BUMN: BUMD

  • Harga Bawang Merah dan Cabai Makin Pedas di Jakarta, Dinas KPKP: Pengaruh Cuaca di Daerah Pemasok

    Harga Bawang Merah dan Cabai Makin Pedas di Jakarta, Dinas KPKP: Pengaruh Cuaca di Daerah Pemasok

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengakui terjadi kenaikan sejumlah komoditas pangan jelang dalam beberapa hari terakhir.

    “Kenaikan harga terutama adalah untuk komoditas hortikultura, yaitu cabai, kemudian bawang merah,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (16/4/2025).

    Eli menyebut, kedua komoditas pangan itu harganya meroket karena kendala pasokan dari daerah produsen.

    Hal ini tidak terlepas dari buruknya cuaca yang melanda daerah produsen dalam beberapa waktu terakhir ini.

    “Kenapa harganya tinggi? Karena memang daerah pemasok kita itu hujan sangat tinggi, sehingga jumlah pekerja yang memetik itu turun,” ujarnya.

    Meski harga cabai dan bawang merah sempat meroket, namun Eli memastikan harga kedua hortikultura itu sudah berangsur normal kembali.

    “Saat sekarang ini sudah mulai landai harganya,” kata anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini.

    Eli pun mengimbau masyarakat tak panik dan tak melakukan aksi pemborongan pangan yang bisa mempengaruhi harga sejumlah komoditas.

    Ia pun memastikan Pemprov DKI bersinergi dengan BUMD dan BUMN dalam menjaga stok pangan di Jakarta.

    “Jadi, sampai sekarang stok kami dalam kondisi aman, kemudian tanam harga-harga untuk komoditas hortikultura itu sudah mulai jalan melandai juga,” kata dia.

  • DKI Gelar Pangan Keliling di 390 Lokasi Selama Ramadan, Beli Daging hingga Minyak Bisa Lebih Murah

    DKI Gelar Pangan Keliling di 390 Lokasi Selama Ramadan, Beli Daging hingga Minyak Bisa Lebih Murah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Selama bulan suci Ramadan, Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar program Pangan Murah Keliling di 390 lokasi.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, program Pangan Murah Keliling ini diselenggarakan untuk menjaga stabilitas harga jelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Pasalnya, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) biasanya terjadi peningkatan harga yang cukup signifikan di masyarakat.

    “Momen HBKN seperti saat Ramadan dan Idulfitri selalu diiringi dengan kenaikan permintaan pangan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).

    Hal ini sejalan dengan hukum ekonomi, dimana semakin banyak permintaan pasar, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan harga.

    Untuk mengendalikan kenaikan harga, Pemprov DKI bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, yaktu PT Food Station Tjipinang Jaya, Perunda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya bakal menyediakan produk pangan yang dijual secara eceran dan dalam bentuk paket dengan harga terjangkau.

    Kurang lebih ada 2.000 paket pangan murah yang terdiri dari satu ekor ayam, daging sapi 500 gram, dan hati sapi 500 gram yang akan dijual dengan harga Rp100 ribu.

    Kemudian ada juga paket murah lainnya senilai Rp125 ribu yang berisi beras, minyak goreng, tepung terigu, dan gula pasir.

    “Pangan keliling ini dilakukan di lokasi yang dekat dengan penduduk, seperti kantor pemerintah Provinsi, RPTRA, hingga rusun,” ujarnya.

    “Tercatat selama bulan Maret 2025, kegiatan Pangan Murah Keliling akan dilaksanakan selama 27 hari di kurang lebih 390 lokasi, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya,” sambungnya.

    Eli pun berharap, kegiatan Pangan Murah Keliling ini dalat dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta, karena selain lokasinya dekat dengan masyarakat, tapi juga harga yang ditawarkan di bawah harga pasar.

    “Kami juga mengimbau kepada para wali kota, camat, dan lurah untuk membantu dan mendukung agar kegiatan ini dapat berlangsung lancar,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     
     
     
     

  • THR Lebaran 2025 Cair Besok untuk ASN, TNI/Polri, dan Pensiunan – Page 3

    THR Lebaran 2025 Cair Besok untuk ASN, TNI/Polri, dan Pensiunan – Page 3

    Bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2025.

    THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran, atau sekitar tanggal 24 Maret 2025. Ketentuan penerima THR adalah pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih, baik dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun pekerja harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai aturan perundangan.

    Penting untuk diingat bahwa THR wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil. Perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pastikan Anda telah memahami hak-hak Anda sebagai pekerja dan jangan ragu untuk bertanya kepada pihak perusahaan atau instansi terkait jika ada hal yang kurang jelas.

    Perlu diingat bahwa informasi ini valid per tanggal 16 Maret 2025 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu cek informasi terbaru dari sumber resmi pemerintah untuk memastikan informasi yang akurat.

    Kesimpulannya, pencairan THR Lebaran 2025 sudah di depan mata. Baik ASN, TNI/Polri, pensiunan, maupun karyawan swasta perlu memperhatikan jadwal dan besaran THR yang telah ditetapkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda dalam mempersiapkan kebutuhan menjelang Lebaran.

  • Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Ridwan Kamil memastikan kesiapannya untuk bekerja sama dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ini disampaikan Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara usai dihubungi Ridwan Kamil menggunakan telepon staf.

     Dia mengatakan Ridwan Kamil sudah berhasil dihubungi pada Jumat (14/3/2025) malam.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” ujar MQ Iswara saat ditemui usai safari ramadan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu (15/3/2025).

    Ridwan Kamil sendiri dilaporkan tidak bisa dihubungi pascapenggeledahan rumah.

    Iswara mengatakan, RK akan bersikap kooperatif dan apapun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi.

    Berikut profil MQ Iswara 

    Mengutip instagram pribadinya, selain menjadi Sekretaris DPD Golkar Jabar,  MQ Iswara menduduki jabatan sebagai Tim Ahli Wantimpres RI, Ketua DPP Partai Golkar,  Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 57 dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar sejak 1997.

    Diketahui Iswara juga menjabat sebagai sekretatis Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

    Saat pilkada serentak tahun 2024, Iswara sempat digadang-gadang maju dalam pilkada Jabar  sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Dedi Mulyadi.

    Namun akhirnya Dedi memilih Erwan Setiawan dan memenangkan pilkada Jabar dengan meraup suara 62 persen.

    Sebagai Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, Iswara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perkembangan partai dan masyarakat. 

    Ia diketahui program sosial, termasuk penyelenggaraan operasi pasar, pelatihan kewirausahaan, bantuan untuk remaja putus sekolah, dan penyuluhan terkait kesehatan ibu. 

    Pria kelahiran Bandung, 26 Mei 1968 ini juga aktif di media sosial, khususnya di Instagram dengan akun @kang.iswara, di mana ia berbagi informasi tentang kegiatan politik dan sosialnya. ​

    Dengan latar belakang dan dedikasinya, Ir. M.Q. Iswara terus berkontribusi dalam politik dan pembangunan di Jawa Barat, berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

    Sampaikan Kondisi Ridwan Kamil 

    Iswara menjadi orang yang dihubungi usai kandidat gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 itu.

    RK menghilang sejak rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” kata Iswara.

    Dalam percakapan itu, Kang Emil menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi baik dan masih berada di Bandung.

    “Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi.

    Beliau menelepon pakai handphone stafnya. Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” jelas Iswara.

    RK, kata Iswara, juga menyampaikan bahwasanya penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah bagian dari risiko jabatan. Namun, dia pun akan siap memberikan keterangan jika diperlukan.

    “Beliau juga menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan mark up di salah satu BUMD di Pemprov Jabar, di mana pada saat itu Ridwan Kamil adalah Gubernurnya yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan,” jelasnya.

     Iswara menyatakan RK mengabarkan dirinya tidak menghilang lantaran ada di Bandung. Sebaliknya, RK akan kooperatif untuk membantu penyidik KPK.

    “Beliau menyampaikan bahwa siap tentunya, kooperatif, dan apa pun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi oleh beliau,” pungkasnya.

     

    PENGGELEDAHAN KPK – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan Golkar menghormati proses hukum terhadap penggeledahan rumah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Tribunnews/Igman Ibrahim)

    Ridwan Kamil, memberikan pernyataan kepada awak media lewat selembar kertas yang diberikan seorang pegawainya kepada sejumlah wartawan yang berada di lokasi penggeledahan.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Berikut pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    5 Tersangka Sudah Ditetapkan

    KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini yaitu Direktur Utama nonaktif bank BUMD di Jawa Barat Yuddy Renaldi (YR); Widi Hartono (WH), pimpinan Divisi Corporate Secretary bank; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (SUH), pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE); dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK), pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

    Plh Direktur Penyidikan, Budi Sokmo pun mengungkap konstruksi perkara kasus tersebut.

    Pada periode 2021–2023, bank BUMD Jabar Banten merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online via kerja sama dengan enam agensi.

    Masing-masing agensi mendapatkan anggaran yang berbeda-beda.

    Untuk PT CKMB Rp41 miliar; PT CKSB Rp105 miliar; PT AM Rp99 miliar; PT CKM Rp 81 miliar; PT BSCA Rp33 miliar; dan PT WSBE Rp49 miliar.

    KPK menduga bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan bank serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    “Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media [selisih antara yang dibayarkan dari bank ke agensi dengan agensi ke media], yaitu sebesar Rp 222 miliar,” kata Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Budi mengatakan, Rp 222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh bank.

    Di mana peruntukan dana non-budgeter itu sejak awal disetujui oleh Yuddy Renaldi selaku dirut bersama-sama dengan Widi Hartono untuk bekerja sama dengan enam agensi. (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim/Deni Setiawan)
     

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sempat Hilang Kontak, Ridwan Kamil Menghubungi Golkar Jabar Melalui Telepon Stafnya: Ada di Bandung

     

  • Jawaban Singkat Bahlil saat Ditanya Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Golkar Tak Beri Bantuan Hukum? – Halaman all

    Jawaban Singkat Bahlil saat Ditanya Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Golkar Tak Beri Bantuan Hukum? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia hanya berkomentar singkat mengenai rumah pribadi mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua DPP Golkar, Ridwan Kamil yang digeledah oleh KPK.

    Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dana iklan bank daerah di Jawa Barat.

    Bahlil mengatakan Golkar akan menyerahkan kepada proses hukum.

    “Kita serahkan kepada proses hukum, kita hormati semuanya, ya,” ujar Bahlil saat ditemui dalam safari ramadhan Golkar di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

    Namun, Menteri ESDM RI itu tidak merinci apakah Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Ridwan Kamil.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan bank BUMD di Jawa Barat.

    “Sekitar lima orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    Juru bicara berlatar belakang penyidik ini enggan membuka identitas para tersangka. 

    Kata dia, hal itu akan disampaikan secara detail dan resmi pada pekan ini.

    “Nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti,” tutur Tessa.

    Pada Senin kemarin, tim penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di Bandung, Jawa Barat.

    Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Tessa belum bisa menyampaikan barang bukti yang berhasil ditemukan dalam upaya paksa tersebut.

    “Betul penyidik melakukan kegiatan penggeledahan dalam rangka perkara BJB. Kalau sudah selesai, kita akan update ke rekan-rekan sekalian beserta rilis terkait perkara tersebut,” kata Tessa.

    Surat perintah penyidikan (Sprindik) kasus dana iklan ini diterbitkan KPK pada 27 Februari 2025.

    KPK mengungkap ada kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi dana iklan ini. Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

    Modus Korupsi

    KPK telah mengungkap modus korupsi pengadaan iklan kepada sejumlah media dari bank BUMD Jawa Barat yang terjadi dalam periode 2021–2023 ini.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, modus yang digunakan adalah diduga terdapat penggelembungan harga iklan yang kemudian menjadi kick-back fee. 

    Sepanjang kurun waktu tersebut, bank BUMD Jabar menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pengadaan iklan.

    Namun, pengadaan iklan itu diduga tak langsung kepada media, tetapi lewat sejumlah agensi.

    Turut diduga dana yang dikeluarkan bank BUMD Jabar pun lebih besar dari yang sebenarnya digelontorkan kepada media. 

    Hal ini disinyalir karena ada permainan dari oknum dari pihak bank dengan agensi yang menjadi perantara atau broker.

    Selisih uang itu yang kemudian diduga diterima kembali oleh para oknum dari pihak bank alias kick back.

    “Ya, diduga seperti itu,” kata Setyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Praktik tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi Setyo belum bisa mengungkap angka pastinya.

    Menurutnya, potensi nilai kerugian negara jumlahnya setengah dari anggaran yang telah dianggarkan.

    “Lumayan cukup banyak juga, dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu, ada indikasi potensi kerugian negaranya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnya lah,” ucap Setyo.

  • Sudah 2.232 Pemudik Asal Kota Tangerang yang Mendaftar di Mudik Gratis – Page 3

    Sudah 2.232 Pemudik Asal Kota Tangerang yang Mendaftar di Mudik Gratis – Page 3

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menambah jumlah bus dalam program “Mudik Gratis 2025” gelombang kedua.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan BUMD untuk menambah jumlah bus,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (13/3/2025).

    Syafrin menjelaskan, langkah ini diambil menyusul tingginya animo masyarakat terhadap program mudik gratis. Ia menyebut, kuota pendaftaran langsung terpenuhi pada hari pertama, menunjukkan antusiasme warga yang tinggi untuk memanfaatkan layanan tersebut.

    Jumlah bus mudik dan kuota peserta akan diumumkan pada gelombang kedua program mudik gratis. “Waktunya menunggu hasil verifikasi (pendaftaran gelombang pertama) selesai, menunggu hasil verifikasi tahap satu,” kata Syafrin.

    Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan verifikasi pendaftaran peserta gelombang pertama. “Nanti saya cek. Tim bekerja siang dan malam untuk itu,” ujar Syafrin.

    Dia mengatakan, calon peserta yang sudah mendaftar lalu ditemukan datanya tak valid atau yang bersangkutan tidak hadir saat verifikasi maka akan dianggap mengundurkan diri.

    “Jika ada yang mendaftar kemudian datanya tidak valid atau tidak hadir pada saat verifikasi, itu kita anggap mengundurkan diri. Dan ‘seat’ (kursi) tersebut yang akan diumumkan kembali pada gelombang kedua,” ujar dia.

    Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 521 unit bus dengan 22.403 tempat duduk (kursi) serta 20 truk untuk mengangkut motor peserta dalam program Mudik Gratis 2025. 

  • KPK Imbau Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi Jelang Lebaran, Bisa Lapor ke Sini

    KPK Imbau Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi Jelang Lebaran, Bisa Lapor ke Sini

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara tegas menolak grarifikasi menjelang Idulfitri 144 H. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara tegas menolak gratifikasi menjelang Idulfitri 1446 H. Lembaga antirasuah itu meminta para abdi negara melapor jika tidak dapat menolak gratifikasi Lebaran.

    Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

    “Melalui surat ini, KPK mengingatkan para ASN dan PN untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terlebih dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446H,” kata tim juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2025).

    Budi mengingatkan, penerimaan dana atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/PN merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan itu dapat berimplikasi menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko Tindak Pidana Korupsi.

    “KPK juga mengimbau kepada pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Pimpinan K/L/PD dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya, agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya,” kata Budi.

    “Di sisi lain, Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Masyarakat juga diharapkan melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan dan/atau menerima gratifikasi yang berpotensi suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk lainnya,” imbuhnya.

    Budi menyampaikan, ASN bisa melapor ke KPK bila tidak dapat menolak pemberian gratifikasi tersebut. Pelaporan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi ini dapat diakses melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL), laman https://gol.kpk.go.id atau email: [email protected].

    (abd)

  • Rano Karno: Pasar Kreatif Ramadan di Jakarta Diadakan untuk Dukung UMKM – Halaman all

    Rano Karno: Pasar Kreatif Ramadan di Jakarta Diadakan untuk Dukung UMKM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengapresiasi geliat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam gelaran Pasar Kreatif Ramadan di Jakarta yang digelar di enam titik, 14-16 Maret 2025, termasuk di Lapangan Banteng.

    Rano Karno mengatakan,  pasar kreatif ini untuk mendukung UMKM kita.

    “Masyarakat mulai bergairah, hari pertama dibuka langsung ludes yang artinya masyarakat mulai bergairah,” ujar Rano saat meninjau gerai-gerai UMKM binaan Bank DKI, Jumat (14/3/2025).

    Rano tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga berpartisipasi sebagai pembeli.

    Ia menyempatkan diri mampir ke salah satu gerai UMKM binaan Bank DKI yang menjual kain potongan dan memberli enam potong kain dengan berbagai corak.

    “Saya mau transaksi pakai tap (JakCard) atau QRIS yang mudah. Berapa semua? Rp150.000 ya? Bayarnya pakai QRIS ya,” katanya.

    Terlihat Rano Karno menyodorkan QR Code untuk dipindai dengan aplikasi JakOne Mobile.

    Dengan kehadiran Rano Karno di acara ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk mendukung dan bertransaksi dengan UMKM, sehingga roda perekonomian lokal dapat terus berputar.

    Pasar Kreatif “Ramadan di Jakarta” merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dinas PPK UKM) DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. 

    Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo mengatakan, partisipasi Bank DKI dalam kegiatan ini bertujuan memperkuat pemberdayaan UMKM dan memperluas penggunaan transaksi digital.

    “Memanfaatkan momentum semarak Ramadan 2025, Bank DKI terus berupaya menghadirkan solusi keuangan yang memudahkan masyarakat Jakarta dalam bertransaksi,” ujarnya.

    Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menambahkan bahwa Ramadan di Jakarta menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan adopsi transaksi non-tunai.

    Selain bazar UMKM, Pasar Kreatif Ramadan juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti kajian, penampilan musik, workshop, dan pemutaran film.

    Pada hari yang sama, Bank DKI turut menggelar acara spesial bertajuk Jakarta Berkah di Anjungan Sarinah, Jakarta, yang menampilkan bazar kuliner serta hiburan dari Fadly “Padi”.

     

  • Pemerintah Luncurkan Program Belanja Dorong Daya Beli di Momen Ramadan, Nyepi dan Idul Fitri 2025 – Halaman all

    Pemerintah Luncurkan Program Belanja Dorong Daya Beli di Momen Ramadan, Nyepi dan Idul Fitri 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong berbagai program guna menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi momen Ramadan, Nyepi, dan Idulfitri tahun ini.

    Pasar domestik Indonesia yang besar juga menarik perhatian negara lain, termasuk Vietnam.

    Dalam pertemuan dengan delegasi Vietnam baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Vietnam melihat Indonesia sebagai mitra strategis, dengan upaya peningkatan perdagangan antar kedua negara terus dilakukan.

    “Memang kalau kita lihat, pasar domestik kita besar. Kita ini negara USD1,3 triliun dan domestik marketnya 52 persen. Sehingga inilah pasar yang harus terus dijaga daya belinya,” ujar Airlangga dalam peluncuran Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2025 yang digelar secara hybrid dan serentak dilakukan di seluruh Indonesia, Jumat (14/3/2025).

    Airlangga menyoroti pentingnya program ini untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri.

    Untuk memastikan daya beli tetap kuat selama Ramadan, Nyepi, dan Idulfitri 2025, pemerintah juga memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, hakim, pensiunan, serta karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Selain itu, pengemudi dan kurir online akan menerima bonus hari raya berdasarkan kinerja mereka.

    Dukungan lainnya mencakup diskon tiket pesawat domestik hingga 14 persen melalui insentif PPN DTP, serta diskon tarif tol sebesar 20% di jalur utama mudik.

    Pemerintah juga menggelar program Pariwisata Mudik Lebaran bersama BUMN serta Operasi Pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan.

    *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Wisata Belanja*

    Program BINA tidak hanya bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga mempromosikan produk lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Program ini akan berlangsung sepanjang tahun dalam berbagai edisi, yaitu: BINA Lebaran (14-30 Maret 2025), BINA Back to School (Triwulan 2), BINA Merdeka 17 Agustus (Triwulan 3) dan BINA Discount End of Year (Triwulan 4)

    “Diskon hingga 70%. Kami harap ini bisa mendorong masyarakat untuk terus berbelanja,” ujar Airlangga.

    BINA Lebaran 2025 akan digelar selama 17 hari dengan partisipasi lebih dari 80.000 gerai ritel di 402 pusat perbelanjaan, stasiun, dan bandara.

    Target transaksi yang diharapkan mencapai Rp36,3 triliun.

    Lebih lanjut Airlangga juga menambahkan bahwa program ini menjadi momentum bagi Jakarta dan daerah lainnya untuk berkembang sebagai destinasi wisata berbasis event.

    Airlangga menyoroti bahwa pusat perbelanjaan di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah lebih baik dibandingkan beberapa negara lain. Ia menyebut pendapatan per kapita Jakarta yang mencapai USD 22.000 sebagai faktor pendukung daya beli yang kuat.

    “Indonesia memiliki petualangan belanja dan kuliner yang tak kalah menarik dari negara lain. Oleh karena itu, brand lokal harus mendapatkan tempat strategis di pusat perbelanjaan, bukan di sudut atau lantai atas, tetapi di area utama yang mudah diakses,” jelasnya.

    Acara peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Hippindo, dan APPBI.

     

     

     

  • Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara daftar KJP Plus dan KJMU bagi siswa dan mahasiswa di DKI Jakarta dari keluarga yang tidak mampu.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Dilansir dari Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), terkait program KJP Plus, Pemprov Jakarta berencana menambah penerima manfaat dari yang saat ini kurang lebih 520 ribu menjadi 705.332 ribu siswa penerima.

    Kemudian, kuota penerima bantuan pendidikan KJMU juga akan ditingkatkan dari 15 ribu mahasiswa menjadi 20 mahasiswa penerima.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga lebih dari 700.000 penerima dan diberikan secara selektif dan tepat sasaran,” tulis keterangan Instagram @disdikdki, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Adapun bantuan dana KJP Plus dan KJMU dapat dimanfaatkan untuk keperluan terkait pendidikan, seperti:

    Biaya pendidikan
    Pembelian buku pelajaran/alat tulis
    Biaya transportasi
    Bahan perlengkapan belajar

    Lantas, bagaimana cara daftar KJP Plus dan KJMU?

    Selengkapnya, simak cara daftar KJP Plus dan KJMU merujuk pada tahapan yang telah dibuka sebelumnya, berikut ini.

    Buka laman https://edu.jakarta.go.id/;
    Login menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah;
    Masukkan password yang sudah dibuat;
    Klik “Aplikasi” di sebelah kiri halaman;
    Lalu, klik “Bantuan sosial (KJP dan BPMS);
    Klik “Pendaftaran”;
    Klik ikon “Edit”;
    Ubah data peserta didik jika banyak ketidaksesuaian data, harap cek pada NIK peserta didik;
    Cek kembali data siswa. Jika terdapat data siswa yang tidak sesuai, harap disesuaikan;

    Jika verval Dapodik dan verval Dukcapil sudah bertanda ceklist, pada barisan KJP klik tombol pada peserta didik yang sudah sesuai.

    Cara Daftar KJMU

    1. Isi formulir pendaftaran dari sekolah SMA asal

    2. Buka laman p4op.jakarta.go.id/kjmu

    3. Upload kelengkapan dokumen usulan, seperti:

    Surat permohonan kepada Gubernur
    Scan kartu mahasiswa/surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
    Scan KK Scan KTP
    Scan kartu hasil studi (khusus bagi pendaftaran lanjutan KJMU)

    4. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:

    ASN (PNS/PPPK)
    TNI/Polri
    Anggota MPR RI
    Anggota DPR RI Anggota DPD RI
    Anggota DPRD Provinsi
    Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pegawai tetap BUMN
    Pegawai tetap BUMD

    5. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orangtua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp 1 miliar, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.

    6. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

    7. Tunggu hasil seleksi dan pengumuman penerima.

    (Tribunnews.com/ M Alvian Fakka)