Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • DKI kemarin, transportasi gratis hingga telekonsultasi kesehatan jiwa

    DKI kemarin, transportasi gratis hingga telekonsultasi kesehatan jiwa

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Rabu (16/4) mulai dari layanan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat hingga layanan gratis telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani langsung psikolog klinis selama 24 jam.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang bisa dipakai sebagai referensi bagi pembaca untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini:

    1. DKI siapkan layanan transportasi umum gratis untuk 15 golongan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. KI DKI gelar sidang permohonan penyelesaian sengketa informasi

    Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta kembali melanjutkan agenda pelayanan publiknya dengan menggelar Sidang Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

    Sidang digelar secara maraton setiap hari Selasa dan Rabu, dengan total delapan register perkara yang ditangani bertempat di Gedung Graha Mental Spiritual.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Tak hanya Bank DKI, Pramono pantau seluruh BUMD Jakarta

    Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau dan mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, tidak hanya Bank DKI yang beberapa hari lalu mengalami gangguan sistem pelayanan.

    “Semua kita pelajari BUMD, BUMD ini kan kita juga melihat,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. BPBD DKI bersiap hadapi musim kemarau 2025

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan serangkaian langkah preventif guna menghadapi musim kemarau tahun 2025.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulisnya, Rabu, merespons pernyataan BMKG terkait fenomena El Nino yang diprediksi akan berlangsung lebih singkat dari biasanya di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. DKI punya telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani psikolog

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini mempunyai layanan gratis telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani langsung psikolog klinis selama 24 jam.

    Pelaksana tugas (Plt. Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bonnie Medana Pahlavie mengatakan layanan ini dihadirkan mengingat adanya keterbatasan pelayanan di puskesmas dan RSUD.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Moge yang Disita Masih dalam Penguasaan Ridwan Kamil, KPK: Bisa Kena Pasal 21 jika Rusak – Halaman all

    Moge yang Disita Masih dalam Penguasaan Ridwan Kamil, KPK: Bisa Kena Pasal 21 jika Rusak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Motor Royal Enfield Classic 500 yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus korupsi dana iklan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga kini masih berada dalam penguasaan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, kendaraan jenis moge tersebut belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) di Cawang, Jakarta Timur.

    “Posisi kendaraan yang dilakukan penyitaan masih dipinjampakaikan kepada yang bersangkutan [Ridwan Kamil]. Jadi belum ada pergeseran ke Rupbasan,” kata Tessa Mahardhika di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Ia menjelaskan, motor tersebut masih dipinjamkan kepada Ridwan Kamil dengan sejumlah syarat, yakni tidak boleh diubah bentuk, dipindahtangankan maupun diperjualbellikan

    Jika syarat ini dilanggar, maka pelanggarannya bisa dikenakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang perintangan penyidikan. Sanksinya bisa berupa hukuman penjara 1 hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp200 juta.

    “Dan kalau itu dilakukan oleh siapapun yang telah diberikan izin itu ada sanksinya tentunya, dalam hal ini kaitannya adalah baik itu Pasal 21, bisa masuk menghalangi penyidikan maupun dari sisi nilainya bisa dimintakan untuk diganti, tentunya sesuai dengan nilai pada saat kendaraan itu disita,” tegas Tessa.

    KPK sendiri menduga bahwa motor tersebut diduga dibeli dengan hasil korupsi. Penyitaan kendaraan oleh KPK sering kali berkaitan dengan upaya pemulihan aset negara.

    “Penyitaan kendaraan bisa jadi karena kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana atau bagian dari proses korupsi,” tambah Tessa.

    Selain itu, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), motor tersebut tercatat milik Ridwan Kamil dengan harga Rp78 juta.

    Diberitakan, tim KPK melakukan penggeledahan rumah Ridwan Kamil di Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat, pada 10 Maret 2025.

    Dari rumah itu, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana iklan bank Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Lima Tersangka Korupsi Iklan Bank BUMD

    KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan bank Pemprov Jabar 2021-2023 yang merugikan negara Rp222 miliar.

    Kelimanya yakni mantan Direktur Utama bank, Yuddy Renaldi (YR); Pimpinan Divisi Corporate Secretary bank, Widi Hartono (WH); Pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), Ikin Asikin Dulmanan (IAD); Pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), Suhendrik (SUH); dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), R. Sophan Jaya Kusuma (RSJK).

    KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp222 miliar.

    Yuddy Renaldi cs disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

    Namun, kelima tersangka tersebut belum ditahan, meskipun sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

  • Tak hanya Bank DKI, Pramono pantau seluruh BUMD Jakarta

    Tak hanya Bank DKI, Pramono pantau seluruh BUMD Jakarta

    .. Perusahannya gede-gede. Tapi kok rugi melulu?..

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau dan mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, tidak hanya Bank DKI yang beberapa hari lalu mengalami gangguan sistem pelayanan.

    “Semua kita pelajari BUMD, BUMD ini kan kita juga melihat,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Di Provinsi DKI Jakarta bukan cuma ada Bank DKI, tetapi ada beberapa BUMD lain. “Kita lihat dong pembukuannya gimana nih. Semua dalam tahap pemantauan dan evaluasi,” kata Chico.

    Chico menekankan banyak BUMD yang seharusnya dapat menghasilkan keuntungan, namun justru merugi karena dikelola secara tidak profesional.

    Karena itu, pihaknya terus memantau untuk memastikan tidak ada perusahaan yang terus merugi akibat pengelolaan yang tak profesional.

    “Mana yang biru, mana yang berwarna merah, mana yang rugi terus. Jadi pada prinsipnya, data kelolanya harus diperbaiki,” katanya.

    Yang utama adalah profesionalisme. “Artinya apa? Ini BUMD asetnya juga pada banyak. Perusahannya gede-gede. Tapi kok rugi melulu? Nah ini tidak boleh terjadi lah,” kata Chico.

    Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta juga menyoroti pentingnya penempatan direksi yang kompeten dan bukan hasil dari politik praktis.

    “Tadi sempat disampaikan oleh Pak Gub, misalnya ada suara-suara yang mengatakan bagian direksi itu titipan. Nah ini tidak boleh lagi terjadi,” kata Chico.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Hal itu buntut masalah dalam layanan Bank DKI beberapa waktu lalu, yakni nasabah mengeluh tak bisa melakukan transaksi daring sejak malam takbiran atau 30 Maret 2025.

    Pernyataan itu disampaikan Pramono saat rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4).

    Pada video yang diunggah di akun Instagram resmi Pramono, ia menegaskan bahwa akan membebastugaskan Amirul.

    “Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Ungkap Motor Royal Enfield Ridwan Kamil Diduga Dibeli dari Hasil Korupsi  – Halaman all

    KPK Ungkap Motor Royal Enfield Ridwan Kamil Diduga Dibeli dari Hasil Korupsi  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menungkap alasan motor Royal Enfield Classic 500 milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias RK, disita penyidik.

    Motor jenis cruiser seharga Rp78 juta itu disita penyidik KPK karena diduga bersumber dari hasil tindak pidana korupsi dana iklan bank BUMD. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, penyitaan sebuah kendaraan dilakukan karena penyidik menilai kendaraan tersebut merupakan bagian dari proses korupsi yang disidik

    “KPK menyita sebuah kendaraan ya, kendaraan itu tentunya bisa jadi kendaraan tersebut menjadi bagian dari proses korupsi yang terjadi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    “Apakah itu dalam sarana sebagai sarana atau juga kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibeli menggunakan hasil dari tindak pidana,” imbuhnya.

    Tessa menjelaskan lagi, bahwa kendaraan yang disita bisa juga merupakan bagian dari cara KPK ingin melakukan pemulihan aset (asset recovery).

    Untuk lebih jelasnya, lanjut Tessa, maksud penyidik menyita Royal Enfield Classic 500 milik Ridwan Kamil akan dibuka dalam persidangan.

    “Atau bisa juga penyitaan aset kendaraan tersebut, tidak terbatas hanya kendaraan maupun aset-aset lainnya, disita sebagai bagian dari upaya asset recovery yang nanti akan berujung kepada uang pengganti. Itu juga bisa,” katanya.

    Tessa menambahkan bahwa untuk saat ini motor gede (moge) tersebut belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan), Cawang, Jakarta Timur.

    Moge itu masih berada dalam penguasaan Ridwan Kamil dengan status pinjam pakai.

    “Posisi kendaraan yang dilakukan penyitaan masih dipinjampakaikan kepada yang bersangkutan. Jadi belum ada pergeseran ke Rupbasan,” ujar Tessa.

    Tessa belum memberi petunjuk kapan moge itu dipindahkan ke Rupbasan. Ia hanya mengatakan kalau moge yang masih dalam penguasaan Ridwan Kamil itu tidak boleh diubah bentuk atau dijual.

    Apabila hal tersebut terjadi, maka ada kaitannya dengan Pasal 21 terkait perintangan penyidikan.

    “Dalam hal ini kaitannya adalah baik itu Pasal 21 bisa masuk menghalangi penyidikan maupun dari sisi nilainya bisa dimintakan untuk diganti, tentunya sesuai dengan nilai pada saat kendaraan itu disita,” kata Tessa.

    Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Ridwan Kamil, disebutkan Royal Enfield Classic 500 itu buatan tahun 2017.

    Moge itu memiliki harga Rp78 juta.

    Rumah Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung digeledah KPK pada Senin, 10 Maret 2025. Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana iklan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Selain motor, tim penyidik KPK turut mengamankan sejumlah dokumen yang ditengarai berkaitan dengan perkara.

    Lima Tersangka Korupsi Iklan Bank BUMD

    GEDUNG KPK – Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/9/2021). Pihak KPK kini tengah menelaah laporan dugaan korupsi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Anti Korupsi (KSST).  (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

    KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan bank BUMD 2021-2023 yang merugikan negara Rp222 miliar.

    Kelimanya yakni mantan Direktur Utama bank, Yuddy Renaldi (YR); Pimpinan Divisi Corporate Secretary bank, Widi Hartono (WH); Pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), Ikin Asikin Dulmanan (IAD); Pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), Suhendrik (SUH); dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), R. Sophan Jaya Kusuma (RSJK).

    KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp222 miliar.

    Yuddy Renaldi cs disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

    Kelima tersangka belum ditahan KPK. Tetapi komisi antikorupsi telah mencegah Yuddy Renaldi cs bepergian ke luar negeri.

  • Pemkab Kepulauan Seribu siapkan lahan penanaman mangrove

    Pemkab Kepulauan Seribu siapkan lahan penanaman mangrove

    Kami sudah melakukan monitoring persiapan kegiatan tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menyiapkan lahan penanaman 10 ribu bibit mangrove dan penebaran bibit ikan kerapu di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa.

    “Penanaman pohon mangrove (bakau) dan penebaran bibit ikan kerapu ini dipusatkan di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa,” kata Plt Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan kegiatan penanaman dan penebaran bibit ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

    ​​”Kami sudah melakukan monitoring persiapan kegiatan tersebut,” kata dia.

    Ia mengapresiasi Transjakarta yang punya niat baik dan luhur untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan lingkungan dan potensi perikanan di Kepulauan Seribu.

    Fadjar menilai kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama dalam mendukung budi daya ikan kerapu yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat pesisir.

    Selain itu, program ini juga merupakan dukungan terhadap inisiatif Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

    “Kami berharap Gubernur bisa hadir langsung saat pelaksanaan nanti, untuk ikut menanam dan memberi motivasi serta edukasi kepada masyarakat,” tambah Fadjar.

    Ia mengatakan Transjakarta sendiri akan menyalurkan bantuan sebanyak sepuluh ribu bibit mangrove tahun ini.

    Program TJSL ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat sektor perikanan dan kehutanan pesisir.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Bertemu Gubernur Lampung, Bahas Digitalisasi Layanan Publik dan Hilirisasi Pangan Megapolitan 15 April 2025

    Pramono Bertemu Gubernur Lampung, Bahas Digitalisasi Layanan Publik dan Hilirisasi Pangan Megapolitan 15 April 2025

    Pramono Bertemu Gubernur Lampung, Bahas Digitalisasi Layanan Publik dan Hilirisasi Pangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung
    menerima kunjungan
    Gubernur Lampung

    Rahmat Mirzani Djausal
    di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025).
    Kunjungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung mengenai Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
    “Hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan kesepahaman dan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang mencakup kerja sama bidang pemerintahan serta pengembangan teknologi, khususnya terkait
    aplikasi JAKI
    ,” ucap Pramono, Selasa.
    JAKI atau Jakarta Kini, merupakan aplikasi digital pelayanan publik milik Pemprov Jakarta yang dinilai sukses dalam mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat.
    Jakarta memberikan dukungan penuh kepada Lampung untuk mereplikasi dan mengembangkan platform serupa di provinsinya.
    “Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Lampung untuk mengembangkan JAKI,” ungkapnya.
    Nantinya, Pemprov Lampung akan mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan milik pemerintah daerah, termasuk yang digunakan oleh aparatur pemerintahan desa, ke dalam satu platform.
    Aplikasi tersebut nantinya akan diadaptasi, dikembangkan, dan diberi nama baru sesuai kebutuhan masyarakat Lampung, namun tetap mengacu pada sistem dan mekanisme kerja JAKI yang telah terbukti efektif.
    Tak hanya kerja sama di bidang digitalisasi, Jakarta juga membuka pintu untuk kolaborasi lebih luas, terutama dalam sektor pangan dan hilirisasi produk, mengingat Lampung penghasil bahan pangan seperti pisang, jagung hingga beras.
    “Seperti kita tahu, Lampung adalah penghasil beras, pisang, jagung, ayam, dan banyak lagi. Maka kami ingin menjajaki kerja sama hilirisasi, tidak sekadar menerima distribusi produk mentah, tapi juga mengembangkan industri pengolahannya, bahkan membangun BUMD bersama di Lampung,” tambahnya.
    Pramono menjelaskan, gagasan ini muncul dari hasil evaluasi arus mudik Lebaran, di mana penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.
    Sementara itu, Rahmat Mirzani Djausal menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk kemajuan pelayanan publik di wilayahnya.
    “Kami melihat sangat penting, kami belajar, kami melakukan replika terhadap aplikasi JAKI ini di Provinsi Lampung, karena kita ingin melakukan lompatan dalam melakukan digitalisasi,” ucap Rahmat.
    Rahmat juga menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan awal dari kolaborasi yang lebih luas ke depan, termasuk dalam sektor hilirisasi pangan.
    “Ini adalah langkah awal kerja sama-kerja sama yang berikutnya, karena entry point-nya adalah teknologi. Tapi ke depannya kami akan melakukan kerja sama-kerja sama terutama dalam hilirisasi pangan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 13.710 Penyelenggara Negara Belum Lapor Kekayaan, KPK Minta Evaluasi Internal di Masing-masing Instansi 

    13.710 Penyelenggara Negara Belum Lapor Kekayaan, KPK Minta Evaluasi Internal di Masing-masing Instansi 

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa sebanyak 13.710 Penyelenggara Negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga batas akhir pelaporan pada Senin, 11 April 2025. Temuan ini menjadi sorotan tajam atas pentingnya transparansi dan integritas pejabat publik.

    “Sampai dengan batas akhir pelaporan LHKPN untuk tahun pelaporan 2024, yakni pada 11 April 2025, KPK telah menerima sejumlah 402.638 LHKPN, dari total 416.348 Wajib Lapor, atau persentase pelaporan tepat waktunya mencapai 96,71 persen,” kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa, 15 April 2025. 

    KPK menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara negara yang telah patuh melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan LHKPN. Kepatuhan ini sebagai komitmen nyata sekaligus teladan baik dalam pencegahan korupsi oleh seorang pejabat publik.

    Meski tingkat kepatuhan cukup tinggi, KPK tetap menyoroti 13.710 pejabat yang belum melaporkan kekayaannya. Para pejabat ini tetap diimbau untuk segera menyampaikan laporan meskipun statusnya tercatat sebagai pelaporan terlambat.

    “Bagi para PN/Wajib lapor yang belum menyelesaikan kewajibannya, tetap diimbau untuk melaporkan LHKPN-nya sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan aset atau harta seorang pejabat publik,“ ujar Budi. 

    Verifikasi Laporan LHKPN 

    Budi menyampaikan, KPK akan melakukan verifikasi administratif atas laporan yang telah masuk. Jika dinyatakan lengkap, data kekayaan para pejabat akan dipublikasikan melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id.

    Lebih lanjut, KPK meminta agar pimpinan lembaga dan satuan pengawas internal di setiap instansi melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan masing-masing.

    Data Pelaporan LHKPN 

    Berdasarkan data, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bidang eksekutif sebesar 96,99 persen. Dengan perincian, jumlah wajib lapor sebanyak 332.822, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN sebanyak 322.807 orang, dan yang belum sebanyak 10.015. 

    Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di rumpun legislatif sebesar 85,85 persen. Jumlah wajib lapor sebanyak 20.787, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN 17.846 orang, dan yang belum sebanyak 2.941. 

    Kemudian tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di wilayah yudikatif mencapai 99,98 persen. Jumlah wajib lapor sebanyak 17.931, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN 17.928 orang, dan yang belum sebanyak 3 orang. 

    Lalu, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di BUMN/BUMD berada di angka 98,32 persen. Jumlah wajib lapor sebanyak 44.808, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN 44.057 orang, dan yang belum sebanyak 751 orang.

    “Kepatuhan LHKPN ini dapat digunakan sebagai salah satu basis data dukung dalam manajemen ASN, seperti promosi bagi para pegawai yang patuh, maupun penjatuhan sanksi administratif bagi yang lalai,” ucap Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bidik Jakarta jadi Top 50 Kota Global, Pramono Anung Minta BUMD Lakukan Ini – Page 3

    Bidik Jakarta jadi Top 50 Kota Global, Pramono Anung Minta BUMD Lakukan Ini – Page 3

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan ada perbaikan menyeluruh dari Bank DKI. Hal itu guna menjawab sejumlah permasalah di perusahaan perbankan plat merah tersebut, khususnya soal pengelolaan yang tidak profesional karena adanya orang titipan. 

    “Tidak boleh lagi titipan dari siapapun untuk direksi Bank DKI ini,” tegas Pramono seperti dikutip Selasa (15/4/2025).

    Pramono mencatat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius terkait Bank DKI. Sebab hampir di tiap periode kepemimpinan gubernur, Bank DKI selalu ada kasus karena buruknya tata kelola.

    “Bank ini (DKI) tidak dikelola secara profesional. Ada ruang-ruang yang gampang orang yang bisa mempermainkan itu, dari dalam terutama. Maka sepenuhnya harus dikelola secara profesional. Tidak boleh lagi titipan dari siapapun untuk direksi Bank DKI,” catat Pramono.

    Guna merealisasi itu, Pramono hendak terpikir untuk mengubah nama Bank DKI. Dia berharap dengan perubahan nama tersebut, tata kelola bisa menjadi lebih baik dan profesional ke depannya.

    “Kita harus memikirkan untuk mengubah nama, apakah Bank DKI menjadi Bank Jakarta atau Bank Global? sehingga kita lakukan yang namanya rebranding,” jelas Pramono.

    Pramono meyakini, jika pembaharuan terlaksana maka bukan tidak mungkin Bank DKI menjadi bank kebanggaan masyarakat Jakarta dan membawa Jakarta sebagai kota global yang mendunia.

    Sebagai catatan, Pramono menyampaikan Jakarta pernah tercatat di peringkat 54 pada tahun 2015 sebagai kota glonal. Namun karena penurunan kualitas, peringkat tersebut merosot ke nomor 74 dari 156 kota. 

    “Kita pernah tahun 2015, kita nomor 54 (top kota global) pada waktu itu. Turun terus, sekarang menjadi nomor 74 dari 156,” Pramono menandasi.

  • PAM Jaya hemat Rp1 miliar per tahun setelah gunakan Water Purifier

    PAM Jaya hemat Rp1 miliar per tahun setelah gunakan Water Purifier

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah (Permuda) PAM Jaya telah menerapkan penggunaan Water Purifier di lingkungan perusahaan selama dua tahun dan berhasil menghemat anggaran pembelian air minum hingga Rp1 miliar per tahun atau lebih dari 25.000 galon.

    “Efisiensi anggaran dan pelestarian lingkungan bisa berjalan seiring, dan itu yang sedang kami dorong,” Kata Corporate Communication & Office Director Senior Manager PAM Jaya Gatra Vaganza dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penggunaan Water Purifier merupakan inovasi berkelanjutan sebagai upaya nyata mendukung Jakarta menuju kota yang lebih ramah lingkungan.

    Ia menjelaskan, inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan kepada PAM Jaya untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan, sekaligus memperkuat posisi PAM Jaya sebagai pelopor Go Green BUMD di Jakarta.

    Selain itu lanjut dia, penggunaan Water Purifier juga mengeliminasi penggunaan air minum kemasan plastik sekali pakai. Upaya ini juga kelak akan dibarengi dengan penyediaan vending machine tumbler murah untuk mendukung karyawan dalam penggunaan tumbler secara berkelanjutan.

    Untuk itu, perusahaan secara berkala melakukan pengecekan kualitas air Water Purifier melalui uji laboratorium, memastikan standar air siap minum tetap terjaga.

    Inovasi ini diharapkan dapat diterapkan melalui sinergi BUMD seperti dengan TransJakarta, PAL Jaya, Sarana Jaya, dan anak usahanya sebagai langkah awal.

    “Kami percaya, jika seluruh gedung di Jakarta ikut serta mengimplementasikan Water Purifier, tidak hanya akan menciptakan efisiensi biaya, tetapi juga menjadikan Jakarta sebagai contoh kota yang konsisten peduli terhadap isu lingkungan,” katanya.

    Ia menambahkan, dari sisi investasi, Water Purifier ini tergolong efisien. Dengan harga beli yang terjangkau, nilai efisensinya lebih besar dibanding dengan pembelian air minum kemasan.

    Untuk tarif air yang mengikuti harga air pelanggan PAM Jaya berkisar antara Rp1 hingga Rp15 per liter dan inovasi ini menjadi alternatif hemat dibandingkan air kemasan yang dapat mencapai Rp4.000 per liter.

    Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, PAM JAYA terus melangkah sebagai agen perubahan dalam membangun Jakarta yang berkelanjutan, efisien, dan lebih sehat.*

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Erafzon Saptiyulda AS
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAM JAYA Hadirkan Water Purifier, Pelopori Inisiatif Go Green BUMD Wujudkan Layanan Air Siap Minum

    PAM JAYA Hadirkan Water Purifier, Pelopori Inisiatif Go Green BUMD Wujudkan Layanan Air Siap Minum

    TRIBUNJAKARTA.COM – PAM JAYA terus berkomitmen dalam mewujudkan 100 peren cakupan layanan air minum di Jakarta.

    Berbagai upaya dilakukan, salah satunya yakni dengan menghadirkan inovasi terbaru berupa Water Purifier sebagai upaya dalam mendukung Jakarta menuju kota yang lebih ramah lingkungan.

    Inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan, sekaligus memperkuat posisi PAM JAYA sebagai pelopor Go Green BUMD di Jakarta.

    “Pemanfaatan Water Purifier ini bukan hanya soal layanan air minum yang lebih berkualitas, tetapi juga langkah konkret untuk menekan limbah plastik dan membangun budaya kerja yang berkelanjutan,” kata Corporate Communication and Office Director Senior Manager PAM JAYA, Gatra Vaganza.

    Gatra menjelaskan, selama dua tahun terakhir PAM JAYA telah menerapkan penggunaan Water Purifier di lingkungan internal perusahaan.

    Hasilnya, PAM JAYA berhasil menghemat anggaran pembelian air minum hingga Rp 1 Miliar per tahun atau lebih dari 25.000 galon, sekaligus mengeliminasi penggunaan air minum kemasan plastik sekali pakai.

    Hal ini menunjukan bahwa efisiensi anggaran dan pelestarian lingkungan ternyata bisa berjalan seiringan.

    Gatra pun menyebut, langkah ini nantinya akan dibarengi dengan penyediaan vending machine tumbler murah untuk mendukung karyawan dalam penggunaan botol minum secara berkelanjutan.

    PAM JAYA secara berkala juga melakukan pengecekan kualitas air Water Purifier melalui uji laboratorium untuk memastikan standar air siap minum tetap terjaga. 

    Diharapkan, inovasi ini dapat diterapkan melalui sinergi BUMD seperti dengan TransJakarta, PAL Jaya, Sarana Jaya, dan anak usahanya sebagai langkah awal.

    “Kami percaya, jika seluruh gedung di Jakarta ikut serta mengimplementasikan Water Purifier, tidak hanya akan menciptakan efisiensi biaya, tetapi juga menjadikan Jakarta sebagai contoh kota yang konsisten peduli terhadap isu lingkungan,” kata Gatra. 

    Sementara itu kata Gatra, dari sisi investasi Water Purifier ini tergolong lebih efisien jika dibanding dengan pembelian air minum kemasan karena harga beli yang terjangkau.

    Untuk tarif air, mengikuti harga air pelanggan PAM JAYA berkisar antara Rp 1-Rp 15 per liter.

    Inovasi ini menjadi alternatif hemat dibandingkan air kemasan yang dapat mencapai Rp 4.000 per liter.

    Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, PAM JAYA terus melangkah sebagai agen perubahan dalam membangun Jakarta yang berkelanjutan, efisien, dan lebih sehat.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsAppChannel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.