BUMN: BUMD

  • Hindari oknum tak tanggung jawab, PAM JAYA bakal pasang meteran air di apartemen

    Hindari oknum tak tanggung jawab, PAM JAYA bakal pasang meteran air di apartemen

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Hindari oknum tak tanggung jawab, PAM JAYA bakal pasang meteran air di apartemen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 23:02 WIB

    Elshinta.com – Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah mengungkapkan, PAM JAYA bakal memasang meteran air di setiap unit apartemen.

    Menurutnya, pemasangan meteran air dilakukan sebagai salah satu langkah konkret dari PAM JAYA dalam meminimalisir kerugian bagi pelanggan. Khususnya, yang tinggal apartemen.

    Selain itu untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Adanya mungkin oknum-oknum di wilayah-wilayah (apartemen) itu,” kata Ima di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Ima menekankan, PAM JAYA harus segera menyosialisasikan terkait pemasangan meterait air tersebut. Dengan harapan tidak ada lagi oknum-oknum yang disinyalir tidak transparan perihal penyesuaian tarif.
     
    “Harus segera dibereskan dan harus dijelaskan rinci kepada penghuni seluruh apartemen,” tegas Ima.

    Disisi lain, Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin mengatakan, pihaknya tetap fokus terhadap fungsi dan pelayanan yang berkeadilan, termasuk bagi pelanggan yang tinggal di apartemen.

    Ia menegaskan, hal itu terus diterapkan kepada warga, apalagi PAM JAYA merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. 

    “Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menggunakan intrik, ‘oh saya dengan tarif ini kemudian kita mau mencari keuntungan atau apapun’,” kata Arief.

    Oleh sebab itu, ungkap Arief, PAM JAYA dituntut untuk mandiri ke depannya dan mampu sebagai penunjang aktivitas warga sehari-hari. Mengacu pada aspek pelayanan dan ketersediaan air bersih di Jakarta. 

    “Makanya kami juga meminta masyarakat itu juga terbuka untuk itu dan kemudian bisa memberikan input yang bagus, yang konstruktif sehingga ini bisa berjalan,” ungkap Arief. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Karangan bunga hingga hiasan khas Betawi hiasi Balaikota

    Karangan bunga hingga hiasan khas Betawi hiasi Balaikota

    Deretan karangan bunga yang terpajang di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Karangan bunga hingga hiasan khas Betawi hiasi Balaikota
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Karangan bunga bertuliskan ucapan selamat bertugas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta Pramono Anung-Rano Karno menghiasi Balaikota Jakarta pada Kamis. Karangan bunga tersebut berasal dari berbagai pihak, mulai dari menteri, kepala dinas, BUMD, politisi dari berbagai partai hingga pusat perbelanjaan (mal) dan UMKM.

    Tak hanya ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta, terdapat pula karangan bunga untuk Teguh Setyabudi bertuliskan ucapan terima kasih. Pramono Anung dan Rano Karno pada hari ini dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030. Deretan karangan bunga tersebut berkaitan dengan pelantikan Pram-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Di area Balaikota juga dilakukan persiapan menjelang pesta rakyat. Acara itu digelar usai pelaksanaan pelantikan di Istana. Panggung besar sudah berdiri di depan pekarangan Balaikota. Selain itu, ornamen-ornamen khas Betawi seperti kembang kelapa, ondel-ondel, hingga gapura besar bertuliskan selamat datang Gubernur dan Wakil Gubernur sudah terpajang rapi.

    Pada pukul 06.10 WIB, Satpol PP DKI Jakarta melakukan apel di depan Balaikota untuk mengamankan rangkaian acara. Tak hanya itu, para anggota pengamanan hingga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga sibuk mempersiapkan penyambutan agar nantinya berjalan dengan lancar.

    Pagi ini, sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • 30 bus listrik disediakan untuk kegiatan pelantikan kepala daerah

    30 bus listrik disediakan untuk kegiatan pelantikan kepala daerah

    Arsip foto – Petugas berjalan di depan armada baru bus listrik BRT Transjakarta di lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (10/12/2024). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meluncurkan 200 armada baru bus listrik BRT Transjakarta yang merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian \”Net Zero Emission\” di tahun 2050. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/pri.

    30 bus listrik disediakan untuk kegiatan pelantikan kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 30 unit bus listrik Transjakarta disediakan untuk mendukung kegiatan pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan bus listrik ini merupakan kendaraan antar-jemput (shuttle) yang dapat digunakan untuk mobilitas kepala daerah yang akan dilantik dari silang Monas menuju Istana Negara.

    “Adapun 30 armada bus listrik yang digunakan merupakan tipe ‘low entry’ (lantai rendah),” kata dia melalui keterangan resmi di Jakarta.

    Dia mengatakan pemilihan bus listrik sebagai wujud transportasi yang ramah lingkungan mendukung Jakarta sebagai kota global dengan nol emisi karbon (net zero emission). Ini juga, kata dia, menjadi kontribusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor transportasi untuk menyukseskan kegiatan pelantikan kepala daerah.

    Terkait operasional Transjakarta, kata Ayu, tetap berlaku normal di wilayah yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan pelantikan.

    “Namun akan diberlakukan penyesuaian lintasan, menyesuaikan pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung untuk kenyamanan pelanggan saat menggunakan layanan Transjakarta,” ujar dia.

    Karena itu Ayu meminta pengguna Transjakarta  dapat melakukan penyesuaian perjalanan mereka. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai Rabu (19/2) hingga 20 Februari 2025 mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB dan ini bersifat situasional guna menunjang kegiatan itu pelantikan kepala daerah.

    Sumber : Antara

  • Transjakarta Sediakan 30 Bus Listrik Shuttle Kepala Daerah dari Monas ke Istana

    Transjakarta Sediakan 30 Bus Listrik Shuttle Kepala Daerah dari Monas ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Transjakarta menyediakan 30 unit bus listrik untuk mendukung kegiatan pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). 

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan bus listrik akan menjadi kendaraan antar-jemput (shuttle) yang dapat digunakan untuk mobilitas kepala daerah yang akan dilantik dari silang Monas menuju Istana Negara.

    “Adapun 30 armada bus listrik yang digunakan merupakan tipe ‘low entry’ [lantai rendah],” katanya dikutip dari Antara, Kamis (20/2/2025). 

    Menurutnya, pemilihan bus listrik sebagai wujud transportasi yang ramah lingkungan mendukung Jakarta sebagai kota global dengan nol emisi karbon (net zero emission).

    Hal itu juga, kata dia, menjadi kontribusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor transportasi untuk menyukseskan kegiatan pelantikan kepala daerah.

    Terkait operasional Transjakarta, kata Ayu, tetap berlaku normal di wilayah yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan pelantikan.

    “Namun, akan diberlakukan penyesuaian lintasan serta pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung untuk kenyamanan pelanggan saat menggunakan layanan Transjakarta,” ujar dia.

    Ayu meminta pengguna Transjakarta  dapat melakukan penyesuaian perjalanan mereka.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai Rabu (19/2) hingga 20 Februari 2025 mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB dan ini bersifat situasional guna menunjang kegiatan itu pelantikan kepala daerah.

  • Pemasangan meter air apartemen hindari kerugian penghuni

    Pemasangan meter air apartemen hindari kerugian penghuni

    Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) Ima Mahdiah (kanan) dan Direktur PAM JAYA Arief Nasrudin (kiri) meninjau Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Buaran III milik PAM JAYA di Jalan Raya Kalimalang Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza/pri.

    Legislator: Pemasangan meter air apartemen hindari kerugian penghuni
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa pemasangan meteran air di setiap unit apartemen sebagai langkah konkret dalam meminimalkan kerugian pelanggan.

    “Harus segera dibereskan dan harus dijelaskan rinci kepada penghuni seluruh apartemen,” kata Ima yang juga Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno di Jakarta, Kamis.

    Ima menekankan, PAM Jaya harus segera menyosialisasikan terkait pemasangan meter air tersebut dengan harapan tidak ada lagi oknum-oknum yang disinyalir tidak transparan perihal penyesuaian tarif.

    “Selain itu untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

    Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, pihaknya tetap fokus terhadap fungsi dan pelayanan yang berkeadilan, termasuk bagi pelanggan yang tinggal di apartemen. Ia menegaskan, hal itu terus diterapkan kepada warga, apalagi perusahaan air itu merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menggunakan intrik, saya dengan tarif ini kemudian kita mau mencari keuntungan atau apapun’,” kata Arief.

    Karena itu, kata Arief, perusahaan dituntut untuk mandiri ke depannya dan mampu sebagai penunjang aktivitas warga sehari-hari. Mengacu pada aspek pelayanan dan ketersediaan air bersih di Jakarta.

    “Kami juga meminta masyarakat terbuka, kemudian bisa memberikan input yang bagus, yang konstruktif sehingga ini bisa berjalan,” kata dia.

    Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menawarkan penghuni rusun dan apartemen yang merasa keberatan terkait kenaikan tarif air untuk memiliki meter pribadi di masing-masing unit supaya tidak terkena tarif progresif.

    “PAM Jaya mengenakan tarif sesuai yang digunakan pelanggan,” kata Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan di Jakarta, Senin (17/2) saat rapat dengan Komisi B dan C terkait keluhan warga rusun dan apartemen.

    Menurut dia, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum, bahwa pelanggan yang masuk kelompok K III pemakaian di atas 20 meter kubik (m3) akan dikenakan tarif progresif Rp21.500 per m3. Ia menjelaskan, ketika pelanggan yang masuk dalam kelompok K III dalam penggunaan air tidak lebih dari 10 m3, maka tarifnya yaitu Rp12.500 per m3 dan ini bisa diterapkan ketika warga yang tinggal di apartemen menjadi pelanggan PAM Jaya.

    Saat ini, kata Syahrul, warga yang tinggal di apartemen bukanlah pelanggan langsung dari PAM Jaya. Meterannya pun berada pada satu titik dan itu dikelola oleh pengurus setempat.

    “Diksi naik 71,3 persen kurang tepat. Kalau diperuntukkan sesuai dengan keperluan maka tidak seperti itu. Pemilik unit kalau menjadi pelanggan PAM Jaya maka tarifnya sesuai dengan batas bawah,” katanya.

    Sumber : Antara

  • DKI kemarin, Monas ditutup untuk pelantikan hingga kebakaran di Blok M

    DKI kemarin, Monas ditutup untuk pelantikan hingga kebakaran di Blok M

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Rabu (19/2) kemarin masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari penutupan Monas untuk umum karena ada pelantikan Kepala Daerah hingga kebakaran di kawasan Pasaraya Blok M.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    Monas ditutup untuk umum saat acara pelantikan kepala daerah

    Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional (Monas) menutup salah satu ikon wisata Jakarta itu untuk umum pada saat acara pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan hingga selesai pada Kamis (20/2).

    “Monas ditutup untuk umum sampai acara pelantikan selesai,” kata Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI pastikan harga dan stok pangan terkendali di Pasar Santa

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan harga dan stok pangan, terkendali di Pasar Santa, Jakarta Selatan menjelang Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Kami cek, stoknya tersedia dan fluktuasi harga ada, tetapi masih wajar, terkendali. Jadi, sekali lagi jangan panik,” kata Teguh kepada wartawan di Pasar Santa Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pj Gubernur DKI nilai kesehatan kinerja BUMD capai 78,37 persen

    Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menilai kesehatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga saat ini terhitung mencapai 78,37 persen.

    “Ini dari 14 BUMD, 78,37 persen dalam kondisi yang sehat. Pastinya sehat itu ada rankingnya, yang paling sehat dan sebagainya,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Pasar Santa Jakarta Selatan, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pj Gubernur DKI berpesan agar ASN optimal layani warga

    Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi berpesan agar jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya dapat terus bekerja optimal dalam melayani warga untuk kemajuan Jakarta.

    Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat menjalani kepemimpinan di Provinsi DKI Jakarta cukup besar karena menjadi barometer untuk implementasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Selain itu, DKI Jakarta juga sedang disiapkan sebagai pusat perdagangan, perekonomian nasional, dan kota global.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Gulkarmat Jaksel padamkan kebakaran di kawasan Pasaraya Blok M

    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan kebakaran di kawasan Pasaraya Blok M Jalan Iskandarsyah II No.2, RT03/RW01, Melawai, Kebayoran Baru.

    “Kebakaran di Jalan Iskandar II No.2, RT03/RW01, Melawai, Kebayoran Baru. Obyek terbakar lantai tujuh Pasaraya Blok M,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan Syamsul Huda di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Golkar Sebut Pengesahan RUU Minerba Jadi Kado untuk Rakyat Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR) dari Fraksi Partai Golkar Firnando Hadityo Ganinduto mengaku bersyukur atas pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/2/2025).

    Menurut Firnando, pengesahan RUU Minerba ini menjadi kado untuk rakyat Indonesia karena memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengelola tambang.

    “Ini kado buat rakyat saya kira karena melalui UU Minerba ini prinsip keadilan dapat kami hadirkan bagi semuanya. Jadi, bukan hanya para pemilik modal atau korporasi-korporasi besar saja yang bisa kelola tambang Minerba. Masyarakat pun sekarang bisa mengelola,” ujar Firnando kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Firnando mengaku sejak awal dirinya ditugaskan di Baleg, fraksinya menginstruksikan untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Termasuk, kata dia, fraksi Golkar memberikan perhatian lebih untuk memperjuangkan masyarakat bisa kelola tambang melalui revisi UU Minerba.

    “Alhamdulillah hasilnya dalam UU Minerba yang baru ini keterlibatan unsur masyarakat, seperti koperasi, UMKM, ormas keagamaan untuk berpartisipasi mengelola tambang minerba dapat kami perjuangkan dan disetujui oleh seluruh fraksi yang ada,” tandas politisi muda Partai Golkar ini.

    Firnando menegaskan, dengan hadirnya UU Minerba yang baru diharapkan ke depan dapat menggenjot roda perekonomian bangsa dan negara.

    “Semoga masyarakat perekonomiannya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan adanya UU Minerba ini,” ujar anggota Panja RUU Minerba itu.

    Sementara dalam proses pembahasan di tingkat satu, salah satu poin yang disepakati adalah mekanisme alias skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    Selain itu, kata dia, juga disepakati pemberian mandat ke BUMN, BUMD, dan swasta untuk membagi keuntungan mengelola tambang ke perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi.

    “Lelang tetap ke BUMN, BUMD atau swasta, namun perguruan tinggi mendapatkan keuntungan. Yang jelas, UU Minerba ini dapat kita katakan sebagai implementasi sila ke-5,” jelas Firnando.

    Diketahui, revisi UU Minerba menjadi usul inisiatif DPR melalui Baleg. Baleg kemudian membentuk panitia kerja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU Minerba yang diserahkan pemerintah dan DPD pada Rabu, 12 Februari 2025.

    “Saya salah satu anggota panja,” pungkas Firnando dalam menanggapi RUU Minerba.

  • Ancol kembali membolehkan pedagang berjualan di timur Pantai Lagooon

    Ancol kembali membolehkan pedagang berjualan di timur Pantai Lagooon

    kedua belah pihak, baik pedagang dan pihak Ancol menurunkan ego masing-masing demi kebaikan bersama

    Jakarta (ANTARA) – PT Pembangunan Jaya Ancol kembali memperbolehkan pedagang berjualan di area timur Pantai Lagoon meski pedagang asongan tersebut belum masuk program penataan reseller satu gerobak dua pedagang yang digagas BUMD milik DKI Jakarta tersebut.

    “Saat ini, sudah bisa berjualan seperti biasa usai Direksi Ancol menjalankan rekomendasi yang disampaikan Komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo usai bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) Ancol, Winarto di Jakarta, Rabu.

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengatakan area timur Pantai Lagoon yang tadinya steril dari pedagang asongan dan diberikan pembatas jalan, akan dibuka dalam waktu dekat.

    Pria yang akrab dipanggil TW itu mengatakan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol akan mencarikan solusi terbaik terkait persoalan pedagang asongan yang belum mau ikut program penataan dari Ancol.

    Ia mengatakan yang menjadi permintaan para pedagang untuk membuka koperasinya kembali yang sempat ditutup pihak Ancol.

    “Tadi, sudah saya sampaikan kepada pihak koperasi kita berbicara legalitas dahulu. Karena itu permintaan pihak Koperasi kemarin,” kata dia.

    Sampai saat ini, solusi-solusi untuk para pedagang masih dalam pembahasan pihak Ancol untuk mencarikan solusi terbaik. Dirinya meminta agar kedua belah pihak, baik pedagang dan pihak Ancol menurunkan ego masing-masing demi kebaikan bersama.

    Politisi PKB ini memastikan manajemen Ancol ingin terus membina pedagang yang ada di kawasan destinasi wisata unggulan di DKI Jakarta tersebut.

    Sebelumnya Ancol tengah menerapkan program penertiban para pedagang asongan sejak tahun 2024. Program mereka dengan pemberlakuan satu gerobak asongan diisi oleh dua pedagang. Selain itu, Ancol juga menyuplai barang dagangan para pedagang.

    Para pedagang bisa mengambil barang dari Ancol tanpa harus modal terlebih dahulu. Hal itu, dilakukan guna menyamakan standar makanan, minuman, atau barang dagangan (merchandise) yang dijual di Ancol.

    Nantinya, para pedagang tinggal setoran barang-barang yang berhasil dijual dan keuntungannya bisa diambil. Namun, penerapan kebijakan itu, justru dianggap memberatkan sejumlah pedagang.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah-Emil Resmi Dilantik Besok, Fraksi Golkar DPRD Jatim Siap Kawal Program Kedaulatan Pangan

    Khofifah-Emil Resmi Dilantik Besok, Fraksi Golkar DPRD Jatim Siap Kawal Program Kedaulatan Pangan

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim menegaskan bakal mengawal penuh periode kedua pasangan Khofifah-Emil yang akan dilantik secara resmi, Kamis (20/2/2025) besok.

    Diantaranya, Fraksi Golkar akan mendorong upaya ketahanan pangan di provinsi Jawa Timur melalui pembentukan BUMD pangan. 

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengungkapkan, sebagai salah satu partai pengusung utama, pihaknya ingin menyukseskan kepemimpinan Khofifah-Emil melalui Legislatif.

    “Tentu kami mengucapkan selamat atas pelantikan periode kedua Bu Khofifah dan Mas Emil,” kata Yudha, sapaan akrab politisi muda tersebut saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/2/2025). 

    Menurut Yudha, pelantikan ini bukanlah akhir dari perjuangan Partai Golkar dalam mengusung Khofifah-Emil. Namun justru menjadi titik awal bagaimana kedua tokoh itu melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan selama ini. 

    Mengingat Khofifah-Emil merupakan pasangan petahana. Kendati demikian, Yudha berharap agar Khofifah-Emil melakukan berbagai penyesuaian dengan program pemerintah pusat. 

    Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun menyesuaikan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

    “Artinya, arah kebijakan ke depan, ada banyak yang harus disesuaikan. Banyak PR yang harus dilakukan yang tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. Pasti butuh legislatif dan Fraksi Golkar siap mengawal selama 5 tahun ke depan,” terang Yudha. 

    Secara khusus, Fraksi Golkar akan mengawal upaya kedaulatan pangan di Jawa Timur sebagai salah satu prioritas program yang perlu digenjot.

    Selain potensinya yang besar di Jawa Timur, hal ini dinilai penting diperhatikan lantaran penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, juga bisa menunjang ketersediaan pangan di Jawa Timur sendiri. 

    Yudha menyebut, untuk melakukan inovasi kedaulatan pangan Pemprov perlu membentuk BUMD khusus yang mengurusi pangan.

    Pembentukan BUMD ini dinilai tak sulit. Sebab Pemprov Jatim sebetulnya punya Puspa Agro yang secara bisnis hampir sama dengan BUMD Pangan. Namun, Puspa Agro masih berada di bawah pengelolaan BUMD PT Jatim Graha Utama (JGU).

    “Bisa melakukan spin off dari JGU yakni Puspa Agronya, atau membuat BUMD baru. Momentumnya ya memang harus sekarang. Itu akan kita kawal,” ucap Yudha. 

  • Pemprov Jakarta Pastikan Stok Pangan Jelang Ramadan Cukup: Jangan Panik

    Pemprov Jakarta Pastikan Stok Pangan Jelang Ramadan Cukup: Jangan Panik

    Jakarta

    Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memastikan ketersediaan pangan menjelang Ramadan dalam kondisi cukup. Ia pun menghimbau masyarakat agar tak panic buying.

    “Tolong seluruh masyarakat jangan panic buying. Belanja lah yang bijak sesuai dengan kebutuhan, keperluan. Sekali lagi, jangan panik. Kami dari pemerintah daerah akan memastikan stok pangan khususnya di wilayah DKI Jakarta itu memadai, cukup untuk berbagai kebutuhan jelang Ramadan,” kata Teguh di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

    Ia mengatakan stok di pasar Jakarta seperti Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya mencukupi untuk 3,5 bulan ke depan. Sementara itu, khusus untuk beras, jika ditambah dengan stok Bulog, persediaannya diperkirakan cukup hingga 6 bulan.

    “Tapi kami sampaikan bahwa permintaan terhadap bahan pangan ini kemungkinan akan meningkat sekitar 7,53% untuk komoditas cabai merah-keriting, dan 17,38% untuk daging sapi,” ujarnya.

    Di sisi lain, Teguh juga meminta kepada para BUMD dan pedagang lainnya agar tak menimbun stok bahan pangan bagi masyarakat. Sebab, ketersediaan pangan jelang Idul Fitri juga akan berpengaruh terhadap inflasi Jakarta.

    “Untuk pihak-pihak yang lain kiranya jangan sampai menimbun stok sebagainya kami juga akan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan tidak ada penimbunan stok-stok menjelang Idul fitri,” tuturnya.

    “Tolong ini menjadi hal yang sangat penting dan juga pastinya kami akan mengikuti arahan dari Bapak Presiden terkait bagaimana kita menghadapi infalsi bagaimana kita menghadapi Ramadan itu,” pungkasnya.

    (bel/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu