Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    JABAR EKSPRES – Sebanyak empat bangunan komersial milik BUMN dan BUMD yang berdiri di kawasan puncak Bogor terpaksa disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena dianggap telah melanggar aturan dalam mendirikan bangunan.

    Keempat bangunan tersebut, diduga telah menjadi penyebab banjir di wilayah bodebek dan berdiri di lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

    BACA JUGA: PT Jaswita Diduga Langgar Aturan! Bangun Tempat Wisata di Kawasan Konservasi Puncak Bogor

    Adapun keempat bangunan tersebut di antaranya, Pabrik Teh Ciliwung, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

    Penyegelan dilakukan dengan memasang plang yang dihadiri langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: PT Jaswita Lempar Tanggung Jawab, Proyek Tempat Wisata di Puncak Bogor Dilakukan oleh Anak Perusahaan!

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pelanggaran yang dilakukan dengan mendirikan bangunan dilahan hijau ini bisa masuk ke ranah pidana.

    Namun, untuk menjerat pelaku pelanggaran tersebut perlu pendalaman dan penyedikan lebih lanjut. Jika ini terbukti, semua bangunan akan disita dan menjadi milik negara.

    BACA JUGA: Kawasan Puncak Bogor Rusak, Pemerintah Gegabah Berikan Izin Penggunaan Lahan!

    “Jadi kalau ini terbukti semua tenant akan disita dan diserahkan sepenuhnya kebijakannya kepada pak Menko dan pak Gubernur,” kata Hanif.

    Hanif menilai, kawasan puncak sudah masuk ke dalam kawasan zona hijau, namun dalam prakteknya terjadi banyak pelanggaran dengan mendirikan bangunan.

    Dampak dari berkurangnya wilayah resapan air ini, mengakibakan bencana banjir dengan kerugian material yang sangat besar dan mengakibatkan korban jiwa.

    BACA JUGA: Pembongkaran Tahap 2 di Puncak Bogor Kembali Dilakukan, Pemkab Tebang Pilih?

    Untuk itu, agar masalah bencana banjir ini cepat teratasi, pemerintah pusat harus mengambil langkah serius dengan menata kembali kawasan puncak menjadi zona hijau.

    “Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang ulang,’’ ujarnya.

  • 8 Satpol-PP Tak Berdaya, Warga Rebut Alat Berat dan Bongkar Paksa Hibisc Fantasy Bogor Bandung

    8 Satpol-PP Tak Berdaya, Warga Rebut Alat Berat dan Bongkar Paksa Hibisc Fantasy Bogor Bandung

    Satpol-PP Tak Berdaya, Warga Rebut Alat Berat dan Bongkar Paksa Hibisc Fantasy Bogor
    Editor
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ratusan warga Puncak Bogor turun tangan membongkar paksa wisata
    Hibisc Fantasy
    , Kamis (6/3/2025) sore. Di tengah kekacauan itu, petugas Satpol-PP hanya diam dan tak bisa berbuat banyak.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyegel operasional tempat wisata milik PT Jaswita Jabar itu.
    Hibisc Fantasy dianggap melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga menyebabkan banjir bandang di kawasan Puncak.
    Dedi bahkan memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera mengerahkan alat berat guna merobohkan bangunan tersebut. Namun, meski ekskavator sudah tiba, pembongkaran tak kunjung dilakukan.
    Melihat itu, warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri. Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut. Satpol-PP yang berada di lokasi tak mampu mencegah tindakan warga.
    “Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang. Takbir!” teriak salah seorang warga.
    Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy, tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran.
    Hendrik (38), warga Puncak, menyebut tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang.
    “Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi? Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar. Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik.
    Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga. Wisata keluarga ini awalnya mengantongi izin pengelolaan 4.800 meter persegi, tetapi pembangunannya meluas hingga 15.000 meter persegi, bahkan mencapai pinggir sungai.
    Dedi Mulyadi menegaskan tak akan pandang bulu meskipun tempat ini dikelola BUMD Jawa Barat. “Banyak pelanggarannya, lingkungan, izin lokasi, bahkan ketinggian bangunannya. Udah kita cek satu-satu, jadi tindakan tegasnya dibongkar mulai hari ini,” tegasnya.
    Penulis: Afdhalul Ikhsan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 108.869 Pejabat Belum Laporkan LHKPN 2024, Mayoritas dari Eksekutif

    108.869 Pejabat Belum Laporkan LHKPN 2024, Mayoritas dari Eksekutif

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih ada 108.869 penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2024. Dari total 418.431 wajib lapor, tingkat kepatuhan baru mencapai 74%.

    “Per hari ini, Kamis (6/3/2025), KPK mencatat masih ada 108.869 penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2024,” ujar anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (6/3/2025).

    Perincian pejabat yang belum lapor LHKPN 2024:
    1. Eksekutif: 81.344 dari total 333.734 wajib lapor
    2. Legislatif: 9.104 dari total 20.752 wajib lapor
    3. Yudikatif: 464 dari total 18.046 wajib lapor
    4. BUMN/BUMD: 17.957 dari total 45.899 wajib lapor

    KPK mengimbau seluruh pejabat yang belum melapor untuk segera menyampaikan LHKPN 2024 secara online melalui https://elhkpn.kpk.go.id sebelum batas waktu 31 Maret 2025.

    “LHKPN yang telah dilaporkan akan diverifikasi sebelum dinyatakan lengkap dan dipublikasikan,” kata Budi.

    KPK juga terus membimbing pengisian LHKPN di berbagai instansi pemerintah dan BUMN/BUMD.

    Sebagai bentuk apresiasi, KPK mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang telah memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN 2024 tepat waktu.

  • Tak Sembarangan! Ini 5 Kriteria Dirut Baru BJB Versi Dedi Mulyadi

    Tak Sembarangan! Ini 5 Kriteria Dirut Baru BJB Versi Dedi Mulyadi

    Bandung, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, proses pemilihan direktur utama (dirut) baru PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) harus bebas dari intervensi dan lobi politik.

    Ditegaskan Dedi, pengganti Yuddy Renaldi yang mundur sebagai dirut BJB karena alasan sakit harus dipilih berdasarkan profesionalisme demi menjaga integritas BUMD tersebut.

    “Bank harus independen. Tidak boleh ada intervensi politik atau lobi-lobi dalam pemilihan dirut BJB,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Antara, Kamis (6/3/2025).

    Dedi menekankan, pemilihan dirut baru BJB harus dilakukan oleh lembaga berwenang dengan mempertimbangkan minimal empat hingga lima kualifikasi utama.

    Pertama, dirut baru BJB harus mampu merampingkan struktur organisasi BJB agar lebih efisien. Jumlah direksi dan komisaris harus dikurangi menjadi masing-masing tiga orang, tanpa adanya jabatan wakil direktur atau wakil manajer.

    “BJB harus menjadi lembaga yang ramping. Jumlah direkturnya cukup tiga, komisarisnya cukup tiga, tanpa ada wakil-wakil,” tegasnya.

    Kedua, dirut baru harus berani melakukan evaluasi SDM dan memastikan tidak ada pegawai yang merupakan “titipan” pejabat tertentu.

    “BJB bukan sekretariat daerah, tetapi lembaga perbankan independen yang sudah go public. Jadi pilihlah SDM yang memiliki standardisasi layanan yang kuat,” ujarnya.

    Ketiga, dirut BJB harus mampu menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi agar lebih efisien dan tidak membebani anggaran.

    Keempat, dirut BJB harus mampu merampingkan jumlah kantor cabang yang saat ini terlalu banyak untuk meningkatkan efektivitas layanan.

    Apabila memungkinkan, dirut baru juga harus mampu menurunkan suku bunga BJB agar lebih kompetitif dan mendukung pembangunan ekonomi di Jawa Barat.

    “Orang yang memiliki kesanggupan melaksanakan keempat ini, malah tambah lima kalau berani menurunkan bunga, ya bisa jadi dirut. Kalau tidak memiliki kesanggupan, ya jangan,” tegasnya.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, pemilihan dirut baru BJB akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada April 2025. Ia menegaskan, dirinya tidak akan mengintervensi proses tersebut dan mengedepankan profesionalisme.

  • 5 Segel dan Langsung Bongkar Hibisc Fantasy Bogor, Dedi Mulyadi: Penyebab Banjir dari Sini Bandung

    5 Segel dan Langsung Bongkar Hibisc Fantasy Bogor, Dedi Mulyadi: Penyebab Banjir dari Sini Bandung

    Segel dan Langsung Bongkar Hibisc Fantasy Bogor, Dedi Mulyadi: Penyebab Banjir dari Sini
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Wisata rekreasi
    Hibisc Fantasy

    Puncak Bogor
    , Jawa Barat, disegel dan akan segera dibongkar.
    Hal ini dilakukan menyusul temuan
    pelanggaran lingkungan
    dan izin operasional.
    Pantauan Kompas.com, Kamis (6/3/2025), petugas memasang plang dan garis kuning larangan melintasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
    Kegiatan penyegelan ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan,
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    , dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
    “Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang, atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 232 Ayat 1 KUHP),” tulis plang yang terpasang di Hibisc.
    Wisata Hibisc Fantasy Puncak milik PT Jasa dan Kepariwisataan atau Jaswita ini berdiri di lahan perkebunan teh atau di area PTPN.
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, pembangunan wisata di kawasan perkebunan itu telah mengubah struktur alam dan lingkungan.
    Kondisi inilah yang membuat bencana banjir bandang di Puncak Bogor beberapa hari lalu.
    “Ini daerah kemiringan yang sangat tinggi. Terus kemudian di bawahnya ada sungai, airnya mengalir ke kampung itu. Jadi, banjir di kampung itu penyebabnya dari sini (Hibisc Jaswita),” kata Dedi di lokasi.
    “Banyak pelanggaran lingkungan, izin lokasinya, karena kan membangun melebihi apa yang ditetapkan, kemudian ketinggiannya,” tuturnya.
    Setelah diberi plang segel, Dedi akan membongkar tempat wisata rekreasi yang dikelola BUMD, PT Jaswita, tersebut.
    Pemprov dan Pemkab sedang mengerahkan alat berat untuk dilakukan proses
    pembongkaran
    .
    “Sudah dicek satu-satu sehingga ini ditutup dulu, dibongkar mulai hari ini dan harus dikerahkan alat berat,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaktim kerahkan ratusan personel bantu bersihkan lumpur akibat banjir

    Jaktim kerahkan ratusan personel bantu bersihkan lumpur akibat banjir

    Jadi Alhamdulillah air sejak kemarin sudah berangsur surut hingga akhirnya warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah untuk bersih-bersih

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) mengerahkan ratusan personel untuk membantu membersihkan permukiman warga dari sampah dan lumpur akibat banjir.

    “Tadi pagi sudah saya perintahkan semua berjalan. Kita kerahkan ratusan personel lengkap di enam area kelurahan yang terdampak banjir Ciliwung,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

    Enam Kelurahan itu yakni Bidara Cina, Kampung Melayu, Balekambang, Cawang Cililitan, dan Gedong.

    Iin menyebut personel itu terdiri atas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) kelurahan, personel Sumber Daya Air (SDA), Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Kegiatan bersih-bersih bersama warga berlangsung sejak kemarin (5/3) dan berlanjut hingga Kamis (6/3).

    “Jadi Alhamdulillah air sejak kemarin sudah berangsur surut hingga akhirnya warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah untuk bersih-bersih,” ujar Iin.

    Selain itu, Iin menjelaskan, sejak kemarin pukul 10.00 WIB pihaknya sudah mulai bergerak membantu warga bersih-bersih. Lumpur dan sampah mulai diangkut oleh petugas Sumber Daya Air (SDA) dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dengan bantuan semprotan air.

    “Kita akan tuntaskan pelan-pelan, karena ada lumpur yang dari sampah itu sulit sekali harus disemprot dengan alat yang cukup keras agar bisa kita buang. Kalo hanya tenaga dan air biasa aja itu tidak bisa. Jadi butuh Gulkarmat yang sangat berperan di sini untuk menyemprotkan air bertekanan,” jelas Iin.

    Bantuan kebersihan juga melibatkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama untuk pengadaan alat-alat kebersihan.

    Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan lokasi-lokasi yang terkena banjir dipastikan telah surut dan warga mulai membersihkan sisa material banjir.

    “Seluruh daerah sudah tidak lagi tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta pada Senin (3/3) dini hari dipastikan telah surut pada Rabu (5/3) malam sekitar pukul 23.00 WIB.

    Saat ini, kata Yohan, warga yang rumahnya terendam banjir sudah mulai membersihkan material yang terbawa arus banjir.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Walhi Jabar Sebut Alih Fungsi Lahan Kawasan Puncak Bogor Jadi Biang Kerok Banjir, Begini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    Walhi Jabar Sebut Alih Fungsi Lahan Kawasan Puncak Bogor Jadi Biang Kerok Banjir, Begini Kata Gubernur Dedi Mulyadi

    Terkait kerusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor yang disebut menjadi penyebab banjir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak, Bogor, bersama pemerintah pusat yang arahnya memungkinkan untuk dilakukan moratoriium kawasan tersebut dari pembangunan.

    Dedi mengungkapkan bakal mengunjungi langsung kawasan Puncak bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Kamis (6/3/2025) hari ini, sebelum mengevaluasi tata ruang kawasan tersebut.

    “Kami akan ke sana ke Bogor, saya besok dengan Menteri Lingkungan Hidup. Arahnya moratorium? Iya bisa,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (5/3/2025).

    Terkait evaluasi kawasan puncak yang akan dilakukan, kata Dedi, akan ada dua fokus, yang pertama terkait perubahan tata ruang di sana, seperti perubahan fungsi tata ruang yang berada di Perkebunan Gunung Mas dimiliki oleh BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

    “Misalnya perkebunan Gunung Mas ada 1.600 hektare yang mengalami perubahan peruntukan di rencana kerja PTPN. Berubah dari perkebunan menjadi agrowisata,” ujarnya.

    Evaluasi kedua, kata Dedi, adalah pada aliran sungai yang berada di kawasan puncak, yang di bantarannya terdapat banyak pembangunan perumahan, permukiman, dan berbagai kawasan.

    “Dan itu kan banyak yang membuang limbah batu, limbah tanah, sampai urukan ke sungai. Sehingga kemarin (banjir) Cijayanti itu naik karena itu,” ucap dia.

    Dedi mengatakan evaluasi tersebut juga akan dibawa untuk kemudian dibahas bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang sudah menjadwalkan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada pekan depan.

    “Saya rapat. Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat,” kata dia.

    Sehubungan dengan kawasan puncak yang sempat terjadi bencana karena alih fungsi lahan, termasuk salah satunya oleh BUMD PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), Dedi mengatasnamakan pemerintah Jawa Barat mengungkapkan permintaan maafnya.

    “Saya minta maaf sebagai pemerintah provinsi Jawa Barat karena pemerintah Jawa Barat melalui BUMD yang bernama Jaswita itu buka area wisata di kawasan perkebunan itu, dan itu yang kemarin menjadi keriuhan di masyarkaat karena ada beberapa bangunan liar, bangunan roboh, dan masuk sungai,” kata dia.

    Dedi juga menyatakan akan menutup usaha Jaswita di perkebunan tersebut jika evaluasinya menyimpulkan terjadi pelanggaran aturan.

    “Kami bongkar kalau memang itu melanggar aturan,” ujar dia.

    Adapun terkait banyaknya wilayah Jawa Barat yang infrastrukturnya rusak karena bencana yang terjadi belakangan ini seperti di Puncak, Karawang dan Bekasi, Dedi mengatakan tidak akan mempengaruhi efisiensi atau realokasi anggaran yang dilakukan khususnya infrastruktur, malah justru belanja pada pos itu akan ditingkatkan.

    “Justru harus meningkatkan Belanja infrastruktur. Jadi efisiensi yang saya lakukan atau realokasi belanja yang saya lakukan itu diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur. Sekarang infrastrukturnya rusak-rusak kita harus tambah belanja infrastrukturnya,” katanya.

     

  • Stok beras di Jakarta cukup untuk 6 bulan ke depan

    Stok beras di Jakarta cukup untuk 6 bulan ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa stok beras yang ada di gudang cukup untuk 6 bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan “panic buying”.

    ​​”Sekarang ketersediaan beras kami dalam jumlah yang cukup,” Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, beras yang ada di Jakarta jika digabungkan dari stok Bulog, Food Station dan BUMD lainnya bisa bertahan hingga enam bulan ke depan.

    Konsumsi beras masyarakat Jakarta dalam kondisi normal sebanyak 2.700 ton per hari. Sedangkan pada bulan Ramadhan terdapat peningkatan menjadi kisaran 3.000 ton per hari.

    “Pemprov DKI Jakarta sudah memetakan bahwa 9 bahan pangan strategis Jakarta masa Ramadhan dan menjelang Lebaran pada kondisi yang cukup,” katanya.

    Pekerja saat mengemas beras di gudang Food Station di Jakarta, Rabu (5/3/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Eli menambahkan bahwa adanya peningkatan harga saat ini masih dalam kondisi aman dan tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Apalagi saat ini kebutuhan pangan sedang meningkat.

    Untuk itu, kata Eli, yang terpenting warga jangan panik sehingga melakukan pembelian secara besar-besaran (panic buying) karena ketika sudah terjadi kepanikan maka yang ada hanya menumpuk bahan pangan di rumah sehingga di pasar menjadi langka.

    “Kita sampaikan ke seluruh masyarakat Jakarta, yang pertama jangan ‘panic buying’. Karena Pemprov DKI Jakarta menjamin ketersediaan pangan,” ujarnya.

    Pada Rabu, Komisi B DPRD DKI Jakarta meninjau ketersediaan stok beras di gudang Food Station yang berada di kawasan Cipinang. Dari kunjungan tersebut dipastikan stok beras dalam keadaan aman.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono minta perangkat daerah hingga BUMD transparan soal keuangan

    Pramono minta perangkat daerah hingga BUMD transparan soal keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk transparan dalam mengurus keuangan.

    “Yang paling penting adalah kita akan menjadi lebih baik kalau segala sesuatunya bisa dengan mudah untuk diakses oleh publik, dilihat oleh publik, dicek oleh publik. Untuk itu, saya juga meminta kepada perangkat daerah, kemudian juga Direksi BUMD dan jajaran yang ada termasuk RSUD untuk betul-betul bekerja dengan transparan,” kata Pramono dalam sambutannya di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta, MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dengan manajemen yang transparan, kata dia, maka kinerja Pemprov Jakarta menjadi lebih baik dan akuntabel.

    Di sisi lain, ia juga meminta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk terus memantau Pemprov Jakarta agar dapat terbuka dengan laporan keuangannya.

    Dalam kesempatan itu, Pramono mengucapkan selamat atas dilantiknya Ali Asyhar sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang baru. Diketahui, Ali sebelumnya merupakan Kepala BPK Perwaķilan Provinsi Kalimantan Tengah.

    Pramono meyakini menjabatnya Ali Asyhar di BPK Perwakilan Jakarta akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi Jakarta.

    “Saya yakin ini akan juga membawa kebaikan baik kepada pemerintah Jakarta maupun di DPRD Jakarta,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Bogor Tindaklanjuti Alih Fungsi Lahan di Puncak, PT Jaswita Jadi Biang Kerok Bencana ?

    Pemkab Bogor Tindaklanjuti Alih Fungsi Lahan di Puncak, PT Jaswita Jadi Biang Kerok Bencana ?

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto menidaklanjuti soal dugaan alih fungsi lahan di Kawasan Puncak, pasca bencana banjir.

    Dugaan meluapnya aliran sungai di Kawasan Puncak Bogor tak lepas adanya tempat wisata baru milik anak perusaan PT Jaswita milik BUMD Jawa Barat.

    Rencannya Rudy bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri KLHK akan menijau kondisi masyarakat yang terdampak bencana.

    “Di mana BUMD Jawa Barat kewenangannya di pak gubernur, mentri lingkungan hidup pun kita ajak meninjau di Kabupaten Bogor,” kata Rudy di Cibinong, Selasa (4/3).

    “Supaya output nya jelas bukan hanya kita menggugurkan kewajiban datang ke lokasi bencana, tapi ada sebuah kebijakan,” sambungnya.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Targetkan Jembatan Bailey Rampung 3 Minggu

    Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru pada hari ini.

    Perbup tersebut berisi tentang penarikan seluruh proses perizinan yang dikembalikan kepada kepala daerah.

    Rudy melanjutkan, Pemkab Bogor akan lebih selektif kembali saat mengeluarkan izin agar para pengusaha tidak merusak lingkungan

    “Kita akan lebih selektif dalam mengeluarkan izin-izin yang ada di Kabupaten Bogor selama kepentingannya jelas dan keduanya tidak mengganggu tidak merusak lingkungan, kita pasti support, kita pasti dukung,” ucap dia.

    Menurutnya, pihak Jaswita wajib dievaluasi lebih lanjut tentang proyek yang berdiri di wilayah Puncak Bogor.

    BACA JUGA: Pemkot Bogor, Kemenhub dan PT KAI Belum Temukan Solusi Perbaikan Longsor di Batutulis

    Ketua DPRD Kabupaten Bogor 2019-2024 itu memberikan contoh ketidaksesuaian fungsi lahan yaitu, saat kunjungannya meninjau bencana di daerah Cijayanti.

    Berdasarkan tinjauannya, terdapat tebing buatan untuk menahan aliran sungai agar melindungi salah satu komplek yang berada di wilayah tersebut.

    “Lalu yang tidak tebing itu air langsung masuk ke pemukiman warga. Walaupun memang penyelesaian banjirnya kita selesaikan dulu yaitu tidak menyinggung siapapun yaitu normalisasi di hilirnya di daerah Cikeas,” pungkasnya.