BUMN: BUMD

  • Daftar Mudik Gratis 2025 Jakarta Gelombang 2 Dibuka Hari Ini, Cek Kuota dan Syarat Pendaftaran

    Daftar Mudik Gratis 2025 Jakarta Gelombang 2 Dibuka Hari Ini, Cek Kuota dan Syarat Pendaftaran

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kuota 1.161 tempat duduk tambahan untuk Program Mudik Gratis 2025 gelombang 2.

    Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo hari ini Rabu, 19 Maret 2025.

    “Ada tambahan 1.161 tempat duduk. Ini yang dibuka ditambah data yang tidak valid (di gelombang pertama), nanti akan digabungkan, silahkan masyarakat mendaftar,” ucap Syafrin seperti dikutip dari Antara.

    Kuota Mudik Gratis 2025 Jakarta Gelombang 2

    Kuota tempat duduk ini berasal dari 27 unit bus yang disiapkan untuk mudik gratis 2025 gelombang ke-2.

    Bus ini berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan satu perusahaan swasta nasional.

    Pemprov DKI Jakarta menyiapkan total 548 unit bus untuk Mudik Gratis 2025. Sementara pendaftaran gelombang kedua dimulai hari ini secara online di laman mudikgratis.jakarta.go.id.

    Syarat Perdaftaran Mudik Gratis Gelombang 2

    1. Calon peserta yang telah membuat akun di tahap pertama bisa menggunakan akun yang didaftarkan pada tahap pertama dan langsung melanjutkan ke proses registrasi.

    2. Sementara calon peserta yang belum membuat akun, harus membuatnya dari awal.

    3. Pastikan memilih bentuk perjalanan yang diinginkan yakni mudik saja atau mudik dan balik (PP).

    4. Setiap calon peserta bisa menambahkan maksimal 3 anggota keluarga dalam 1 KK sehingga maksimal 4 orang.

    5. Peserta mudik gratis yang sudah mendapat tiket tak bisa menggunakan akun yang sama untuk mendaftar kembali.

    Jadwal Mudik Gratis 2025 Jakarta Gelombang 2

    Verifikasi peserta mudik gratis dilakukan 20-24 Maret 2025. Keberangkatan bus pada 27 Maret 2025 pagi dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, kembalinya 6 April 2025 dari terminal kota tujuan.

    “Kami harapkan peserta mudik gratis cukup dari tanggal 27 Maret sampai 6 April di kampung halaman kemudian kembali. Kami berharap pemudik kembali dengan selamat dan on fire lagi melaksanakan tugas dan kegiatan di Jakarta,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ridwan Kamil Bantah Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK, Ungkap Kenapa Banyak Unggahan Dihapus

    Ridwan Kamil Bantah Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK, Ungkap Kenapa Banyak Unggahan Dihapus

    PIKIRAN RAKYAT – Ridwan Kamil bantah memiliki deposito senilai Rp70 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    Menurutnya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia memiliki fungsi ex-officio dalam urusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” kata Ridwan Kamil di Bandung pada Selasa, 18 Maret 2025.

    Pihaknya memastikan dalam kondisi baik usai KPK geledah rumahnya soal dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

    “Kondisi saya sehat wal afiat, lahir dan batin. Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa,” ujarnya.

    Ia menanggapi soal berkurangnya aktivitasnya di media sosial, itu bukan karena adanya masalah tapi memang sejak awal tahun jarang mengunggah kegiatan pribadi.

    Ridwan Kamil mengklarifikasi sejumlah kontennya sempat terhapus akibat pembersihan akun pengikut bot oleh tim adminnya.

    “Yang terhapus adalah yang bersifat endorse. Sudah saya minta kepada tim admin agar konten-konten yang tidak sengaja terhapus itu, untuk dikembalikan secepatnya,” ucapnya.

    Tidak Pernah Dapat Laporan

    Ia mengaku biasanya menerima laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris sebagai perwakilan gubernur.

    Akan tetapi, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku tak pernah mendapat laporan apa pun soal dugaan kasus korupsi anggaran media di Bank BJB.

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” ujarnya.

    KPK geledah rumah Ridwan Kamil soal penyidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB pada Senin, 10 Maret 2025.

    KPK menyita beberapa dokumen dan barang sitaan lain yang memiliki relevansi dengan perkara yang tengah disidik komisi antirasuah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Permodalan Masih Jadi Tantangan Industri Penjaminan

    Permodalan Masih Jadi Tantangan Industri Penjaminan

    Jakarta

    Industri penjaminan masih menghadapi tantangan yang cukup berat ke depan. Tantangan tersebut di antaranya ialah kapasitas penjaminan yang masih terbatas.

    Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Ivan Soeparno mengatakan, tantangan selanjutnya adalah perlunya penguatan modal di banyak perusahaan penjaminan khususnya di jamkrida-jamkrida. Ia juga menyebut perlunya pembentukan penjaminan kredit daerah di berbagai provinsi yang saat ini baru ada 18 perusahaan penjaminan daerah, serta belum ada perusahaan penjaminan ulang atau re guarantee.

    “Sampai dengan saat ini perusahaan penjaminan ulang sedang dalam proses perizinan di OJK. Permasalahan dan tantangan yang masih ada tersebut harus dihadapi anggota Asippindo dan dicari jalan keluar dengan melibatkan semua stakeholder industri penjaminan antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, BUMN dan pihak swasta serta para pelaku usaha yang terkait dengan usaha penjaminan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025)

    Lebih lanjut, Ivan mengatakan, Asippindo saat ini beranggotakan 23 perusahaan yaitu 3 grup BUMN, 18 perusahaan daerah/BUMD serta 2 swasta. Dia mengatakan, pihak masih terus melakukan perbaikan.

    “Asippindo masih terus melakukan perbaikan untuk para anggotanya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan sistem teknologi informasi di perusahaan masing-masing,” ujarnya melalui siaran persnya.

    Ivan juga menambahkan kolaborasi dengan semua pihak untuk bekerjasama memajukan industri syariah, khususnya penjaminan.

    “Terkait roadmap industri penjaminan tahun 2024 – 2028 yang telah di launching tanggal 27 Agustus 2024 yang lalu, Asippindo akan terus mengawal dan mendorong visi, misi dan program-program yang telah dicanangkan dalam roadmap tersebut. Walaupun bisnis penjaminan syariah relatif belum begitu besar dibandingkan bisnis konvensional, namun perkembangan pertumbuhannya relatif cukup baik bahkan melebihi pertumbuhan bisnis konvensional,” ujarnya.

    Tonton juga Video: Punya Modal Dulu atau Punya Usaha Dulu? Ini Jawaban dari Certified Financial Planner

    (acd/acd)

  • Pemkot Jakut gelar pasar pangan murah bantu warga penuhi kebutuhan

    Pemkot Jakut gelar pasar pangan murah bantu warga penuhi kebutuhan

    hari pertama bazar sangat disambut antusias para pengunjung hingga pegawai

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Utara bersama Binaan Rohani Islam (Binrohis) RSUD Koja menggelar pasar pangan murah sebagai upaya dalam membantu warga memenuhi kebutuhan di bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Kami mengadakan Bazar Ramadan di pelataran lobi RSUD Koja mulai 18 sampai 21 Maret 2025 yang melibatkan BUMD dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Utara, Unang Rustanto di Jakarta, Rabu.

    Ia menyebutkan ada 35 peserta bazar terdiri atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Food Station TJipinang Jaya. Kemudian, Bulog, Mitra Bapanas serta Jakpreneur binaan Sudin KPKP, dan RSUD Koja.

    Menurut Unang Bazar Ramadhan ini menjual beragam produk, mulai dari sembako murah, daging, dan ayam. Kemudian, beragam makanan dan minuman untuk berbuka puasa, kue lebaran, dan lainnya.

    “Bazar Ramadan ini rutin kami gelar tiap tahunnya. Alhamdulillah, hari pertama bazar sangat disambut antusias para pengunjung hingga pegawai RSUD,” katanya.

    Ia mengatakan bazar ini bertujuan menjaga stabilitas dan pemenuhan ketersediaan pangan terutama kebutuhan pokok masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Selain itu, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada para pelaku khususnya binaan Sudin KPKP untuk mengembangkan dan memasarkan produk usahanya,” ungkapnya.

    Peserta bazar Nova mengaku senang dapat mengikuti bazar Ramadan di RSUD Koja, sehingga bisa mempromosikan produk yang dijualnya secara langsung.

    “Melalui bazar seperti ini, usaha saya bisa mendapatkan omzet dua kali lipat dari sehari-hari,” kata dia.

    Sementara pegawai RSUD Koja, Rini Rachmawati mengaku senang dengan adanya bazar tersebut. Terlebih, harga produk yang ditawarkan juga lebih murah dibandingkan harga di luar atau pasaran.

    “Bazar seperti sangat membantu sekali. Kita juga bisa mencari menu berbuka puasa, makanannya juga banyak,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI salurkan bibit cabai dan sayur ke warga wujud ketahanan pangan

    DKI salurkan bibit cabai dan sayur ke warga wujud ketahanan pangan

    misalnya setiap rumah punya empat aja pohon cabai, sudah tidak usah belanja lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginstruksikan untuk menyalurkan bibit cabai dan sayur-sayuran kepada warga sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    “Saya menginstruksikan dinas terkait untuk menyerahkan bibit kepada masyarakat Jakarta misalnya cabai, tomat, kangkung mulai sekarang untuk ketahanan pangan,” kata Rano pada panen serentak di Lahan Pertanian Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu.

    Rano menyebut Jakarta memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan, terutama di bidang hortikultura dan perikanan.

    Selain itu, pertanian perkotaan yang berkelanjutan juga dapat mendukung kesejahteraan penduduk dan keberlanjutan lingkungan masyarakat ke depannya.

    “Artinya Jakarta itu dengan pertanian itu sangat dekat dan memang pertanian di Jakarta itu lebih kepada pertanian perkotaan (urban farming), bukan seperti wilayah lain,” ujar Rano.

    Menurut Rano, masyarakat bisa melakukan urban farming di rumah masing-masing ataupun lingkungan sekitar.

    Hal ini sebagai upaya mendukung ketahanan pangan Jakarta, memenuhi kebutuhan sayur dan buah di rumah tangga, dan membawa dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan penduduk kota.

    “Saya sangat yakin ibu-ibu kalau misalnya setiap rumah punya empat aja pohon cabai, sudah tidak usah belanja lagi. Artinya setiap ruang kalau kita bisa memanfaatkan Insyaallah akan menghasilkan,” ucap Rano.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk pemenuhan pangan masyarakat.

    “Ini pangan keluarga. Kenapa? Tadi arahan bapak Wakil Gubernur Rano juga jelas ya bahwa kalau seluruh masyarakat Jakarta kita bagi benih tanaman-tanaman hortikultura, tentu mereka tidak perlu lagi belanja ke pasar, itu yang pertama,” kata Suharini.

    Lalu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penguatan kerja sama antar daerah dengan memperbanyak stok pangan bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan terkait.

    Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan panen serentak sebanyak 20 ton cabai hingga ikan di 266 titik yang ada di enam wilayah Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Komoditas yang dipanen meliputi sayuran seperti cabai, bawang merah, kangkung, bayam, tomat, terong, buah-buahan, tanaman pangan, dan ikan.

    Tujuan panen serentak ini tentunya meningkatkan pasokan dan ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, sekaligus mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dishub DKI siapkan 1.161 tempat duduk tambahan untuk mudik gratis

    Dishub DKI siapkan 1.161 tempat duduk tambahan untuk mudik gratis

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Dishub DKI siapkan 1.161 tempat duduk tambahan untuk mudik gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 11:16 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 1.161 tempat duduk tambahan untuk masyarakat Jakarta yang ingin mengikuti program mudik gratis gelombang kedua.

    “Ada tambahan 1.161 tempat duduk. Ini yang dibuka ditambah data yang tidak valid (pada gelombang pertama), nanti akan digabungkan, silahkan masyarakat mendaftar (hari ini di gelombang kedua),” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu.

    Kuota tempat duduk ini berasal dari 27 unit bus yang disiapkan untuk mudik gratis gelombang kedua. Bus tersebut berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan satu perusahaan swasta nasional.

    Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan total 548 unit bus untuk mudik gratis tahun 2025.

    Adapun pendaftaran gelombang kedua dimulai hari ini secara daring melalui laman mudikgratis.jakarta.go.id.

    Sejumlah ketentuan yang ditetapkan yakni calon peserta yang sudah membuat akun di tahap pertama dapat menggunakan akun yang didaftarkan pada tahap pertama dan langsung melanjutkan pada proses registrasi.

    Sedangkan, bagi calon peserta yang belum membuat akun, harus membuat akun dari awal.

    Selanjutnya, pastikan memilih bentuk perjalanan yang diinginkan yakni mudik saja atau mudik dan balik (PP).

    Setiap calon peserta dapat menambahkan maksimal tiga anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) sehingga dalam satu KK dapat didaftarkan sebanyak maksimal empat anggota keluarga.

    Kemudian, peserta mudik gratis yang telah mendapatkan tiket tidak dapat menggunakan akun yang sama untuk mendaftar kembali.

    Verifikasi peserta mudik gratis dilakukan pada 20-24 Maret 2025.

    Sementara itu, keberangkatan bus mudik pada 27 Maret 2025 pagi dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kemudian untuk kembalinya yakni pada 6 April 2025 dari terminal kota tujuan.

    “Kami harapkan peserta mudik gratis cukup dari tanggal 27 Maret sampai 6 April di kampung halaman kemudian kembali. Kami berharap pemudik kembali dengan selamat dan on fire (semangat) lagi melaksanakan tugas dan kegiatan di Jakarta,” ujar Syafrin.

    Adapun rincian lokasi tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2025 yakni Palembang (Sumatera Selatan), Bandar Lampung (Lampung), Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat).

    Lalu, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Semarang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kota Purwokerto, Kota Solo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah).

    Selain itu, Yogyakarta, Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Jombang, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur).

    Sumber : Antara

  • Ridwan Kamil Tegaskan Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK Bukan Miliknya

    Ridwan Kamil Tegaskan Deposito Rp70 Miliar yang Disita KPK Bukan Miliknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menegaskan deposito senilai Rp70 miliar yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah miliknya. 

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita [KPK] saat itu,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (19/3/2025). 

    Diberitakan sebelumnya, rumah RK sempat digeledah oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi penempatan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). Adapun, rumah Ridwan Kamil digeledah penyidik, Senin (10/3/2025). 

    Rumahnya menjadi salah satu dari total 12 lokasi yang digeledah selama 10-12 Maret 2025 untuk mencari bukti dugaan rasuah di BJB itu.  

    Pelaksana Harian alias Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo mengatakan penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah Ridwan usai mendapatkan sejumlah petunjuk yang mengarah ke rumah politisi Partai Golkar itu. 

    Namun, Budi menyebut urutan rumah atau tempat yang digeledah KPK ditentukan secara random.

    “Memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK,” ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers, Kamis (13/3/2025).  

    Budi enggan memerinci terkait dengan bukti apa yang diperoleh dari rumah Ridwan, maupun lokasi lain selama tiga hari penggeledahan. Namun demikian, ada informasi yang menyebutkan bahwa penyidik KPK menyita deposito sebesar Rp70 miliar.  

    Selain itu, Ridwan Kamil menuturkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya dugaan mark-up dalam anggaran belanja iklan media massa di BJB. 

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” 

    RK menjelaskan bahwa saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia memiliki peran sebagai ex-officio dalam pengawasan BUMD. Ia biasanya menerima laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris yang mewakili pemerintah daerah. 

    Namun, terkait mark-up anggaran belanja iklan, RK mengaku tidak mendapat informasi apa pun.

    Lanjutnya, terkait beberapa konten IG yang terhapus, RK mengatakan bahwa hal ini terjadi secara tidak sengaja. Namun pihaknya sudah meminta kepada tim admin agar konten-konten yang tak sengaja terhapus dapat dikembalikan secepatnya. 

    “Beberapa konten IG tidak sengaja terhapus, karena sudah 3 bulan ini tim admin akun saya memang menghapus akun-akun Followers Bot. Namun, yang terhapus adalah konten yang bersifat endorse,” ucapnya. 

    Terlebih, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB. Dua di antaranya adalah internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH).  

    Tiga orang tersangka lainnya merupakan pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa yaitu Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress; serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

  • Unggahan di Akun Instagram Ada yang Dihapus, Ini Jawaban Ridwan Kamil – Halaman all

    Unggahan di Akun Instagram Ada yang Dihapus, Ini Jawaban Ridwan Kamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Unggahan di akun media sosial Instagram mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hilang.

    Hilangnya unggahan tersebut menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung beberapa waktu lalu.

    Adapun, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi mark up biaya iklan oleh bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.

    Unggahan mantan wali kota Bandung yang hilang di antaranya seperti momen pembukaan kafe miliknya, Jabarano Coffee di luar negeri.

    Unggahan terakhir yang kini berada di Instagram Ridwan Kamil merupakan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jawa Barat Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno pada 13 Desember 2024.

    Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa unggahan-unggahan yang hilang itu tidak sengaja terhapus.

    “Tidak sengaja terhapus, karena sudah tiga bulan tim admin akun saya menghapus akun-akun followers BOT,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan resmi yang diterima Tribunjabar.id, Selasa (18/3/2025).

    Ridwan Kamil menjelaskan bahwa ia telah meminta tim adminnya segera memunculkan kembali unggahan-unggahan tersebut.

    “Yang terhapus adalah yang bersifat endorse. Sudah saya minta kepada tim admin agar konten-konten yang tidak sengaja terhapus itu, untuk dikembalikan secepatnya,” terang politisi Golkar itu.

    Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Kamil juga mengungkapkan kondisinya setelah KPK menggeledah rumahnya yang berada di Kota Bandung pada Senin (10/3/2025).

    “Kondisi saya sehat wal’afiat, lahir batin. Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa,” ujar Ridwan Kamil.

    “Hanya saja, sejak awal tahun, memang jarang meng-update kegiatan keseharian pribadi di media sosial,” lanjutnya.

    Ridwan Kamil juga menuturkan bahwa ia baru tahu terkait duduk perkara kasus korupsi di bank BUMD Jabar itu melalui media.

    “Berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa media, KPK menyebut telah terjadi dugaan mark up dalam anggaran belanja untuk media,” kata Ridwan Kamil.

    Saat menjadi gubernur, pria yang akrab disapa Emil ini mengaku memiliki fungsi ex-officio di bank BUMD tersebut. Sebab, mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jabar.

    “Saat menjabat sebagai Gubernur, saya juga memiliki fungsi ex-officio, dan untuk urusan BUMD, biasanya saya mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan Gubernur,” ucapnya.

    Terkait kasus mark up anggaran belanja iklan media yang dilakukan Bank tersebut, Ridwan Kamil mengaku sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” katanya.

    Sementara terkait uang Rp70 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari sejumlah lokasi saat penggeledahan, Ridwan Kamil mengaku tak tahu. 

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” ucapnya.

    Ridwan Kamil Kooperatif

    Sebelumnya diberitakan, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Ridwan Kamil kooperatif saat penggeledahan itu dilakukan di kediamannya.

    “Dari informasi teman-teman yang ada di sana, itu beliau (Ridwan Kamil) ada dan kooperatif,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

    Ridwan Kamil yang berada di rumah disebut ikut mengawal proses penggeledahan.

    Asep mengatakan, hal tersebut wajar, dan memudahkan tugas penyidik jika pemilik rumah berada di lokasi saat dilakukan penggeledahan.

    “Karena tentunya di sana banyak juga barang-barang pribadi yang tidak bersangkut paut dengan perkara yang sedang kita tangani,” tutur Asep.

    “Sehingga mungkin kalau tidak ada orangnya, nanti ada klaim kehilangan barang dan lain-lain, itu kan akan menjadi polemik. Kalau ditemani, ya aman,” ujar dia. 

    Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang dari penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung.

    Penulis: Rheina Sukmawati

  • Ridwan Kamil Buka Suara Tanggapi Kasus Bank BJB, Klarifikasi Soal Deposito yang Disita KPK

    Ridwan Kamil Buka Suara Tanggapi Kasus Bank BJB, Klarifikasi Soal Deposito yang Disita KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tahun 2021-2023 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum memberikan klarifikasi, ia terlebih dulu memberi kabar bahwa saat ini dalam kondisi sehat.

    “Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa. Hanya saja, sejak awal tahun, memang jarang meng-update kegiatan keseharian pribadi di media sosial,” kata Ridwan Kamil dalam keterangannya, Selasa, 18 Maret 2025.

    Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengaku baru mengetahui dari media kalau kasus yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan mark up dalam anggaran belanja untuk media di Bank BJB.

    Saat menjabat sebagai gubernur, Ridwan Kamil menyebut dirinya memiliki fungsi ex-officio di Bank BJB. Menurutnya, untuk urusan BUMD, biasanya ia mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan gubernur.

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengatahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” ucap Ridwan Kamil.

    Terkait uang Rp70 miliar dalam bentuk deposito yang disita KPK dari sejumlah lokasi penggeledahan, Ridwan Kamil mengeklaim barang bukti itu bukan miliknya. Ia menegaskan, penyidik tidak menyita deposito di rumahnya.

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” ujar Ridwan Kamil.

    KPK Sita Bukti Fantastis

    Penyidik KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti penting dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan selama tiga hari di Kota Bandung mulai 10 Maret hingga 12 Maret 2025. Penggeledahan menyasar lebih dari 12 lokasi, termasuk rumah mantan Ridwan Kamil dan kantor Bank BJB.

    Barang bukti yang disita yakni uang dalam bentuk deposito sekira Rp70 miliar rupiah dan beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemudian, aset tanah rumah dan bangunan yang diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB tahun 2021-2023.

    “Ini secara overall ya, semua tempatnya saya tidak mendetailkan karena banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan, nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis berikutnya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

    Budi mengatakan, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti terkait dengan dugaan pengeluaran dana non-budgeter. Ia menyebut, pihaknya telah memetakan siapa saja pihak-pihak yang menikmati aliran dana non-budgeter tersebut.

    Budi kembali menekankan bahwa penggeledahan dilakukan di berbagai tempat, ia enggan memberikan perincian mengenai barang bukti yang ditemukan di setiap lokasi. Pada intinya banyak barang bukti yang didapatkan KPK selama penggeledahan.

    “Saya bukan ngomong di satu tempat. Selama tiga hari saya melaksanakan penggeledahan banyak yang kami dapatkan,” ucap Budi.

    Kenapa Rumah Ridwan Kamil yang Pertama Digeledah?

    KPK mengakui tempat yang pertama kali digeledah adalah rumah Ridwan Kamil yang berlokasi di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Budi menjelaskan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dilakukan bukan tanpa alasan karena langkah tersebut diambil berdasarkan petunjuk yang diperoleh dalam proses penyidikan.

    “KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan sehingga kami melakukan penggeledahan,” kata Budi.

    Akan tetapi, Budi tidak dapat membeberkan secara detail mengenai alasan konkret kenapa rumah Ridwan Kamil yang pertama kali digeledah. Karena, kata dia, hal itu menyangkut teknis penyidikan yang tidak bisa diungkap secara terperinci.

    “Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut siapa prioritas pertama saya geledah memang rumahnya RK,” ujar Budi.

    Lima Orang Jadi Tersangka

    KPK dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, dengan rincian dua orang dari unsur Bank BJB dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka.

    “KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah Sprindik. Tersangka dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta,” kata Budi.

    Secara terperinci lima tersangka adalah Direktur Utama nonaktif Bank BJB; Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma.

    Budi menjelaskan, pada 2021, 2022, dan Semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank yang dikelola Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerja sama dengan enam agensi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun enam agensi adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising.

    Dengan rincian PT Cipta Karya Mandiri Bersama menerima dana iklan Rp41 miliar, PT Cipta Karya Sukses Bersama Rp105 miliar, PT Antedja Muliatama Rp99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp81 miliar, PT BSC Advertising Rp33 miliar, dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres Rp49 miliar.

    “Ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan PBJ (pengadaan barang dan jasa)” ucap Budi.

    Budi menyebut, terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu sebesar Rp222 miliar. Menurutnya, uang Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.

    “Yang sejak awal disetujui oleh YR selaku Dirut bersama-sama dengan WH untuk bekerja sama dengan 6 Agensi tersebut di atas untuk menyiapkan dana guna kebutuhan non-budgeter BJB,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Ridwan Kamil di Kasus Dugaan Korupsi Bank BUMD – Halaman all

    KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Ridwan Kamil di Kasus Dugaan Korupsi Bank BUMD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sejauh ini belum memiliki agenda untuk memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Rumah Ridwan Kamil atau RK diketahui sebelumnya telah digeledah penyidik KPK berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan.

    “Sampai dengan saat ini belum terinfo yang bersangkutan dijadwalkan untuk pemanggilan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025).

    Jubir berlatar belakang penyidik ini memastikan pihaknya akan memanggil semua pihak yang disinyalir terlibat dalam perkara ini, tak terkecuali Ridwan Kamil.

    “Namun, semua pihak yang oleh penyidik diduga memiliki keterlibatan, akan dilakukan pemanggilan. Terutama mereka-mereka yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani,” ujar Tessa.

    Kediaman Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung digeledah KPK Senin, 10 Maret 2025. Dari sana, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang ditengarai berkaitan dengan perkara.

    Dikutip dari Tribun Jabar, Ridwan Kamil pun telah angkat bicara mengenai penggeledahan di rumahnya pekan lalu.

    RK membantah KPK sudah menyita duit deposito Rp70 miliar dari rumahnya.

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” ujar Ridwan Kamil, dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Sebelumnya, KPK telah menggeledah 12 tempat terkait korupsi iklan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. KPK turut menyita deposito senilai Rp70 miliar hingga sejumlah kendaraan.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

    Mereka adalah mantan Direktur Utama bank, Yuddy Renaldi (YR); Pimpinan Divisi Corporate Secretary bank, Widi Hartono (WH); Pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), Ikin Asikin Dulmanan (IAD); Pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), Suhendrik (SUH); dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), R. Sophan Jaya Kusuma (RSJK).

    Kelima tersangka belum ditahan KPK. Tetapi komisi antikorupsi telah mencegah Yuddy Renaldi cs bepergian ke luar negeri.