Xcloud.id

BUMN: Citilink

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biro BIA Jabar: Belum ada kebijakan rasionalisasi SDM di Kertajati

    Biro BIA Jabar: Belum ada kebijakan rasionalisasi SDM di Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat menyebut belum ada kebijakan rasionalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sehubungan dengan penghentian penerbangan domestik di sana per 2 Juli 2025.

    “Terkait SDM hingga saat ini belum ada kebijakan berkaitan dengan rasionalisasi pegawai, baik di kantor pusat dan pelayanan yang mana BIJB, masih berupaya maksimal untuk meningkatkan trafik dan utilisasi bandara secara berkelanjutan,” kata Kepala Biro BIA Jawa Barat Deny Hermawan saat dikonfirmasi ANTARA di Bandung, Kamis.

    Sehubungan dengan berkurangnya penerbangan domestik sejak tanggal 2 juni 2025, diakui Deny, menjadi tantangan tersendiri bagi operasional Bandara Kertajati dan pihak terkait, meski saat ini masih dilayani penerbangan internasional dengan tujuan Singapura tiap hari Selasa dan Sabtu.

    Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BIJB Kertajati, saat ini adalah efisiensi maksimal dengan tetap mengedepankan prinsip 3S + 1C (security, services, safety dan compliance), serta senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pembagian rute dan kebijakan harga avtur demi eksistensi BIJB ke depannya.

    “Sampai dengan saat ini, BIJB Kertajati sebagai BUMD Jawa Barat, masih melaksanakan evaluasi menyeluruh termasuk berupaya meningkatkan kembali aktivitas penerbangan serta mengevaluasi kebijakan SDM agar sejalan dengan kebutuhan operasional dan keuangan perusahaan, namun tetap mengedepankan prinsip kehati hatian, humanis dan profesionalisme dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Deny mengatakan sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan.

    Hal itu, dipastikan setelah pada tanggal tersebut maskapai Super Air Jet yang melayani penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Balikpapan (Kalimantan Timur) berhenti beroperasi dari dan ke BIJB Kertajati.

    Penghentian penerbangan domestik ini, kata dia, dikarenakan keterbatasan armada dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia, dan Malaysia Airlines. Meskipun dirinya tidak menyangkal okupansi di bandara tersebut rendah.

    Meskipun demikian, Deny mengatakan Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berencana untuk mengalihkan sebagian dana operasional per tahun yang dikeluarkan Pemprov Jabar untuk BIJB Kertajati sebesar Rp60 miliar ke Susi Air.

    Pengalihan ini akan digunakan sebagai subsidi operasional penerbangan Susi Air, yang dinilai Dedi bakal menjadi langkah untuk menghidupkan Kertajati.

    “Tadi Bu Susi (Pudjiastuti) nanya biaya operasional yang diberikan (per tahun), saya katakan di kisaran Rp60 miliar per tahun, dan saya sampaikan aja hari ini, Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati,” kata Dedi di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Rencananya, subsidi tersebut digunakan untuk lima rute penerbangan yakni Cilacap-Kertajati, Purwokerto-Purbalingga-Kertajati, Semarang-Kertajati, Yogyakarta-Kertajati dan Tasikmalaya-Kertajati.

    “Jadi bawa penumpang masuk ke Kertajati. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Saya tadi dengan Bu Susi memutuskan, Susi Air juga kemudian di Kertajati mengaspal. Terbang lagi di Kertajati. Dengan lima rute yang tadi disebutkan. Jadi saya ingin coba kedua-duanya. Sebelum membangun yang besar, kita mulai dulu yang kecil,” ujar Dedi.

    Hal ini, kata Dedi, sebagai upaya penyelamatan Kertajati untuk mendukung langkah yang tengah dikerjakan yakni fokus ke penerbangan internasional khususnya haji dan umrah.

    “Nah sebenarnya kan kalau penerbangan haji dan umrah ini bisa berjalan dengan yang domestik itu,” ucapnya.

    Namun demikian, Dedi mengatakan untuk bisa beriringan itu ada permasalahan, salah satunya investasi yang cukup besar, sehingga dirinya mengambil langkah untuk mensubsidi Susi Air.

    Subsidi ini juga, kata Dedi, karena dirinya mendapat cerita dari Susi Pudjiastuti bahwa salah satu permasalahan Kertajati lainnya adalah kru pesawat yang harus berangkat ke Jakarta dan jika melalui jalur darat menggunakan pengawalan butuh waktu empat jam yang disebutnya tidak mungkin dilakukan.

    “Itu tidak mungkin karena lamanya dia terbang sehari, di mana jam kerja pilot hanya sembilan jam. Karenanya harus ada rute dari Halim ke Kertajati dulu untuk mengangkut kru pesawat.

    Dedi mengatakan dari dana per tahun yang dikeluarkan oleh Pemprov sebesar Rp60 miliar untuk BIJB itu, sekitar Rp49 miliar bisa digunakan untuk subsidi penerbangan ke Kertajati.

    Sementara itu, pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, meyakini dengan lima rute yang direncanakan mendarat dan terbang di Kertajati dalam sehari, akan mendatangkan maskapai besar.

    “Kalau sehari lima kali yang besar pasti nanti mau nunggu di sana kalau gak ada, kalau pilot pesawat hilang enam jam waktunya pasti rugi airline jadi tidak mau mereka,” ujarnya.

    Susi menjelaskan untuk tujuan Halim-Kertajati itu khusus untuk kru-kru maskapai besar, kemudian tujuan lainnya adalah sebagai moda pengumpan, dengan bisa ditambahkan juga tujuan Pangandaran ke depannya.

    “Kalau ada dari lima kota masuk kan paling tidak masing-masing 6 orang aja ada 30. Pasti Airline juga ruginya tidak terlalu besar mulai masuk di Kertajati. Kalau sekarang mau ngangkut apa ke sana? Orangnya tidak ada yang datang,” ucap dia.

    Dengan dana yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar Rp60 miliar per tahun, diinformasikan kini sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju BIJB Kertajati sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan.

    Hal itu, dipastikan setelah pada tanggal tersebut maskapai Super Air Jet yang melayani penerbangan ke Medan, Denpasar dan Balikpapan (Kalimantan Timur) berhenti beroperasi dari dan ke BIJB Kertajati.

    Penghentian penerbangan domestik ini, kata dia, karena keterbatasan armada dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia dan Malaysia Airlines serta okupansi di bandara tersebut yang rendah.

    Meskipun demikian, Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara Kertajati Tak Layani Penerbangan Domestik Sejak Juni 2025

    Bandara Kertajati Tak Layani Penerbangan Domestik Sejak Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ternyata sudah tidak lagi melayani penerbangan domestik sejak 2 Juni 2025.

    Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati.

    Maskapai terakhir yang berhenti beroperasi di bandara berkode KTJ tersebut adalah Super Air Jet. Maskapai Grup Lion Air tersebut melayani penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Balikpapan (Kalimantan Timur).

    “Untuk penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sementara belum tersedia,” kata Deny, seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/7/2025).

    Dia menjelaskan penghentian penerbangan domestik ini karena keterbatasan pesawat dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia, dan Malaysia Airlines.

    Menurutnya, keterbatasan ketersediaan pesawat membuat maskapai memprioritaskan melayani penerbangan dengan rate okupansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bandara Kertajati.

    Kendati demikian, lanjutnya, Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    “Meski kondisi seperti ini, seluruh fasilitas di Bandara Kertajati beserta tim personel tetap hadir dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

    Adapun, untuk penerbangan haji, BIJB Kertajati masih melakukan pelayanan untuk kedatangan. Kloter 1 hingga 7 sudah terlayani, dan sisanya pelayanan kedatangan total 21 kloter sampai Jumat (11/7/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Pemkab Majalengka tengah bersiap menarik kembali dana cadangan investasi di Bandara Kertajati senilai Rp171 miliar.

    Dana tersebut berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Namun, hingga kini dana itu tidak pernah disalurkan ke proyek BIJB.

    Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengkonfirmasi bahwa rencana investasi di Bandara Kertajati tersebut kemungkinan besar batal. Salah satu alasannya, perkembangan BIJB yang dinilai belum optimal dan belum memberikan keuntungan bagi daerah.

    “Sejak awal, kita siapkan dana Rp150 miliar untuk investasi ke BIJB. Tapi sampai sekarang, bandara itu belum menggeliat. Kita melihat belum ada potensi profit yang bisa didapat,” ujar Eman, Senin (30/6/2025).

  • Bandara Dhoho Kediri kosong penerbangan komersil hingga 31 Juli

    Bandara Dhoho Kediri kosong penerbangan komersil hingga 31 Juli

    Rabu, 18 Juni 2025 16:43 WIB

    Seorang petugas berjalan menuju gerbang keberangkatan di Bandara Dhoho Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (18/6/2025). Bandara berstandar internasional tersebut dipastikan akan mengalami kekosongan penerbangan hingga 31 Juli 2025 karena maskapai Citilink yang merupakan maskapai satu-satunya yang beroperasi di bandara Dhoho Kediri sedang dalam masa pemeliharaan dan perbaikan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.

    Dua anak bermain di Bandara Dhoho Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (18/6/2025). Bandara berstandar internasional tersebut dipastikan akan mengalami kekosongan penerbangan hingga 31 Juli 2025 karena maskapai Citilink yang merupakan maskapai satu-satunya yang beroperasi di Bandara Dhoho Kediri sedang dalam masa pemeliharaan dan perbaikan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara Suntik Dana Jumbo ke Garuda Indonesia, Nilainya Bakal Tembus Rp16,3 Triliun?

    Danantara Suntik Dana Jumbo ke Garuda Indonesia, Nilainya Bakal Tembus Rp16,3 Triliun?

    PIKIRAN RAKYAT – Transformasi besar-besaran tengah digulirkan di tubuh Garuda Indonesia. Maskapai nasional yang sempat tertatih dalam pusaran krisis kini mendapat suntikan finansial strategis dari PT Danantara Asset Management (Persero), anak perusahaan Danantara Indonesia.

    Pinjaman pemegang saham atau shareholder loan senilai Rp6,65 triliun atau setara 405 juta dolar AS telah resmi dikucurkan sebagai bagian awal dari paket pendanaan yang diproyeksikan mencapai hingga Rp16,3 triliun (setara 1 miliar dolar AS).

    Langkah ini menjadi babak baru dalam restrukturisasi dan transformasi Garuda Indonesia, dengan Danantara Indonesia mengambil peran lebih dari sekadar penyandang dana.

    Pendanaan Strategis: Lebih dari Sekadar Modal

    Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa investasi ini merupakan komitmen jangka panjang untuk menghidupkan kembali dan memperkuat Garuda Indonesia.

    “Penyaluran dana ini adalah bentuk nyata dari mandat transformasi yang kami emban, dengan pendekatan yang profesional, terukur, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Kami bukan sekadar memberikan pendanaan, namun hadir sebagai pemegang saham dengan mandat yang jelas dan pendekatan institusional,” ujar Dony dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 24 Juni 2025.

    Dukungan ini difokuskan pada aspek vital operasional, seperti perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan armada, baik untuk Garuda Indonesia sebagai full service carrier (FSC) maupun Citilink sebagai low cost carrier (LCC). Pendanaan ini menjadi fondasi dari transformasi jangka panjang yang akan melibatkan optimalisasi bisnis, efisiensi finansial, serta penguatan tata kelola perusahaan.

    Menatap 2030: 120 Pesawat dan Pendapatan Positif

    Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, menyebut kemitraan dengan Danantara sebagai tonggak penting dalam restrukturisasi perusahaan. Ia optimistis bahwa bantuan ini menjadi katalisator menuju pemulihan operasional penuh.

    “Kami meyakini bahwa keberhasilan penyehatan kinerja tidak hanya bergantung pada dukungan finansial semata, namun juga pada komitmen perusahaan yang didukung oleh berbagai pihak untuk menata ulang strategi operasional dan bisnis secara menyeluruh,” tutur Wamildan.

    Garuda Indonesia menargetkan mengoperasikan sekitar 120 pesawat hingga 2030, seiring upaya ekspansi jaringan dan penguatan armada. Wamildan memperkirakan bahwa tahun 2026 akan menjadi titik balik penting, saat Garuda Indonesia mulai kembali mencetak laba bersih (net income) positif.

    “Kami optimistis, kita akan membukukan net income yang positif dan ini menjadi bagian dari peningkatan dan optimasi dari operasional perusahaan,” ujarnya.

    Kolaborasi Jangka Panjang: Akselerasi dan Tata Kelola

    Kerja sama dengan Danantara tak hanya menyuntikkan dana segar, namun juga membawa pendekatan institusional dalam menjalankan transformasi. Proses akan dijalankan secara bertahap, dengan evaluasi rutin atas pencapaian dan akuntabilitas.

    “Danantara memastikan proses transformasi berjalan sesuai rencana. Setiap tahapan akan dievaluasi berdasarkan capaian. Fokus utama kami adalah menjaga keberlangsungan operasional serta kualitas layanan Garuda Indonesia dan Citilink,” kata Dony Oskaria.

    Transformasi menyeluruh ini juga diarahkan untuk mendorong Garuda menjadi maskapai yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di kawasan. Upaya tersebut sejalan dengan misi untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan tangguh.***

  • Danantara Guyur Modal Lebih Besar untuk Citilink Ketimbang Garuda Indonesia – Page 3

    Danantara Guyur Modal Lebih Besar untuk Citilink Ketimbang Garuda Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memberikan suntikan modal kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar USD 405 juta, atau setara Rp 6,65 triliun.  

    Uang itu diberikan dalam bentuk pinjaman pemegang saham (shareholder loan) untuk Garuda Indonesia, dan juga Citilink sebagai anak perusahaan. Namun secara jumlah, Citilink justru mengantongi pinjaman lebih besar dibanding sang induk.    

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio mengatakan, suntikan modal USD 404 juta dari Danantara diberikan lebih banyak untuk Citilink demi restorasi armada pesawat. 

    “Yang USD 405 juta dibagi sekitar USD 111 juta untuk Garuda, sisanya USD 290 juta sekian untuk Citilink. Tahap pertama mayoritas untuk Citilink, untuk restorasi. Kurang lebih 15 pesawat. Kalau kita (Garuda Indonesia) 10 pesawat, untuk maintain,” jelasnya di Jakarta, dikutip Rabu (25/6/2025).

    Mengutip keterbukaan informasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dari total penyertaan modal Rp 6,65 triliun, Citilink mendapat shareholder loan sebesar maksimal Rp 4,83 triliun. Sehingga nilai bersih yang diterima Garuda Indonesia sebesar maksimal Rp 1,82 triliun. 

    Latar belakang dari pelaksanaan transaksi ini untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha Garuda Indonesia Group. Sebab, meskipun sudah terlihat perbaikan kinerja operasional dan finansial pasca restrukturisasi penyelamatan, perseroan dinilai masih punya beberapa kendala yang menghambat penyebaran perusahaan.

  • Garuda Dapat Suntikan Modal Rp 6,6 Triliun, buat Apa Saja?

    Garuda Dapat Suntikan Modal Rp 6,6 Triliun, buat Apa Saja?

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia Tbk dan anak usahanya, PT Citilink Indonesia mendapat pendanaan berupa pinjaman pemegang saham (shareholder loan) sebesar US$ 405 juta atau Rp 6,6 triliun (kurs Rp 16.300) dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

    Rencananya dana tersebut akan dipakai untuk kebutuhan maintenance, repair and overhaul (MRO). Secara total, Danantara berencana memberikan dukungan total pendanaan bernilai sekitar US$ 1 miliar.

    “Dengan dukungan Danantara, transformasi komprehensif Garuda Indonesia akan mencakup optimalisasi bisnis, pendanaan jangka panjang, serta pendampingan menyeluruh berbasis tata kelola dan restrukturisasi penyehatan kinerja,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani, dalam konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Sementara itu belum ada konfirmasi langsung apakah dana Rp 6,6 triliun itu akan digunakan untuk menambah pesawat baru Garuda. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria hanya menyebut pihaknya akan mengontrol pemberian dana itu sesuai bisnis milik Garuda.

    “Nanti akan ada detail penggunaannya. Tapi sekali lagi penggunaannya harus kita kontrol sesuai dengan bisnis plan Garuda Indonesia,” sebut dia.

    Adapun pinjaman dana tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan operasional dan kualitas layanan Garuda Indonesia dan Citilink, bersamaan dengan persiapan fondasi transformasi jangka panjang oleh Danantara Indonesia dan Garuda Indonesia Group.

    Diharapkan dukungan tersebut dapat berdampak positif terhadap pemulihan kinerja, kepercayaan pasar, dan daya saing Garuda Indonesia secara menyeluruh-termasuk melalui integrasi teknologi untuk mendorong efisiensi dan produktivitas operasional.

    Kolaborasi fase awal ini difokuskan pada perawatan dan peningkatan kesiapan operasional armada Garuda Indonesia Group, baik untuk Garuda Indonesia sebagai full service carrier (FSC) maupun Citilink sebagai low cost carrier (LCC).

    Lihat juga Video Garuda Indonesia Masuk Top 25 Maskapai Terbaik di Dunia Tahun 2025

    (ily/rrd)

  • Danantara Suntik Garuda Modal Rp 6,6 Triliun

    Danantara Suntik Garuda Modal Rp 6,6 Triliun

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), memberikan suntikan modal sebesar total US$ 405 juta atau Rp 6,6 triliun (kurs Rp 16.300) ke PT Garuda Indonesia Tbk dan anak usahanya, PT Citilink Indonesia.

    Dalam hal ini, Danantara memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) untuk mendanai kebutuhan maintenance, repair and overhaul (MRO), yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar US$ 1 miliar.

    “Kami sangat senang Danantara dapat berperan sebagai mitra strategis Garuda Indonesia untuk mendukung komitmen transformasi jangka panjang yang diawali dengan pemberian pinjaman pemegang saham senilai US$ 405 juta,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani dalam konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Hal tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan operasional dan kualitas layanan Garuda Indonesia dan Citilink, bersamaan dengan persiapan fondasi transformasi jangka panjang oleh Danantara Indonesia dan Garuda Indonesia Group.

    Diharapkan dukungan tersebut dapat berdampak positif terhadap pemulihan kinerja, kepercayaan pasar, dan daya saing Garuda Indonesia secara menyeluruh-termasuk melalui integrasi teknologi untuk mendorong efisiensi dan produktivitas operasional.

    Adapun kolaborasi fase awal ini difokuskan pada perawatan dan peningkatan kesiapan operasional armada Garuda Indonesia Group, baik untuk Garuda Indonesia sebagai full service carrier (FSC) maupun Citilink sebagai low cost carrier (LCC).

    Selanjutnya, dukungan pembiayaan tersebut akan diikuti oleh berbagai langkah yang berfokus pada optimalisasi kinerja operasional dan keuangan guna mendukung transformasi bisnis jangka panjang menjadi maskapai penerbangan yang berkelanjutan.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud dari pendekatan baru dalam restrukturisasi dan transformasi persero di bawah pengelolaan Danantara Indonesia.

    “Garuda Indonesia bukan sekadar entitas bisnis, tetapi merupakan simbol kedaulatan udara dan kebanggaan nasional. Penyaluran dana ini adalah bentuk nyata dari mandat transformasi yang kami emban, dengan pendekatan yang profesional, terukur, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik,” tutur Dony.

    “Kami bukan sekadar memberikan pendanaan, namun kami hadir sebagai pemegang saham dengan mandat yang jelas dan pendekatan institusional. Melalui Danantara Asset Management, kami akan memastikan proses transformasi berjalan sesuai rencana, dan setiap tahapan akan dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian dan akuntabilitas,” tambah dia.

    Transformasi komprehensif bersama Danantara Indonesia ini menandai dimulainya fase lanjutan dari transformasi Garuda Indonesia, yang sebelumnya telah dijalani pada 2021-2024 melalui restrukturisasi fundamental operasional dan keuangan dengan tujuan memastikan keberlanjutan usaha perusahaan.

    Dengan dukungan strategis dari Danantara Indonesia, Garuda Indonesia tengah memasuki fase penyehatan yang berfokus pada akselerasi kinerja untuk memperkuat daya saing dan optimalisasi alat produksi.

    (ily/rrd)