Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • RUU Minerba: Kampus Batal Dapat Izin Tambang, Pengelola BUMN atau Swasta

    RUU Minerba: Kampus Batal Dapat Izin Tambang, Pengelola BUMN atau Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA —  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba batal mengatur soal perguruan tinggi (PT) sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP. 

    Doli menjelaskan nantinya perguruan tinggi atau kampus tidak akan mendapatkan IUP atau IUPK, melainkan sebagai penerima manfaat dari pengelolaan tambang saja. 

    Sementara itu, nantinya pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) maupun swasta untuk mengelola tambang. 

    “Jadi [kampus] penerima manfaatnya saja. Jadi IUP atau IUPK-nya itu nanti diserahkan kepada badan BUMN, BUMD atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah,” ujar Doli kepada wartawan, Senin (17/2/2025). 

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan nantinya pemerintah juga akan memetakan lebih lanjut perguruan tinggi mana yang akan dipilih sebagai penerima manfaat dari pengelolaan tambang dimaksud. Nantinya, akan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. 

    Pemetaan juga akan dilakukan berdasarkan daerah maupun lokasi dari perguruan tinggi tersebut. 

    “Kemudian nanti siapa yang mengerjakan itu pilihannya tiga itu BUMN, BUMD atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah, yang kemudian nanti dikonekkan [dihubungkan, red] dengan perguruan tinggi yang akan kita bantuin,” jelasnya. 

    Adapun, Doli menjelaskan bahwa revisi UU Minerba ini mengatur pemberian IUP maupun IUPK tidak hanya secara lelang, namun juga pemberian secara prioritas. 

    Pemberian secara prioritas itu, terangnya, meliputi perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas) serta usaha kecil dan menengah (UKM). Dia mengaku wacana agar kampus melalui badan usahanya ikut mengelola tambang batal karena banyaknya pendapat kontra dari kalangan masyarakat. 

    “Kan tadinya sempat ada diskusi kita boleh perguruan tingginya buat badan usaha juga, tapi dengan banyak masukan, kemudian berbagai pertimbangan supaya menjaga menjaga moralitas, independensi kampus dan segala macam itu, sekarang kita melalui tadi itu tiga institusi itu,” ungkap mantan Ketua Komisi II DPR itu. 

    Doli mengatakan bahwa RUU Minerba ini akan dibawa ke Sidang Paripurna besok, Selasa (18/2/2025). Aturan-aturan turunan secara rinci dari beleid itu nantinya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen). 

    “[Pengambilan keputusan] tingkat I, besok diparipurnakan rencananya,” ujar politisi asal Sumatera Utara itu. 

  • PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia…,

    Makassar (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry menyiapkan karpet merah untuk investasi di berbagai sektor, termasuk bagi PT Citaglobal Environment yang siap membangun pembangkit listrik green energi di daerah itu.

    Pembangkit listrik ini rencananya berbahan baku sampah, sekam padi, batok kelapa, hingga ampas sawit.

    Prof Fadjry Djufry di Makassar, Senin menegaskan, Pemprov Sulsel tidak main-main mendukung investasi. Apalagi berdasarkan instruksi pemerintah pusat, tahun 2025 ini telah dicanangkan sebagai tahun investasi.

    “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik tujuan investasi ini. Memang tahun ini kita jadikan sebagai tahun investasi, kita support semua. Sisa bagaimana modelnya dan dimana lokasinya,” ujar Fadjry Djufry.

    Ia menjelaskan, PT Citaglobal Environment juga siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Dengan adanya investasi ini, Provinsi Sulsel bisa swasembada listrik. Apalagi di Sulsel sendiri terdapat beberapa perusahaan smelter, yang memang membutuhkan listrik.

    “Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia. Ini juga bisa mensupport Ibu Kota Nusantara nantinya,” jelas Fadjry Djufry.

    Sementara itu, County Director Citaglobal Environment, Herry Warganegara menyampaikan, rencana investasi green energi ini sudah siap dalam bentuk transfer teknologi dengan menggunakan sampah dan sejumlah bahan baku lainnya.

    “Kira-kira rencana Sulsel bagaimana soal green energi. Sampah bisa diubah menjadi listrik, sisa gabah bisa menjadi energi. Kami juga mengajak BUMD untuk bagaimana melakukan join produk. Kami yang siapkan semua, BUMD tidak perlu menyediakan investasi, semua kami siapkan,” tuturnya.

    Citaglobal Environment telah berinvestasi di berbagai negara seperti Sri Lanka, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pembangkit listrik green energi seperti ini belum ada di Indonesia.

    Hadir mendampingi Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Eka Prasetya, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Junaedi, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panja: BUMN hingga swasta diberi izin tambang untuk kepentingan kampus

    Panja: BUMN hingga swasta diberi izin tambang untuk kepentingan kampus

    Pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan BUMN, BUMD hingga perusahaan swasta akan diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk kepentingan perguruan tinggi.

    “Pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi,” ucap Ketua Panja RUU Minerba Martin Manurung dalam rapat pleno Baleg DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.

    Materi tersebut dimuat dalam perubahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Lebih lanjut, Martin menjelaskan bahwa RUU tersebut juga memuat kebijakan untuk mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak, yang meliputi koperasi, badan usaha kecil dan menengah (UKM), hingga melibatkan badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

    RUU Minerba tersebut juga bertujuan untuk memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efektif-efisien.

    “Khususnya bagi badan usaha milik negara yang mengemban usaha yang berorientasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata dia.

    Melalui RUU tersebut, Panja mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional.

    “Selain itu, mewujudkan pemerataan dan keadilan, sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945,” kata Martin.

    Revisi UU Minerba perubahan keempat bersifat kumulatif terbuka, sebab Undang-Undang Minerba sudah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan dua pengujian dikabulkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

    Menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat, DPR pun melakukan revisi terhadap UU Minerba.

    Akan tetapi, selain merevisi UU Minerba sebagaimana yang diperintahkan oleh MK, DPR juga memasukkan sejumlah substansi ke draf RUU Minerba, dengan alasan kebutuhan hukum.

    Sejumlah pasal yang diubah oleh DPR, di antaranya mengubah Pasal 51 dengan menambahkan frasa “atau dengan cara pemberian prioritas”, yang kemudian mengatur pemberian prioritas kepada ormas keagamaan pada Pasal 51 ayat (3) huruf c.

    Kemudian, DPR juga menambahkan pasal baru, yakni Pasal 51A yang mengatur mengenai peluang perguruan tinggi mengelola tambang.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan, Pemkab Sidoarjo Ingatkan Begini

    Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan, Pemkab Sidoarjo Ingatkan Begini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belakangan ini marak terjadi. Oknum penipu melancarkan aksi jahatnya melalui pesan WhatsApp, telepon maupun SMS.

    Hal itu juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Oknum penipu mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo untuk menawarkan pelayanan aktivitasi IKD.

    Korban yang dihubungi diminta menyerahkan data pribadinya untuk dibantu melakukan aktivitasi IKD. Namun data pribadi korban digunakan oknum penipu untuk tindak kejahatan.

    “Atas maraknya kejahatan tersebut Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat himbauan waspada penipuan di Kabupaten Sidoarjo,” kata Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Senin (17/2/2025).

    Dalam surat tersebut Pemkab Sidoarjo mengingatkan masyarakat Sidoarjo untuk berhati-hati. Masyarakat diminta waspada jika dihubungi seseorang yang menawarkan bantuan melakukan aktivitasi IKD.

    “Jangan percaya meski oknum penipu tersebut mengatasnamakan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo,” pesan Sekda.

    Surat tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, Direktur Badan Layanan Umum Daerah se-Kabupaten Sidoarjo serta Direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Sidoarjo dan Kepala desa atau Lurah se- Kabupaten Sidoarjo.

    Surat yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2025 kemarin diharapkan tersampaikan juga kepada masyarakat luas.

    Dalam surat yang ditandatangani Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati itu menginformasikan untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan tersebut.

    Disampaikan beberapa informasi agar tidak menjadi korban penipuan aktivasi IKD. Yang pertama Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menghubungi terlebih dahulu untuk menawarkan pelayanan atau meminta data pribadi melalui pesan WhatsApp, telepon, atau SMS.

    Setiap layanan yang diberikan hanya dapat diakses oleh masyarakat secara langsung di kantor Disdukcapil Sidoarjo atau melalui saluran resmi yang sudah ditentukan.

    Kedua aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Proses aktivasi IKD sendiri dilakukan secara offline, bukan melalui media online, telepon, video call, dan share screen. Ditegaskan bahwa tidak ada layanan aktivasi IKD yang dilakukan melalui WhatsApp atau SMS.

    Diinformasikan juga bahwa pengaktivasian IKD hanya dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil Sidoarjo Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Mall Pelayanan Publik/MPP Lingkar Timur, Mini Mall Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono serta kantor kecamatan setempat.

    Semua pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bersifat gratis. Jika ada pihak yang menghubungi dan mengaku sebagai petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo agar segera melaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo atau pihak Desa/Kelurahan, pihak Kecamatan maupun Kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti. (isa/ted)

  • Efisiensi Anggaran! Giring Ganesha Dorong Pemanfaatan Aset BUMN Terbengkalai Jadi Pusat Budaya

    Efisiensi Anggaran! Giring Ganesha Dorong Pemanfaatan Aset BUMN Terbengkalai Jadi Pusat Budaya

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ditengah efisiensi anggaran, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha memiliki skema untuk membangun daerah berkebudayaan di Indonesia.

    Hal ini dinilai tidak terlalu menggunakan anggaran yang besar untuk memajukan kebudayaan dan sektor ekonomi kreatif yang membersanai.

    Giring mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sesuai arahan pak Fadli Zon sekarang ini banyak ruang-ruang aset BUMN dan BUMD yang tidak terpakai, jadi kami pastikan aset-aset tersebut bisa kita buka dengan kolaborasi Pemprov dan Pemkot aset BUMN dan BUMD jadi pusat kebudayaan dan Ekonomi kreatif,” tutur Giring, Sabtu (15/2/2025).

    Untuk saat ini, pihaknya sedang melakukan pemetaan di beberapa wilayah Indonesia. Usai melakukan hal itu, setidaknya dia berharap ada dua atau tiga tempat di tiap kabupaten/kota yang bisa dimanfaatkan.

    “Ini yang sedang kami petakan di seluruh Indonesia, dan bekerja sama dengan komunitas-komunitas serta tokoh kreatif dan kebudayaan, untuk bisa ngasih tahu kita. Di satu kabupaten/kota bisa dua sampai tiga tempat supaya bisa kolaborasi jadi tempat budaya,” harapnya.

    Dia menegaskan, pihaknya siap untuk melakukan adaptasi dengan efisiensi anggaran.

    Menurutnya, ide gagasan tersebut telah dirancang jauh sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bahkan ide gagasan ini jauh sebelum penetapan efisiensi justru dari awal ketika mentri dan saya dilantik, ini ide gagasan kita berdua banyak ruang yang idol di Indonesia yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

    Kolaborasi tersebut dinilai lebih efektif ketimbang melakukan pengajuan anggaran, yang membutuhkan waktu lama untuk melakukan persiapan.

    “Yang pasti mekanismenya misal aset dari BUMN dan BUMD kami minta tolong ke mereka untuk dibuka. Ketika sudah dibuka, kementrian kebudayaan akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas kebudayaan lokal untuk mengisi dengan agenda-agenda, kami berusaha menggunakan anggaran seminim mungkin tapi dampaknya besar,” ucapnya. (Rad)

  • Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Blitar (beritajatim.com) – Masa jabatan Rini Syarifah sebagai Bupati Blitar berakhir per 20 Februari 2025. Bupati perempuan pertama di Blitar ini mengakhiri jabatannya dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan meskipun masih ada PR yang tersisa dengan harapan pemimpin selanjutnya yakni Rijanto dan Beky Herdihansah bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar agar semakin berdaya dan berjaya.

    Diakhir masa jabatannya Rini Syarifah meninggalkan pondasi yang kuat untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Pada akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar, Rini Syarifah mampu merealisakikan 97,9% target pendapatan daerah.

    Untuk diketahui bahwa pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut terealisasi 97,9%, yaitu RP2,6 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459,5 miliar terealisasi 98,49% dan Pendapatan transfer target sebesar Rp2,2 triliun terealisasi 97,78%.

    Sementara itu untuk Belanja Daerah sebesar Rp2,908 triliun terealisasi sebesar 93,29%, atau sebesar Rp.2,713 triliun. Untuk Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Rp196 miliar.

    Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2,4 miliar. Sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193 miliar.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran,” ungkap Bupati Blitar, Minggu (16/02/2025).

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa atas kerja keras tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori ‘Realisasi Belanja Daerah Tertinggi’.

    Diungkapkan pula bahwa beberapa capaian keberhasilan pembangunan Tahun 2024 secara garis besar berdasarkan 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

    Prioritas Pertama: Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan Pasar, dengan capaian sebagai berikut :

    a. Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar Rp.4,31 triliun, atau tumbuh sebesar 47,30%.

    b. Capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12 miliar

    c. Bekerjasama dengan Export Center Surabaya dan Dirjen Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan, melalui Program Adi Ekspor sejumlah produk telah lolos kurasi untuk ekspor, diantaranya kopi, minuman rempah, dan asesoris, serta 24 pelaku usaha telah difasilitasi mendapatkan akun INEXPORT untuk lebih mudah mempromosikan produk unggulannya.

    d. Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang dan Sertifikasi Halal terus dilakukan untuk memperkuat daya saing produk yang pada tahun 2024 diberikan kepada 35 pelaku usaha.

    e. Kurasi produk UMKM juga terus dilakukan untuk memastikan produk memiliki standar mutu bagi konsumen sehingga mampu bersaing di pasar.

    f. Berbagai program pelatihan dan pendampingan disediakan bagi pelaku usaha maupun kelompok usia produktif dan wajib bersifat responsif gender, diantaranya melalui program Usaha Mikro Berdaya Saing atau UM-BERDASI, Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri atau BANG SAPRI, maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas;

    g. Bermitra dengan Bank Indonesia, telah dilakukan Sinergi Program Lelang Cabai di Kecamatan Wonodadi sebagai langkah penting mendukung stabilitas harga cabai sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

    h. Sebagai upaya menjaga pasokan jagung sebagai pakan ternak dan untuk kestabilan harga, pada tahun 2024 pemerintah memfasilitasi kerja sama penyediaan pakan Jagung dengan Kabupaten Bima. Kerjasama daerah terus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    i. Perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah.

    j. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah 3juta 273ribu 408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Prioritas Kedua, Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial, dengan capaian sebagai berikut:

    Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan daya beli.

    Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 meningkat dari 56,67 menjadi 57,48 dan lebih tinggi dibanding IPP Nasional sebesar 56,33, menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing pemuda.

    Di bidang Kesehatan, Usia Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat. Di tahun 2024, Usia Harapan Hidup meningkat dari 75,12 menjadi 75,32 tahun, lebih tinggi dibanding Jawa Timur sebesar 75,07 tahun.

    Mengacu data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting dalam kurun waktu 2022-2024 menurun dari 10,81% ke 8,58%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, seperti Baznas, Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, TP-PKK, kelompok masyarakat, hingga Forum CSR dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.

    Di bidang pendidikan, mulai tahun 2022 hingga 2024, sebagai bentuk perhatian kepada generasi muda, diberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa. Pada tahun 2024 bantuan dimaksud telah diterima oleh 1.706 mahasiswa, terdiri dari 1.137 mahasiswa berprestasi dan 569 mahasiswa kurang mampu.

    Di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), telah diberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin bagi 6.004 siswa SD dan 2.527 siswa SMP, serta pengadaan kain seragam bagi siswa kelas 1 SD dan 1 SMP mencakup 12.140 siswa SD dan 11.357 siswa SMP.

    Untuk mempermudah akses layanan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menekan angka kecelakaan pelajar, dan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar mewujudkan Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2024 dilakukan pengadaan dua unit micro bus melalui DBH-CHT guna memperluas cakupan area pelayanan bus angkutan pelajar gratis.

    Selanjutnya, atas upaya kita bersama dalam menanggulangi kemiskinan melalui integrasi berbagai program lintas stakeholder, Syukur Alhamdulillah tingkat kemiskinan pada tahun 2024 kembali dapat ditekan dari 8,69% ke 8,16%.

    Tercatat, selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%. Dengan capaian tersebut, maka tingkat kemiskinan tahun 2024 merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir, dan Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 dapat ditekan dari 4,91% ke level 4,77% melalui berbagai platform pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha muda maupun pencari kerja.

    Prioritas Ketiga, Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dengan capaian sebagai berikut:

    Menggunakan metode perhitungan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR, Tingkat Kemantapan Jalan pada tahun 2024 sebesar 79,68%.

    Berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana, dikarenakan nilai Indeks Risiko Bencana 2024 belum dirilis, maka kami akan laporkan capaian Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah.

    Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah dapat ditingkatkan dari 0,62 dan menjadi 0,65 dan masuk kategori “Sedang”. Artinya, telah ada upaya dari multi-stakeholders dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana.

    Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 meningkat dari 64,27 menjadi 64,64 dan masuk kategori ‘Sedang”.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2024 meningkat dari 89,70% menjadi 90,64%.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak tahun 2024 naik dari 88,55% menjadi 89,19%.

    Melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan, di tahun 2024 dilaksanakan Pembangunan Pasar Nglegok, yang pada tahun sebelumnya Kabupaten Blitar juga mendapatkan alokasi Dana TP untuk Pembangunan Pasar Sidorejo Ponggok.

    Prioritas Keempat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial-Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak, dengan capaian sebagai berikut:

    Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan Nilai Indeks SPBE tahun 2024 dari 3,63 menjadi 3,77 dengan predikat “Sangat Baik”. Meskipun lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur, namun capaian ini lebih baik dibanding Nasional sebesar 3,12, dan Indeks SPBE selama kurun waktu 2021-2024 dapat ditingkatkan dari 2,76 menjadi 3,77.

    Indeks Sistem Merit Tahun 2024 sebesar 272, berkategori BAIK, dimana manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan kinerja terbukti dari kenaikan indeks dari 99 menjadi 272.

    Indeks Inovasi Daerah juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 61,42 menjadi 72,59 atau berkategori “Sangat Inovatif” dan berada di peringkat ke-23 Nasional.

    Kepemilikan KTP meningkat dari 99,26% menjadi 99,74% dan kepemilikan Akta Kelahiran meningkat dari 96,95% menjadi 97,81% didukung berbagai inovasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta mewujudkan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan.

    Kita patut berbangga, persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 meningkat dari 29,09% menjadi 50,45% atau bertambah dari 64 menjadi 111 desa mandiri, dan hanya tersisa satu desa berstatus “Berkembang”. Tercatat sejak tahun 2021, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus “Tertinggal” di Kabupaten Blitar.

    Kinerja BUMD di Kabupaten Blitar terus menunjukkan progress ke arah yang lebih baik. Non Performing Loan (NPL) PT BPR Penataran tahun 2022 tercatat sebesar 67,60%. Berkat komitmen restrukturisasi dan perbaikan manajemen BUMD secara berkelanjutan sejak tahun 2021, NPL berhasil diturunkan menjadi 11,58% di tahun 2024 dan tercatat berhasil mencetak laba sebesar 996 juta Rupiah.

    BUMD lainnya, Perumda Air Minum Tirta Penataran pada Tahun 2024 telah mampu memberikan sumbangan PAD serta melakukan perluasan usaha dengan peluncuran produk Air Minum Dalam Kemasan “BLIT”, yang eksistensinya harus kita dukung sebagai salah satu produk kebanggaan Kabupaten Blitar.

    Berkaitan dengan penataan ruang, setelah melalui penyusunan materi teknis pada tahun sebelumnya dan pembahasan lintas sektoral di Kementerian ATR, per Desember 2024 telah ditetapkan 3 (tiga) peraturan bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Wlingi, Srengat, dan Garum, melengkapi dua RDTR yang telah ditetapkan sebelumnya, RDTR Kanigoro dan Sutojayan.

    Dalam upaya mewujudkan keamanan transportasi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, pada tahun 2024 telah dibangun 16 pos dan telah beroperasi sejumlah 13 pos, sedangkan 3 pos akan mulai beroperasi di tahun 2025, dengan rincian sepuluh unit dibangun melalui APBD Kabupaten Blitar, satu unit merupakan CSR PT.

    Wantech Indonesia, dan lima unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, telah terbangun 18 pos perlintasan kereta api sebidang selama tahun 2023 dan 2024.

    Dalam upaya pencegahan aksi korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun 2024, indeks MCP KPK Kabupaten Blitar berhasil ditingkatkan dari nilai 92 ke 97 menempatkan Kabupaten Blitar di peringkat 6 besar Jawa Timur dan peringat ke-24 Nasional.

    Sedangkan skor hasil Survei Penilaian Integritas berhasil naik dari 72,04 ke 76,62 atau berada di peringkat 7 (tujuh) Jawa Timur, meskipun masih berada pada kategori “Waspada”.

    Hasil Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK tahun 2024 Kabupaten Blitar mendapatkan skor 98 dan berada di peringkat ke-2 Nasional. Hasil ini membuktikan komitmen pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

    Atas kerja keras perangkat daerah unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24.

    Pada tahun 2024, dua Perangkat Daerah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi.

    Sebuah pencapaian penting yang tentu tidak mudah dalam prosesnya menjadi unit berpredikat Zona Integritas sebagai komitmen nyata dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

    Mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan hal strategis berupa penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan (PPTPKH) dengan pemasangan PAL batas di 43 desa di 16 kecamatan yang mencakup 4.271 penerima manfaat.

    Hasil tata batas akan menjadi bahan penerbitan SK Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru) oleh Menteri LHK, yang selanjutnya digunakan untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah.

    Selanjutnya, Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar sendiri di tahun 2024 sejumlah 250 bidang dengan penerima manfaat sebanyak 236 kepala keluarga, mencakup redistribusi Eks Perkebunan Sonogunting dan pelepasan tanah oleh PT. Harta Mulia di Desa Modangan.

    “Selain itu kita juga berkomitmen mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar Kembali mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, pada kategori Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri,” ujar Rini Syarifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menjelaskan evaluasi atas capaian indikator RPJMD diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 98,19 yang masuk kriteria Sangat Baik.

    “Capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2024 ini patut kita syukuri bersama. Raihan tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah dengan stakeholder terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” tegas Mak Rini.

    Untuk itu Bupati Blitar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dan jajaran pemerintah desa, atas sinergi, kerja sama dan kerja kerasnya membangun Kabupaten Blitar. [owi/suf]

  • Dua Eks Pejabat Bank BUMD Cabang Tangerang Didakwa Korupsi Rp 6,1 Miliar Regional 16 Februari 2025

    Dua Eks Pejabat Bank BUMD Cabang Tangerang Didakwa Korupsi Rp 6,1 Miliar Regional 16 Februari 2025

    Dua Eks Pejabat Bank BUMD Cabang Tangerang Didakwa Korupsi Rp 6,1 Miliar
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Dua eks pejabat bank BUMD Cabang Tangerang didakwa
    korupsi
    Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMKK) senilai Rp 6,1 miliar.
    Keduanya yakni mantan manajer komersial Dindin Akhmad Syabarudin dan mantan
    relationship officer
    (RO) Ershad Bangkit Yuslifar.
    Selain dari pihak bank, dua terdakwa lainnya dari pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Karya Multi Anugrah (KAM) Syarip Nurdin Zain dan peminjam bendera bernama Jamaludin.
    “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Syarip Nurdin Zain sebesar Rp 111,6 juta dan memperkaya Jamaludin sebesar Rp 4,67 miliar,” dikutip dari dakwaan yang diperoleh
    Kompas.com,
     Jumat (14/2/2025).
    Keempatnya didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 1 KUHP.
    Dalam dakwaan disebutkan, pada 14 September 2016, PT KAM mengajukan KMKK sebesar Rp 5 miliar ke bank BUMD itu untuk pekerjaan peningkatan Jalan Purabaya-Jati-Saguling di Kabupaten Bandung Barat dengan nilai kontrak Rp 16,9 miliar.
    Pengajuan itu dilakukan oleh Jamaludin dengan meminjam bendera perusahaan dengan cara mendapatkan kuasa direksi dari pengurus serta berkas-berkas persyaratan dari Syarip.
    Jamaludin kemudian menghubungi Ershad terkait pengajuan itu.
    “Terdakwa Ershad selaku RO dalam memproses, memeriksa, dan mengevaluasi permohonan KMKK untuk PT KMA tersebut ternyata tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian,” ujar dakwaan.
    Saat itu, Ershad meloloskan proses pengajuan itu tanpa melakukan wawancara kepada pengurus perusahaan, tidak melakukan
    trade checking
    , pengecekan
    BI checking
    , survei, dan analisa kelayakan persetujuan kredit.
    Kemudian, terdakwa Dindin memproses KMKK tersebut tanpa prosedur yang benar.
    Akhirnya, PT KMA menerima pembayaran pekerjaan jalan sebesar Rp 10 miliar setelah dipotong pajak karena tidak berhasil mengerjakan hingga tuntas.
    Mereka hanya berhasil mengerjakan jalan dengan presentase 67,11 persen.
    Uang dari Dinas Marga itu mestinya masuk ke rekening BUMD cabang Tangerang itu agar bisa langsung membayar KMKK.
    Namun, uang pencairan proyek justru dimasukkan ke rekeng bank lain.
    Sehingga, kredit itu macet dan tak terbayarkan oleh PT KMA kepada bank milik Pemprov Jabar itu.
    Bukannya membayarkan sisa kredit, Jamaludin justru memberangkat kedua pejabat untuk umrah karena memiliki utang budi dalam pengajuan kredit.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI prediksi saat Ramadhan permintaan daging sapi naik paling tinggi

    DKI prediksi saat Ramadhan permintaan daging sapi naik paling tinggi

    permintaan komoditas ini naik sebanyak 1.028 ton dari kebutuhan normal yakni 5.901 ton per bulan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksi saat Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah daging sapi merupakan komoditi yang mengalami peningkatan permintaan paling tinggi di masyarakat yakni mencapai 17,38 persen dari kebutuhan normal.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan permintaan komoditas ini naik sebanyak 1.028 ton dari kebutuhan normal yakni 5.901 ton per bulan.

    Menurut Eliawati, permintaan komoditas pangan lainnya juga akan mengalami kenaikan sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Adapun komoditas pangan lainnya yang juga naik permintaannya saat Ramadhan dan Idul Fitri yakni daging ayam. Permintaan daging ayam naik 17,20 persen atau 1.652 ton, sementara kebutuhan normal 9.602 ton per bulan.

    Lalu, bawang merah yang naik 10,67 persen atau 245 ton, sementara kebutuhan normal 2.300 ton per bulan.

    Eliawati memastikan ketersediaan atau stok pangan strategis tersebut saat Ramadhan dan Idul Fitri cukup aman.

    “Baik swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan saat ini sudah melakukan antisipasi melalui pengisian di gudang-gudang penyimpanan,” kata dia.

    Eliawati menambahkan Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD secara rutin melakukan pangan keliling sepanjang tahun yang dilaksanakan di kantor kelurahan atau kecamatan serta rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

    Bahan pangan yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, terigu, telur, cabe, bawang, produk peternakan (aneka jenis daging sapi daging ayam serta olahan peternakan) dan produk perikanan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • JIEP dan Puskesmas Cakung salurkan makanan tambahan terhadap balita

    JIEP dan Puskesmas Cakung salurkan makanan tambahan terhadap balita

    Perkembangan kesehatan balita juga dimonitor melalui kegiatan penimbangan berat badan dan tinggi badan di Pos Gizi Captasi (Cakung Peduli Terhadap Masalah Gizi) Puskesmas Cakung rutin seminggu sekali

    Jakarta (ANTARA) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) bekerja sama dengan Puskesmas Cakung menyalurkan bantuan makanan tambahan kepada balita untuk membantu program Pemerintah Kota Jakarta Timur memperbaiki kualitas gizi balita.

    Program bertajuk Intervensi Bersama Menanggulangi dan Mencegah Masalah Gizi (INISIASI) yang digelar 8 November 2024 hingga 17 Januari 2025 melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terutama kepada balita dengan masalah gizi.

    “Aksi ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap Astacita dalam rangka membangun SDM dan meningkatkan kesehatan. Balita dengan masalah gizi diintervensi setiap hari dan dimonitor kesehatannya,” kata Corporate Secretary & TJSL PT JIEP (Perseroda) Medik Endra Wahyudi lewat keterangan di Jakarta, Jumat.

    Upaya peningkatan kualitas kesehatan diwujudkan melalui pemberian susu formula, susu UHT, vitamin, dan suplemen zinc kepada balita dengan masalah gizi setiap hari selama masa intervensi yang diberikan sesuai rekomendasi ahli gizi.

    Perkembangan kesehatan balita juga dimonitor melalui kegiatan penimbangan berat badan dan tinggi badan di Pos Gizi Captasi (Cakung Peduli Terhadap Masalah Gizi) Puskesmas Cakung rutin seminggu sekali.

    Sementara itu, dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan kegiatan peningkatan pengetahuan para ibu balita melalui sosialisasi mahir masak makanan tepat untuk balita (mama hebat) yang didukung Puskesmas Cakung.

    Menargetkan ibu balita, wanita hamil dan wanita dalam masa subur, sosialisasi mahir masak makanan tepat untuk balita (mama hebat) dilengkapi dengan edukasi masak makanan sehat dan bergizi seimbang, cara tepat mengatasi gerakan tutup mulut (GTM) balita hingga pola perilaku hidup bersih dan sehat mendukung balita sehat rutin setiap minggunya.

    Selama masa intervensi, kesehatan balita dengan masalah gizi terus dipantau perkembangannya. Medik mengatakan upaya yang dilakukan perusahaan telah membuahkan hasil memuaskan dengan perkembangan peningkatan berat badan dan tinggi badan anak.

    “Kami berharap upaya ini dapat mendukung pembangunan SDM dan peningkatan kesehatan masyarakat,” ujar Medik.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Semarak Rangkaian HPN 2025, PWI Kota Bogor Gelar Turnamen Billiard untuk Wartawan, ASN dan BUMD

    Semarak Rangkaian HPN 2025, PWI Kota Bogor Gelar Turnamen Billiard untuk Wartawan, ASN dan BUMD

    JABAR EKSPRES – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor menggelar turnamen Billiard dalam rangka HUT PWI ke 79 dan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025 pada Rabu (19/2) mendatang.

    Event bergengsi itupun akan melibatkan para wartawan, perwakilan ASN, BUMD dan mitra strategis lainnya.

    Ketua Panitia Pelaksana HUT PWI ke 79 dan HPN 2025, Dede Supriadi mengatakan, turnamen Billiard akan diikuti oleh 64 peserta untuk kelas pemula.

    BACA JUGA: Curhat ke DPRD, Tim Tagana Kota Bogor Bahas Peran dan Kebutuhan Ambulans

    Saat ini panitia sudah siap menggelar turnamen yang akan dilaksanakan di One Way Billiar di Jalan Merdeka, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

    “Turnamen Billiard ini sebagai ajang silaturahmi menguatkan kerjasama, kolaborasi dan sinergi, antara PWI Kota Bogor dengan mitra-mitra strategis. Ini merupakan rangkaian HUT PWI ke 79 dan HPN 2025 yang digelar oleh PWI Kota Bogor,” kata Dede, Jumat (14/2).

    Ia menjelaskan, acara yang digelar tersebut merupakan kerjasama antara PWI Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan berbagai pihak lainnya.

    BACA JUGA: Miras Oplosan Telan 4 Korban Jiwa, Ketua DPRD Desak Pemkot Bogor Berantas Minol Ilegal!

    Terutama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor melalui Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Bogor.

    Dalam turnamen Billiard nanti akan memperebutkan berbagai hadiah jutaan rupiah, trophy dan piagam.

    “Para peserta bisa mendaftar kepada panitia di nomor handphone 085959753993 atau 085771488455. Pembukaan pendaftaran peserta dimulai tanggal 14 sampai 17 Februari 2025. Jadi, bagi yang mau mengikuti turnamen ini, bisa mendaftar dari sekarang,” tukas Dede. (YUD)