Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Dirut PT Jaswita Merasa Tidak Bersalah, Proyek Hisbic Fantasi Ulah Anak Perusahan!

    Dirut PT Jaswita Merasa Tidak Bersalah, Proyek Hisbic Fantasi Ulah Anak Perusahan!

    JABAR EKSPRES – Pelanggaran tata ruang di kawasan Puncak Bogor yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Jaswita tidak membuat Pimpinan BUMD Jabar tersebut merasa bersalah.

    Padahal, Tempat wisata Hisbic Fantasy yang di bangun di kawasan Puncak Bogor sudah dinyatakan melanggar aturan dan membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Marah besar ketika terjadi banjir bandang di wilayah Bodebek.

    Tempat wisata yang dibangun oleh PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) diklaim sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tapi pada kenyataannya justru melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpuncur.

    BACA JUGA: PT Jaswita Diduga Langgar Aturan! Bangun Tempat Wisata di Kawasan Konservasi Puncak Bogor

    Disitu terlihat jelas bahwa lokasi proyek masuk ke dalam B4 yang masuk kedalam kawasan konservasi dan harus dilindungi kelestariannya.

    Ketika dikonfirmasi Direktur PT Jaswita Jabar Wahyu Nugroho hanya mengomentari dengan enteng. Dia menyatakan bahwa pembangunan tempat wisata Hibisc Fantasy dilakukan oleh anak perusahaan PT Jaswita, Yakni PT JLJ yang bekerja sama dengan PTPN VIII.

    Sejauh ini belum diketahui, komitmen perjanjian sewa lahan yang dilakukan bersama PTPN VIII itu. Namun, Wahyu Nogroho seakan lempar tanggung jawab dengan menyebutkan bahwa PT JLJ akan dievaluasi menyeluruh terkait pembangunan tempat wisata di kawasan puncak Bogor itu.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Jabar Pertanyakan Pengelolaan Eks Bioskop Rio dengan Pihak ketiga yang Dilakukan PT Jaswita

    ‘’Kita akan evaluasi PT JLJ yang membangun Hibisc itu,”ujar Wahyu ketika dihubungi Jabar Ekspres, Jumat (7/03/2025).

    Menurutnya, evaluasi akan dilakukan untuk menentukan langkah lanjutan mengenai keberadaan tempat wisata Hisbic Fantasi yang ada di Puncak Bogor itu.

    BACA JUGA: Miliki Aset Rp 2,8 Triliun, Kontribusi PAD BUMD PT Jaswita  Belum Signifikan

    ‘’Untuk langkahnya, harus sesuai dengan arahan Gubernur dalam menjaga fungsi kawasan puncak sebagai resapan air,’’ kilah Wahyu.

    Dari pernyataannya Wahyu berkilah bahwa PT Jaswita Jabar sebagai BUMD akan mengikuti kebijakan dari Gubernur dan pembongkaran sudah selayaknya dilakukan untuk bangunan yang tidak berizin.

  • Jabar Dikepung Banjir, Ono Surono Tegaskan Pengembalian Fungsi Hutan Mutlak Dilakukan

    Jabar Dikepung Banjir, Ono Surono Tegaskan Pengembalian Fungsi Hutan Mutlak Dilakukan

    BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono meminta pemerintah provinsi untuk mengembalikan fungsi hutan.

    Pasalnya, salah satu faktor penyebab banjir adalah beralih fungsinya hutan menjadi kawasan wisata maupun perumahan.

    Seperti diketahui, wilayah Jawa Barat diterjang banjir sejak 2 Maret 2025.

    Daerah yang terdampak banjir diantaranya kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

    “Harus dilakukan penataan kembali kawasan hutan. Karena saat ini banyak hutan yang berubah menjadi kawasan wisata bahkan perumahan. Hutan harus dikembalikan sesuai fungsinya,” ujarnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Jumat, 7 Maret 2025.

    Ono yang pernah duduk di kursi Komisi IV DPR RI tahu betul ada sejumlah lahan yang tidak boleh beralih fungsi, seperti hutan alam, konservasi maupun hutan produksi.

    Maka itu, penataan ulang kawasan yang telah berubah wujudnya menjadi langkah utama dalam penanganan banjir di wilayah Jawa Barat.

    “Sangat penting melakukan penataan kawasan yang sekarang berubah menjadi kawasan wisata, perumahan, rumah makan bahkan hotel. Tidak hanya di Puncak, kami kira masih banyak lahan-lahan yang berubah fungsinya,” tuturnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar gubernur Jawa Barat tak hanya menertibkan kawasan yang dibangun oleh BUMD, namun juga pihak lainnya.

    Karena Ono mensinyalir masih banyak spot-spot wisata yang berdiri di atas lahan PTPN VIII.

    “Saya akan terus pantau sambil mencari data berapa lahan milik PTPN VIII dan berapa milik Perhutani yang beralih fungsi (fungsi hutan) menjadi tempat wisata, restoran, perumahan bahkan perhotelan. Dan kami akan melihat apa dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut,” tutur Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat ini.

    Ono menekankan pihaknya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi khususnya dalam penanganan banjir.

    Hanya saja, pihaknya masih menanti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menyinkronkan dengan legislatif.

    “Kita akan tunggu seperti apa RPJMD-nya, apakah sudah terakomodir dengan perda (peraturan daerah) yang sudah ada atau memerlukan revisi. Bagaimanapun penanganan banjir ini perlu gotong royong semua pihak termasuk rakyat Jawa Barat,” pungkasnya. (bbs)

  • Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    TRIBUNJATIM.COM – Setelah disegel, wahana BUMD PT Jaswita, Hibisc Fanatasy, dibongkar paksa oleh warga Puncak Bogor, Kamis (6/3/2025) sore.

    Tindakan ini pun viral di media sosial.

    Pembongkaran dilakukan warga setelah wahana disegel Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menduga tempat wisata itu menjadi dalang banjir bandang yang terjadi belakangan ini.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Menurutnya, Hibisc Fantasy melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga merusak alam.

    Sebab itu, Dedi langsung memutuskan untuk membongkar tempat tersebut.

    Dedi bahkan memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera mengerahkan alat berat guna merobohkan bangunan tersebut. 

    Namun, meski ekskavator sudah tiba, pembongkaran tak kunjung dilakukan. 

    Melihat itu, warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri. 

    Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut. 

    Satpol-PP yang berada di lokasi tak mampu mencegah tindakan warga. 

    “Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang. Takbir!” teriak salah seorang warga. 

    Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy, tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran. 

    Hendrik (38), warga Puncak, menyebut tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. 

    “Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi? Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar. Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik. 

    Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga. 

    Hibisc Fantasy, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), diketahui berdiri di lahan perkebunan teh milik PTPN. 

    Dalam tinjauan langsung di lokasi, Dedi mengungkapkan bahwa pembangunan tempat wisata ini telah mengubah struktur alam, yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa hari lalu. 

    “Ini daerah kemiringan yang sangat tinggi ya. Terus kemudian di bawahnya ada sungai, air-nya mengalir ke kampung itu. Jadi banjir di kampung itu penyebabnya dari sini (Hibisc Jaswita),” kata Dedi di lokasi, Kamis (6/3/2025). 

    Selain merusak lingkungan, Hibisc Fantasy juga diketahui melanggar batas izin penggunaan lahan. 

    Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, melaporkan bahwa izin yang diajukan pengelola hanya untuk 4.800 meter persegi, tetapi dalam praktiknya, mereka telah menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi, tiga kali lipat lebih luas dari yang diizinkan. 

    “Sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami,” ujar Ade.

    Dedi Mulyadi menangis lihat tempat wisata rusak alam

    Tangisan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata.

    Saat itu Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/2025).

    Dedi Mulyadi terlihat lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut.

    Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi atau yang kerap disapa Wanhai, turut menyorot bencana yang terjadi di Puncak Bogor. Ia menangkan Dedi Mulyadi yang menangis. (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Dia tak kuasa menahan air matanya ketika dia melihat alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang mendampinginya sempat berupaya menenangkan Dedi.

    Namun betapa terkejutnya Dedi ketika menanyakan perizinan tempat wisata.

    Ternyata pembangunan tempat wisata tersebut mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.

    “Ini yang ngizinin dulu Bupati?” tanya Dedi, melansir TribunnewsBogor.com.

    “Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin,” timpal Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dan juga Wawan Hikal Kurdi.

    Kemudian Dedi yang gusar melihat pengerusakan alam itu pun memanggil Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.

    KDM meminta kepada Ditjen Gakkuk LH, Rasio Ridlo Sani, agar izin tempat tersebut dicabut.

    “Pak, ini sudah berizin dikeluarkan oleh Bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi.

    Sementara itu, Rasio Ridlo Sani mengatakan, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu.

    “Kita ada pendalaman Pak, kita akan proses yang sesuai atau tidak, tata ruangnya boleh atau tidak,” kata Rasio.

    Selain itu, Dedi juga mengintruksikan membongkar tempat wisata BUMD Provinsi di kawasan Cisarua yang bernama Hibics Fantasy, karena dinilai telah melanggar aturan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Dibangun Rp 40 M, Berapa Total Kerugian Hibisc Fantasy Seusai Dibongkar? Dedi Mulyadi Siap Ganti

    Dibangun Rp 40 M, Berapa Total Kerugian Hibisc Fantasy Seusai Dibongkar? Dedi Mulyadi Siap Ganti

    Dibangun Rp 40 M, Berapa Total Kerugian Hibisc Fantasy Seusai Dibongkar? Dedi Mulyadi Siap Ganti

    TRIBUNJATENG.COM – Tempat rekreasi Hibisc Fantasy Puncak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, resmi dibongkar.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke lokasi dan meninjau pelanggaran tata ruang yang terjadi.

    Hibisc Fantasy Puncak diketahui dikelola oleh PT Jaswita, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.

    Perusahaan ini awalnya mengajukan izin pembangunan untuk lahan seluas 4.800 meter persegi.

    Namun dalam praktiknya, pengembangan meluas hingga 15.000 meter persegi.

    Dengan demikian, ada 11.000 meter persegi lahan tidak berizin.

    Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan serta kesempatan bagi pengelola untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar.

    Namun, karena tidak diindahkan, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan membongkar secara paksa.

    “Sudah diberikan peringatan, sudah dilakukan pemanggilan, tetapi tidak diindahkan. Bahkan, permintaan untuk membongkar sendiri juga diabaikan. Karena itu, perintah saya adalah bongkar,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap perusahaan milik pemerintah sendiri.

    “Kita bongkar karena menimbulkan problem bagi lingkungan.”

    “Saya tidak segan, walaupun ini PT BUMD milik Provinsi Jawa Barat.”

    “Ini untuk memberi contoh. Siapapun yang melanggar harus ditindak, meskipun itu lembaga bisnis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” lanjutnya.

    Dedi Mulyadi juga menyoroti bahwa salah satu penyebab utama banjir di kawasan Puncak adalah pengelolaan lahan yang tidak sesuai aturan.

    Termasuk alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

    Kerugian Ditaksir Lebih dari Rp 40 Miliar

    Pembongkaran ini tentu saja turut menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar.

    Melansir Kompas.com, total investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun Hibisc Fantasy Puncak ditaksir mencapai Rp 40 miliar.

    Namun, angka tersebut tidak mencerminkan nilai kerugian secara keseluruhan.

    Sebab masih ada faktor lain yang bisa menambah besarnya kerugian.

    Seperti biaya operasional, potensi pendapatan yang hilang, hingga kemungkinan kewajiban finansial terhadap pihak ketiga.

    Jika memperhitungkan potensi pendapatan yang hilang serta biaya operasional yang telah dikeluarkan, total kerugian dapat lebih besar.

    Biaya pembongkaran dan pemulihan lahan bisa menambah nilai kerugian yang ada.

    Maka perkiraan total kerugian ditraksir lebih dari Rp 40 M.

    Meskipun mengalami kerugian besar, pengelola Hibisc Fantasy Puncak mendapat angin segar setelah Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah siap mengganti investasi yang telah dikeluarkan.

    “Pak Gubernur dengan bijak menyampaikan bahwa konsep wisata akan diubah menjadi wisata hutan.”

    “Biaya investasi yang sudah masuk pun akan diganti sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Direktur PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ), Angga Kusnan dikutip dari Kompas.com.

    Angga juga menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kerja sama operasi (KSO) dengan PTPN atas lahan seluas 21 hektare.

    Namun hanya sekitar 4.138,95 meter persegi yang digunakan untuk wahana permainan.

    Sisanya diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) serta fasilitas lain seperti lahan parkir dan taman.

    Menurutnya, terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait luas pembangunan yang disebut mencapai 15.000 meter persegi.

    Padahal luas bangunan utama wahana permainan hanya 4.138,95 meter persegi.

    “Informasi yang misleading (menyesatkan) di publik itu kan seolah-olah izin 4.000 meter persegi malah dibangun 15.000 meter persegi.”

    “Padahal total bangunan hanya 4.138,95 meter persegi, mencakup jalan setapak, taman, dan lahan parkir, bukan hanya bangunan,” kata dia.

    “Adapun 15.000 meter persegi yang dimaksud bukan semuanya untuk bangunan wahana.”

    “Lahan tersebut juga mencakup area parkir, ruang terbuka hijau (RTH), lapangan, kebun, dan pohon-pohon.”

    Ia juga mengklaim bahwa seluruh wahana permainan di Hibisc Fantasy Puncak sudah mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Akan tetapi ada tiga wahana yang izinnya masih dalam proses, yaitu Bianglala, wahana puter-puter, dan satu wahana lainnya.

    Dedi Mulyadi disebut berencana mengubah konsep Hibisc Fantasy Puncak menjadi wisata hutan.

    Tujuannya tetap memanfaatkan area tersebut tetapi dalam bentuk yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (*)

     

  • VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Bongkar Wahana BUMD – Seskab Teddy Indra Naik Pangkat ke Letkol

    VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Bongkar Wahana BUMD – Seskab Teddy Indra Naik Pangkat ke Letkol

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut tersaji berita viral terpopuler hari ini, Jumat (7/3/2025).

    Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti Dedi Mulyadi, sosok pengusaha SPBU, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Perama, Dedi Mulyani tegas menindaklanjuti wahana BUMD PT Jaswita.

    Diduga penyebab banjir, Gubernur Jawa Barat itu pu membongkar tempat wisata tersebut.

    Kedua, sosok pengusaha SPBU terkaya di Indonesia menjadi sorotan.

    Usut punya usut, dia berasal dari Malang, Jawa Timur.

    Ketiga, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat.

    Sebelumnya bertitel Mayor, kini dia menduduki pangkat Letnan Kolonel alias Letkol.

    Selengkapnya, simak berita viral terpopuler hari ini di bawah ini.

    1. Diduga Penyebab Banjir, Gubernur Jabar Tindak Tegas Wahana BUMD PT Jaswita, Dedi Mulyadi: Bongkar!

    Wahana Hibisc Fantasy Puncak Bogor dibongkar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. 

    Wahana milik BUMD PT Jaswita itu dianggap melanggar aturan dan diduga menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan di kawasan Bogor. 

    Pasalnya baru-baru ini Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dilanda banjir. 

    Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan sembarangan. 

    Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Satpol PP, taman rekreasi yang dikelola anak perusahaan Jaswita yakni PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) tersebut hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter.

    Tapi ternyata, area wisata sudah mencapai 15 ribu meter persegi.

    KEBIJAKAN DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Dedi Mulyadi kini larang adanya wisuda dan buku kenangan fisik di sekolah. (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Karena itu, hari ini , Kamis (6/3/2025) wahana Hibisc Fantasy Puncak Bogor dibongkar. 

    Pemprov Jabar, kata Dedi, sempat meminta agar JLJ membongkar sendiri area wisata yang di luar ketentuan. Namun, hal itu tak dilakukan hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

    “Karena tidak mau bongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini,”

    “Saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT BUMD Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh bagi siapapun, bahwa yang melanggar aturan harus ditindak,” ucap Dedi, Kamis (6/3/2025).

    Dia memastikan penindakan di kawasan Puncak, Bogor, akan dilakukan terhadap siapapun yang melanggar aturan, termasuk perusahaan milik daerah.

    “Kita kasih contoh ke seluruh warga Jawa Barat,” katanya.

    Pembongkaran menggunakan alat berat ini, kata dia, dipastikan akan dilakukan langsung hari ini. 

    Baca selengkapnya

    2. Sosok Pengusaha SPBU Terkaya di Indonesia, Asal Malang, Harta Kekayaannya Capai 1,2 M Dollar AS

    Inilah sosok pemilik SPBU terkaya di Indonesia.

    Ia adalah Soegiarto Adikoesoemo.

    Soegiarto Adikoesoemo bukan pengusaha SPBU saja, namun lebih dari itu.

    Sosoknya adalah pemilik jaringan SPBU sekaligus pemilik perusahaan pemasok BBM-nya.

    Bisa dibilang nama Soegiarto Adikoesoemo cukup asing di telinga masyarakat Indonesia.

    Namun, jika mendengar perusahaan miliknya, orang akan cukup familiar.

    Ilustrasi SPBU BP AKR. (Dok. SPBU BP AKR)

    Soegiarto Adikoesoemo adalah pemilik dari PT AKR Corporindo Tbk atau yang lebih dikenal dengan AKR. 

    Korporasi tersebut merupakan perusahaan distributor minyak (hilir) swasta terbesar di Indonesia.

    AKR merupakan perusahaan terbuka yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1994.

    Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya yang lini bisnis awalnya adalah perdagangan bahan kimia.

    Belakangan, perusahaan ini merambah bisnis penjualan minyak.

    Jaringan SPBU AKR tersebar di berbagai pelosok Indonesia.

    Di beberapa daerah terpencil, SPBU milik AKR berbagi tugas dengan SPBU Pertamina.

    Baca selengkapnya

    3. Fakta Seskab Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat ke Letkol, Harta Kekayaan Disorot, Punya 5 Tanah

    Tak lagi Mayor, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kini berpangkat Letnan Kolonel.

    Mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto ini lantas menjadi sorotan.

    Begitu pula dengan harta kekayaannya.

    Kenaikan pangkat ini lantas dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

    Hal ini buntut beredarnya surat perintah dengan kop Logo Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin/674/II/2025.

    MAYOR TEDDY NAIK PANGKAT – Sekretaris Kabinet Merah Putih, Teddy Indra Wijaya, naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel (Letkol). Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. (Instagram @tedsky_89)

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa Informasi tersebut memang betul ya,” kata Wahyu saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (6/3/2025).

    Wahyu juga menegaskan bahwa kenaikan pangkat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI.

    “Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (Perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” tandasnya.

    Baca selengkapnya

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

  • Siap-siap ! Pemkab Bakal Gelar Mudik Gratis untuk Warga Blora yang Merantau di Jabodetabek 

    Siap-siap ! Pemkab Bakal Gelar Mudik Gratis untuk Warga Blora yang Merantau di Jabodetabek 

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bakal memfasilitasi mudik gratis untuk warga Blora yang merantau, terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Bupati Blora, Arief Rohman mengatakan saat ini masih dalam tahap persiapan untuk mudik gratis Idul Fitri.

    “Mudik gratis, ini sedang kita koordinasikan dengan BUMD termasuk Bank Jateng. Nantinya kita tetap menyelenggarakan mudik gratis,” katanya, Jumat (7/3/2025).

    Lebih lanjut, Arief menyebut belum bisa memastikan jumlah armada atau kuota mudik gratis tersebut.

    “Tapi untuk jumlahnya, nanti kita rapatkan dulu, nanti berangkat dari taman mini, nanti kita bergabung dengan Pemprov Jateng.”

    “Dari Pemprov sudah memberikan imbauan, untuk diaspora atau untuk para masyarakat Blora yang ada di Jabodetabek mungkin nanti bisa mendaftar, setelah kita umumkan dibuka pendaftranya,” paparnya.(Iqs)

  • 108.000 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

    108.000 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

    loading…

    Sebanyak 48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga setingkat Menteri Kabinet Merah Putih berfoto Bersama di Istana Negara, Senin (21/10/2024). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan terdapat lebih dari 108.000 penyelenggara negara belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) untuk periodik 2024. KPK mengingatkan batas akhir pelaporan LHKPN pada akhir Maret 2025.

    “Data per Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat masih ada 108.869 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/3/2025).

    Budi menjelaskan, terdapat 418.431 orang yang menjadi pihak wajib lapor KPK. Dengan demikian, Budi menyatakan tingkat pelaporan LHKPN baru menyentuh angka 74%.

    KPK, menurut Budi, mengimbau kepada para penyelenggara negara yang belum lapor, agar segera melaporkannya secara online, dengan mengakses laman elhkpn.kpk.go.id. Sebab, batas akhir pelaporan ada di ujung bulan ini.

    “Mengingat batas waktu pelaporannya sampai dengan 31 Maret 2025,” ujarnya.

    Budi melanjutkan, pihaknya tidak hanya berdiam diri dengan sekadar memberikan imbauan. Menurutnya, Tim LHKPN juga intens melakukan bimbingan teknis pengisian dan pelaporan LHKPN di berbagai Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD.

    “Sehingga kewajiban pelaporan LHKPN dapat terpenuhi tepat waktu dan lengkap dalam pengisiannya,” ucapnya.

    Berikut rincian penyelenggara negara yang belum lapor LHKPN:Pada Bidang Eksekutif, yang belum melaporkan sejumlah 81.344 dari total 333.734.

    Pada bidang Legislatif, yang belum melaporkan sejumlah 9.104 dari total 20.752.

    Pada bidang Yudikatif, yang belum melaporkan sejumlah 464 dari total 18.046.

    Pada BUMN/BUMD, yang belum melaporkan sejumlah 17.957 dari total 45.899.

    (abd)

  • Terungkap! Lebih dari 100 Ribu Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

    Terungkap! Lebih dari 100 Ribu Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap setidaknya ada sebanyak 108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024.

    Menurut KPK, dari total jumlah tersebut, ada sebanyak 418.431 pejabat yang diwajibkan menyerahkan data kekayaannya.

    “Data per har ini, Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat masih ada 108.869 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2024, dari total 418.431 Wajib Lapor, atau tingkat pelaporannya sekitar 74 persen,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip dari Media Indonesia.
     

    Didominasi pejabat eksekutif

    Berdasarkan jumlah tersebut, pejabat yang belum menyerahkan LHKPN justru didominasi dari sektor eksekutif lalu legislatif dan disusul yudikatif.

    Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara belum menyerahkan data asetnya kepada KPK. Lalu, sebanyak 9.104 dari total 20.752 pejabat di sektor legislatif belum menyerahkan LHKPN ke KPK. 

    Sementara itu, ada 464 dari total 18.046 pejabat di sektor yudikatif belum menyerahkan data kekayaannya.

    “Pada BUMN atau BUMD, yang belum melaporkan sejumlah 17.957 dari total 45.899,” terang Budi.
     
    Batas akhir pelaporan

    KPK mengingatkan para pejabat yang belum menyerahkan LHKPN segera menyelesaikan kewajibannya. Adapun batas akhir pelaporan LHKPN sampai 31 Maret 2025.

    Pelaporan bisa dilakukan secara daring dengan mengakses elhkpn.kpk.go.id. KPK juga siap membantu para pejabat yang meminta bantuan pengisian laporan.

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap setidaknya ada sebanyak 108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024.
     
    Menurut KPK, dari total jumlah tersebut, ada sebanyak 418.431 pejabat yang diwajibkan menyerahkan data kekayaannya.
     
    “Data per har ini, Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat masih ada 108.869 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2024, dari total 418.431 Wajib Lapor, atau tingkat pelaporannya sekitar 74 persen,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip dari Media Indonesia.
     

    Didominasi pejabat eksekutif

    Berdasarkan jumlah tersebut, pejabat yang belum menyerahkan LHKPN justru didominasi dari sektor eksekutif lalu legislatif dan disusul yudikatif.

    Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara belum menyerahkan data asetnya kepada KPK. Lalu, sebanyak 9.104 dari total 20.752 pejabat di sektor legislatif belum menyerahkan LHKPN ke KPK. 
     
    Sementara itu, ada 464 dari total 18.046 pejabat di sektor yudikatif belum menyerahkan data kekayaannya.
     
    “Pada BUMN atau BUMD, yang belum melaporkan sejumlah 17.957 dari total 45.899,” terang Budi.
     

    Batas akhir pelaporan

    KPK mengingatkan para pejabat yang belum menyerahkan LHKPN segera menyelesaikan kewajibannya. Adapun batas akhir pelaporan LHKPN sampai 31 Maret 2025.
     
    Pelaporan bisa dilakukan secara daring dengan mengakses elhkpn.kpk.go.id. KPK juga siap membantu para pejabat yang meminta bantuan pengisian laporan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Disperindag Banten telusuri penyebab lonjakan harga cabai rawit

    Disperindag Banten telusuri penyebab lonjakan harga cabai rawit

    Ilustrasi – Pedagang sayur mengambil cabai rawit saat melayani pembeli di Pasar Induk Rau, Serang, Banten. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    Disperindag Banten telusuri penyebab lonjakan harga cabai rawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 08:27 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten tengah menelusuri penyebab harga cabai rawit merah yang melonjak dari Rp80.000 ke Rp120 ribu per kilogram di awal Ramadhan meski permintaan pasar relatif stabil. 

    “Kami masih menelusuri penyebab kenaikan ini, karena kalau kita lihat pasokan dari produsen sebenarnya normal, permintaan atau pembeli juga tidak tinggi,” ujar Kepala Disperindag Banten Babar Suharso di Kota Serang, Rabu.

    Babar mengatakan kenaikan harga tersebut perlu diintervensi, agar pedagang tidak menaikkan harga terlalu tinggi tanpa memperhitungkan permintaan.

    Selain cabai rawit merah, Babar menjelaskan harga daging sapi segar naik dari Rp130 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram.

    Ia juga menerangkan, lonjakan harga ini merupakan pola tahunan menjelang Ramadan dan Lebaran. 

    Kendati demikian, ia menegaskan kenaikan harga yang tidak wajar bisa berdampak pada daya beli masyarakat.

    “Tapi ya kita minta imbau ke para pedagang untuk jangan beri harga terlalu tinggi, kalau harga terlalu tinggi, pembeli jadi mengurangi belanja atau menunda pembelian. Ini yang perlu diperhatikan oleh pedagang,” ujar dia.

    Babar mengatakan untuk menekan kenaikan harga, pihaknya mengaku telah menyiapkan langkah antisipatif dengan menggandeng PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) sebagai distributor dan BUMD Banten guna memastikan ketersediaan stok pangan dan kebutuhan pokok.

    Selain itu, sejumlah komoditas hortikultura seperti bawang, beras, dan cabai, dikatakan Babar kalau komoditas tersebut sudah mulai memasuki masa panen.

    “Untuk yang hortikultura seperti bawang dan cabai itu sudah masuk masa panen, sementara untuk beras juga stok kita dipastikan aman menjelang panen raya. Ya mudah-mudahan kalau pasokan tetap stabil, harga bisa kembali terkendali,” ujar Babar.

    Sumber : Antara

  • Oknum Kemenag Kota Banjar Diduga Lakukan Pungli untuk Izin Operasional Madrasah Diniyah

    Oknum Kemenag Kota Banjar Diduga Lakukan Pungli untuk Izin Operasional Madrasah Diniyah

    JABAR EKSPRES – Kantor Kemenag Kota Banjar melakukan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah.

    Isu ini menyeruak ketika Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mendapat instruksi dari oknum pegawai Kemenag Banjar untuk menghimpun dana sebesar Rp 300.000 yang ditujukan kepada madrasah diniyah yang izinya sudah terbit.

    BACA JUGA: Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    Padahal seharusnya layanan pengurusan izin operasional tersebut gratis dan merupakan bagian pelayanan dari KWKA Kota Banjar.

    Ketika dikonfirmasi langsung Kepala Kemenag Kota Banjar Ahmad Fikri Firdaus mengaku sudah mendapatkan informasi isu pungli itu. Dia mengaku geram atas isu yang mencemarkan nama baik kemenag Kota Banjar.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Minta Warga Jakarta Tidak Bangun Villa di Puncak Bogor

    Ahmad Fikri menegaskan, untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah dierikan secara gratis dan tidak ada pungutan sepeserpun.

    “Jadi saya tidak pernah memerintahkan pungutan apa pun. Ini sangat disayangkan, apalagi kami sedang gencar memangkas praktik tidak transparan,” ujar Ahmad fikri ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Jabar Ekspres, Kamis (6/3).

    BACA JUGA: Dipersidangan Kasus Korupsi Smart City Kota Bandung Yana Mulyana dan Ema Sumarna Saling Serang!

    Menurutnya, informasi terkait adanya isu pungli tersebut datang dari Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audensi yang dilayangkan pada 5 Februari 2025.

    Surat itu merupakan respons atas temuan dugaan pungli yang menjerat lembaga madrasah diniyah. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah menelusuri kebenaran informasi itu.

    BACA JUGA: Warga Sukamiskin, Kota Bandung Tolak Alih Fungsi GSG untuk Peribadatan

    ‘’Ini termasuk klaim bahwa ada oknum mengatasnamakan saya,” cetus Ahmad Fikri.

    Sementara itu, Pembina DPC POSNU Kota Banjar Muhlison mengatakan, isu tersebut didapatkan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pungutan tersebut. Namun, untuk bukti-bukti, masih ditelusuri.

    BACA JUGA: Cerita Perjalanan Sritex dari Masa Kejayaan Sampai Mengalami Kebangkrutan!

    “Intinya kami tidak ingin ada pihak dirugikan, apalagi ini menyangkut lembaga pendidikan yang seharusnya didukung pemerintah,” ujarnya. (cep/yan).