Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Ada Kebijakan Opsen Pajak, Sumanto Dorong Pemprov Kreatif Optimalkan Pendapatan

    Ada Kebijakan Opsen Pajak, Sumanto Dorong Pemprov Kreatif Optimalkan Pendapatan

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemprov kreatif untuk mempertahankan pendapatan daerah yang menurun akibat kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Ia mendorong Pemprov Jateng mengoptimalkan sektor pendapatan lain seperti dari pemanfaatan aset hingga deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Sumanto mengungkapkan hal tersebut di sela Rakor Penyusunan Pendapatan Rencana Jangka Menengah Tahun 2025- 2030 Provinsi Jawa Tengah di Solo, Rabu, 12 Maret 2025.

    “Sektor lain perlu dioptimalkan. Bisa dari aset daerah dan BUMD untuk menutupi pendapatan yang turun,” ujarnya.

    Rakor tersebut juga dihadiri Wagub Jateng Taj Yasin, Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso, dan sejumlah Kepala OPD.

    Lebih lanjut Sumanto juga mengkritisi masih adanya BUMD yang tak menyetorkan deviden selama bertahun-tahun dengan alasan masih konsolidasi.

    OPSEN PAJAK – Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemprov kreatif untuk mempertahankan pendapatan daerah yang menurun akibat kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia mendorong Pemprov Jateng mengoptimalkan sektor pendapatan lain seperti dari pemanfaatan aset hingga deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sela Rakor Penyusunan Pendapatan Rencana Jangka Menengah Tahun 2025- 2030 Provinsi Jawa Tengah di Solo, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ia mengungkapkan Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Salah satu pilarnya adalah ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Aturan tersebut membawa perubahan yang signifikan bagi struktur pendapatan Pemprov Jateng.

    Selama ini PKB dan BBNKB memberi kontribusi terbesar bagi PAD Jateng dari sumber pajak daerah.

    Dengan adanya opsen PKB dan opsen BNKB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, penerimaan Pemprov akan berkurang signifikan.

    “Yang patut kita rinci, ini ada opsen sehingga PAD menurun. Kalau dulu aturan pembagiannya 20 persen pendapatan ditransfer ke kabupaten/kota, sekarang jadi 30 persen. Penyebabnya, Pemprov diangap sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut membuat PAD Jateng yang semula mencapai Rp27 triliun, turun menjadi Rp24 triliun.

    Menurut Sumanto, tren ke depan PAD Pemprov akan semakin menurun. Karena itu, perlu kreatif dalam menggali sumber pendapatan daerah.

    Selain kebijakan opsen PKB dan BBNKB, ada juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Aturan ini mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan dan penghematan dalam belanja anggaran.

    Sumanto mengatakan, Rakor tersebut penting karena PAD menjadi hal krusial dalam membangun Jateng. Menurutnya, perlu dukungan kapasitas fiskal yang kuat serta ruang fiskal yang memadai guna memastikan kesinambungan pendanaan program-program prioritas. (*)

  • 9 Ridwan Kamil Akhirnya Angkat Bicara soal Penggeledahan Rumahnya oleh KPK Terkait Kasus Bank BJB Bandung

    9 Ridwan Kamil Akhirnya Angkat Bicara soal Penggeledahan Rumahnya oleh KPK Terkait Kasus Bank BJB Bandung

    Ridwan Kamil Akhirnya Angkat Bicara soal Penggeledahan Rumahnya oleh KPK Terkait Kasus Bank BJB
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku dalam kondisi baik dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari meski jarang membagikannya di media sosial.
    “Kondisi saya sehat walafiat, lahir dan batin. Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa. Hanya saja, sejak awal tahun, memang jarang meng-update kegiatan keseharian pribadi di media sosial,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis yang diterima *Kompas.com*, Selasa (18/3/2025).
    Ridwan Kamil menyatakan telah mengetahui kasus dugaan korupsi di Bank BJB dari pemberitaan media.
    “Berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa media, KPK menyebut telah terjadi dugaan *mark up* dalam anggaran belanja untuk media di Bank BJB,” katanya.
    Sebagai Gubernur Jabar saat itu, Ridwan Kamil memang memiliki jabatan ex-officio sebagai pemegang saham mayoritas, mengingat Bank BJB merupakan BUMD milik Pemprov Jabar.
    “Saat menjabat sebagai gubernur, saya juga memiliki fungsi ex-officio. Dan untuk urusan BUMD, biasanya saya mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan gubernur,” jelasnya.
    Namun, terkait kasus dugaan korupsi belanja iklan yang menjerat mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut.
    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” tuturnya.
    Ia juga membantah kepemilikan uang deposito senilai Rp70 miliar yang disebut-sebut dalam kasus ini.
    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selamat! Nojorono Raih Penghargaan CSR Award Pemprov Jateng 2025

    Selamat! Nojorono Raih Penghargaan CSR Award Pemprov Jateng 2025

    Semarang: Nojorono kembali menorehkan prestasi dengan meraih Juara III CSR Award pada Kategori Swasta yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

    Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen Nojorono dalam menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitarnya.

    Ajang bergengsi ini turut dimeriahkan oleh beragam korporasi lintas industri yang turut berkomitmen dalam menciptakan dampak positif jangka panjang pada masyarakat dan lingkungan secara konsisten. 

    Melalui seleksi ketat yang digelar sejak awal 2025 lalu, tepat pada Rabu, 12 Maret 2025, Nojorono berhasil menempati urutan ketiga terbaik dalam kategori swasta, sebagai perusahaan yang konsisten berkontribusi dalam menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. 
     

    Dalam kesempatannya, Taj Yasin Maimoen selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah menuturkan bahwa CSR Award dilakukan sebagai bentuk apresiasi sekaligus menjaga tali kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan, baik swasta maupun BUMN, dan BUMD. 

    “Saya senang, kita ingin perusahaan baik itu swasta terutama milik pemerintah yuk kita bareng-bareng menyalurkan CSR sesuai arahan Pak Presiden, sehingga CSR bukan hanya memajukan perusahaan saja, tetapi juga masyarakat,” ujarnya.

    Hal yang selaras juga disampaikan oleh Arief Goenadibrata selaku Direktur PT Nojorono Tobacco International. Arief menuturkan bahwa partisipasi aktif perusahaan dalam program CSR merupakan wujud tanggung jawab sosial yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan komitmen.
     

    “Nojorono meyakini bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari profi tabilitas semata, melainkan juga dari kontribusi positif yang diberikan kepada masyarakat sekitar,” katanya, optimistis.

    Sebagai perusahaan yang berakar kuat pada nilai keberlanjutan, Nojorono senantiasa mengembangkan berbagai inisiatif sosial dan lingkungan, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, pelestarian budaya lokal seperti Caping Kalo dan Parijoto, hingga program berbasis edukasi dan lingkungan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Nojorono untuk terus berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.

    “Keberhasilan program yang kami jalankan tidak terlepas dari dorongan motivasi oleh seluruh pemangku kepentingan di Nojorono, termasuk di dalamnya pelanggan, dan mitra bisnis kami, yang turut serta mendukung komitmen kami untuk terus berinovasi dan menjadi agen perubahan positif. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam meraih penghargaan ini,” tutur Arief.

    Semarang: Nojorono kembali menorehkan prestasi dengan meraih Juara III CSR Award pada Kategori Swasta yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
     
    Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen Nojorono dalam menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitarnya.
     
    Ajang bergengsi ini turut dimeriahkan oleh beragam korporasi lintas industri yang turut berkomitmen dalam menciptakan dampak positif jangka panjang pada masyarakat dan lingkungan secara konsisten. 

    Melalui seleksi ketat yang digelar sejak awal 2025 lalu, tepat pada Rabu, 12 Maret 2025, Nojorono berhasil menempati urutan ketiga terbaik dalam kategori swasta, sebagai perusahaan yang konsisten berkontribusi dalam menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. 
     

    Dalam kesempatannya, Taj Yasin Maimoen selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah menuturkan bahwa CSR Award dilakukan sebagai bentuk apresiasi sekaligus menjaga tali kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan, baik swasta maupun BUMN, dan BUMD. 
     
    “Saya senang, kita ingin perusahaan baik itu swasta terutama milik pemerintah yuk kita bareng-bareng menyalurkan CSR sesuai arahan Pak Presiden, sehingga CSR bukan hanya memajukan perusahaan saja, tetapi juga masyarakat,” ujarnya.
     
    Hal yang selaras juga disampaikan oleh Arief Goenadibrata selaku Direktur PT Nojorono Tobacco International. Arief menuturkan bahwa partisipasi aktif perusahaan dalam program CSR merupakan wujud tanggung jawab sosial yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan komitmen.
     

    “Nojorono meyakini bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari profi tabilitas semata, melainkan juga dari kontribusi positif yang diberikan kepada masyarakat sekitar,” katanya, optimistis.
     
    Sebagai perusahaan yang berakar kuat pada nilai keberlanjutan, Nojorono senantiasa mengembangkan berbagai inisiatif sosial dan lingkungan, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, pelestarian budaya lokal seperti Caping Kalo dan Parijoto, hingga program berbasis edukasi dan lingkungan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Nojorono untuk terus berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.
     
    “Keberhasilan program yang kami jalankan tidak terlepas dari dorongan motivasi oleh seluruh pemangku kepentingan di Nojorono, termasuk di dalamnya pelanggan, dan mitra bisnis kami, yang turut serta mendukung komitmen kami untuk terus berinovasi dan menjadi agen perubahan positif. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam meraih penghargaan ini,” tutur Arief.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • 6 Hari Ini, Dedi Mulyadi Terbitkan SE Larangan Beri dan Terima THR bagi ASN Bandung

    6 Hari Ini, Dedi Mulyadi Terbitkan SE Larangan Beri dan Terima THR bagi ASN Bandung

    Hari Ini, Dedi Mulyadi Terbitkan SE Larangan Beri dan Terima THR bagi ASN
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    hari ini menerbitkan
    Surat Edaran
    (SE) yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta maupun menerima
    Tunjangan Hari Raya
    (
    THR
    ) dari pihak mana pun.
    Keputusan ini diambil menyusul maraknya surat permohonan THR yang diajukan oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta.
    “Kami tegaskan bahwa hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan edaran resmi terkait larangan ini,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi dalam akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com
    , Selasa (18/3/2025).
    Dalam SE tersebut, terdapat dua poin utama yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Pertama, seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, mulai dari gubernur hingga perangkat RT dan RW, dilarang meminta atau memberikan THR kepada siapa pun dengan alasan apa pun.
    Kedua, seluruh lembaga usaha, baik yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun lembaga bisnis swasta, tidak diperkenankan memberikan THR kepada pihak mana pun dengan dalih apa pun.
    Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menjaga integritas dan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tanpa harus saling membebani.
    “Mari kita rayakan Hari Raya Idul Fitri dengan tidak saling membebani. Jalani ibadah puasa Ramadan dengan penuh kekhusyukan. Jangan sampai kita ini aneh-aneh—saat puasa tidak puasa, tapi saat Lebaran malah sibuk mencari THR ke mana-mana,” tegasnya.
    Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk hidup lebih sederhana dan tidak memaksakan diri dalam merayakan Idul Fitri.
    “Yuk kita jalani hidup ini dengan rileks-rileks saja, apa adanya,” tutupnya.
    Dengan diterbitkannya edaran ini, diharapkan tidak ada lagi praktik permintaan atau pemberian THR yang dapat menimbulkan beban bagi pihak lain, sehingga suasana Idul Fitri dapat dirayakan dengan lebih damai dan penuh makna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerakan Pangan Murah di Majalengka bantu stabilkan harga jelang lebaran.

    Gerakan Pangan Murah di Majalengka bantu stabilkan harga jelang lebaran.

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Gerakan Pangan Murah di Majalengka bantu stabilkan harga jelang lebaran.
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Maret 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Bupati Majalengka, Eman Suherman secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPK) bertempat di halaman Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, Senin (17/03). 

    Acara Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya mendukung stabilitas harga pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat,diikuti pelaku usaha lokal, bulog dan BUMD.

    Eman Suherman mengatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini bertujuan untuk menyediakan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. 

    Disamping itu  juga merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Majalengka.

    “Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang lebih terjangkau menjelang lebaran. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menekan inflasi dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

    Adapun berbagai komoditas yang dijual dalam program ini meliputi beras SHP Rp. 60.000, 5 Kg, minyak goreng Kita Rp.15.700 / Kg, Gula Pasir Rp.18.500,- , Daging Rp.100.000,- , Cabe merah Rp.5000 per pak, Telur Rp. 17.000 Kg, sayuran serta bahan pokok lainnya. 

    Semua produk yang tersedia dijual dengan harga di bawah pasar, sehingga dapat meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah.

    Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah ini direncanakan akan dilaksanakan di beberapa titik dengan mengandeng pihak swasta.

    “Kita akan bekerjasama dengan PKK minggu depan di belakang pendopo  Kabupaten Majalengka, sehingga dengan adanya bazzar murah ini manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.” jelas Bupati.

    Darwati (45) salah satu pengunjung asal kelurahan cicenang mengaku bersyukur dengan digelarnya gerakan pangan murah yang merupakan  inisiatif pemerintah daerah melalui DKP3.

    “Harga-harga di sini  lebih murah dibandingkan di pasar dan ini sangat membantu sekali, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Selasa (18/3). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Larang Beri THR ke Ormas, Dedi Mulyadi: Lebaran Jangan Saling Membebani Bandung 18 Maret 2025

    Larang Beri THR ke Ormas, Dedi Mulyadi: Lebaran Jangan Saling Membebani Bandung 18 Maret 2025

    Larang Beri THR ke Ormas, Dedi Mulyadi: Lebaran Jangan Saling Membebani
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan segera mengeluarkan surat edaran terkait larangan permintaan dan pemberian Tunjangan Hari Raya (
    THR
    ) oleh dan kepada pihak manapun.
    Hal ini disampaikan menyusul maraknya surat permohonan THR yang diajukan oleh berbagai organisasi masyarakat (
    ormas
    ) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta.
    “Kami tegaskan bahwa hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan edaran yang mengatur hal ini,” ujar Dedi via video pernyataan yang dikonfirmasi 
    Kompas.com
    , Selasa (18/3/2025).
    Dalam edaran tersebut, terdapat beberapa poin penting yang ditekankan. Pertama, seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, mulai dari gubernur hingga tingkat RT/RW, dilarang meminta dana atau memberikan THR kepada siapapun dengan dalih apapun.
    Selain itu, Gubernur Dedi juga menegaskan bahwa seluruh lembaga usaha, baik yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perusahaan swasta, tidak diperkenankan memberikan THR kepada pihak manapun dengan alasan apapun.
    “Mari kita rayakan Hari Raya
    Idul Fitri
    tanpa saling membebani. Jalani ibadah puasa Ramadhan dengan penuh kekhusyukan. Jangan sampai kita ini aneh-aneh—saat puasa tidak puasa, tapi saat
    lebaran
    malah sibuk mencari THR ke mana-mana,” tambahnya.
    Gubernur pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjalani hidup dengan lebih santai dan bersyukur atas apa yang telah dimiliki.
    “Yuk kita jalani hidup ini dengan rileks-rileks saja, apa adanya,” tutupnya.
    Dengan diterbitkannya edaran ini, diharapkan tidak ada lagi praktik permintaan atau pemberian THR yang dapat menimbulkan beban bagi pihak lain, sehingga suasana Idul Fitri dapat dirayakan dengan lebih damai dan penuh makna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mudik Gratis Gelombang Kedua Dibuka Besok, Pemprov DKI Siapkan 27 Bus Tambahan 

    Mudik Gratis Gelombang Kedua Dibuka Besok, Pemprov DKI Siapkan 27 Bus Tambahan 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan 27 bus tambahan untuk program mudik gratis gelombang kedua.

    Adapun, pendaftaran program mudik gratis gelombang kedua ini akan dibuka pada Rabu (19/3/2025) besok.

    “Pada gelombang kedua nanti, akan ada tambahan sebanyak 27 unit bus,” ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025).

    Syafrin menyebut, tambahan puluhan bus ini merupakan sumbangan dari pihak lain, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun swasta.

    Rinciannya, sebanyak 15 unit bus merupakan tambahan dari PT Varcos; masing-masing 5 unit tambahan dari Transjakarta dan Bank DKI; serta masing-masing 1 unit dari PT MRT Jakarta dan LRT.

    Meski ada tambahan 27 unit bus, namun Syafrin tak menjelaskan lebih jauh terkait kuota kursi yang disediakan untuk pendaftaran gelombang kedua ini.

    Pasalnya selain 27 unit bus ini, ada juga tambahan kuota dari calon pemudik yang gagal melakukan verifikasi data pada pendaftaran gelombang pertama kemarin.

    “Saat ini data dari 6 lokasi verifikasi sedang dihimpun dan diolah oleh Dishub DKI Jakarta untuk selanjutnya kuota yang dibuka pendaftaran online kembali pada tanggal 19 Maret 2025 yang memiliki tujuan kota yang sama dengan sebelumnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, pendaftaran mudik gratis gelombang kedua yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta itu akan dibuka pada Rabu (19/3/2025) besok.

    Bagi masyarakat yang ingin ikut program ini bisa mendaftaran secara online melalui website mudikgratis.jakarta.go.id.

    Kemudian untuk calon pemudik yang berhasil mendaftar diwajibkan untuk melakukan verifikasi ulang pada 20 Maret hingga 24 Maret 2025.

    Verifikasi dilakukan di kantor Dishub DKI dan Suku Dinas Perhubungan yang ada di lima wilayah kota administrasi.

    Nantinya, seluruh peserta mudik gratis ini akan dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada 27 Maret mendatang.

    Total ada 20 kota tujuan mudik gratis Pemprov DKI Jakarta ini yang tersebar di enam provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.

    Berikut daftarnya:

    1. Terminal Rajabasa, Bandar Lampung

    2. Terminal Alang-alang Lebar, Palembang

    3. Terminal Indihiang, Tasikmalaya

    4. Terminal Kertawangunan, Kuningan

    5. Terminal Tegal

    6. Terminal Pekalongan

    7. Terminal Mangkang, Semarang

    8. Terminal Kebumen

    9. Terminal Cilacap

    10. Terminal Bulupitu, Purwokerto

    11. Terminal Tirtonadi, Solo

    12. Terminal Mendolo, Wonosobo

    13. Terminal Giwangan, Yogyakarta

    14. Terminal Pilangsari, Sragen

    15. Terminal Giri Adipura, Wonogiri

    16. Terminal Purboyo, Madiun

    17. Terminal Tamanan, Kediri

    18. Terminal Kepuhsari, Jombang

    19. Terminal Arjosari, Malang

    20. Terminal Purabaya, Sidoarjo

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kondisi Ridwan Kamil seusai Rumahnya Digeledah KPK Dugaan Korupsi Bank BUMD – Halaman all

    Kondisi Ridwan Kamil seusai Rumahnya Digeledah KPK Dugaan Korupsi Bank BUMD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah kondisi eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, setelah rumahnya di Bandung, Jawa Barat, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/3/2025) lalu.

    Diketahui, penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi dana iklan Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat (Jabar).

    Saat penggeledahan dilakukan, Ridwan Kamil kabarnya tidak ada di rumah.

    Ia hanya menitipkan pesan kepada awak media melalui stafnya.

    Sejak saat itu, ia belum muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi.

    Belakangan, Ridwan Kamil memberikan kabar tentang dirinya ke Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, yakni Jumat (14/3/2025) sekitar pukul 23.00 WIB melalui nomor telepon stafnya. 

    Kepada Iswara, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa dirinya dalam keadaan baik dan berada di Bandung.

    “Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi.”

    “Beliau menelepon pakai handphone stafnya. Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung. Ya, beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” jelas Iswara di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jabar, Sabtu (15/3/2025) dilansir TribunJabar.co.id.

    Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus korupsi yang sedang diselidiki KPK.

    “Beliau menyampaikan bahwa ‘Insyaallah kalau saya tidak ikut campur masalah tersebut’,” kata Iswara meniru ucapan Ridwan Kamil.

    Kendati demikian, Ridwan Kamil tetap bersikap kooperatif terhadap kerja KPK.

    Pihaknya juga menyatakan, penggeledahan yang dilakukan oleh KPK adalah bagian dari risiko jabatan yang pernah diembannya.

    Ia pun siap memberikan keterangan jika diperlukan.

    “Beliau juga menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan mark up di salah satu BUMD di Pemprov Jabar.”

    “Di mana pada saat itu Ridwan Kamil adalah Gubernurnya yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan,” jelas Iswara.

    Sempat Susah Dihubungi

    Sebelumnya, Iswara sempat mengeluhkan Ridwan Kamil sulit dihubungi setelah peristiwa penggeledahan rumahnya.

    Padahal, bidang advokasi DPD Partai Golkar bisa saja memberikan pendampingan hukum, jika Ridwan Kamil membutuhkan.

    “Ya, kami dari DPP Golkar akan menawarkan kepada Pak RK untuk memberikan bantuan hukum, karena beliau adalah kader Partai Golkar,” ujar Iswara, Kamis (13/3/2025) dilansir TribunJabar.co.id.

    Namun, DPD Partai Golkar mengaku kesulitan untuk komunikasi dengan Ridwan Kamil.

    Dari internal partai, kata Iswara, sempat mencoba menghubungi Ridwan Kamil melalui keluarganya, namun belum ada tanggapan.

    “Sampai hari ini kita masih berusaha menghubungi, baik ke Pak RK melalui keluarganya. Jujur sampai hari ini kami belum bisa berkomunikasi,” jelas Iswara.

    Iswara pun mengaku prihatin atas kabar yang menimpa Ridwan Kamil.

    Namun, pada prinsipnya, proses hukum harus dihormati dan menunggu hasil kerja penyidik KPK.

    “Tentunya kami prihatin, tapi tentunya kami serahkan pada proses hukum yang berlaku, kita ikuti sajalah ya, kemarin itu baru penggeledahan dan KPK juga menjelaskan statusnya baru sebagai saksi,” ujar Iswara.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kabar Ridwan Kamil saat Dihubungi Golkar, Sempat ‘Hilang’ usai Rumah Digeledah KPK, Masih di Bandung dan Pasca-Rumahnya Digeledah KPK, Ridwan Kamil Sulit Dihubungi Golkar Jabar

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunJabar.id/Seli Andina Miranti/Nazmi Abdurrahman)

  • Telkom (TLKM) Incar 136 Konglomerasi BUMN

    Telkom (TLKM) Incar 136 Konglomerasi BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.  (TLKM) berkomitmen untuk memperkuat digitalisasi BUMN, BUMD, dan sektor swasta di Indonesia pada 2025.

    Melalui Telkom Solution, perusahaan telekomunikasi pelat merah itu ingin meningkatkan kolaborasi dengan lebih dari 130 konglomerasi dan afiliasinya. 

    VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan Telkom Solution, sebagai umbrella brand untuk beragam solusi digital, berpotensi meningkatkan digitalisasi pada semua kluster BUMN, BUMD, pemerintah, dan sektor swasta, yang berujung pada peningkatan produktivitas hingga efisiensi bisnis operasianal perusahaan-perusahaan tersebut.

    “Di tahun 2025 Telkom berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dengan 136 grup konglomerasi dan seluruh afiliasinya,” kata Andri kepada Bisnis, Senin (17/3/2025).

    Andri menambahkan untuk segmentasi BUMND, Telkom tidak mengejar kuantitas semata melainkan kolaborasi dan intensifikasi kerja sama bisnis khususnya di bidang teknologi dan digital.​

    Dia menuturkan dalam mendukung langkah efisiensi sesuai kebijakan dari Pemerintah, Telkom Solution menghadirkan berbagai solusi digital yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan, produktifitas, efektivitas operasional dan optimalisasi sumber daya. ​

    ​Solusi unggulan yang dihadirkan Telkom Solution meliputi Connectivity++ (Advanced Connectivity), hingga kecerdasan buatan (AI).

    “Telkom menyiapkan layanan konektivitas secara end to end melalui agregasi layanan advanced connectivity dan digital services seperti SDWAN, Cloud, Data Center, dan IT Services.​

    Telkom menyediakan layanan AI berbasis use case untuk memberikan insight dan membantu efisiensi dan produktivitas bisnis pelanggan​,” kata Andri. 

    Telkom Solution kini merupakan rejuvenasi dari Telkom Solution sebelumnya, dengan solusi yang lebih beragam dan terintegrasi. Untuk mendukung hal ini, Telkom telah membangun kerjasama strategis dengan sejumlah perusahaan raksasa teknologi global dalam penyediaan solusi layanan yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing global.

    Dengan rejuvenasi ini, Telkom Solution menawarkan solusi yang lebih holistik, komprehensif, dan terintegrasi, sambil tetap mengutamakan pengalaman pelanggan. 

    “Melalui inisiatif ini, Telkom berharap dapat mendukung transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia,” kata Andri.

    Sementara itu, Direktur utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan hadirnya Telkom Solution tidak lepas dari proyeksi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang disebut-sebut berkontribusi dengan pertumbuhan signifikan.

     “Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan mencapai delapan kali lipat,” kata Ririek dikutip dari keterangan resmi.

    Adapun, bisnis B2B Telkom akan berfokus untuk mendominasi pasar di perusahaan-perusahaan swasta, dikarenakan potensi yang masih terbuka lebar, antara lain pada segmen konglomerasi, perbankan, retailer, dan manufaktur.

    Direktur Enterprise and Business Service Telkom FM Venusiana menambahkan Telkom Solution hadir untuk mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor bisnis dengan mengintegrasikan solusi digital connectivity, digital platform, dan digital services.

  • 15 Hari Terakhir Bulan Ramadan di Ponorogo, Kang Giri Instruksikan Gunakan Sarung dan Baju Muslim

    15 Hari Terakhir Bulan Ramadan di Ponorogo, Kang Giri Instruksikan Gunakan Sarung dan Baju Muslim

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Pramita Kusumaningrum

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – 15 hari terakhir di bulan Ramadan, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengeluarkan Surat Instruksi Bupati Ponorogo tentang pakaian khusus selama bulan suci Ramadan.

    Surat Instruksi Bupati Ponorogo nomor 100.3.4.2/KH/ 01 /405.01.2/2025 berisi tentang pakaian khusus selama bulan suci Ramadan tahun 1446 H/2025.

    Dalam rangka semarak bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M dan identitas Kabupaten Ponorogo sebagai kota religi, dengan ini Bupati Ponorogo menginstruksikan, para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Ponorogo, seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, para pimpinan BUMN/BUMD/perusahaan swasta di Kabupaten Ponorogo, camat se-Kabupaten Ponorogo, rektor/pimpinan lembaga pendidikan di Kabupaten Ponorogo, kepala desa/lurah se-Kabupaten Ponorogo, ketua rukun warga/rukun tetangga, dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo, untuk mengenakan pakaian dengan ketentuan laki-laki baju muslim, berkopyah dan bersarung.

    Sementara perempuan busana muslim dan non muslim menyesuaikan.

    Bupati Ponorogo menginstruksikan kepada seluruh karyawan/karyawati, dosen/pendidik, mahasiswa, pelajar dan masyarakat di instansi/lingkungan/wilayah masing-masing untuk berpakaian dengan ketentuan laki-laki baju muslim, berkopyah dan bersarung.

    Sementara perempuan busana muslim dan non muslim menyesuaikan.

    instruksi ini berlaku mulai tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.

    “Jika 15 hari terakhir Ramadan itu ada doa Qunut pada rakaat terakhir salat witir. Maka 15 hari terakhir juga untuk menggunakan sarung,” ungkap Sugiri Sancoko, Minggu (16/3/2025).

    Menurutnya, instruksi akan dimulai pada Senin (17/3/2025) sampai Senin (31/3/2025).

    Instruksi diterapkan kepada seluruh warga Bumi Reog.

    “Pedagang, karyawan swasta, PNS (Pegawai Negeri Sipil), pegawai bank atau semuanya. Pengusaha, yang kerja di rumah sakit untuk sarungan sampai pada Ramadan terakhir,” terangnya.

    “Menghormati Ramadan tidak hanya hormat dengan tangan. Tetapi dengan kebiasaan dan adab yang baik,” pungkasnya.