Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Kuasa Hukum Ridwan Kamil Buka Suara, Tantang Lisa Mariana Buktikan Tuduhan Perselingkuhan

    Kuasa Hukum Ridwan Kamil Buka Suara, Tantang Lisa Mariana Buktikan Tuduhan Perselingkuhan

    PIKIRAN RAKYAT – Kuasa Hukum mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait kasus dugaan perselingkuhan yang menimpa kliennya. Seperti diketahui, santer diberitakan dugaan perselingkuhan mantan pejabat berinisial RK dengan perempuan bernama Lisa Mariana.

    “Menurut hemat kami, isu ini kan sudah masuk ke ranah hukum dan tentunya Pak Ridwan Kamil meminta kepada kami selaku kuasa hukum untuk meresponsnya,” kata Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar saat memberikan keterangan di Savoy Homann Hotel, di Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung pada Kamis, 27 Maret 2025.

    Menurut Muslim, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari kasus tersebut. Pertama adalah bahwa pernyataan yang viral seorang perempuan berinisial yang LM mengaku mempunyai anak dari Ridwan Kamil.

    “Jadi tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami meminta kepada beliau (LM). Lalu mempersilakan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum,” katanya.

    Kedua, kata Muslim, pengakuan dari LM ini tidak berdasar bahkan dengan bukti-bukti yang tidak akurat. Hal ini tentunya kata dia, mengarah kepada fitnah dan pembunuhan karakter dan memiliki dampak hukum atau implikasi hukum.

    “Ketiga, permasalahan ini sudah selesai sebenarnya empat tahun lalu, dan beliau ini sudah (LM) ini sudah meminta maaf atas kasus ini,” katanya.

    Selain itu kata Muslim, Ridwan Kamil telah membuat klarifikasi sehingga karena telah melakukan klarifikasi maka hal ini sudah selesai. Ridwan Kamil pun telah meminta maaf pada saat memberikan klarifikasi.

    “Intinya, bahwa saya menyampaikan tiga pernyataan selebihnya bisa whatsapp saya. Bahwa ini merupakan pernyataan kami selaku kuasa hukum. Jadi kalau yang bersangkutan punya data hukum silakan sampaikan kebenaran faktanya,” katanya.

    Muslim pun menentang LM yang telah mengeklaim memiliki anak dari Ridwan Kamil dan viral di media sosial. “Nah silakan pernyataan tersebut dibuktikan secara hukum,” katanya.

    Disinggung mengenai tes DNA, menurut Muslim hal ini pun sudah diklarifikasi oleh Ridwan Kamil. Oleh karena itu, sekali lagi dia meminta jika tuduhan itu benar maka silakan dibuktikan kebenarannya secara hukum.

    Disinggung mengenai kondisi Ridwan Kamil, menurut Muslim, sang klien kini dalam keadaan baik-baik saja.

    Ridwan Kamil dalam Pusaran Dugaan Korupsi Bank BJB

    Sebelum viral isu perselingkuhan, Ridwan Kamil diketahui terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengklarifikasi bahwa dirinya memiliki fungsi ex-officio dalam mengawasi BUMD semasa menjabat gubernur. Namun, ia mengaku tidak pernah menerima laporan terkait kasus yang tengah diselidiki.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat melakukan penggeledahan di rumah pribadi Ridwan Kamil dalam rangka penyidikan dugaan korupsi di Bank BJB pada Senin, 10 Maret 2025. Dalam penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tiap Kecamatan di Jakarta Diharapkan Punya Truk Serba Guna untuk Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    Tiap Kecamatan di Jakarta Diharapkan Punya Truk Serba Guna untuk Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno terus memberikan perhatian dan manfaat nyata kepada warga.

    Kali ini, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya diselenggarakan pasar murah menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah yang saat ini sudah menjangkau 220 dari 240 Kelurahan di Jakarta.

    Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Brando Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Food Station Tjipinang Jaya yang mengadakan pasar murah dengan menjual sembako untuk warga Jakarta.

    PT Food Station Tjipinang Jaya terbukti sudah melakukan langkah implementatif karena mereka langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan layanan sehingga lebih tepat sasaran.

    “Sebentar lagi umat Islam khususnya akan merayakan Hari Raya Idulfitri, banyak masyarakat membutuhkan bahan pangan,” ungkap Wakil Sekrtaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta tersebut.

    Melihat antusias warga, Brando berharap, jangkauan  pasar murah ini bisa lebih diperbanyak, serta mobil truk keliling pangan ini ditambah jumlahnya sesuai jumlah kecamatan.

    “Supaya pasar murah ini bisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga kestabilan stok dan harga pangan di Jakarta,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Brando juga memborong paket sembako murah Food Station untuk dibagikan kepada warga setempat.

    “Langkah strategis Food Station ini sudah sangat bagus dan harus tetap dipertahankan. Kami anggota dewan akan terus berupaya mendukung terpenuhinya yang dibutuhkan masyarakat Jakarta,” tegasnya.

    Menurut Brando, salah satu ketahanan pangan di Jakarta adalah stabilitas harga, mudah dan terjangkau oleh masyarakat.

    “Seperti di Pademangan Barat hari ini, kami memberikan pelayanan dengan menghadirkan penjualan pangan murah pangan dekat dengan tempat tinggal mereka,” ujarnya, saat meninjau lokasi penjualan ganti pasar murah di RPTRA Budi Mulia, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (27/3/2025).

    Sementara, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Karyawan Gunarso mengatakan, pasar murah ini salah satu bentuk kegiatan perusahaan sebagai salah satu BUMD pangan di DKI Jakarta yang bertugas untuk menjaga ketahanan pangan masyarakatnya.

    Ia berharap, kehadiran Food Station di lokasi-lokasi strategis ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta secara efektif dan efisien.

    “Saat ini warga tengah membutuhkan pangan untuk Lebaran nanti. Pasar murah Food Station ini juga bisa membantu pengendalian harga pangan di Jakarta,” terangnya.

    Ia menyampaikan, kehadiran pasar murah ini sangat disambut antusias warga, tercatat sudah ada 15.000 warga yang membeli produk berkualitas Food Station. 

    Adapun produk yang paling dicari di tengah masyarakat, yakni MinyaKita, Beras, Gula Pasir, serta Cabai, dan Bawang Putih.

  • Saat mudik gratis ikut merangkul disabilitas hingga antipungli

    Saat mudik gratis ikut merangkul disabilitas hingga antipungli

    Jakarta (ANTARA) – Seiring Jakarta melangkah sebagai kota global yang inklusif termasuk bagi penyandang disabilitas, berbagai program dijalankan mempertimbangkan para difabel. Pun dengan mudik gratis tahun ini.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) DKI Jakarta menyediakan empat bus dengan total kursi 215 bagi penyandang disabilitas daksa, netra, dan rungu.

    Jumlah bus tahun ini, menurut Ketua Baznas/Bazis) DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Akhmad Abu Bakar bertambah dua dibandingkan tahun sebelumnya. Animo calon peserta yang tinggi menjadi alasan untuk menambah jumlah bus.

    Bus-bus itu diberangkatkan untuk tujuan Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Sragen karena para peserta yang ikut paling banyak dari empat wilayah tersebut.

    Kebanyakan peserta penyandang disabilitas yang ikut mudik merupakan disabilitas netra, daksa, dan rungu. Khusus per 16 penyandang disabilitas netra disediakan satu pendamping yang menemani mereka hingga dijemput keluarga di tempat tujuan.

    Satu bus bisa menampung 40 penumpang. Tak ada penyesuaian khusus dari sisi kursi. Dari sisi luar, bodi bus tampak mencolok karena warnanya yang merah menyala.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan apresiasi usai meninjau salah satu bus, bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Menurut dia, bus terlihat nyaman bagi penumpang dan diharapkan dapat mengantar para penumpang selamat sampai tujuan.

    Hadirnya bus khusus ini menjadi upaya DKI memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas berkumpul bersama sanak saudara di kampung halaman masing-masing. Hal tersebut diamini Akhmad Abu Bakar.

    “Tapi yang lebih utama lagi mereka ini menjadi perhatian khususnya di DKI Jakarta,” kata Abu Bakar.

    Empat bus khusus penyandang disabilitas menjadi bagian dari 31 bus yang disediakan bagi pemudik, hasil kerja sama Pemprov DKI dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

    Dengan demikian, DKI menyediakan total 552 unit bus dengan total peserta 26.392 orang atau meningkat 11 persen dari target awal 23.779 peserta.

    Dari jumlah tersebut, 323 unit bus dengan kapasitas 15.049 orang berangkat pada Kamis (27/3), meningkat delapan persen dibandingkan target sebesar 13.932 peserta. Sementara 229 unit lainnya dengan kapasitas 11.343 orang akan diberangkatkan dari kota tujuan mudik ke Jakarta saat arus balik pada 5-6 April.

    Sedangkan pada arus balik peserta diberangkatkan sejumlah 11.343 orang, meningkat 15 persen dari target 9.847 peserta.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan seluruh bus laik jalan.

    Total bus mudik gratis tahun ini tentu saja bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yakni 259 unit bus untuk arus mudik dan 210 unit bus untuk arus balik.

    Penambahan armada tentu saja karena membludaknya calon peserta yang mendaftarkan diri.

    Tahun ini, pendaftaran mudik gratis dibuka hingga dua gelombang. Hari pertama pendaftaran kuota langsung penuh sehingga langsung ditutup. Sementara pendaftaran gelombang kedua ditutup satu hari berselang setelah masa pembukaannya.

    Tujuan mudik pun bertambah menjadi 20 kota/ kabupaten di enam provinsi dari semula 19 kota/kabupaten.

    Wilayah tujuan mudik yakni Bandar Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Solo, Wonogiri, Wonosobo, Sragen, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Jombang, Malang, dan Sidoarjo.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan DKI total 552 unit bus dalam program mudik gratis 2025. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/aa.

    Secuil drama

    Para peserta mudik gratis termasuk penyandang disabilitas berangkat secara berangsur-angsur dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat mulai sekitar pukul 08.25 WIB.

    Sebagian besar mereka sebenarnya sudah dikabari agar dapat maksimal tiba di Monas pukul 07.00 WIB.

    Salah satunya, Siti Fatimah. Wanita berjilbab yang akan menuju Lampung itu sudah siap sejak pagi bersama suami, dan kedua dua buah hatinya. Tujuan dia datang sesuai jadwal bukan semata manut jadwal tapi ingin melihat langsung Gubernur Jakarta secara langsung.

    Siti Fatimah sudah siap memotret Pramono dari dekat menggunakan kamera ponselnya. Sayang, hari itu bukan nasib baiknya bertemu mata dengan Pramono.

    Pramono yang tiba di Monas sekitar pukul 07.50 WIB langsung disambut kerubungan orang termasuk jajarannya dan rekan media. Sesampai di Monas, dia bersama Rano meninjau dua bus yang digunakan untuk mudik dan menuju panggung untuk memberikan sambutan.

    Di sisi lain, ada Ahwal dan Azis asal Pulogadung, Jakarta Timur, bersama 15 orang lainnya berdiri di antara deretan bus yang siap berangkat. Di dekat mereka, koper-koper dan tas berukuran besar dibiarkan saja tanpa pengawasan.

    Rupanya ke-17 peserta mudik tujuan Semarang, Jawa Tengah itu tertinggal bus. Mereka terlambat datang dan tak menemukan kursi yang masih kosong.

    Ahwal sudah mengantongi tiket, begitu juga dengan peserta mudik gratis lainnya. Mereka lalu melapor pada petugas di lokasi.

    Beruntung, masih ada 15 bus yang disiapkan Pemprov DKI. Ini mengingat setiap tahunnya ada saja drama ketinggalan bus. Para peserta mudik yang datang terlambat dan tertinggal bus kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai tujuan masing-masing.

    Peserta program mudik gratis menunggu keberangkatan bus di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan DKI total 552 unit bus dalam program mudik gratis 2025. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/aa.

    Antipungli

    Peserta mudik gratis berseliweran memegang sebuah kipas tangan bertuliskan tentang sosialisasi antipungutan liar (pungli).

    Ini menjadi upaya Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya, Kejaksaan, dan Masyarakat Anti Pungutan Liar Indonesia (MAPI) mewujudkan Idul Fitri tanpa pungli yang juga sebagai implementasi Keputusan Gubernur DKI Nomor 579 Tahun 2024 tentang pemberantasan pungutan liar.

    Sosialisasi ini berlangsung di delapan lokasi strategis, seperti terminal, stasiun, dan pelabuhan, guna mencegah praktik pungli di Jakarta.

    Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI mengaku bersungguh-sungguh terhadap hal ini. Dia meminta masyarakat melaporkan dugaan tindak pungli di aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar atau melalui unit pemberantasan pungutan di setiap pos yang disiapkan oleh Pemerintah.

    Sosialisasi terus dilakukan, kata dia, karena mengingat pentingnya persoalan pungli agar segera ditangani secara serius.

    Masa mudik mungkin hanya berlangsung kurang dari dua pekan. Bulan depan, giliran pemudik kembali ke Jakarta dan di antara mereka, tak menutup kemungkinan ada para pendatang baru.

    Mengutip pernyataan Pramono, secara prinsip Jakarta terbuka bagi siapapun dan karenanya tak akan ada lagi operasi yustisi seperti dulu.

    Tetapi bagi siapapun yang ingin mengadu nasib di Jakarta, maka dia harus punya kemampuan untuk mengadu nasib dan siap bersaing. Siapapun yang akan bekerja di Jakarta harus memiliki identitas kependudukannya yang jelas.

    Para pendatang sebaiknya bersiap, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta akan melakukan pendataan secara berkala melalui program penataan dokumen kependudukan sesuai domisili.

    Maka siapapun yang nanti akan ke Jakarta dan ingin bekerja di Jakarta, Dukcapil secara administrasi akan mendata yang bersangkutan, demikian pesan Pramono.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Triple Job Suryo Utomo: Dirjen Pajak, Komisaris SMI, & Komut BBTN

    Triple Job Suryo Utomo: Dirjen Pajak, Komisaris SMI, & Komut BBTN

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang berlangsung pada Rabu (26/3/2025) kemarin. 

    Suryo adalah birokrat yang sudah lama malang melintang di otoritas pajak. Dia pertama kali menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2019 lalu. Saat itu Suryo menggantikan posisi Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun. 

    Selain menjabat sebagai Dirjen Pajak, Suryo tercatat sebagai Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI (Persero). Suryo menjabat sebagai Komisaris PT SMI sejak tahun 2019 lalu. Jabatan Suryo seharusnya berakhir pada tahun 2024. Namun pada pertengahan 2024 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menunjuk Suryo sebagai komisaris PT SMI.

    Adapun, jabatan Suryo kembali bertambah pada Rabu kemarin. RUPS BBTN menunjuk Suryo sebagai Komisaris Utama emiten perbankan milik pemerintah tersebut. Suryo menggantikan posisi Chandra M. Hamzah yang sebelumnya mengisi jabatan Komisaris Utama/Independen. 

    Terkait triple job Dirjen Pajak, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti hanya menjawab bahwa posisi tersebut adalah bagian dari pengabdian Suryo sebagai abdi negara. “Sebagai abdi negara, tentunya harus menerima penugasan apapun dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.”

    Boleh Rangkap Jabatan?

    Dalam catatan Bisnis, sangat jarang posisi Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak aktif menjabat komisaris BUMN. Apalagi kalau mengacu kepada UU BUMN yang lama, seorang komisaris dilarang merangkap jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Klausul itu tertuang dalam Pasal 33 UU BUMN lama.

    Menariknya, dalam UU BUMN yang baru, ketentuan dalam Pasal 33 itu dihapus. Pengaturan mengenai syarat rangkap jabatan komisaris BUMN kemudian diatur dalam Pasal 27B. Dalam pasal itu, hanya diatur bahwa dewan komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, Dewan Komisaris, atau dewan pengawas di BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, serta BUMD.

    Klausul mengenai potensi benturan kepentingan alias conflict of interest tidak lagi diatur dalam beleid UU BUMN yang baru. 

    Selain itu, Pasal 17 UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, juga secara eksplisit mengatur bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus usaha baik yang berasal dari institusi pemerintah, BUMN, hingga BUMD.

    Pelaksana pelayanan publik jika mengacu kepada UU tersebut adalah pejabat, pegawai dan setiap orang yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan publik. 

    Adapun sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama BBTN, Suryo Utomo tercatat pernah menjabat sebagai komisaris PT SMI, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan alias Kemenkeu.

    Seperti diketahui, Suryo menggantikan posisi Chandra M. Hamzah yang sebelumnya mengisi jabatan Komisaris Utama/Independen. Saat ini, Suryo juga masih menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi yang dia pegang sejak November 2019.

    Profil Suryo Utomo

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, pria kelahiran 26 Maret 1969 itu menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro pada 1992. Suryo kemudian melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat dan mendapatkan gelarnya pada 1998.

    Suryo mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. 

    Dia tercatat pernah mengisi beberapa pos di Kementerian Keuangan,  sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada 2002. 

    Kemudian, pada 2006 dia dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Selanjutnya, pada 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu. 

    Pada 28 Maret 2009, Suryo mengisi pos Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, dan kemudian pada 2010 menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I.

    Kemudian, dia mengisi kursi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak Maret 2015. Tak lama kemudian, pada Juli 2015  sampai 31 Oktober 2019 Suryo dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sebelum resmi menjadi Dirjen Pajak pada 1 November 2019.

  • Dapatkah Dirjen Pajak Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN?

    Dapatkah Dirjen Pajak Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Penunjukan Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama emiten bank berkode BBTN itu berlangsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada, Rabu (26/3/2025) kemarin.

    Dalam catatan Bisnis, sangat jarang posisi Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak aktif menjabat komisaris BUMN. Apalagi kalau mengacu kepada UU BUMN yang lama, seorang komisaris dilarang merangkap jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Klausul itu tertuang dalam Pasal 33 UU BUMN lama.

    Menariknya, dalam UU BUMN yang baru, ketentuan dalam Pasal 33 itu dihapus. Pengaturan mengenai syarat rangkap jabatan komisaris BUMN kemudian diatur dalam Pasal 27B. Dalam pasal itu, hanya diatur bahwa dewan komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, Dewan Komisaris, atau dewan pengawas di BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, serta BUMD.

    Klausul mengenai potensi benturan kepentingan alias conflict of interest tidak lagi diatur dalam beleid UU BUMN yang baru. 

    Selain itu, Pasal 17 UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, juga secara eksplisit mengatur bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang untuk merangkap sebagai komisaris atau pengurus usaha baik yang berasal dari institusi pemerintah, BUMN, hingga BUMD.

    Pelaksana pelayanan publik jika mengacu kepada UU tersebut adalah pejabat, pegawai dan setiap orang yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan publik. 

    Adapun sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama BBTN, Suryo Utomo tercatat pernah menjabat sebagai komisaris PT SMI, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan alias Kemenkeu.

    Seperti diketahui, Suryo menggantikan posisi Chandra M. Hamzah yang sebelumnya mengisi jabatan Komisaris Utama/Independen. Saat ini, Suryo juga masih menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi yang dia pegang sejak November 2019.

    Profil Suryo Utomo

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, pria kelahiran 26 Maret 1969 itu menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro pada 1992. Suryo kemudian melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat dan mendapatkan gelarnya pada 1998.

    Suryo mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. 

    Dia tercatat pernah mengisi beberapa pos di Kementerian Keuangan,  sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada 2002. 

    Kemudian, pada 2006 dia dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Selanjutnya, pada 2008 menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu. 

    Pada 28 Maret 2009, Suryo mengisi pos Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, dan kemudian pada 2010 menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I.

    Kemudian, dia mengisi kursi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak Maret 2015. Tak lama kemudian, pada Juli 2015  sampai 31 Oktober 2019 Suryo dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sebelum resmi menjadi Dirjen Pajak pada 1 November 2019.

    Adapun, BTN melakukan perombakan total dan perampingan pada jajaran komisarisnya. Tercatat, jumlah Komisaris perseroan setelah RUPST Tahun Buku 2024 berkurang menjadi 6 orang dari sebelumnya 9 orang.

    Selain Suryo di Kursi Komisaris Utama, BBTN juga resmi mengangkat Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama menggantikan Iqbal Latanro. Kemudian, nama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, juga resmi menjadi Komisaris BBTN.

    Selanjutnya, Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit juga telah resmi diangkat menjadi Komisaris Independen.

  • Kisah Teknisi Jadi Agen BRILink Pulau Panggang, Cekatan Pakai EDC

    Kisah Teknisi Jadi Agen BRILink Pulau Panggang, Cekatan Pakai EDC

    Kepulauan Seribu –

    Slow living jadi salah satu impian anak muda belakangan ini. Hidup jauh dari hiruk-pikuk kota tapi masih merasakan penghasilan layaknya orang kota. Hal itu pula yang dirasakan Saefi, seorang mantan teknisi di ibu kota.

    Sejak 2003-2013, Saefi bekerja sebagai technical support EDC di beberapa bank terkemuka. Mulai bank BUMN sampai bank swasta. Karenanya, dia tak kagok ketika bicara soal mesin dengan petugas dari Teras BRI Kapal yang datang ke tokonya, Selasa (25/2/2025) lalu.

    Setelah berhenti bekerja sebagai teknisi, Saefi menyambung hidup dengan berjualan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Dia tidak memulai dari nol karena mewarisi toko kelontong milik mertuanya.

    “Dulu berhentinya ya karena mertua ada usaha sendiri di sini, jadi disuruh nerusin,” tutur Saefi ditemui detikINET di tokonya siang itu.

    Macam-macam barang tersedia di toko Saefi. Mulai dari alat tulis, skincare, aksesoris, mi instan dan jajanan, hingga pulsa. Segala kebutuhan harian warga Pulau Panggang bisa ditemukan di toko Saefi yang berada tepat di depan dermaga.

    Tak cuma menjaga warung, Saefi juga menjadi agen BRILink. Dia mengaku awalnya ditawari oleh petugas dari BRI pada 2015, sewaktu pertama kali Teras BRI Kapal datang ke Pulau Panggang dan melayani nasabah.

    Sebagai mantan teknisi yang paham mesin EDC, Saefi mengaku saat itu langsung tertarik. Apalagi saat itu warga Pulau Panggang belum familier dengan layanan perbankan dengan mesin EDC seperti ini.

    “Tertariknya ya karena kebutuhan orang sini buat ngirim (uang). Kalau dulu mau kirim uang kan harus nitip ke kapal, nggak canggih kayak sekarang bisa pakai macam-macam,” cerita Saefi.

    Hingga kini, Saefi masih menjadi agen bank nirkantor walau diakuinya jumlah transaksi tidak sebanyak dulu. Sebab, orang-orang sudah semakin familier dengan layanan perbankan digital, terutama yang berusia muda.

    Meski begitu, Saefi mengakui tokonya masih cukup sering didatangi warga untuk melakukan transaksi. Biasanya 10-15 orang sehari. Rata-rata ibu-ibu dan bapak-bapak paruh baya yang lebih suka bertransaksi sambil berbelanja ke tokonya, sekalian mengobrol.

    “Mereka juga merasa lebih aman transfer ke agen (daripada lewat handphone). Paling banyak transaksi belanja di toko online,” katanya.

    Sebagian pelanggannya juga tidak punya ATM, sehingga tidak bisa melakukan tarik tunai di ATM bank BUMD yang tersedia di pulau tetangga, Pulau Pramuka. Menurut Saefi, pengunjung paling ramai ketika gajian dan dana bantuan seperti BLT dan BPNT cair di awal bulan.

    Saefi, agen BRILink Pulau Panggang. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Meski menyediakan layanan tarik tunai, Saefi mengaku kadang-kadang tak bisa melayani karena persediaan cash-nya terbatas. Warga pun harus menunggu Teras BRI Kapal datang setiap Selasa di Pulau Panggang.

    “Tapi kadang-kadang ibu-ibu ada yang malas ke kapal, nggak mau antre kelamaan, jadi ke sini. Kalau di sini kan enak, tinggal kasih kartu (ATM) terus pencet PIN, sekalian belanja di warung,” tuturnya.

    Sementara untuk warga generasi milenial dan gen Z, menurut Saefi, mereka sudah lebih mengerti tentang perbankan digital. Walaupun kadang-kadang masih datang ke kiosnya, generasi muda ini cenderung lebih suka bertransaksi dengan QRIS.

    “Lumayan ramai yang pakai QRIS, karena lebih simpel. Kadang mereka tanya, bisa pakai QRIS, nggak? Di sini ada QRIS,” katanya.

    Dalam sehari, Saefi mengaku setidaknya bisa mengantongi keuntungan antara Rp 200-300 ribu dari agen BRILink. Itu pun sudah dengan kios yang buka-tutup. Saefi tidak membuka tokonya full dari pagi sampai malam.

    “Bukanya mulai jam 08.00, paling siang jam 09.00. Terus jam 12.00 tutup. Nanti jam 14.00 buka sampai jam 17.00. Buka lagi setelah Isya. Banyak tutupnya sih karena saya jualan sendirian,” ungkapnya.

    Ketika petugas dari Teras BRI Kapal datang, Saefi memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang nomor agen dan nomor merchant yang tercetak di struk mesin EDC. Dia juga sempat berbincang dengan detikINET soal mesin EDC baru yang berbasis Android.

    “Makanya ini saya juga nggak diajari, sudah bisa semua alatnya. Paling tanya sedikit kalau ada perbedaan, karena masing-masing bank bisa beda. (Untuk agen BRILink) katanya mau diganti mesin EDC touchscreen. Dia kayak handphone gitu, harus login dulu. Kalau mesin lama kan nggak, dinyalain udah langsung stand by,” terang Saefi.

    Mantri BRI di Kepulauan Seribu, Redi Framanto, menilai keberadaan agen BRILink sangat penting bagi nasabah di Kepulauan Seribu. Mereka menjadi perpanjangan tangan BRI karena belum ada ATM dan kantor cabang di sana. Teras BRI Kapal hanya datang setiap Selasa di Pulau Panggang.

    “Transaksi di sini memang kebanyakan menggunakan agen BRILink, karena kita datang seminggu sekali. Kalau agen BRILink ini bisa serial hari, 24 jam, tergantung agennya,” papar Redi ditemui di Teras BRI Kapal, Selasa (25/2).

    Total ada lima agen BRILink untuk Pulau Panggang sendiri. Sementara di seluruh Kepulauan Seribu ada 19 agen. Dari data BRI KC Jelambar, sepanjang 2024 terdapat 4.769 transaksi yang dilayani agen BRILink Kepulauan Seribu.

    “Keberadaan agen BRILink ini sebagai bagian dari ekosistem layanan Teras BRI Kapal terus ditingkatkan untuk dapat melayani nasabah setiap waktu,” jelas Pimpinan Cabang BRI KC Jelambar Adi Sujarwanto, ditemui terpisah, Selasa (18/3).

    (des/fay)

  • Tantangan Teras BRI Kapal Kenalkan Digitalisasi Layanan Perbankan

    Tantangan Teras BRI Kapal Kenalkan Digitalisasi Layanan Perbankan

    Jakarta –

    Setelah sehari bersandar di Pulau Pramuka, Bahtera Seva I Teras BRI Kapal melanjutkan perjalanan ke Pulau Panggang. Kapal yang dinakhodai Capt. Markus Balo Mony ini dijadwalkan buka pukul 08.00 WIB, tetapi baru bisa benar-benar bersandar pukul 08.30 WIB.

    “Dermaga pulau lain biasanya luas, tapi khusus di Panggang banyak kapal tradisional. Kalau kapal-kapal tradisional masih bersandar di sini, kita tunggu mereka pergi dulu biar aman,” tutur Chief Engine Bahtera Seva I Puji Hartono setelah kapal berlabuh dengan aman.

    Pagi itu, Selasa (25/3), dermaga Pulau Panggang memang nyaris penuh kapal tradisional yang mengangkut warga menuju Pulau Pramuka. Yang tidak sekolah atau bekerja di pulau tetangga tetap mewarnai aktivitas di pulau berpenduduk lebih dari 5 ribu orang tersebut.

    Antrean nasabah di Teras BRI Kapal saat bersandar di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Sama seperti di Pulau Pramuka, kedatangan Teras BRI Kapal di Pulau Panggang dinanti beberapa warga di dermaga. Salah satunya Tati Verawati yang sudah biasa menunggu kapal tiap Selasa untuk mengangsur pinjaman.

    Tati membuka usaha keramba di Pulau Panggang. Sejak 2017, dia mengajukan pinjaman Simpedes. Kini sudah tiga kali dia melakukan top up pinjaman.

    “Sejak ada kapal (Teras BRI Kapal), gampang kalau mau ngajuin pinjaman. Nggak ribet. Kita mengangsur tiap minggu, nggak harus per bulan karena berat. Jadi tiap kapal datang, kita setor,” tutur Tati.

    Namun, khusus hari itu, dia juga mengurus hal lain di Teras Kapal. Tati mengecek bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang seharusnya sudah cair.

    Menurut Tati, sejak hadirnya Teras BRI Kapal, dia dan tetangga-tetangganya makin melek layanan perbankan. Tak heran jika tiap Selasa, mereka berbondong-bondong ke kapal untuk mengurus berbagai keperluan.

    “Iya, ada aja keperluannya. Ngecek KIP, kadang mau transfer, narik, angsur juga,” sambungnya.

    Kemudahan serupa dirasakan Junaeda. Wanita 51 tahun ini bahkan sudah 5 kali mengajukan pinjaman ke BRI. Pertama kali saat kapal datang di tahun 2015.

    “Sejak adanya Kapal BRI, alhamdulillah saya dapat memperluas dagangan saya, membantu usaha saya,” paparnya.

    Nasabah melakukan tarik tunai di ATM Teras BRI Kapal ketika bersandar di Pulau Panggang. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Sampai sore pun, masih ada saja nasabah yang datang ke Teras BRI Kapal. Namun, petugas BRI tak cuma melayani di dalam kapal. Marketing Lapangan atau mantri Teras BRI Kapal Redi Framanto biasanya berkeliling naik motor di pulau yang disinggahi.

    Sebagai mantri BRI untuk wilayah Kepulauan Seribu, Redi bertugas memantau nasabah eksisting dan menggaet potensi nasabah baru di sana. Menjadi mantri di Kepulauan Seribu punya tantangan tersendiri karena wilayahnya yang terpencar-pencar.

    “Kendalanya kita tidak bisa maintain tiap hari, kita maintainnya hanya tiap seminggu sekali. Kadang-kadang juga nggak ketemu, pas ke sini nasabahnya lagi pergi,” ujar Redi.

    Perkenalkan Layanan Perbankan Berbasis Digital

    Tantangan lainnya adalah memperkenalkan digitalisasi kepada nasabah. Ketika detikcom mengikuti perjalanan ke Kepulauan Seribu ini, terpantau sinyal seluler di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang cukup baik. Sebagian warga usia muda sudah terbiasa menggunakan gadget.

    Namun, untuk warga senior masih lebih nyaman melakukan segala urusan perbankan secara langsung atau offline. Transaksi di Pulau Panggang kebanyakan masih mengandalkan uang tunai. Kalaupun transfer, mereka akan memanfaatkan ATM bank BUMD yang memang tersedia di pulau-pulau.

    Soal layanan berbasis digital ini, Teras BRI Kapal juga membawa serta PR untuk semakin memperkenalkannya ke warga Kepulauan Seribu. Customer Service (CS) Teras BRI Kapal Muhammad Ryan Pratama kerap menawarkan nasabah untuk menggunakan BRImo.

    “Sekarang sudah ada BRImo yang bisa disinkronkan dengan mesin ATM di sini. Satelitnya juga sudah diupdate sehingga prosesnya lebih cepat,” jelas Ryan.

    Pimpinan Cabang BRI KC Jelambar Adi Sujarwanto. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Ditemui terpisah di kantornya, Pimpinan Cabang BRI KC Jelambar Adi Sujarwanto mengatakan BRI terus berupaya meningkatkan layanan bagi nasabah di kepulauan. Termasuk memperkenalkan layanan perbankan digital.

    “BRI terus berkomitmen dalam mendukung Literasi Keuangan Masyarakat wilayah pesisir dan kepulauan dengan terus memperhatikan perkembangan teknologi dan preferensi nasabah,” ungkapnya, Selasa (18/3/2025).

    Menurut Adi, layanan perbankan berbasis digital ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk bertransaksi setiap waktu. Harapannya, meski Teras BRI Kapal hanya datang seminggu sekali, warga di Kepulauan Seribu tetap bisa menikmati layanan BRI lainnya yang lebih simpel melalui genggaman.

    (hns/hns)

  • Bupati Kebumen Luncurkan Program Subsidi Bunga Bank untuk UMKM Regional 25 Maret 2025

    Bupati Kebumen Luncurkan Program Subsidi Bunga Bank untuk UMKM Regional 25 Maret 2025

    Bupati Kebumen Luncurkan Program Subsidi Bunga Bank untuk UMKM
    Tim Redaksi
    KEBUMEN, KOMPAS.com
    – Bupati
    Kebumen
    , Lilis Nuryani, secara resmi meluncurkan program subsidi bunga bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya.
    Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja kepemimpinan Lilis-Zaeni.
    Kegiatan peluncuran berlangsung di Pasar Rakyat Pasar Pagi Kebumen dan dirangkaikan dengan acara sahur bersama para pedagang, pada Senin (24/3/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.
    Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa subsidi bunga merupakan salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja.
    “Kita memang ingin mendorong para UMKM ini bisa berkembang naik kelas, salah satu caranya memberikan kepada mereka modal tambahan yang bunganya kita subsidi dari pemerintah daerah,” ujar Bupati dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com pada Selasa (25/3/2025).
    Ia menambahkan, salah satu kendala terbesar yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal, terutama karena tingginya bunga pinjaman di lembaga keuangan.
    “Di sini perlunya pemerintah hadir menyelesaikan masalah,” ucapnya.
    Bupati juga menjelaskan mekanisme program ini.
    Sebagai contoh, jika seorang pedagang meminjam modal sebesar Rp 1 juta dengan jangka waktu 12 bulan, maka tanpa subsidi, angsuran per bulan sekitar Rp 103.334.
    Namun, dengan program subsidi ini, pelaku UMKM hanya perlu membayar Rp 93.334 per bulan, karena separuh bunga ditanggung oleh pemerintah daerah.
    “Jadi seperti ini kita berusaha mungkin membuat aksesnya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat,” terangnya.
    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Haryono Wahyudi, menambahkan bahwa pelaku UMKM dapat langsung mengakses program ini melalui bank BUMD seperti Bank BPR BKK Kebumen, BPR Kebumen (Bank Pasar Kebumen), dan BPR Jawa Tengah di Kebumen.
    “Untuk maksimal pinjamnya itu sebesar Rp 3 juta, khusus UMKM,” ujarnya.
    Haryono juga mengimbau agar masyarakat tidak meminjam dari bank keliling atau pinjaman online (pinjol) yang menawarkan bunga tinggi.
    Program subsidi ini, menurutnya, lebih aman, mudah, dan terjangkau.
    “Jadi jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan gunakan modal usaha ini secara produktif. Beliau Ibu Lilis sangat mendukung UMKM agar semakin tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ucapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saya Ingin Perbaikan Signifikan Soal Korupsi

    Saya Ingin Perbaikan Signifikan Soal Korupsi

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap program-program di pemerintahannya secara menyeluruh.

    Pramono Anung menuturkan bahwa intinya di Pemerintahan DKI Jakarta dalam kepemimpinannya, KPK harus melakukan pendampingan dan pengawasan secara menyeluruh dari mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.

    Tak hanya perihal pengawasan saja, Pramono Anung juga berkolaborasi dengan KPK untuk pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention KPK.

    “Kenapa itu saya lakukan? Karena saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan,” kata Pramono Anung, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 24 Maret 2025.

    Guna mencapai hal tersebut, imbuh Pramono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk membuka diri untuk pengawasan eksternal.

    Ia juga berharap semua langka tersebut akan memperbaiki sistem birokrasi di Jakarta dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

    “Kami akan membuka diri, bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka, nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah,” tutur dia.

    Sebagai informasi lanjutan, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta tersebut menyampaikan akan mengunjungi seluruh aparat penegak hukum guna membangun komunikasi yang baik.

    “Biasanya semua aparat penegak hukum termasuk Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” ujar dia pada Jumat, 7 Maret 2025.

    Hal itu membuat dirinya tak akan menutupi apabila terjadinya persoalan di Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinannya. Dia lalu mengeklaim akan bekerja sama dengan baik dengan aparat penegak hukum.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KIPP 2025 usung semangat berdampak untuk kesejahteraan masyarakat

    KIPP 2025 usung semangat berdampak untuk kesejahteraan masyarakat

    “Dalam kesempatan yang baik ini, saya secara resmi membuka KIPP 2025. Kami mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mengikutkan inovasi pelayanan publik terbaiknya,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025 dengan mengusung semangat “Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

    Adapun pendaftaran kompetisi ini akan dimulai pada 8 April 2025 melalui tautan https://sinovik.menpan.go.id/

    “Dalam kesempatan yang baik ini, saya secara resmi membuka KIPP 2025. Kami mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mengikutkan inovasi pelayanan publik terbaiknya,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Rini menambahkan Kementerian PANRB terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang adaptif dan beriorientasi pada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pembinaan inovasi melalui KIPP yang diikuti oleh instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.

    Penyelenggaraan kompetisi ini juga sebagai upaya mendorong pencapaian target Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Penyelenggaraan KIPP 2025 merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian target Asta Cita dan menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika global,” ujarnya.

    Menurutnya, keberhasilan inovasi untuk mentransformasi pelayanan publik, tidak hanya dengan menghadirkan teknologi baru, tetapi juga dengan perubahan mindset penyelenggara pelayanan publik.

    Sebagai informasi, penyelenggaraan KIPP ini diatur melalui Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021 tentang tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. KIPP telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan diikuti oleh 460 instansi pemerintah.

    “Penyelenggaraan KIPP telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui inovasi pada berbagai bidang seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan,” ungkap Rini.

    Diharapkan KIPP 2025 menjadi ajang untuk berbagi inspirasi, mendorong kolaborasi, dan mempercepat transformasi pelayanan publik. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh instansi berpartisipasi untuk mengirimkan inovasi terbaiknya.

    “Mari bersama kita wujudkan birokrasi yang semakin inovatif, berdampak, dan melayani dengan sepenuh hati,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025