Presiden undang Dirpem Antara-pimred media untuk diskusi di Hambalang

    Presiden undang Dirpem Antara-pimred media untuk diskusi di Hambalang

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaedi, beserta puluhan pimpinan redaksi media massa dan tokoh senior media massa untuk berdiskusi di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/2).

    Berdasarkan keterangan resmi dari Tim Media Presiden Prabowo, pertemuan itu diawali dengan makan siang bersama, kemudian diskusi digelar di ruang perpustakaan kediaman Prabowo.

    “Hari ini saya berkesempatan kembali bersilaturahmi dengan rekan-rekan pimpinan redaksi serta tokoh-tokoh senior media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat,” kata Prabowo.

    Diskusi Presiden dan para pimred media berlangsung sekitar enam jam. Prabowo dan para pimpinan media pun saling bertukar pikiran terkait isu terkini yang sedang berkembang.

    Kepala Negara mengatakan bahwa pertemuan ini digelar setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhirnya dengan para pimpinan redaksi pada 18 Juni 2023.

    “Akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama enam jam. Kami berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis, di mana media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat,” kata Prabowo.

    “Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,” tambah Presiden.

    Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaedi mengatakan bahwa dari pertemuannya dengan Presiden Prabowo tersebut, ia memperoleh gambaran besar dari berbagai kebijakan yang diinisiasi pemerintah.

    Menurut Irfan, Presiden Prabowo menjelaskan secara detil terkait alasan berbagai kebijakan yang diputuskan, termasuk soal efisiensi atau rekonstruksi anggaran belanja, hingga program besar pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita mendapatkan penjelasan apa yang menjadi dasar cerita di balik itu semua sehingga kita bisa tahu, kenapa program efisiensi atau rekonstruksi anggaran dijalankan. Ternyata memang ada rencana besar yang disiapkan untuk menyelamatkan anggaran negara ini,” kata Irfan.

    Irfan menilai diskusi bersama dengan Presiden itu sangat bernas dan “penuh gizi” akan informasi.

    “Kenapa ada (program) Makan Bergizi Gratis. Nah, menurut saya ini informasi yang sangat ‘fruitful’, sangat penuh gizi untuk kami-kami insan yang memang hari ke hari bekerja untuk menyebarkan informasi,” katanya.

    Pertemuan itu ditutup dengan makan malam bersama serta diakhiri dengan bercengkerama di meja makan dan foto bersama.

    Dalam foto resmi yang diterima, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampak mendampingi Presiden dalam diskusi santai dengan para pimred di meja makan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasus Dugaan Korupsi Lahan Tol Baleno, Kejaksaan Geledah Kantor Perusahaan Swasta – Halaman all

    Kasus Dugaan Korupsi Lahan Tol Baleno, Kejaksaan Geledah Kantor Perusahaan Swasta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) menggeledah dua kantor perusahaan swasta PT SMB. 

    Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi pemalsuan dokumen ganti rugi lahan yang digunakan untuk proyek Tol Bayung Lencir-Tempino (Baleno) tahun 2024.

    Dua kantor PT SMB yang digeledah berada di Jalan M Isa 3 Palembang dan di Jalan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.

    Penggeledahan dipimpin Kepala Kejari Muba, Roy Riady.

    Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan penggeledahan dan penyitaan dokumen tersebut adalah bagian dari proses penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejari Muba.

    “Benar, penggeledahan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemalsuan dokumen terkait tanah untuk proyek tol,” kata Vanny saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (22/22/2025).

    Menurut Vanny, sejumlah barang bukti diamankan penyidik dalam penggeledahan tersebut.

    Antara lain, fotokopi Hak Guna Usaha (HGU), dokumen rapat, bundelan dokumen survei, dan berbagai dokumen lain yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

    Dokumen yang kami amankan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan praktik pemalsuan dalam pengadaan tanah tol dan potensi kerugian negara.

    Sementara itu, Kajari Musi Banyuasin Roy Riady mengungkapkan bahwa penyidik sedang mendalami kemungkinan adanya dugaan praktik mafia tanah yang dilakukan PT SMB.

    Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit ini diduga mengklaim tanah negara sebagai milik pribadi atau korporasi untuk memperoleh keuntungan dari uang negara.

    “Kami sedang mendalami dugaan pemanfaatan tanah negara secara ilegal, serta indikasi korupsi dalam pengelolaan sawit oleh PT SMB yang bisa merugikan negara,” ujar Roy.

    Di sisi lain, penggeledahan ini juga merupakan bagian dari serangkaian langkah investigasi yang mendalam untuk mengungkap praktik-praktik ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara.

    Kejari Muba pun dipastikan terus bekerja agar proses hukum berjalan transparan dan adil.

    Langkah Kejari Muba ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum DPP Gerakan Pembaharu Pemuda Sumatra Selatan (Garuda Sumsel), Jhon Kenedy.

    “Kami mendesak agar pengungkapan kasus mafia tanah ini dilakukan secara transparan dan menyeluruh, hingga tuntas keakar-akarnya. Jangan sampai ini terkesan sebagai pencitraan atau berdasarkan pesanan pihak tertentu,” kata Kenedy.

    Ia menilai masih banyak kasus agraria lain yang perlu diusut tuntas, di antaranya anak usaha grup perusahaan tersebut.

    “Pola penguasaan lahannya pun diduga merugikan keuangan negara untuk memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan yang sejati di masyarakat,” ujar Kenedy saat dihubungi.

    Kenedy yang juga tokoh pemuda dan masyarakat Muba itu menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi di Sumsel.

    “Jika terbukti ada perbuatan melawan hukum, maka harus ditindak tegas,” tegasnya

    Ketua DP Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) Sumsel, Fadrianto, juga memberikan apresiasi dan dukungan atas langkah hukum yang diambil Kejari Muba terkait dugaan korupsi proses pembebasan lahan Jalan Tol Baleno.

    “Kami mendukung penuh upaya ini untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas, terutama terkait dengan kerugian negara dalam dugaan KKN, manipulasi tanah, serta penguasaan tanah yang kemudian mendapatkan ganti rugi dalam proyek jalan tol tersebut,” ujar Fadrianto.

    Menurutnya, penggeledahan ini merupakan komitmen tinggi yang ditunjukkan Kejari Muba dalam memberantas korupsi dan mafia tanah.

    Apalagi, pihaknya telah menyampaikan sejumlah laporan dugaan mafia tanah di Sumsel yang merugikan keuangan negara ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ia menambahkan, pihaknya berencana akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.

    Aksi ini bertujuan untuk mendukung Kejari Muba dalam mengusut tuntas kasus dugaan keterlibatan oknum pejabat di Musi Banyuasin.

  • Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    PIKIRAN RAKYAT – Vinanda Prameswati menjadi perhatian publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Kediri dalam Pilkada 2024 di usia 26 tahun. Kemenangan Vinanda tidak hanya mencerminkan popularitasnya di kalangan pemilih muda, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan politik keluarga dan jaringan yang kuat berperan dalam pencapaiannya.

    Sebagai putri dari seorang perwira menengah kepolisian, AKBP Edy Herwiyanto, Vinanda Prameswati tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan kedisiplinan dan pengalaman di bidang hukum serta pemerintahan.

    Dukungan keluarga, pengalaman di berbagai organisasi sosial, serta rekam jejaknya di dunia akademik menjadi modal besar dalam karier politiknya yang melesat cepat.

    Profil dan Latar Belakang Keluarga

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998. Dia merupakan anak dari pasangan AKBP Edy Herwiyanto dan Siskawati.

    Ayahnya adalah seorang perwira menengah yang dikenal memiliki pengaruh kuat dalam kepolisian, terutama dalam penanganan kasus korupsi dan kejahatan ekonomi di Jawa Timur.

    Didikan keluarganya yang sarat akan kedisiplinan dan wawasan hukum menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter Vinanda. Sejak kecil, Prameswati sudah dikenalkan dengan dunia sosial dan hukum, yang kemudian membentuk kepekaannya terhadap isu-isu publik dan pemerintahan.

    Latar Belakang Pendidikan dan Karier Akademik

    Vinanda Prameswati menempuh pendidikan dasarnya di SD Plus Rahmat Kediri, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kediri, dan akhirnya menamatkan SMA di SMAN 3 Kediri pada 2016.

    Setelah lulus SMA, dia melanjutkan studinya di Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil jurusan Hukum dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2020.
    Ambisinya dalam dunia hukum membawanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Pada 2023, Prameswati meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan predikat cum laude. Dengan latar belakang akademik yang kuat, Vinanda dianggap memiliki pemahaman hukum yang baik, yang menjadi bekalnya dalam dunia politik.

    Rekam Jejak Karier dan Organisasi

    Vinanda Prameswati tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Sejak kuliah, dia aktif dalam Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

    Kemudian, dia terlibat dalam Indonesia Youth Opportunities in International Networking (IYOIN), di mana ia menjabat sebagai Divisi Acara.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya, Vinanda Prameswati terjun lebih dalam ke dunia sosial dan kemasyarakatan dengan memimpin Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN), sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat marginal.

    Dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), di mana ia aktif memperjuangkan hak-hak pedagang kecil.

    Di dunia politik, Vinanda bergabung dengan DPD Partai Golkar Kota Kediri dan langsung menduduki posisi Wakil Ketua. Kiprahnya dalam partai ini semakin memperkuat jaringan politiknya, yang akhirnya mengantarkannya menjadi calon Wali Kota Kediri.

    Bagaimana Vinanda Bisa Menjadi Wali Kota Kediri di Usia 26 Tahun?

    Menjadi Wali Kota di usia muda tentu bukan hal yang mudah. Vinanda Prameswati diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari tujuh partai parlemen: Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, PKS, dan Hanura.

    Selain itu, enam partai non-parlemen seperti PSI, PPP, Partai Gelora, PKN, Partai Garuda, dan PBB juga mendukung pencalonannya. Dukungan masif dari berbagai partai ini menunjukkan bahwa Vinanda memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh.

    Selain faktor partai, jaringan keluarganya juga menjadi aspek penting dalam perjalanan politiknya. Dengan ayahnya yang memiliki posisi strategis di kepolisian, Vinanda mendapatkan akses ke berbagai tokoh dan jejaring politik yang mendukung pencalonannya.

    Vinanda Prameswati juga didukung oleh kalangan pesantren dengan menggandeng KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) sebagai pasangannya dalam Pilkada Kediri 2024.

    Dalam kampanye, Vinanda Prameswati dan Gus Qowim mengusung visi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni). Konsep ini menarik perhatian masyarakat, terutama kalangan muda dan santri, yang melihat duet ini sebagai representasi keseimbangan antara modernitas dan nilai-nilai keagamaan.

    Sosok Ayahnya, AKBP Edy Herwiyanto

    AKBP Edy Herwiyanto bukanlah sosok yang asing dalam dunia hukum dan kepolisian. Pria kelahiran Nganjuk ini dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan kejahatan ekonomi.

    Dia saat ini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jatim, posisi yang membuatnya banyak berinteraksi dengan pejabat publik dan politisi.

    Dalam beberapa kasus besar, AKBP Edy Herwiyanto sempat menjadi sorotan, termasuk dalam penyelidikan mega skandal korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri tahun 2023. Kasus ini melibatkan ratusan desa dan dugaan penyelewengan dana miliaran rupiah, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Selain itu, AKBP Edy Herwiyanto juga terlibat dalam penyelidikan kasus ruislag (pertukaran tanah) di Sumenep yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk melakukan transaksi ilegal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Target Raih Hasil Maksimal, PSSI Upayakan Emil Audero Segera Gabung Timnas Indonesia

    Target Raih Hasil Maksimal, PSSI Upayakan Emil Audero Segera Gabung Timnas Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Indonesia seperti diharapkan bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Australia dan Bahrain.

    Di bulan Maret mendatang, Timnas Indonesia setidaknya akan menjalani dua laga penting. Menghadapi Australia dan Bahrain dilanjutan Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Salah satu upaya PSSI untuk mewujudkan hal ini dengan terus mengupayakan agar pemain keturunan, Emil Audero bisa segera bergabung ke Skuad Garuda.

    Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

    “Kemungkinan dalam waktu dekat, Indonesia ketambahan satu kiper. Kemungkinan itu terjadi pada bulan Maret 2025. Kiper itu adalah Emil Audero,” kata Ronny Pangemaman, dikutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (21/2/2025).

    Pengamat yang akrab disapa Bung Ropan itu menyebut saat ini sudah ada pembicaraan. Dan PSSI berupaya keras agar Emil Audero bisa bergabung.

    “Sudah ada pembicaraan antara PSSI, yakni pak Erick Thohir dengan Emil Audero. Pak Erick mengatakan kita doakan bersama,” paparnya.

    “kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan (Emil Audero membela Timnas Indonesia) pada bulan Maret. Diusahakan, Emil Audero sudah tersedia saat melawan Australia,” jelasnya.

    Di bulan Maret mendatang, Timnas Indonesia setidaknya akan menjalani dua laga penting. Menghadapi Australia dan Bahrain.

    Untuk jadwal menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain lima hari berselang atau 25 Maret 2025.

  • Tanggapi Larangan Kader PDIP Ikut Retreat, Teddy Gusnaidi: Walaupun Dipecat Megawati Mereka Tetap Kepala Daerah

    Tanggapi Larangan Kader PDIP Ikut Retreat, Teddy Gusnaidi: Walaupun Dipecat Megawati Mereka Tetap Kepala Daerah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menanggapi larangan PDIP terhadap kadernya mengikuti retreat kepala daerah. Menurutnya larangan itu bisa diabaikan.

    Laranagn tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tertuang dalam surat nomor 7294 /IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 perihal instruksi harian ketua umum. 

    “Kepala daerah boleh kok abaikan instruksi Megawati. Karena walaupun mereka dipecat oleh Megawati, mereka tetap jadi kepala daerah,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Dalam aturan, Teddy menegaskan tidak ada kewajiban kepala daerah merupakan anggota partai. Karenanya, jika dipecat PDIP, kepala daerah tetap pada posisinya di pemerintahan.

    “Karena kepala daerah itu secara hukum boleh tidak menjadi anggota Partai Politik,” terang Teddy.

    Di sisi lain, ia malah mempertanyakan kepala daerah yang tidak ikut retreat. Hanya karena adanya instruksi dari partainya.

    “Kepala daerah yang ikut perintah Megawati, tentu patut dipertanyakan kemampuannya dalam memimpin sebuah daerah,” ujar Teddy.

    Menurutnya, mereka yang tidak ikut retreat karena instruksi itu, layak disebut wayang Megawati.

    “Jangan salah kalau mereka dibilang wayangnya Megawati. Kepala daerah kok mau-maunya disetir emak-emak yang sakit hati,” imbuhya.

    “Katanya Prabowo jangan mau disetir jokowi, kok mereka kini biarkan megawati menyetir kepala daerah? Gak konsisten nih hihihi,” tandas Teddy.
    (Arya/Fajar)

  • Lambaian Tangan Gubernur Bali Wayan Koster Saat Ditanya soal Larangan Retret Megawati Yogyakarta 21 Februari 2025

    Lambaian Tangan Gubernur Bali Wayan Koster Saat Ditanya soal Larangan Retret Megawati Yogyakarta 21 Februari 2025

    Lambaian Tangan Gubernur Bali Wayan Koster Saat Ditanya soal Larangan Retret Megawati
    Tim Redaksi
    KULONPROGO, KOMPAS.com 
    – Gubernur Terpilih Bali 2025-2030
    Wayan Koster
    tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Jumat (21/2/2025).
    Wayan Koster tiba di bandara YIA sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.
    Saat ditanya soal
    instruksi Megawati
    melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Koster justru berjalan cepat dan langsung menuju mobil penjemputan.
    Sembari melambaikan tangan, Koster menolak wawancara dari sejumlah media yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi.
    ”
    Gak
    usah,” jawab Koster singkat.
    Diketahui, Koster datang di Bandara YIA bersama sejumlah gubernur lainnya.
    Koster terlihat memakai batik warna coklat dan berkacamata saat tiba di bandara YIA.
    Tangkapan layar surat instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri usai Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan KPK.
    Diketahui Wayan Koster merupakan kepala daerah yang diusung PDI-P yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).
    Ini adalah jabatan periode kedua Koster sebagai Gubernur Bali.
    Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengintruksikan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam acara tersebut.
    Penundaan itu berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kepala daerah PDI-P yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam suratnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3

    Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3

    Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai pencopotan Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) berkaitan dengan aksi demo mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’.

    Menurut Iwan, Satryo menjadi penyebab mahasiswa turun ke jalan lantaran mengeluarkan pernyataan yang membuat gusar saat Rapat Kerja di DPR RI terkait potensi menaikkan uang kuliah mahasiswa imbas kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bahwa imbas efisiensi akan bisa menaikkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran publik khususnya mahasiswa, maka muncullah demonstrasi,” kata Iwan melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu 19 Februari 2025.

    Iwan menyebut, menjadi hal lumrah jika Presiden Prabowo Subianto marah kepada Satryo dan mengambil langkah tegas pencopotan.

    Sebab, lanjut Iwan, seharusnya pesan efisiensi itu bisa disampaikan dengan baik oleh para menterinya, seperti hanya berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, fokus grup diskusi, dan bukan terhadap biaya kuliah atau belanja pegawai.

    “Belum lagi sebelum ini, Mendiktisaintek membuat gaduh dan heboh setelah didemo oleh pegawainya karena dianggap semena-mena memecat dan memaki bahasanya. Jadi, menurut saya, menteri seperti ini memang pantas diganti,” kata Iwan menandasi.

    Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demontrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

    “Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat,” kata Herianto saat dihubungi, Senin 17 Februari 2025.

    Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

    Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalam tuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.

    Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.

    “Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” dikutip dari akun Instagram @bemui_official.