Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Gubernur ajak BUMD-UMKM Jatim optimistis hadapi gejolak ekonomi global

    Gubernur ajak BUMD-UMKM Jatim optimistis hadapi gejolak ekonomi global

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh insan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaku koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah setempat untuk tetap optimistis dan menjaga semangat menghadapi dinamika ekonomi global.

    “Harapannya, panjenengan (Anda) semua di tengah dinamika kontraksi ekonomi global hari ini tetap memiliki semangat dan kekuatan bahwa Insya Allah ekonomi di Jatim akan terjaga dengan baik melalui sinergitas seluruh kekuatan, elemen, dan institusi di Jawa Timur,” ujar Khofifah saat menghadiri halalbihalal bersama jajaran komisaris, direksi, serta pegawai BUMD, anak perusahaan BUMD, dan pelaku koperasi hingga UMKM Jawa Timur di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Surabaya, Kamis.

    Khofifah menekankan pentingnya membangun sinergi dan meningkatkan produktivitas melalui pemikiran kreatif dan inovatif. Menurut dia, tantangan global harus dijawab dengan semangat kolaboratif dari seluruh elemen ekonomi di daerah.

    “Sudah saatnya Jawa Timur menguatkan sektor-sektor kunci seperti energi, pangan, logistik, maupun pembiayaan, yang semuanya dapat diperkuat melalui peran aktif BUMD,” katanya.

    Ia menambahkan BUMD bukan sekadar perusahaan milik daerah, melainkan bagian dari ekonomi strategis pemerintah provinsi yang dapat menjangkau sektor-sektor vital, termasuk layanan publik berbasis digital.

    Gubernur juga menyoroti pentingnya membangun ketahanan ekonomi dari bawah melalui koperasi dan UMKM. Salah satunya melalui program Zakat Produktif yang ditujukan kepada pelaku usaha ultra mikro.

    “Dengan zakat produktif sebesar Rp500 ribu, pelaku usaha ultra mikro diharapkan dapat terbebas dari rente harian yang biasa mencapai Rp200 ribu hingga Rp250 ribu,” ujar Khofifah.

    Selain itu, Pemprov Jatim juga menghadirkan program pinjaman modal melalui Bank UMKM atau BPR Jatim dengan plafon hingga Rp50 juta tanpa agunan dan bunga rendah sebesar tiga persen.

    Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

    “Kita perlu kerja keras, berpikir out of the box, dan diiringi dengan doa,” ujarnya.

    Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam kesempatan yang sama mengatakan, seluruh elemen BUMD, koperasi, dan UMKM harus siap menyongsong masa depan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Definisi Gerbang Baru Nusantara adalah konsep yang menjemput masa depan, di mana Jawa Timur akan berperan sebagai pengatur arus komoditas nasional maupun internasional,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono menyampaikan bahwa peran BUMD sangat strategis dalam menopang pembangunan dan perekonomian daerah.

    Ia mencatat, BUMD dan anak perusahaannya telah menyumbangkan total dividen Rp6,45 triliun dari penyertaan modal senilai Rp4,15 triliun.

    “Rata-rata setiap tahun, BUMD menyumbang laba sekitar Rp430 miliar untuk pendapatan asli daerah,” kata Adhy.

    Ia menambahkan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Jatim dengan kontribusi lebih dari 58 persen, perlu terus mendapat dukungan dari pemerintah dan BUMD.

    Tausiah turut disampaikan oleh KH Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam.

    Ia menyampaikan optimismenya bahwa dengan kerja keras dan keseimbangan antara ikhtiar lahir dan batin, ekonomi Jawa Timur akan tetap stabil.

    “Insya Allah acara halal bihalal ini membawa berkah, dan etos kerja kita semakin meningkat untuk menjaga Jawa Timur tetap adem ayem,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • 16.867 Pejabat Belum Sampaikan LHKPN hingga Jelang Batas Akhir

    16.867 Pejabat Belum Sampaikan LHKPN hingga Jelang Batas Akhir

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih banyak penyelenggara negara (PN) dan wajib lapor (WL) yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024. Lembaga antikorupsi itu mengingatkan mereka untuk segera menyampaikan laporan tersebut. 

    “Adapun per tanggal 9 April 2025, masih terdapat 16.867 PN atau WL yang belum menyampaikan LHKPN dari total 416.723 wajib lapor, atau masih ada sekitar 4% yang belum melaporkan harta kekayaannya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025). 

    Dari eksekutif, yang belum menyampaikan LHKPN sebanyak 12.423 orang, dari legislatif ada 3.456 orang, dari yudikatif ada tujuh orang, dan dari BUMN/BUMD ada 981 orang. 

    KPK telah memperpanjang batas akhir waktu pelaporan LHKPN menjadi 11 April 2025. Dengan perpanjangan ini, para wajib lapor dapat patuh menyampaikan LHKPN, baik dalam hal ketepatan waktu maupun kebenaran aset dan harta yang dilaporkan. 

    KPK juga mengimbau pimpinan atau satuan pengawas internal pada masing-masing lembaga untuk proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN. KPK siap membantu dan mendampingi jika ada kendala yang dihadapi para wajib lapor dalam menyampaikan LHKPN. 

    “Di sisi lain, KPK menyampaikan apresiasi kepada para PN atau WL yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan LHKPN ini, yakni sebanyak 399.925 PN atau WL. Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN ini menjadi salah satu teladan baik dalam langkah awal pencegahan korupsi,” ujar Tessa. 

    KPK selanjutnya akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang telah dilaporkan. Jika telah dinyatakan lengkap, LHKPN tersebut akan dipublikasikan agar publik dapat mengaksesnya sebagai bentuk transparansi.

  • Bank DKI Sudah Buat Laporan Polisi Soal Kasus Dugaan Kebocoran Dana – Halaman all

    Bank DKI Sudah Buat Laporan Polisi Soal Kasus Dugaan Kebocoran Dana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyebut pihaknya telah membuat laporan polisi soal kasus dugaan kebocoran dana.

    Hal itu sejalan dengan arahan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Dari awal kejadian Bank DKI sudah melakukan pelaporan dan saat ini proses pemeriksaan sudah berjalan,” ucap Agus saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya laporan polisi itu dibuat pada 1 April 2025.

    Namun Agus tidak merinci detail laporan polisi yang telah dibuat oleh tim hukum.

    “Aku nggak pegang dibawa tim hukum yang pasti data dan dana nasabah aman,” tuturnya.

    Pihaknya mengapresiasi kepada Bareskrim Polri yang gerak cepat dalam melakukan pemeriksaan.

    Terkait terlapor dalam kasus dugaan kebocoran dana, Agus tidak membeberkan lebih lanjut.

    “Masih dalam lidik ya,” ucapnya.

    Tribunnews.com telah mencoba mengonfirmasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang menangani perkara laporan Bank DKI.

    Namun hingga berita ini tayang belum ada respons yang diperoleh.

    Permasalahan Berulang

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan, alasan di balik pemecatan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, Selasa (8/4/2025) terkait permasalahan layanan digital di Bank DKI yang terjadi berulangkali.

    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Ia menyebutkan, terdapat kebocoran dana dalam gangguan sistem Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret lalu. 

    Bahkan, kebocoran dana ini telah terjadi sebelumnya.

    Meski demikian, Pramono tak mengungkap berapa dana yang bocor di bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI tersebut.

    Nominalnya, menurut Pramono, hanya diketahui oleh direksi Bank DKI. 

    Pramono menegaskan dana yang bocor bukan milik nasabah Bank DKI. 

    Dana nasabah masih dalam keadaan aman.

    Dana tersebut, merupakan deposito atau dana cadangan milik Bank DKI yang disimpan di bank himbara lain.

    “Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah, karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI,” ucap Pramono.

    “Sehingga dengan demikian, sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali,” tambahnya.

    Selain memecat Amirul Wicaksono, Pramono menyebut melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri. 

    Ia melarang semua jajaran Pemprov DKI ikut campur atau menghalangi penyelesaian masalah gangguan layanan Bank DKI.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.

    Pram juga menegaskan, semua tindakan yang merugikan masyarakat harus menerima konsekuensinya. 

    Dia menilai, tidak ada satu pun pejabat Pemprov DKI maupun BUMD DKI yang kebal hukum.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” jelasnya.

     

  • Dongkrak jumlah pelanggan, Tangerang tingkatkan layanan air bersih

    Dongkrak jumlah pelanggan, Tangerang tingkatkan layanan air bersih

    ANTARA – Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang menambah fasilitas untuk meningkatkan layanannya kepada pelanggan air bersih dan air minum, Kamis (10/4). Wali Kota Tangerang, Sachrudin meninjau langsung penambahan fasilitas kantor, ruang pelayanan dan sistem digitalisasi di wilayah Neglasari, Kota Tangerang dan berharap BUMD ini bisa memenuhi target peningkatan jumlah pelanggan yang mencapai lebih dari 300 ribu sambungan baru. (Agung Andhika Indrawan/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

  • Pansus Utilitas, DPRD DKI Jakarta Dorong Percepatan Penataan Kabel  – Halaman all

    Pansus Utilitas, DPRD DKI Jakarta Dorong Percepatan Penataan Kabel  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Nabilah Alhabsyi menyambut baik amanah yang diberikan untuk menjadi bagian dari Panitia Khusus (Pansus) Utilitas DPRD DKI Jakarta. 

    Hal ini disampaikan Nabilah usai menghadiri rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus di Ruang Rapat Komisi D, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (9/4/2025). 

    Nabilah menjelaskan hadirnya pansus ini bertujuan untuk mempercepat penataan utilitas di Jakarta, terutama terkait jaringan kabel, pipa maupun infrastruktur bawah tanah yang selama ini dinilai semrawut dan belum tertata dengan baik.

    “Keberadaan Pansus Utilitas ini adalah bentuk keseriusan DPRD DKI dalam merespons berbagai persoalan klasik di lapangan, mulai dari kabel udara yang membahayakan, penggalian jalan yang berulang, hingga ketidakteraturan infrastruktur bawah tanah. Ini momentum untuk membenahi secara menyeluruh,” jelas Nabilah dikutip, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Nabilah, percepatan pelaksanaan penataan utilitas harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, harus melibatkan semua pihak baik dari SKPD, BUMD,  swasta, maupun masyarakat. 

    Ia juga menekankan pentingnya adanya sistem data yang terpadu serta aturan pelaksanaan yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih proyek.

    “Hari ini kita butuh regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten. Karena agenda penataan Utilitas ini sudah pernah dibahas di periode sebelumnya namun memang masih tertahan,” ungkap politikus PKS itu.

    Lebih lanjut, Nabilah mendorong agar Pemprov DKI bersama DPRD dapat menyusun roadmap pembangunan ducting utilitas secara komprehensif dan terukur.

    “Saya berharap Pansus ini dapat menghasilkan kebijakan dengan Perda yang konkret. Penataan utilitas bukan hanya soal menanam kabel ke bawah tanah, tetapi bagaimana semua pihak bisa terhubung dalam sistem yang rapi dan terintegrasi. Ini bagian dari wajah baru Jakarta ke depan agar lebih Indah,” tuturnya.

    Pansus Utilitas diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan infrastruktur Jakarta, serta memperkuat peran pengawasan legislatif terhadap program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga ibu kota.

     

  • Pengusaha Elektronik Wanti-wanti Pelonggaran TKDN Bisa Bikin Investor Kabur

    Pengusaha Elektronik Wanti-wanti Pelonggaran TKDN Bisa Bikin Investor Kabur

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berencana merelaksasi Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS). Indonesia terkena tarif impor 32%, meskipun Presiden AS Donald Trump memutuskan menunda kebijakan itu selama 90 hari ke depan.

    Menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman pelonggaran TKDN berpotensi menurunkan utilisasi industri elektronik dalam negeri. Hal itu juga bisa memicu larinya investor ke luar negeri hingga menyebabkan penjualan produsen dalam negeri menurun.

    “Penurunan utilisasi industri, terutama produk yang dibeli melalui program TKDN, dan ketidakpastian regulasi ini akan membuat keraguan dan pengalihan investasi sektor elektronik keluar Indonesia,” kata Daniel dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

    “Lalu tentu saja produsen dalam negeri berpotensi kehilangan penjualan B2G (Business to Government) baik melalui tender atau e-katalog,” sambungnya.

    Daniel berpendapat TKDN justru harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Pasalnya jika dilonggarkan maka negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran.

    “Kita menginginkan setiap Rp 1 uang pajak yang dipungut dari rakyat dan masuk APBN/APBD dan BUMN/BUMD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri,” tuturnya.

    Jika uang negara tersebut dibeli produk dalam negeri maka nilai tambah berupa peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja ada di dalam negeri. Sebaliknya jika uang negara digunakan membeli produk impor maka nilai tambahnya ada di luar negeri.

    “TKDN ini kan hanya untuk belanja pemerintah, jadi sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri jika ada. Kalau memang tidak ada industrinya, kan tetap saja bisa impor,” imbuh Daniel.

    Ia menilai sebaiknya penerapan TKDN untuk elektronik justru diperluas dengan TKDN sektoral, yang mana setiap peralatan elektronik selain HKT (Handphone, Komputer Genggam dan Tablet) punya kebijakan tersendiri.

    “Penerapan TKDN sektoral elektronik penting untuk meningkatkan utilisasi industri elektronik lebih tinggi lagi, untuk jaminan dan menarik investasi,” tutupnya.

    (ily/ara)

  • Industri Elektronik Nasional Keberatan Jika Nilai TKDN Dilonggarkan, Ini Alasannya  – Halaman all

    Industri Elektronik Nasional Keberatan Jika Nilai TKDN Dilonggarkan, Ini Alasannya  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Industri Elektronik Indonesia (GABEL) menyatakan keberatan jika ketentuan tentang  Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN dibuat lebih fleksibel seperti usulan Presiden Prabowo Subianto di acara Sarasehan Ekonomi yang dihadiri sejumlah pengusaha nasional, Selasa (8/4/2025).

    Sekretaris Jenderal GABEL Daniel Suhardiman, menilai aturan TKDN tidak perlu dibuat fleksibel apalagi sampai dilonggarkan.

    “Menurut kami kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan maka negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran,” tutur Daniel kepada Tribunnews.com, Kamis (10/4/2025).

    Daniel menerangkan, setiap barang yang dibeli dan terkena pajak, pemerintah ingin pendapatan tersebut masuk ke kas negara.

    Dengan pembelian produk buatan lokal, ujungnya akan membawa dampak positif ke industri hingga menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

    “Kita menginginkan setiap Rp 1 uang pajak yang dipungut dari rakyat dan masuk APBN/APBD dan BUMN/BUMD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri. Jika uang negara tersebut dibeli produk dalam negeri, maka nilai tambah berupa peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja ada didalam negeri,” ujarnya.

    Berbeda halnya jika belanja dilakukan untuk membeli produk impor, dimana dapat dipastikan nilai tambahnya ada di luar negeri.

    Daniel mengingatkan, aturan TKDN hanya diberikan untuk belanja pemerintah, sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri.

    “TKDN ini kan hanya untuk belanja pemerintah, jadi sudah sewajarnya diprioritaskan industri dalam negeri jika ada. Kalau memang tidak ada industrinya, kan tetap saja bisa impor,” ujarnya.

    Di forum sarasehan tersebut, Prabowo mengusulkan relaksasi ketentuan TKDNuntuk mengatasi penetapan tarif impor impor yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap komoditi asal Indonesia.

     

  • Siapa Amirul Wicaksono? Sosok Direktur IT Bank DKI Dipecat Pramono Anung – Halaman all

    Siapa Amirul Wicaksono? Sosok Direktur IT Bank DKI Dipecat Pramono Anung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, Selasa (8/4/2025).

    Pencopotan Amirul Wicaksono dari jajaran direksi Bank DKI terkait layanan digital bank yang sempat mengalami gangguan. 

    Hal ini mengakibatkan sejumlah nasabah Bank DKI tidak bisa melakukan transaksi keuangan.

    “Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ujar Pramono dikutip dari akun Instagram pribadinya.

    Lalu, siapa Amirul Wicaksono, sosok Direktur IT Bank DKI yang dipecat Pramono Anung?

    Mengutip dari situs resmi Bank DKI, Amirul Wicaksono lahir di Magelang pada 2 Juli 1968. Sehingga saat ini, Amirul Wicaksono berusia 56 tahun.

    Meski lahir di Magelang, Amirul Wicaksono tinggal di Jakarta.

    Ia meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1994. 

    Masih dari kampus yang sama, ia mendapat gelar Magister Manajemen (MM) pada 1997.

    Pada 2020, Amirul Wicaksono meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta.

    Sebelum berkarier di Bank DKI, Amirul Wicaksono sempat bekerja di bank pelat merah yaitu BNI.

    Mulanya, ia menjadi AVP E-Banking BNI lalu Project Leader pada BNI Reformasi 1.0.

    Amirul Wicaksono juga pernah menjadi Pemimpin Cabang BNI KCU Harmoni dan Fatmawati selama beberapa tahun.

    Di BNI, karier tertingginya adalah Pemimpin Divisi Bisnis Digital BNI Syariah.

    Setelah tak lagi berkarier di BNI, Amirul Wicaksono pindah ke Bank DKI kemudian menjadi Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI sejak DKI sejak 28 Juni 2021.

    Ia menjabat sebagai salah satu direktur Bank berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank DKI.

    Amirul Wicaksono dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Berikut perjalanan karier Amirul Wicaksono dikutip dari bankdki.co.id:

    AVP E-Banking BNI (2004 – 2009)
    Project Leader pada BNI Reformasi 1.0 (2010 – 2011)
    Pemimpin Cabang BNI KCU Harmoni, Jakarta (2011 – 2014)
    Pemimpin Cabang BNI KCU Fatmawati Jakarta (2014 – 2015)
    Wakil Pemimpin Divisi Elektronik Banking BNI (2016 – 2017)
    Pemimpin Divisi Bisnis Digital BNI Syariah (2018 – 2021)
    Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI (2021 – sekarang)

    Alasan Amirul Wicaksono Dipecat

    SOSOK AMIRUL WICAKSONO – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Bank DKI Amirul Wicaksono memegang penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menobatkan Bank DKI sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbaik tahun 2023.

    Sementara itu, Gubernur Pramono menjelaskan, alasan di balik pemecatan itu terkait permasalahan layanan digital di Bank DKI yang terjadi berulangkali.

    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Ia menyebutkan, terdapat kebocoran dana dalam gangguan sistem Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret lalu. Bahkan, kebocoran dana ini telah terjadi sebelumnya.

    Meski demikian, Pramono tak mengungkap berapa dana yang bocor di bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI tersebut.

    Nominalnya, menurut Pramono, hanya diketahui oleh direksi Bank DKI. Dana yang bocor bukan milik nasabah Bank DKI. Dana nasabah masih dalam keadaan aman.

    Dana tersebut, merupakan deposito atau dana cadangan milik Bank DKI yang disimpan di bank himbara lain.

    “Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah, karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI. Sehingga dengan demikian, sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali,” tutur Pramono, dikutip dari Tribundepok.com.

    Selain memecat Amirul Wicaksono, Pramono melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri. Ia melarang semua jajaran Pemprov DKI ikut campur atau menghalangi penyelesaian masalah gangguan layanan Bank DKI.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono, dilansir Warta Kota.

    Pram juga menegaskan, semua tindakan yang merugikan masyarakat harus menerima konsekuensinya. 

    Dia menilai, tidak ada satu pun pejabat Pemprov DKI maupun BUMD DKI yang kebal hukum.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pramono Pecat Direktur IT Bank DKI dan Lapor Bareskrim Polri, Minta Pejabat lain Tak Ikut Campur dan Tribundepok.com dengan judul Buntut Layanan Nasabah Terganggu Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono Dicopot, Terjadi Kebocoran

    (Tribunnews.com/Sri Juliati) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

  • Pimpin Apel Perdana Usai Libur Lebaran, Wali Kota Tangerang Sachrudin Siap Gaspol Tingkatkan Pelayanan Megapolitan 9 April 2025

    Pimpin Apel Perdana Usai Libur Lebaran, Wali Kota Tangerang Sachrudin Siap Gaspol Tingkatkan Pelayanan Megapolitan 9 April 2025

    Pimpin Apel Perdana Usai Libur Lebaran, Wali Kota Tangerang Sachrudin Siap Gaspol Tingkatkan Pelayanan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Tangerang Sachrudin
    mengimbau seluruh pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
    Hal tersebut disampaikan Sachrudin saat memimpin kegiatan apel dan halalbihalal setelah cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah (H) di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (9/4/2025).
    Ia menyampaikan bahwa apel perdana tersebut sekaligus menjadi ajang halalbihalal dengan seluruh pegawai di lingkungan
    Pemkot Tangerang
    , mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga BUMD.
    “Alhamdulillah, hari ini kami kembali melaksanakan apel bersama setelah libur panjang. Saya mengapresiasi seluruh pegawai yang telah memberikan pelayanan maksimal, terutama selama masa libur Lebaran,” ucap Sachrudin dalam siaran pers, Rabu (9/4/2025).
    “Tadi kami sempat mengecek kehadiran, tercatat 98 persen pegawai hadir. Beberapa mungkin belum absen atau berhalangan karena masalah kesehatan,” lanjutnya.
    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, Deni Koswara menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama dan tidak boleh diabaikan. 
    Ia berharap seluruh pegawai dapat kembali menjalankan perannya secara maksimal.
    “Sesuai arahan Bapak Wali Kota Tangerang, seluruh pegawai wajib meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap semua dapat menjalankan tugas sesuai arahan, karena pelayanan kepada masyarakat adalah yang paling utama,” ujar Deni.
    Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Tangerang, Rizal Ridolloh mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal selama libur Lebaran.
    Menurutnya, pelayanan terus ditingkatkan, terutama untuk mencatat kedatangan penduduk pascaarus mudik.
    “Kami terus memberikan pelayanan sejak libur Lebaran kemarin. Seluruh layanan administrasi kependudukan, baik di Kantor Disdukcapil, kecamatan, kelurahan, maupun di
    booth
    pelayanan seperti Mal
    Pelayanan Publik
    (MPP), Icon Walk Mall, dan TangCity Mall, kini sudah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat,” tutur Rizal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kartu KSB Maju di Sumbawa Barat, Pelajar Dapat Rp 300 Ribu-Rp 2 Juta Per Siswa Regional 8 April 2025

    Kartu KSB Maju di Sumbawa Barat, Pelajar Dapat Rp 300 Ribu-Rp 2 Juta Per Siswa Regional 8 April 2025

    Kartu KSB Maju di Sumbawa Barat, Pelajar Dapat Rp 300 Ribu-Rp 2 Juta Per Siswa
    Tim Redaksi
    TALIWANG, KOMPAS.com –
    Bupati Sumbawa Barat
    Amar Nurmansyah
    , menyampaikan arahan perdana kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN)  di hari pertama kerja pascalibur Idul Fitri, di halaman Graha Fitrah, Taliwang, Selasa (8/4/2025).
    Amar secara khusus mengajak seluruh jajaran OPD (organisasi perangkat daerah) untuk menjalankan program pemerintah, khususnya 100 hari kerja melalui sosialisasi Kartu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Maju.
    Peluncuran
    Kartu KSB Maju
    yang akan diluncurkan pada 20 Mei 2025.
    “Jangan sampai kita sebagai ASN justru tidak tahu apa itu Kartu KSB Maju. Semua harus paham dan siap membantu menyukseskan pelaksanaannya,” kata dia.
    Ada pun detil dari program Kartu KSB Maju terdiri atas:
    KSB Maju Pendidikan
    dengan Bantuan Uang Pangkal Pendidikan Siswa Baru semua jenjang, TK Rp 300 ribu per siswa, SD Rp 500 ribu per siswa, SMP Rp 750 ribu per siswa, SMA Rp 1 juta per siswa, Diploma/S1 Rp 2 juta per mahasiswa.
    Lalu, ada beasiswa dan fasilitasi beasiswa bagi mahasiswa KSB; mendorong, dan memfasilitasi pendidikan vokasi (Kejuruan) di KSB.
    KSB Maju Kesehatan
    dengan bantuan pendamping pasien saat rujukan Rp 1,5 juta; talangan biaya ambulans rujukan; TRC ambulans, dan tenaga kesehatan berbasis Puskesmas yang menjemput langsung penderita sakit di tempat tinggal; dan santunan kematian/uang duka Rp 1 juta.
    KSB Maju Sosial
    melalui pajak bumi bangunan gratis untuk penetapan besaran sampai dengan Rp 100 ribu; bantuan untuk anak yatim/piatu berbasis lembaga sosial (panti asuhan) Rp 500 ribu per anak per bulan.
    Ada pula pemberian insentif guru ngaji, hukum, dan marbot masjid serta melanjutkan dan menyempurnakan program Bariri (FM 332/Lansia Disabilitas).
    KSB Maju Perumahan
    dengan pemasangan listrik gratis 900 KVa bagi rumah tangga tidak mampu; serta melanjutkan dan menyempurnakan program rehabilitas rumah/penyediaan rumah layak huni.
    KSB Maju UMKM
    memberikan bantuan modal usaha melalui pemberdayaan lembaga sosial (TBA, koperasi syari’ah, dan Bumdes Bersama); serta melanjutkan dan menyempurnakan program Bariri UMKM.
    KSB Maju Tani Ternak
    dengan bantuan biaya panen padi/jagung Rp 500 ribu per hektar per kali panen berbasis RDKK; bantuan 10 persen harga bibit dan pakan unggas terjangkau melalui BUMD untuk beli dan bela peternak lokal; serta melanjutkan dan menyempurnakan program Bariri Tani/Ternak.
    KSB Maju Perikanan
    melalui asuransi nelayan Rp 120 ribu per nelayan per tahun, serta melanjutkan dan menyempurnakan program Bariri Nelayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.