BUMN: BUMD

  • Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar, Nasib Ratusan Karyawan Masih Belum Jelas – Halaman all

    Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar, Nasib Ratusan Karyawan Masih Belum Jelas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah bangunan Hibisc Fantasy Puncak Bogor dibongkar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), nasib ratusan karyawan di sana masih abu-abu.

    Sebagaimana diketahui, pembongkaran beberapa bangunan itu dilakukan karena dinilai ada pelanggaran.

    Direktur PT Jaswita Jabar, Wahyu Nugroho mengatakan, ada ratusan karyawan yang menggantungkan hidupnya di wahana Hibisc Fantasy yang dikelola oleh anak perusahaan, yaitu PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) dan mitranya.

    Berdasarkan informasi dari JLJ, ada sekitar 200 karyawan yang bekerja di Hibisc Fantasy. 

    Dari jumlah tersebut, 190 orang di antaranya merupakan warga lokal.

    “Sepuluh orang dari luar Jawa Barat,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, dikutip dari Tribun Jabar, Rabu (12/3/2025).

    Ia mengaku belum tahu bagaimana nasib para karyawan itu.

    Pasalnya, pengelolaan karyawan Hibisc Fantasy menjadi tanggung jawab JLJ dan mitra.

    “Perlu dikonfirmasi ke mitra, mengingat pengelolaan karyawan ada di mitra JLJ,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Jabar, Ade Afriandi berujar, petugas gabungan masih melakukan pembongkaran di Hibisc Fantasy.

    “Rencana hari ini ada tiga dari delapan bangunan yang akan dibongkar,” ucap Ade.

    “Kendalanya, untuk wahana permainan dalam pembongkaran perlu peralatan mobil crane dan teknisi yang kompeten.” 

    “Untuk itu sudah ditekankan kepada perusahaan/investor pemilik wahana agar menyediakan alat dan teknisinya sendiri,” imbuhnya.

    Menurutnya, dibutuhkan waktu sampai dua bulan untuk meratakan semua bangunan di kawasan itu.

    “Tantangannya, letak bangunan itu tidak dalam satu tempat, tersebar di kawasan ini.” 

    “Sehingga memang tidak bisa selesai satu minggu hanya untuk pembongkaran,” terangnya.

    Empat Objek Wisata Disegel

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jabar bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel empat tempat wisata.

    Keempat tempat wisata itu milik PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar (Hibisc Fantasy), dan kawasan Eiger Adventure Land.

    Ade Afriandi mengatakan, bangunan yang dibongkar saat ini baru milik PT Jaswita yang merupakan BUMD Jawa Barat. 

    “Yang dilakukan langsung penertiban, termasuk membongkar bangunan yang belum mendapatkan persetujuan bangunan gedung itu di satu lokasi, yaitu yang dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan BUMD Pemprov,” ujar Ade, Sabtu (8/3/2025). 

    Sementara itu, tiga perusahaan lain, yaitu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, dan kawasan Eiger Adventure Land baru disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Nah, kita menunggu proses lidik-sidiknya. Kemudian dari Bogor juga sedang identifikasi semua persyaratan perizinan atau sedang pengecekan administratif,” ucap Ade.

    Jika terbukti melanggar, sambung Ade, ketiga bangunan milik perusahaan PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, dan kawasan Eiger Adventure Land, juga akan dibongkar.

    “Kalau terbukti melanggar pasti dilakukan tindak lanjut,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Nasib Ratusan Karyawan Hibisc Fantasy Puncak Bogor Belum Jelas Setelah Wahana Dibongkar.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Dicari Dedi Mulyadi saat Pembongkaran Hibisc Fantasy, Kasatpol PP: Saya Sedang Ngaji

    Dicari Dedi Mulyadi saat Pembongkaran Hibisc Fantasy, Kasatpol PP: Saya Sedang Ngaji

    Jabarekspres.com, BOGOR – Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, membantah kabar yang menyebutkan dirinya tidak hadir saat pembongkaran wisata Hibisc Fantasy di Puncak.

    Pada Kamis (6/3) lalu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, bersama KLHK, Menko Pangan, dan Bupati Bogor melakukan inspeksi dadakan (sidak) di kawasan Puncak. Dedi Mulyadi meminta agar tempat wisata yang dikelola oleh BUMD Jabar segera dibongkar karena melanggar aturan.

    Namun, saat pembongkaran dilakukan, Kasatpol PP tidak terlihat di lokasi bersama Dedi Mulyadi.

    Cecep Imam Nagarasid menjelaskan bahwa dirinya memang hadir di lokasi, tetapi tidak bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi karena adanya miskomunikasi.

    “Mis komunikasi, waktu itu saya ada di lokasi. Cuma, saat itu beliau (Gubernur Jabar) sudah turun, saya baru sampai. Saya tetap ada di sana dan mendukung prosesnya,” kata Cecep, Rabu (12/3).

    Cecep juga mengonfirmasi bahwa pada saat Gubernur Jabar berada di kawasan Puncak dan memerintahkan pembongkaran tempat wisata tersebut, ia sedang mengaji.

    “Saat itu saya sedang ngaji dan mendapat kabar tentang kehadiran Pak Dedi. Sebetulnya, yang seharusnya mendampingi adalah pimpinan yang memberi perintah,” ujarnya.

    Ia menambahkan, meskipun dirinya tidak dapat hadir tepat waktu, ia memerintahkan anggotanya untuk segera bergerak. “Akhirnya saya hadir, meskipun terlambat. Anggota saya sudah diberi perintah dan sudah ke lokasi. Namun, saat saya tiba, beliau sudah turun,” jelas Cecep.

    Selain itu, Cecep mengungkapkan bahwa Satpol PP Kabupaten Bogor memiliki program mengaji setiap pagi mulai pukul 07.30 WIB, dengan target anggota membaca minimal satu atau dua ayat Al-Qur’an setiap harinya selama Ramadan.

    “Minimal kita membaca satu atau dua ayat. Jadi saya wajibkan anggota untuk ngaji setengah 8 pagi, jadi Satpol PP mengaji,” tuturnya.

    Meskipun begitu, Cecep memastikan bahwa sekitar 30 anggota Satpol PP Kabupaten Bogor turut terlibat dalam proses pembongkaran, dengan beberapa di antaranya membantu membersihkan puing-puing dan menyemprot jalan.

    “Sekali lagi, ada 30 anggota yang terlibat, sedang menata dan membersihkan puing-puing, serta menyemprot jalan,” pungkasnya.

  • Penampakan Bank BJB yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Dana Iklan

    Penampakan Bank BJB yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Dana Iklan

    Bandung, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Jalan Naripan, Kota Bandung terkait penyidikan kasus korupsi markup dana iklan, Rabu (12/3/2025).

    Pantuan Beritasatu.com di kantor Bank BJB sekitar pukul 16.30 WIB, tidak terlihat adanya aktivitas dari penyidik KPK di luar ruangan. Pintu gerbang Bank BJB tampak dijaga ketat oleh petugas pengamanan dan terlihat keluar masuk kendaraan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan perkara korupsi anggaran pengadaan iklan Bank BJB.

    “Kegiatan ini terkait penyidikan perkara yang melibatkan penyelenggara negara pada bank Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung pada Senin (10/3/2025). KPK menyita berbagai dokumen penting dari penggeledahan tersebut.

    KPK juga membuka peluang memintai keterangan Ridwan Kamil terkait kasus Bank BJB.

  • 3 Pernyataan Presiden Prabowo Terkait THR untuk Pekerja Swasta, BUMN, BUMD hingga Ojol – Page 3

    3 Pernyataan Presiden Prabowo Terkait THR untuk Pekerja Swasta, BUMN, BUMD hingga Ojol – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan layanan aplikasi ojek online (ojol) memberikan bonus Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk para pengemudi dan kurir dalam bentuk uang tunai.

    Dia menuturkan bonus ini diberikan dengan mempertimbangkan keaktifan para pekerja.

    “Pemerintah mengimbau perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” kata Prabowo.

    Dia menyampaikan bahwa saat ini ada 250.000 pengemudi dan kurir online yang aktif. Sementara itu, ada 1,5 juta pengemudi online yang berstatus pekerja paruh waktu atau part time.

    “Saat ini ada 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part time, tidak full time,” ucap Prabowo.

    Dia menuturkan besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya akan dirundingkan lebih lanjut. Penjelasan lebih rinci soal bomus akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melalui surat edaran.

    “Semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik,” tutur Prabowo Subianto.

  • Misi Dagang Jatim-Malut catat transaksi final Rp568 miliar

    Misi Dagang Jatim-Malut catat transaksi final Rp568 miliar

    Semoga misi dagang ini mampu memberikan dampak signifikan bagi kerja sama ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara,

    Surabaya (ANTARA) – Misi Dagang dan Investasi perdana tahun 2025 antara Provinsi Jawa Timur dan Maluku Utara mencatat total transaksi final senilai Rp568,042 miliar.

    “Alhamdulillah, hingga pukul 17.00 WIT transaksi mencapai Rp568,042 miliar, dengan rincian Jatim membeli Rp296,368 miliar dan Jatim menjual Rp271,674 miliar. Semoga hasil ini terus menumbuhkan perekonomian bagi kedua provinsi,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Rabu.

    Misi dagang yang digelar di Maluku Utara ini dihadiri 155 pelaku usaha dari kedua provinsi, terdiri dari 55 pelaku usaha asal Jawa Timur dan 100 pelaku usaha asal Maluku Utara.

    Komoditas yang diperdagangkan dari Jawa Timur meliputi produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta berbagai produk industri kecil dan menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Sementara itu, komoditas dari Maluku Utara yang diperdagangkan mencakup hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, serta produk IKM dan UMKM.

    “Dari hasil transaksi, Jatim menjual produk hasil perikanan, rokok, bahan material, ayam beku, minyak goreng, tepung, kedelai, benih tanaman hortikultura, beras, dan telur. Sebaliknya, Jatim membeli ikan tenggiri dan ikan layur beku, buah pala, rumput laut, arang tempurung kelapa, cumi-cumi, dan udang vaname,” kata Khofifah.

    Gubernur menambahkan bahwa selama ini Maluku Utara memasok berbagai komoditas utama ke Jatim, seperti buah-buahan, ikan beku, rempah-rempah, tanaman obat, kendaraan air, kerajinan besi, udang, rumput laut, dan kakao.

    Sebaliknya, Jatim menyuplai minyak gas, semen, sepeda motor, daging ayam, filter bahan bakar, mobil, beras, ayam, susu sapi segar, gula tebu, dan berbagai komoditas lainnya ke Maluku Utara.

    “Semoga misi dagang ini mampu memberikan dampak signifikan bagi kerja sama ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

    Pelaksanaan misi dagang ini, lanjut Khofifah, merupakan bagian dari upaya fasilitasi pemerintah dalam mempertemukan para pelaku usaha dari kedua provinsi.

    Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, dan agribisnis, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas guna memenuhi substitusi impor dan meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.

    Berdasarkan data Perdagangan Antarwilayah Jawa Timur dengan seluruh provinsi pada tahun 2023, total nilai perdagangan antara Jawa Timur dan Maluku Utara mencapai Rp1,8 triliun, dengan nilai bongkar (pembelian dari Maluku Utara) sebesar Rp484,8 miliar dan nilai muat (penjualan ke Maluku Utara) sebesar Rp1,3 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Malut mengalami surplus Rp805,9 miliar.

    Sebagai upaya memperluas pasar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengoptimalkan muatan berangkat dan muatan balik guna memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting, serta komoditas lainnya dalam rangka memperkuat perdagangan antarpulau.

    “Kami ingin mendorong semangat yang sama dalam memperkuat perdagangan antar daerah, termasuk dengan Maluku Utara,” ujar Khofifah.

    Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa masih terdapat banyak potensi di beberapa sektor yang bisa dikembangkan lebih lanjut, salah satunya di bidang agro.

    Ia mencontohkan budidaya beragam buah secara organik yang dapat dilakukan secara masif oleh masyarakat Maluku Utara.

    “Jatim akan dengan senang hati memberikan preferensi terkait budidaya berbagai jenis buah,” ujarnya.

    Selain itu, sektor peternakan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Maluku Utara. Jawa Timur, yang memiliki Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementerian Pertanian, bisa menjadi referensi bagi peternak Maluku Utara dalam pengawasan kebuntingan dan inseminasi buatan.

    “Kebutuhan daging, ayam, dan telur sangat tinggi. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Maluku Utara untuk mempelajari dan mengembangkan sektor peternakan,” tambahnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah dapat semakin diperkuat melalui misi dagang ini.

    “Setelah misi dagang ini, kami berencana membawa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga di Maluku Utara untuk belajar ke Jawa Timur. Ini merupakan dampak nyata dari kerja sama dan sinergi ekonomi yang menguntungkan masyarakat,” kata Sherly.

    Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara masing-masing satu OPD, satu BUMD, dan tiga asosiasi dari kedua provinsi.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bontang siagakan 274 jenis layanan publik dalam pasar

    Bontang siagakan 274 jenis layanan publik dalam pasar

    Bontang, Kaltim (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bontang Kalimantan Timur membuka Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menyiagakan 274 macam layanan publik di dalam pasar tradisional.

    “MPP Bontang berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu, menyediakan lebih dari 274 jenis layanan dari berbagai instansi baik di lingkup Pemkot Bontang maupun instansi vertikal,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspiannur di Bontang, Rabu.

    Sebanyak ratusan layanan yang tersedia tersebut mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, PUPR, ketenagakerjaan, serta layanan dari Polres Bontang, Kantor Pelayanan Pajak, PDAM, Baznas, dan BUMD Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara.

    MPP yang berada dalam Pasar Rawa Indah ini terdapat 38 gerai untuk 274 layanan yang tersebar di dalam bangunan MPP sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang diinginkan tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

    Keberadaan MPP tidak hanya menjadi pionir dalam pelayanan publik di Kaltim, tetapi juga menjadi yang pertama membuka lokasi yang langsung menyentuh masyarakat.

    Lokasi MPP di lantai 4 Pasar Rawa Indah di Kecamatan Bontang Selatan, dan menjadi satu-satunya MPP yang berada dalam pasar di Kaltim.

    Ia menjelaskan keberadaan MPP ini sudah lama beroperasi, sejak dibuka pada 11 Oktober 2022 oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur hingga kini tetap beroperasi dengan normal untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam akses layanan publik ke masyarakat.

    “Berbeda dari MPP lain yang biasanya berada di gedung-gedung pemerintah, lokasi MPP Kota Bontang yang strategis di pusat pasar memberikan akses mudah bagi masyarakat yang sering beraktivitas di kawasan tersebut,” kata ia.

    Aspiannur juga mengatakan jika dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, MPP Kota Bontang menjadi MPP yang beroperasi ketiga setelah Kota Samarinda dan Balikpapan, kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuka pada 2 Desember 2022.

    Pembentukan MPP Bontang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 89/2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.

    Mengacu pula pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 92/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga regulasi ini menjadi pedoman dalam mewujudkan MPP.

    MPP bertujuan sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi birokrasi dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Menguat ke Zona Hijau setelah Prabowo Pastikan THR Cair

    IHSG Menguat ke Zona Hijau setelah Prabowo Pastikan THR Cair

    Jakarta, Beritasatu.com  – Indeks harga saham gabungan (IHSG) melesat pada perdagangan Rabu (12/3/2025). Perdagangan sesi I yang berakhir pada pukul 12.00 WIB, IHSG menguat 1,55% ke level 6.647,45.

    Nilai transaksi siang ini tercatat Rp 4,56 triliun, dengan 280 saham mengalami kenaikan, 310 melemah, dan 367 stagnan. Sebelumnya, indeks sempat melemah dalam dua hari berturut-turut.

    Namun, berdasarkan data RTI pada Rabu pukul 09.15 WIB, IHSG langsung menguat setelah pembukaan perdagangan, menyentuh level 6.597,17.

    Lonjakan IHSG terjadi tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, TNI, dan Polri akan diberikan penuh 100%.

    “Tukin itu 100%, pemberiannya diingatkan menteri keuangan 100%,” ujar Prabowo saat memberikan pernyataan di Istana Negara pada Selasa (11/3/2025).

    Ia menjelaskan, THR bagi ASN pusat, anggota TNI/Polri, dan hakim akan mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja. 
    Sementara ASN daerah akan menerima THR dengan skema yang sama, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Adapun bagi para pensiunan, THR diberikan sesuai jumlah pensiun bulanan.

    THR dan gaji ke-13 tahun 2025 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden.

    THR akan mulai dicairkan pada 17 Maret 2025, dua minggu sebelum Idulfitri. Sementara, gaji ke-13 dijadwalkan cair pada Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

    Total penerima THR dan gaji ke-13 tahun ini mencapai 9,4 juta aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, hakim, serta pensiunan.

    Prabowo berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur Lebaran.

    Untuk mendukung kelancaran mobilitas selama periode ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan tambahan, seperti menurunkan harga tiket pesawat sebesar 13-14% selama masa liburan Idulfitri, memberikan diskon tarif tol dan transportasi umum saat arus mudik dan bali.

    Kemudian, pemerintah juga memastikan pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Selain itu, pemerintah juga memberikan bonus Hari Raya bagi pengemudi serta kurir online guna meningkatkan kesejahteraan mereka selama musim liburan.

    Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan daya beli masyarakat meningkat dan memberikan efek positif pada perekonomian nasional, termasuk IHSG yang menguat dan terus menunjukkan tren positif.
     

  • THR 2025 Cair Kapan? Simak Jadwal Pencairan ASN, Swasta, dan Pensiunan! – Page 3

    THR 2025 Cair Kapan? Simak Jadwal Pencairan ASN, Swasta, dan Pensiunan! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar baik bagi para pekerja di Indonesia! Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. THR ini akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pensiunan, karyawan swasta, BUMN, dan BUMD.

    Pencairannya sendiri akan dilakukan beberapa waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April 2025.

    Untuk ASN, TNI dan Polri termasuk juga pensiunan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah tengah melakuan finalisasi aturannya. “Itu (THR ASN) sedang diatur,” kata Prabowo kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Namun ia memastikan bwha aturan pencairan THR akan diumumkan dua minggu sebelum Lebaran, tepatnya pada Senin, 17 Maret 2025. 

    Sedangkan untuk pegawai swasta, pegawai badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), Prabowo telah mengumumkan THR wajib cair paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. 

    “Saya minta pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujug hari sebelum Hari Raya Idul Fitri,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia mengatakan besaran dan mekanisme pemberian THR untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD akan disampaikan secara rinci oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    “Besaran dan mekanisme disampaikan Menaker melalui surat edaran,” ujarnya.

     

  • Reaksi Jokowi dan Dedi Mulyadi Soal KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Ada yang Sangat Kaget

    Reaksi Jokowi dan Dedi Mulyadi Soal KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Ada yang Sangat Kaget

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bereaksi atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ridwan Kamil.

    KPK menggeledah kediaman Mantan Gubernur Jawa Barat itu terkait kasus dugaan korupsi bank plat merah di Jawa Barat.

    Komisi Anti Rasuah itu menggeledah rumah politikus Golkar itu yang terletak di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar, pada Senin (10/3/2025).

    Mengenai reaksi Jokowi dan Dedi Mulyadi, terdapat salah satu tokoh yang sangat kaget atas penggeledahan tersebut.

    Respon Dedi Mulyadi

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hanya berkomentar singkat mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Ridwan Kamil.

    “Saya tidak akan mengomentari itu, kan itu ranahnya KPK, bukan ranahnya saya,” katanya.

    Namun dia memastikan bahwa bahwa operasional masih berlangsung baik.

    “Sampai sekarang yang pinjam masih banyak,” katanya.

    Respon Jokowi

    Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengaku kaget rumah Ridwan Kamil digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Iya, sangat kaget. Ya, semua proses hukum harus kita hormati,” kata Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (11/3/2025).

    KLIK SELENGKAPNYA:  Aksi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Puncak Bogor Menjadi Sorotan. Segel Jembatan yang Diresmikan Ridwan Kamil dan Pesan buat Warga Jakarta.

    Jokowi menilai kejadian ini bentuk pembelajaran bagi semua tokoh, termasuk penegakan hukum yang berlaku.

    “Saya kira, semuanya bisa belajar dari semua kasus-kasus hukum yang ada,” jelasnya.

    Pernyataan Resmi

    Sementara, Ridwan Kamil mengeluarkan pernyataan resmi terkait penggeledahan yang dilakukan KPK.

    Poin pertama, dia membenarkan telah didatangi tim KPK.

    Pada poin kedua, dia mengatakan, tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi.

    “Dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/membantu tim KPK secara professional,” tulis pernyataan itu.

    Sedangkan poin ketiga, Ridwan Kamil tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan sehingga mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada tim KPK.

    Diketahui, Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/3/2025) kemarin.

    Rumah Ridwan Kamil yang diperiksa diketahui berada di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar.

    Diketahui penggeledahan rumah Ridwan Kamil ini diduga terkait kasus korupsi bank daerah di Jawa Barat.

    Setelah melakukan penggeledahan, KPK pun mengungkap peluang pria yang akrab disapa Kang Emil ini dipanggil untuk pemeriksaan.

    Hal ini diungkapkan oleh Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika.

    Tessa menyebut penyidik akan memanggil siapapun saksi yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan.

    Terutama dalam pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani.

    “Penyidik akan memanggil saksi siapa pun yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani,” kata Tessa, dilansir Kompas TV, Rabu (12/3/2025).

    Sementara itu, sebelumnya Ketua KPK Setyo  Budiyanto mengungkap alasan KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil.

    Yakni untuk memastikan ada tidaknya kaitan Ridwan Kamil dengan kasus korupsi bank daerah ini.

    Selain itu, penggeledahan ini juga bertujuan agar membuat terang kasus korupsi bank daerah.

    “Maka perlu geledah untuk memastikan ada atau tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara bank daerah,” ungkap Setyo, Selasa (11/3/2025).

    KPK Geledah Tempat Lain

    Bukan cuma rumah Ridwan Kamil yang jadi sasaran penggeledahan KPK. Ada beberapa tempat yang benasib sama.

    “Untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Penggeledahan rumah Ridwan Kamil dan tempat lainnya masih dalam masalah yang sama, terkait bank pelat merah milik BUMD Jawa Barat. 

    Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan lima tersangka terkait kasus tersebut. Mereka adalah penyelenggaraan negara dan pihak swasta.

    Tessa juga mengatakan, KPK akan segera merilis konstruksi perkara dan hasil penggeledahan tersebut pada pekan ini.

    “Kalau sudah selesai, kita akan update beserta rilis terkait perkara tersebut, yang kemungkinan besar akan disampaikan di minggu ini,” katanya. (TribunJabar/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 3 Poin Penting Komentar Jokowi soal Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK atas Dugaan Korupsi Bank Daerah – Halaman all

    3 Poin Penting Komentar Jokowi soal Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK atas Dugaan Korupsi Bank Daerah – Halaman all

    TRIBUNNEWSWIKI.COM – Presiden ke-7 Joko Widodo (Joko Widodo) turut berkomentar terkait dengan rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Diketahui, rumah Ridwan Kamil digeledah KPK terkait dugaan kasus korupsi bank daerah Jabar di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar, Senin (10/3/2025).

    Jokowi mengaku tidak menyangka rumah Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, digeledah penyidik KPK.

    Terdapat tiga poin penting dari komentar Jokowi terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK. Apa saja?

    1. Kaget

    Jokowi mengaku sangat kaget rumah Ridwan Kamil digeledah KPK.

    “Iya, sangat kaget,” kata Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/5/2025), seperti dikutip dari TribunSolo.com.

    Sebagai informasi, Jokowi pernah memberi dukungan pada Ridwan Kamil dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Alasannya mendukung Ridwan Kamil adalah karena rekam jejaknya.

    Namun, Ridwan Kamil tumbang dikalahkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

    RUMAH RIDWAN KAMIL – Penampakan rumah Ridwan Kamil di Jabar yang digeledah KPK. Alphard Plat B terparkir di depan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Jalan Gunung Kencana No. 5, pada Senin (10/3/2025). Terlihat sebanyak lima mobil dan sepeda motor berada di garasi tersebut. Salah satu di antaranya adalah mobil Alphard berpelat nomor B 1908 JK. (TRIBUN JABAR)

    2. Hormati proses hukum

    Jokowi meminta semua pihak untuk menaati proses hukum terkait dengan hal ini.

    Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut juga berharap kasus ini menjadi pelajaran untuk kasus-kasus hukum lainnya.

    Menurut Jokowi kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua pejabat.

    “Ya semua proses hukum harus kita hormati. Ya saya kira semuanya bisa belajar dari semua kasus hukum yang ada,” kata dia.

    3. Tidak tahu menahu

    Jokowi mengaku tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut, meski diduga terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden.

    Ia dan Ridwan Kamil diketahui aktif berpolitik sebagai eksekutif di waktu yang sama.

    Eks kader PDI-P ini menjabat sebagai Presiden, sedangkan Ridwan Kamil menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Akan tetapi, ia mengaku tidak mengetahui keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi dana iklan bank BUMD milik pemerintah provinsi Jawa Barat.

    “Ya kan saya tidak tahu,” pungkasnya.

    Melalui surat pernyataan yang ditulis di selembar kertas, Ridwan Kamil mengakui rumahnya Kota Bandung digeledah penyidik KPK.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Terdapat tiga poin pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    Alasan KPK geledah rumah RK

    Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengungkapkan alasan pihaknya menggeledah rumah RK berdasarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan korupsi di bank daerah Jabar.

    Jenderal polisi bintang 3 tersebut menyampaikan penggeledahan perlu dilakukan untuk membuat terang kasus tersebut.

    “Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara,” kata Setyo dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Atas penggeledahan itu, Setyo sebelumnya mengatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

    “Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” ungkap Setyo, Rabu (5/3/2025).

    Selain rumah RK, KPK juga menggeledah lokasi lain.

    Meski demikian, KPK enggan mengungkapkan, di mana saja tempat-tempat itu.

    “Untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Akui Kaget Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK

    (Tribunnews.com/Rakli/Adi Suhendi/Pravitri Retno W) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin) (Kompas.com/Haryanti Puspa)