Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • DKI perkuat ketahanan pangan bersama Pemkab Sidoarjo

    DKI perkuat ketahanan pangan bersama Pemkab Sidoarjo

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kerja sama dengan daerah produsen beras, salah satunya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menjamin ketahanan pangan bagi manusia Jakarta.

    “Sebagai langkah strategis, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas kerja sama antar daerah (KAD) dengan pendekatan ‘business to business’ (B to B), yang dijalankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan penanaman padi serta penyerahan sarana pertanian di Dusun Semampir, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu.

    Teguh menyebutkan, skema ini kerja sama bukan hanya sebatas distribusi pangan saja, tetapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani untuk meningkatnya kesejahteraan.

    Dalam hal ini, petani dan Pemkab Sidoarjo mendapatkan jaminan harga dan jaminan pasar yang akan berdampak baik untuk warga Sidoarjo.

    Menurut Teguh, Jakarta saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan akibat keterbatasan lahan produksi. Sebesar 98 persen kebutuhan pangan Jakarta bergantung pada pasokan dari daerah lain.

    “Saat ini, luas lahan pertanian di Jakarta hanya sekitar 400 hektare, sementara kebutuhan beras masyarakat Jakarta mencapai 2.570 ton per hari atau sekitar 77.000 ton per bulan,” kata Teguh.

    Karena itu, Teguh menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya menguntungkan Jakarta dan Sidoarjo saja, tetapi juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi nasional.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMD bidang pangan bekerjasama dengan daerah yang memiliki surplus produksi sehingga manfaat dari sinergi ini dapat dirasakan oleh semua pihak.

    “Kami berharap kemitraan ini dapat terus berkembang dengan bentuk kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang,” kata Teguh.

    Pada kesempatan ini, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sarana pertanian kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panennya.

    Teguh juga berpesan kepada PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu BUMD yang bertugas menjamin pasokan pangan Jakarta, agar menawarkan harga beli gabah yang kompetitif bagi para mitra petani dan terus mendampingi mereka dalam penerapan praktik budidaya yang baik (good agricultural practices).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan

    DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan

    Arsip foto – Petani menanam padi di lahan demplot padi yang diinisiasi Kodim 0807/Tulungagung di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/YU.

    DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu berkunjung ke Dusun Semampir, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menghadiri penanaman padi bersama dan penyerahan sarana pertanian kepada petani. Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati Eli dalam keterangan resminya menjelaskan, kunjungan ini sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bermitra dengan pelaku usaha dan BUMD di Jawa Timur. Pemprov DKI Jakarta tahun ini menargetkan “contract farming” di lahan 8.630 hektare dan “on farming” di lahan 800 hektare.

    “Kami sudah melakukan kerja sama dengan UD Sahabat Tani, meliputi ‘contract farming’ di lahan 800 hektar, pendampingan budidaya, dan penyerapan hasil panen dengan harga pasar,” katanya.

    Kemudian, Pemprov DKI akan membangun kemitraan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur yang meliputi penjajakan kerja sama budidaya, perdagangan beras serta komunikasi publik terkait pangan.

    “Ada pula kerja sama dengan BUMD Jatim Graha Utama, meliputi kemitraan dalam budidaya, perdagangan beras, dan komunikasi publik,” katanya.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur ini bertujuan menjamin kepastian pasokan beras bagi DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas.

    Sejak 2018, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah bekerjasama dengan UD Sahabat Tani melibatkan 40 gabungan kelompok tani dengan target hasil panen enam ton per hektar. Hasil panen akan dikirimkan ke pabrik PT Food Station di Jawa Timur untuk diproduksi lebih lanjut.

    Sebagai bentuk dukungan bagi petani binaan, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) juga menyerahkan bantuan alat semprot (sprayer) dan traktor tangan (hand tractor) serta menggandeng Bank Indonesia BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Provinsi Jaktim dalam mendukung program ketahanan pangan ini.

    Dengan adanya kerja sama ini diharapkan sinergi antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur semakin kuat serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, Jatim merupakan lumbung pangan sehingga perlu pasar untuk memasarkan produk pangan agar tidak “oversupply”. Salah satunya, melalui sinergi dengan BUMD pangan di DKI Jakarta.

    Pada prinsipnya, kata dia, tentu ini sangat penting, kerja sama antardaerah itu adalah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

    “Kita tahu Jawa Timur sebagai lumbung pangan, perlu pasar agar produknya tidak ‘oversupply’ di daerah kita sudah cukup, maka kita perlu kerja sama dengan daerah lain, termasuk Jakarta,” ujar Adhy.

    Sumber : Antara

  • DKI tanam padi di Jawa Timur

    DKI tanam padi di Jawa Timur

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu berkunjung ke Dusun Semampir, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menghadiri penanaman padi bersama dan penyerahan sarana pertanian kepada petani.

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati Eli dalam keterangan resminya menjelaskan, kunjungan ini sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bermitra dengan pelaku usaha dan BUMD di Jawa Timur.

    Pemprov DKI Jakarta tahun ini menargetkan “contract farming” di lahan 8.630 hektare dan “on farming” di lahan 800 hektare.

    “Kami sudah melakukan kerja sama dengan UD Sahabat Tani, meliputi ‘contract farming’ di lahan 800 hektar, pendampingan budidaya, dan penyerapan hasil panen dengan harga pasar,” katanya.

    Arsip foto – Petani menanam padi di lahan demplot padi yang diinisiasi Kodim 0807/Tulungagung di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (23/1/2025). (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/YU.)

    Kemudian, Pemprov DKI akan membangun kemitraan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur yang meliputi penjajakan kerja sama budidaya, perdagangan beras serta komunikasi publik terkait pangan.

    “Ada pula kerja sama dengan BUMD Jatim Graha Utama, meliputi kemitraan dalam budidaya, perdagangan beras, dan komunikasi publik,” katanya.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur ini bertujuan menjamin kepastian pasokan beras bagi DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas.

    Sejak 2018, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah bekerjasama dengan UD Sahabat Tani melibatkan 40 gabungan kelompok tani dengan target hasil panen enam ton per hektar. Hasil panen akan dikirimkan ke pabrik PT Food Station di Jawa Timur untuk diproduksi lebih lanjut.

    Sebagai bentuk dukungan bagi petani binaan, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) juga menyerahkan bantuan alat semprot (sprayer) dan traktor tangan (hand tractor) serta menggandeng Bank Indonesia BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Provinsi Jaktim dalam mendukung program ketahanan pangan ini.

    Ilustrasi – Sejumlah petani beraktivitas di lahan sawah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. (ANTARA/Louis Rika)

    Dengan adanya kerja sama ini diharapkan sinergi antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur semakin kuat serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, Jatim merupakan lumbung pangan sehingga perlu pasar untuk memasarkan produk pangan agar tidak “oversupply”. Salah satunya, melalui sinergi dengan BUMD pangan di DKI Jakarta.

    Pada prinsipnya, kata dia, tentu ini sangat penting, kerja sama antardaerah itu adalah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

    “Kita tahu Jawa Timur sebagai lumbung pangan, perlu pasar agar produknya tidak ‘oversupply’ di daerah kita sudah cukup, maka kita perlu kerja sama dengan daerah lain, termasuk Jakarta,” ujar Adhy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur Jatim dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bertemu di Surabaya, Bahas Apa?

    Pj Gubernur Jatim dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bertemu di Surabaya, Bahas Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan Penandatanganan Adendum Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Jatim dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (31/1/2025).

    Penandatanganan adendum berdasarkan kesepakatan bersama nomor: 100.3.7.1/17/KSB/011.3/2025 tanggal 31 Januari 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi di berbagai bidang yang sebelumnya telah terjalin dengan baik.

    “Pertemuan hari ini merupakan bentuk upaya nyata untuk menguatkan sinergi program kerjasama di berbagai bidang antara Pemprov Jatim dan DKI Jakarta,” ujar Adhy.

    “Pada prinsipnya tentu ini sangat penting karena kerja sama antar daerah itulah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Semoga pertemuan ini bisa berdampak positif bagi Jawa Timur maupun DKI Jakarta,” harapnya menambahkan.

    Kerja sama Pemprov Jatim dan DKI Jakarta sendiri telah terjalin sejak tanggal 3 Juni 2021 dan akan berakhir pada 3 Juni 2026. Adhy menyebut, ke depannya kerja sama akan dikembangkan seiring dengan kebutuhan antara kedua daerah. Maka dari itu, diperlukan beberapa penyesuaian dalam kesepakatan bersama tersebut.

    “Di antaranya bidang pangan; pengembangan pertanian, peternakan, dan perdagangan; peluang penanaman modal; pariwisata dan ekonomi kreatif; sdm; kehutanan; koperasi dan umkm; serta bidang lainnya yang terkait urusan pemerintahan,” terang Adhy.

    Adhy menambahkan, Jawa Timur bisa menjadi partner kerja sama lantaran memiliki beberapa kelebihan di berbagai sektor. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh positif sebesar 4,91 persen pada triwulan III tahun 2024.

    “Jawa Timur juga mampu mengendalikan tingkat inflasi sesuai sasaran nasional 2,5+1 persen. Dimana, pada Desember 2024, inflasi Jatim sebesar 1,51 persen (y-on-y) dan didukung dengan kinerja investasi yang tumbuh signifikan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Adhy juga menjelaskan Jawa Timur mampu mempertahankan posisi sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama empat tahun berturut- turut sejak 2020 hingga 2023. Sedangkan berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jatim tahun 2024 mencapai 9,23 juta ton-gkg atau setara 5,32 juta ton beras,

    “Ini berkontribusi sebesar 17,52 persen terhadap produksi padi nasional,” ucapnya.

    Dalam kesempatan ini, Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jatim juga meluncurkan program korporasi petani. Melalui program tersebut, ia berharap daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani bisa meningkatkan.

    “Program ini juga sekaligus sebagai alternatif solusi meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengendalikan inflasi pangan,” katanya.

    Sementara di sektor peternakan, lanjut Adhy, Jawa Timur konsisten menjadi gudang ternak nasional. Sapi perah Jatim berkontribusi 62 persen terhadap populasi sapi perah nasional dan sapi potong Jatim berkontribusi 28 persen terhadap populasi sapi potong nasional.

    “Populasi sapi Jawa Timur pun yang terbanyak di Indonesia,” terangnya.

    Banyaknya populasi sapi yang ada di Jawa Timur ini, kata Adhy, membuat Pemprov Jatim terus berupaya untuk menekan wabah yang sedang mengancam. Seperti halnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Vaksinasi pun terus digencarkan.

    “Saat ini telah dilaksanakan vaksinasi PMK sebanyak 14,7 juta dosis atau 95 persen dari target vaksinasi 15,4 juta dosis. Meski begitu secara nasional Jawa Timur tetap menempati peringkat I untuk populasi sapi,” jelasnya.

    Tak berhenti di situ, untuk mempertahankan status tersebut, Jawa Timur menjalankan implementasi rencana aksi road map exit strategy PMK.

    “Hasilnya kejadian penyakit PMK di Jawa Timur telah dapat dikendalikan,” tegasnya.

    Lebih dari itu, Adhy mengungkapkan di tahun anggaran 2025, ia mengimbau agar dinas peternakan mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair untuk kawin suntik/inseminasi buatan (IB). Saat ini, pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi vaksinasi, obat, vasilitasi IB.

    “Hanya saja masih belum mencukupi dari kebutuhan,” katanya.

    Adhy menyebut beberapa hal tersebut dapat menjadi gambaran untuk menindaklanjuti kerja sama bidang penguatan dan komoditas pangan. Menurutnya Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional pun membutuhkan pasar agar tidak terjadi over suply.

    “Dan Insya Allah ini akan terjadi kebermanfaatan bagi kedua belah pihak tadi bukan hanya produknya tetapi juga pelayanan peningkatan kapasitas bagaimana kelembagaan bagaimana teknologi yang berkaitan dengan peternakan,” jelasnua.

    Di sisi lain, Adhy menyambut baik kerja sama bisnis yang melibatkan PT. Food Station Tjipinang Jaya (BUMD Jakarta) dengan mitra bisnis jatim yaitu UD. Sahabat Tani; Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur dan BUMD Jatim Graha Utama (JGU).

    “Kami optimistis, kerja sama antara Jawa Timur dengan DKI Jakarta mampu semakin harmonis dan potensi kerja sama yang lebih luas dapat digali lebih dalam lagi,” harapnya.

    Sementara itu, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, penandatanganan adendum dengan Pemprov Jatim ini penting dilakukannya. Karena sebagian pusat perdagangan dan distribusi, DKI Jakarta membutuhkan suplai yang cukup untuk ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.

    “Ini memang sangat strategis dalam rangka kita meningkatkan ketahanan pangan, ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, dimana kita betul-betul ketahanan pangan harus kita tingkatkan dan kita pertahankan,” ungkapnya.

    “Kita juga harus menuju swasembada pangan dan DKI Jakarta sangat butuh kerja sama ini,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Tilep Uang Negara Miliaran, Kejari Tuban Ungkap Kasus Dugaan Korupsi BUMD PT RSM

    Tilep Uang Negara Miliaran, Kejari Tuban Ungkap Kasus Dugaan Korupsi BUMD PT RSM

    Tuban (beritajatim.com) – Kasus dugaan korupsi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM), Kejaksaan Negeri Tuban tetapkan AAJ selaku Mantan Direktur Operasional dan Keuangan periode 2017-2018 dan HK selaku Plt Direktur Utama RSM 2018-2022 sebagai tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar.

    AAJ dan HK telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban. Yang mana keduanya menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan kegiatan usaha PT RSM, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban tahun 2017-2022.

    Kasi Intel Kejari Tuban, Stepen Dian Palma mengatakan, penetapan status AAJ dan HK yang semula saksi menjadi tersangka telah dilengkapi dengan bukti yang cukup keduanya ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 20 Januari 2025.

    “Keduanya ditetapkan atas pertanggung jawabannya yang telah merugikan uang negara sebesar Rp2,6 miliar,” ungkap Stephen Dian Palma. Jumat (31/01/2025).

    Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Tuban, Yogi Natanael Christanto menjelaskan bahwa setelah dilakukan penyelidikan, telah ditemukan adanya bukti penyimpangan di pengelolaan keuangan kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM).

    Penyimpangan tersebut berupa laporan keuangan fiktif, serta investasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pemindahan dana dari kas perusahaan yang tidak sesuai.

    “Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp2.623.507.159,” ungkap Yogi sapanya.

    Meski begitu, Kejari Tuban masih melakukan pengembangan kasus, apakah hanya dua tersangka ini saja, atau ada yang lain. Sebab, menurutnya bisa jadi ada pelaku yang lain. Sehingga, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

    Atas perbuatan keduanya, mereka dijerat pasal Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo.

    Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. [ayu/ian]

  • Kepatuhan LHKPN Pejabat RI Baru 33,45 Persen, Batas Lapor 31 Maret 2025 Nasional 31 Januari 2025

    Kepatuhan LHKPN Pejabat RI Baru 33,45 Persen, Batas Lapor 31 Maret 2025 Nasional 31 Januari 2025

    Kepatuhan LHKPN Pejabat RI Baru 33,45 Persen, Batas Lapor 31 Maret 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengatakan, hingga 31 Januari 2025, baru 145.320 orang dari total 418.665 penyelenggara negara yang sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ).
    KPK menyatakan, data tersebut termasuk para penyelenggara negara baru yang telah menyampaikan LHKPN pada jabatannya, seperti pejabat di Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah, dan Anggota Legislatif terpilih.
    “Sejumlah 145.320 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya, atau sekitar 33,45 persen,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).
    Berdasarkan data KPK, penyelenggara negara wajib lapor LHKPN tersebut terdiri dari bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD.
    Dari bidang eksekutif tercatat baru 111.880 orang dari total 334.437 wajib lapor yang sudah menyampaikan laporan harta kekayaannya.
    Kemudian, pada bidang legislatif tercatat baru 8.121 orang atau 40,16 persen dari total 20.223 wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN.
    Sedangkan pada bidang yudikatif tercatat sebanyak 15.552 orang atau 86,07 persen dari total 18.070 wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN.
    Lalu, pada BUMN/BUMD tercatat baru 9.767 orang atau 21,26 persen dari total 45.935 wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN.
    Berdasarkan data tersebut, KPK mengimbau para penyelenggara negara aktif di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD agar segera menyampaikan LHKPN-nya secara benar dan lengkap melalui laman https://elhkpn.
    kpk
    .go.id/ sebelum 31 Maret 2025.
    “Masyarakat juga bisa melihat kepatuhan pelaporan LHKPN per instansi pada laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan,” ucap Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Miris! Hanya 33,45 Persen Penyelenggara Negara Lapor Kekayaan Tahun 2024

    Miris! Hanya 33,45 Persen Penyelenggara Negara Lapor Kekayaan Tahun 2024

    GELORA.CO -Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Namun sungguh disayangkan ketaatan pejabat melapor LHKPN masih saja sangat rendah. 

    Tim Jurubicara Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menjelaskan berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2024 tercatat dari total 418.665 wajib lapor hanya sebanyak 145.320 atau sekitar 33,45 persen yang menyampaikan LHKPN.

    “Data tersebut termasuk para wajib lapor baru yang sudah menyampaikan LHKPN khusus pada jabatan barunya, seperti wajib lapor pada Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan anggota legislatif terpilih,” kata Budi kepada wartawan, Jumat, 31 Januari 2025.

    Penyelenggara negara di bidang yudikatif memiliki tingkat kepatuhan paling tinggi sedangkan legislative paling rendah. Budi merinci 111.880 dari total 334.437 pejabat eksekutif sudah melapor LHKPN atau dengan persentase 33,45 persen, legislatif 8.121 dari total 20.223 atau 40,16 persen, sedangkan yudikatif terdapat 18.070 wajib lapor, dengan 15.552 di antaranya sudah melapor atau tingkat kepatuhan 86,07 persen.

    Sementara pejabat BUMN dan BUMD, dari total 45.935 wajib lapor sebanyak 9.767 yang sudah melaporkan LHKPN sehingga kepatuhan pelaporannya mencapai 21,26 persen.

    “KPK mengimbau para penyelenggara negara aktif di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD dapat segera menyampaikan LHKPN-nya secara benar dan lengkap sebelum 31 Maret 2025,” pungkas Budi

  • Update LHKPN Pejabat RI: Baru 33,45% yang Lapor, Deadline 31 Maret 2025

    Update LHKPN Pejabat RI: Baru 33,45% yang Lapor, Deadline 31 Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menerima 145.320 dari total 418.665 wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode tahun 2024. 

    Artinya, berdasarkan data per 31 Januari 2025, baru 33,45% penyelenggara negara yang sudah menyerahkan LHKPN mereka ke KPK jelang deadline 31 Maret 2025. 

    “Data tersebut termasuk wajib lapor baru yang sudah menyampaikan LHKPN khusus pada jabatan barunya, seperti para anggota Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan anggota legislatif terpilih,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025). 

    Berdasarkan perinciannya, wajib lapor terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari rumpun eksekutif, sebanyak 111.880 dari 334.437 wajib lapor, sudah menyampaikan LHKPN ke KPK.

    Kemudian, wajib lapor dari rumpun legislatif sebanyak 8.121 dair 20.223 wajib lapor. 

    Selanjutnya, 15.552 dari 18.070 wajib lapor dari yudikatif sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Tingkat kepatuhannya merupakan yang tertinggi yaitu 86,07%.

    Lalu, dari BUMN/BUMD, baru 9.767 dari total 45.935 wajib lapor yang sudah menyerahkan LHKPN. 

    “KPK mengimbau para penyelenggara negara aktif di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD dapat segera menyampaikan LHKPN-nya secara benar dan lengkap melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/ sebelum 31 Maret 2025,” pungkas Budi. 

  • Ciri-Ciri NIK KTP Penerima Bansos PKH Tahap 1, Cair Januari-Maret 2025

    Ciri-Ciri NIK KTP Penerima Bansos PKH Tahap 1, Cair Januari-Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahap pertama pada tahun 2025.

    Pencairan bansos ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan tahap pertama berlangsung antara Januari hingga Maret 2025. Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos PKH menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.

    Tujuan dan Manfaat PKH

    PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Bantuan ini diberikan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Program ini juga menyasar lansia serta penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan tambahan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

    Kriteria Penerima Bansos PKH 2025

    Bansos PKH diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi persyaratan berikut:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP yang aktif dan valid. Terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan miskin dalam DTKS Kemensos. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD, perangkat desa, atau pegawai dengan penghasilan tetap. Tidak menerima bantuan lain dari sumber anggaran yang sama, seperti BLT Subsidi Gaji atau BLT UMKM. Tercatat dalam pendataan kelurahan setempat sebagai masyarakat yang membutuhkan.
    Besaran Bantuan PKH Berdasarkan Komponen

    Bantuan PKH diberikan dalam jumlah yang berbeda, tergantung pada kategori penerima dalam keluarga:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Siswa SD/sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Siswa SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun. Siswa SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun. Lansia (di atas 70 tahun) dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 2025

    Untuk memastikan apakah seseorang terdaftar sebagai penerima bansos PKH, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:

    Akses laman cekbansos.kemensos.go.id melalui perangkat yang terhubung internet. Isi informasi domisili sesuai KTP, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Masukkan nama lengkap sesuai KTP. Ketik kode captcha yang muncul di layar. Klik tombol “Cari Data”. Jika terdaftar sebagai penerima bansos PKH, informasi akan ditampilkan, termasuk nama, usia, serta jenis bantuan yang diterima. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta / PM”. Komitmen Pemerintah dalam Penyaluran Bansos PKH

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung berbagai program bantuan sosial, termasuk PKH. Upaya dilakukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Verifikasi menggunakan NIK e-KTP menjadi salah satu langkah untuk memastikan penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, khususnya bagi kelompok rentan yang sangat membutuhkan dukungan finansial.

    Selain itu, dengan adanya transparansi dalam penyaluran, kepercayaan masyarakat terhadap program bansos semakin meningkat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kejari Tuban Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi BUMD

    Kejari Tuban Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi BUMD

    Tuban (beritajatim,com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Tuban, PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM), Jumat (31/1/2025). Dua tersangka berinisial AA dan HK diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran tahun 2017-2022 sehingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 miliar.

    Kasi Pidana Khusus Kejari Tuban, Yogi Natanael Cristianto mengungkapkan, AA dan HK ditetapkan tersangka sejak 20 Januari 2025 lalu, setelah muncul hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Berdasarkan hasil perhitungan BPKP, kerugian negara sekitar Rp 2 miliar,” ujar Yogi Natanael Cristianto.

    Adanya kerugian negara yang mencapai Rp 2 miliar tersebut dalam pengelolaan keuangan BUMD RSM tahun anggaran 2017 hingga 2022.

    “Mereka dalam satu pekan ke depan rencananya bakal dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” terang Yogi sapanya.

    Kendati demikian, keduanya hingga kini belum ditahan dan masih menunggu perkembangan pemeriksaan tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara tersebut.

    “Semuanya masih menunggu perkembangan selama proses perkara,” bebernya.

    Kasus milik perusahaan BUMD ini saat masa pemerintahan Bupati Tuban Fathul Huda, mencuatnya kasus tersebut saat seluruh mantan karyawan melaporkan tidak menerima gaji sampai hampir satu tahun ke Disnaker Provinsi Jawa Timur.

    Dalam laporan tersebut, SK pengangkatan karyawan juga turut di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban Budi Wiyana. Namun, meski begitu sudah ada 40 orang yang dipanggil sebagai saksi dan telah memberikan keterangannya, termasuk Sekda Tuban.

    “Tersangka bisa bertambah, bisa juga tidak, tinggal menunggu perkembangan persidangan,” pungkasnya. [ayu/beq]