BUMN: BUMD

  • DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 April 2025

    DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi Megapolitan 28 April 2025

    DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyambangi Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025) untuk beraudiensi dengan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    .
    Dalam pertemuan ini, DTKJ menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat kebijakan transportasi di Jakarta dan sekitarnya.
    “Ini adalah kali pertama kami beraudiensi langsung dengan beliau. Ada beberapa masukan dari
    Dewan Transportasi Kota Jakarta
    untuk memperkuat dan mengawal kebijakan-kebijakan transportasi yang ada di Jakarta,” ucap Ketua DTKJ Jakarta, Haris Muhammadun, Senin.
    Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada lima poin utama yang dibahas.
    Salah satunya adalah apresiasi terhadap peluncuran layanan Transjabodetabek rute Alam Sutera-Blok M yang baru diresmikan pada Kamis (24/5/2025).
    Kemudian, DTKJ mengusulkan agar enam rute Transjabodetabek yang sudah direncanakan sebaiknya tidak dikenakan tarif subsidi.
    DTKJ juga mengusulkan penambahan trayek Transjabodetabek berbasis tarif non-subsidi atau melalui layanan Royal Trans. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau para pengguna kendaraan pribadi di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
    “Kenapa demikian? Karena sebetulnya kan orang-orang di
    developer
    yang ada di Bodetabek itu kan pengguna mobil pribadi. Itu yang akan kita sasar, sehingga Royal Trans itulah yang akan kita tambahkan,” ungkap Haris.
    Selain itu, DTKJ juga mendorong penerapan tarif parkir tinggi di koridor-koridor yang sudah dilayani angkutan umum, serta pengembangan fasilitas
    park and ride
    di luar Jakarta.
    Hal ini diharapkan dapat mendorong warga untuk beralih ke transportasi publik.
    “Kita mengapresiasi Pak Gubernur yang telah berkomunikasi dengan para kepala daerah di Bodetabek, baik gubernur maupun bupati, wali kota sehingga itu rasa-rasanya itu bisa dilaksanakan,” tutur Haris.
    Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula soal percepatan penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) yang saat ini baru mencapai 11 persen, serta usulan kreatif dalam pembiayaan transportasi publik.
    DTKJ juga mendorong adanya peraturan gubernur baru terkait tata kelola BUMD transportasi, sejalan dengan visi Pramono untuk memperluas layanan hingga ke wilayah Jabodetabek.
    Salah satu hal yang turut disinggung dalam audiensi adalah soal rencana penyesuaian tarif Transjakarta yang hingga kini masih bertahan di angka Rp 3.500 sejak tahun 2005.
    “Sebelum-sebelumnya dan ini tadi juga kami sampaikan juga artinya memang dari 2003-2004 itu kan tidak naik-naik ya atau tidak disesuaikan,” ungkap Haris.
    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa kajian terkait kenaikan tarif masih berlangsung.
    “Tarif Rp 3.500 itu berlaku sejak tahun 2005. Saat itu UMP Jakarta masih Rp 800 ribu. Sekarang UMP sudah naik jauh, tapi tarif masih sama. Maka ini sedang dikaji secara detil agar semua variabel yang mempengaruhi diperhitungkan sebelum kami laporkan ke Pak Gubernur,” terang Syafrin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Fakta Tugu Biawak di Wonosobo yang Viral: Mirip Asli hingga Anggaran Minim Rp 50 Juta

    5 Fakta Tugu Biawak di Wonosobo yang Viral: Mirip Asli hingga Anggaran Minim Rp 50 Juta

    5 Fakta Tugu Biawak di Wonosobo yang Viral: Mirip Asli hingga Anggaran Minim Rp 50 Juta

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini 5 fakta Tugu Biawak Wonosobo yang viral.

    Tugu Biawak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sedang ramai dibicarakan.

    Patung biawak ini viral di media sosial karena bentuknya yang mirip biawak sungguhan.

    Bahkan pada malam hari, Tugu Biawak tetap terlihat detail berkat pencahayaan yang dipasang di sekitarnya.

    Lampu-lampu itu membuat patung terlihat semakin nyata.

    Tugu ini dibangun dengan anggaran sekitar Rp 50 juta dari program CSR beberapa BUMD di Wonosobo.

    Ide pembangunan datang dari Karang Taruna Desa Krasak.

    Rejo Arianto, seniman lokal lulusan ISI Surakarta, dipercaya membuat patung ini.

    Ia dibantu oleh enam orang selama proses pengerjaan.

    Pembangunan tugu memakan waktu sekitar 1,5 bulan.

    Dukungan penuh juga datang dari Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat.

    Kini, Tugu Biawak menjadi ikon baru Desa Krasak dan menarik banyak wisatawan untuk berhenti dan berfoto.

    Berikut 5 fakta Tugu Biawak Wonosobo:

    1. Dibangun dengan Anggaran Rp 50 Juta

    Tugu Biawak dibangun dengan dana sekitar Rp 50 juta.

    Dana ini berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Wonosobo.

    “Untuk tenaga pengerjaan, kalau buat saya Rp 50 juta cukup,” kata Rejo Arianto, seniman pembuat patung ini.

    2. Digarap oleh Seniman Lokal

    Rejo Arianto adalah sosok di balik Tugu Biawak.

    Ia adalah lulusan Fakultas Seni Rupa ISI Surakarta.

    Setelah lulus, Rejo kembali ke Wonosobo dan aktif sebagai pelukis.

    “Semua lukisan di Pemkab Wonosobo adalah karya Mas Ari,” kata Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat.

    3. Proses Pembuatan 1,5 Bulan

    Pembuatan patung biawak ini berlangsung sekitar 1,5 bulan.

    Rejo dibantu oleh enam orang dalam proses pengerjaannya.

    “Awal pembuatannya sebelum puasa dan selesai sekitar H-5 Lebaran,” kata Rejo.

    4. Terinspirasi dari Hewan Endemik Desa Krasak

    Pemilihan biawak sebagai objek patung bukan tanpa alasan.

    Biawak merupakan hewan endemik di Desa Krasak.

    “Awal gagasan dari teman-teman karang taruna, kenapa dipilih biawak, karena biawak adalah hewan endemik lokal daerah tersebut yang perlu dilestarikan,” kata Rejo.

    5. Jadi Spot Foto Baru

    Setelah selesai, Tugu Biawak langsung menarik perhatian banyak orang.

    Banyak pengendara sengaja berhenti untuk berfoto di depan patung ini.

    Ketua Karang Taruna Kecamatan Selomerto, Gunawan, mengungkap warga sangat antusias.

    “Warga sangat antusias. Sekarang banyak yang berhenti di sini hanya untuk berfoto. Ini membanggakan karena tugu ini bisa menjadi ikon baru bagi Desa Krasak.” (*)

  • 5 Fakta Tugu Biawak di Wonosobo yang Viral: Mirip Asli hingga Anggaran Minim Rp 50 Juta

    5 Fakta Tugu Biawak di Wonosobo yang Viral: Mirip Asli hingga Anggaran Minim Rp 50 Juta

    5 Fakta Tugu Biawak di Wonosobo yang Viral: Mirip Asli hingga Anggaran Minim Rp 50 Juta

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini 5 fakta Tugu Biawak Wonosobo yang viral.

    Tugu Biawak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sedang ramai dibicarakan.

    Patung biawak ini viral di media sosial karena bentuknya yang mirip biawak sungguhan.

    Bahkan pada malam hari, Tugu Biawak tetap terlihat detail berkat pencahayaan yang dipasang di sekitarnya.

    Lampu-lampu itu membuat patung terlihat semakin nyata.

    Tugu ini dibangun dengan anggaran sekitar Rp 50 juta dari program CSR beberapa BUMD di Wonosobo.

    Ide pembangunan datang dari Karang Taruna Desa Krasak.

    Rejo Arianto, seniman lokal lulusan ISI Surakarta, dipercaya membuat patung ini.

    Ia dibantu oleh enam orang selama proses pengerjaan.

    Pembangunan tugu memakan waktu sekitar 1,5 bulan.

    Dukungan penuh juga datang dari Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat.

    Kini, Tugu Biawak menjadi ikon baru Desa Krasak dan menarik banyak wisatawan untuk berhenti dan berfoto.

    Berikut 5 fakta Tugu Biawak Wonosobo:

    1. Dibangun dengan Anggaran Rp 50 Juta

    Tugu Biawak dibangun dengan dana sekitar Rp 50 juta.

    Dana ini berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Wonosobo.

    “Untuk tenaga pengerjaan, kalau buat saya Rp 50 juta cukup,” kata Rejo Arianto, seniman pembuat patung ini.

    2. Digarap oleh Seniman Lokal

    Rejo Arianto adalah sosok di balik Tugu Biawak.

    Ia adalah lulusan Fakultas Seni Rupa ISI Surakarta.

    Setelah lulus, Rejo kembali ke Wonosobo dan aktif sebagai pelukis.

    “Semua lukisan di Pemkab Wonosobo adalah karya Mas Ari,” kata Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat.

    3. Proses Pembuatan 1,5 Bulan

    Pembuatan patung biawak ini berlangsung sekitar 1,5 bulan.

    Rejo dibantu oleh enam orang dalam proses pengerjaannya.

    “Awal pembuatannya sebelum puasa dan selesai sekitar H-5 Lebaran,” kata Rejo.

    4. Terinspirasi dari Hewan Endemik Desa Krasak

    Pemilihan biawak sebagai objek patung bukan tanpa alasan.

    Biawak merupakan hewan endemik di Desa Krasak.

    “Awal gagasan dari teman-teman karang taruna, kenapa dipilih biawak, karena biawak adalah hewan endemik lokal daerah tersebut yang perlu dilestarikan,” kata Rejo.

    5. Jadi Spot Foto Baru

    Setelah selesai, Tugu Biawak langsung menarik perhatian banyak orang.

    Banyak pengendara sengaja berhenti untuk berfoto di depan patung ini.

    Ketua Karang Taruna Kecamatan Selomerto, Gunawan, mengungkap warga sangat antusias.

    “Warga sangat antusias. Sekarang banyak yang berhenti di sini hanya untuk berfoto. Ini membanggakan karena tugu ini bisa menjadi ikon baru bagi Desa Krasak.” (*)

  • Ancol raih pendapatan Rp1,2 triliun sepanjang 2024

    Ancol raih pendapatan Rp1,2 triliun sepanjang 2024

    Warga bermain di pesisir Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (1/3/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Ancol raih pendapatan Rp1,2 triliun sepanjang 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 April 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Perseroan) mencatat pendapatan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut meraup keuntungan sebesar Rp1,266 triliun sepanjang tahun 2024.

    “Kontribusi utama pendapatan dari segmen pariwisata sebesar 75,11 persen, sedangkan sisanya berasal dari real estate serta perdagangan dan jasa,” kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Daniel Windriatmoko di Jakarta, Sabtu.

    Keuntungan tersebut tercatat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Perseroan) dengan agenda antara lain pelaporan kinerja tahun buku 2024, pembagian dividen, serta pengangkatan dan pergantian anggota Dewan Komisaris.

    Selain itu, RUPS menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp24 per lembar saham yang totalnya mencapai Rp38,40 miliar atau 21,60 persen dari laba bersih.

    Meski menghadapi tantangan ekonomi global, kenaikan harga bahan baku dan perubahan preferensi pelanggan, kata dia, perusahaan tetap fokus pada inovasi.

    Mulai dari efisiensi operasional, seperti digitalisasi layanan tiket, peningkatan fasilitas pengunjung, serta pengembangan wahana baru, sehingga berhasil mempertahankan pendapatan seperti tahun lalu.

    Selain itu, perusahaan terus menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program pemberdayaan masyarakat, penurunan stunting, serta konservasi lingkungan seperti restorasi kerang hijau dan transplantasi terumbu karang.

    Berbagai penghargaan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan semakin mengukuhkan posisi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebagai pengembang properti dan kawasan wisata terpadu yang berkelanjutan.

    Selain itu, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) juga menetapkan pergantian anggota Dewan Komisaris untuk memperkuat pengawasan dan strategi bisnis ke depan,”

    Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini. Jajaran Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen, yakni Irfan Setiaputra. Cak Lontong dan Sutiyoso sebagai Komisaris PT Pembanguna Jaya Ancol Tbk.

    Sementara itu, untuk jajaran direksi Winarto diangkat sebagai Direktur Utama, Cahyo Satriyo Prakoso, Daniel Nainggolan dan Eddy Prastiyo sebagai Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

    Sumber : Antara

  • Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Segera Dihapus, Ini Iuran per 26 April 2025

    Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Segera Dihapus, Ini Iuran per 26 April 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah segera mengubah sistem kelas pada BPJS Kesehatan terkait jaminan kesehatan masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada tahun ini.

    Sistem kelas 1, 2, dan 3 nantinya akan dihapus mulai Juli 2025. Sistem tersebut akan digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Nantinya, akan ada perubahan sistem kelas rawat, hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama.

    Terkait dengan implementasi KRIS ini, pemerintah belum memastikan perihal kenaikan biaya iuran. Adapun, besaran nominal iuran BPJS Kesehatan masih sama karena landasan hukumnya belum ada perubahan, yakni masih tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.

    “Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sesuai rapat di Komisi IX DPR, Jakarta, bulan lalu seperti dikutip Sabtu (26/4/2024).

    Menilik laman BPJS Kesehatan juga masih tertera ketentuan tarif iuran yang lama alias belum berubah. Iuran ini dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN mulai dari ASN, pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.

    Dikutip dari BPJS Kesehatan, iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500, akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

    Per 1 Januari 2021, iuran peserta dengan fasilitas ruang perawatan kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Peserta kelas II sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

    Kemudian, iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

    Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Lalu, bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
    Sedangkan, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    “Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial,” kata Prof Ghufron.

    Ghufron mengatakan jika iurannya sama, bagi orang kaya jelas tidak memberatkan, tetapi bagi orang miskin malah akan menyulitkan. Dirinya kembali menekankan jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong.

    Perbedaan BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3

    Perbedaan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dapat dilihat dari besaran iuran yang dibayar setiap bulannya. Mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, berikut ini rincian iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelasnya.
    BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan
    BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan
    BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan

    Sebagai informasi, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat setor ke kantor cabang BPJS terdekat, melalui aplikasi Mobile JKN, M-Banking, dompet digital, hingga minimarket.

    Fasilitas Rawat Inap

    BPJS Kesehatan Kelas 1:
    Peserta BPJS kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP. Akan tetapi, jika melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.

    BPJS Kesehatan Kelas 2:
    Peserta BPJS kelas 2 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 3-5 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pindah kamar ke kelas yang lebih tinggi, seperti kelas 1 atau VIP. Hal ini dapat dilakukan asalkan peserta mau membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.

    BPJS Kesehatan Kelas 3:
    Peserta BPJS kelas 3 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 4-6 orang. Jika ruang rawat inap kelas 3 rujukan penuh, pihak faskes dapat merujuk pasien ke faskes lain yang ruang inap kelas 3-nya masih tersedia.

    Manfaat Kacamata

    Perbedaan BPJS kelas 1, 2, dan 3 selanjutnya yang perlu diketahui adalah besaran biaya kacamata yang ditanggung. Perlu diketahui, BPJS Kesehatan memberikan subsidi kacamata yang besaran harganya telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, berikut rinciannya:
    Hak rawat kelas 3: Rp 165.000
    Hak rawat kelas 2: Rp 220.000
    Hak rawat kelas 1: Rp 330.000
    Nilai subsidi kacamata tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 10% di masing-masing kelas. Sebelumnya, subsidi kacamata untuk kelas 3 hanya Rp 150.000. Adapun subsidi untuk kelas 2 Rp 200.000. Sedangkan subsidi untuk kelas 1 Rp 300.000.

    Sebagai informasi, ada ketentuan yang mengikat tentang berapa kali peserta dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata. Hal ini ditujukan untuk membatasi pembelian kacamata menggunakan subsidi biaya yang telah disediakan.

    Secara khusus, BPJS Kesehatan menetapkan waktu pembelian setiap dua tahun sekali untuk setiap peserta. Dengan demikian, pembelian kacamata di luar ketentuan tersebut akan ditanggung sendiri oleh peserta.

    (fsd/fsd)

  • Siapa Seniman Patung Biawak Wonosobo? Ini 3 Fakta Unik Karya Seni Realistis

    Siapa Seniman Patung Biawak Wonosobo? Ini 3 Fakta Unik Karya Seni Realistis

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah patung biawak dengan ukuran raksasa dan tingkat realisme yang mencengangkan muncul di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.

    Kehadirannya bukan hanya sekadar menjadi pemandangan unik di jalur penghubung Wonosobo-Banjarnegara, tetapi juga menyimpan cerita menarik tentang kreativitas seniman lokal, kearifan lokal, dan semangat gotong royong masyarakat.

    Patung biawak yang viral ini adalah buah karya tangan dingin Rejo Arianto, seorang seniman kelahiran Wonosobo yang memiliki pendekatan unik dalam menciptakan karyanya.

    Alih-alih hanya mengandalkan imajinasi atau referensi visual semata, Rejo ternyata sengaja memelihara biawak untuk mempelajari secara mendalam anatomi dan setiap gerak-gerik reptil tersebut.

    Observasi langsung ini menjadi kunci utama dalam menghasilkan patung yang begitu hidup dan menyerupai aslinya.

    Rejo, seorang alumni Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, mengungkapkan bahwa dalam menciptakan karya seni yang realistis, sentuhan “rasa” juga memegang peranan penting.

    Menurutnya, setiap patung harus memiliki “jiwa” agar dapat dirasakan dan terhubung dengan emosi orang yang melihatnya. Filosofi ini tercermin jelas dalam patung biawak karyanya, yang seolah memiliki tatapan dan postur tubuh yang hidup.

    Menariknya, sebelum dikenal sebagai pematung, Rejo lebih dulu malang melintang di dunia lukis Wonosobo.

    Bahkan, karya lukisnya pernah menghiasi Rumah Dinas Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat. Peralihan Rejo ke dunia patung menunjukkan fleksibilitas dan eksplorasi dalam dirinya sebagai seorang seniman.

    Inisiatif Pemuda Karang Taruna

    Ide pembuatan patung biawak yang kini menjadi ikon baru Wonosobo ini ternyata berawal dari inisiatif para pemuda karang taruna Desa Krasak.

    Mereka memiliki gagasan untuk menghadirkan sebuah ikon yang dapat merepresentasikan karakter lokal desa mereka. Dipilihnya biawak bukan tanpa alasan, pasalnya reptil ini memang cukup sering dijumpai di wilayah Desa Krasak.

    Yang lebih mengagumkan, biaya pembuatan patung biawak ini sepenuhnya didapatkan melalui skema gotong royong antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat dan berbagai komunitas lokal.

    Tanpa menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo, para pemuda dan seniman berhasil mewujudkan karya seni spektakuler ini dengan anggaran yang relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp50 juta.

    Hal ini membuktikan bahwa dengan semangat kebersamaan dan kreativitas, keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk menghasilkan karya yang luar biasa.

    Kini, patung biawak raksasa ini telah menjadi spot foto favorit bagi masyarakat yang melintas di jalur strategis yang menghubungkan Wonosobo dan Banjarnegara.

    Tugu Biawak Wonosobo Bikin Heboh! Cuma Rp50 Juta tapi Realistis, Netizen Bandingkan dengan yang Rp15 Miliar! Instagram @mood.jakarta

    Keberadaannya bukan hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga simbol kekompakan warga Desa Krasak, kreativitas seniman lokal, dan kearifan lokal yang patut diacungi jempol.

    Fakta Unik Patung Biawak Viral

    Selain proses observasi langsung dan pendanaan gotong royong, terdapat beberapa fakta unik lainnya yang menyelimuti pembuatan patung biawak Wonosobo ini:

    1. Anggaran yang Efisien

    Dengan anggaran sekitar Rp50 juta, Rejo Arianto berhasil menciptakan patung biawak berukuran raksasa dengan tingkat realisme yang tinggi. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan keahlian Rejo dalam memaksimalkan sumber daya yang ada.

    2. Pengerjaan yang Relatif Singkat

    Meskipun ukurannya besar, Rejo mengungkapkan bahwa pengerjaan patung biawak ini relatif singkat. “Khusus untuk pembuatan patungnya sendiri sekitar satu minggu sudah selesai,” katanya.

    Namun, total waktu pengerjaan proyek ini secara keseluruhan, termasuk perencanaan dan persiapan, memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Kecepatan pengerjaan ini menunjukkan keahlian dan fokus Rejo dalam menyelesaikan karyanya.

    3. Ikon Wisata Baru

    Kehadiran patung biawak ini secara tidak langsung telah menjadi ikon wisata baru bagi Kabupaten Wonosobo, khususnya Desa Krasak. Banyak masyarakat dan pengguna jalan yang berhenti untuk berfoto dengan patung unik ini, memberikan dampak positif bagi promosi daerah.

    Rejo Arianto ternyata memiliki visi yang lebih besar untuk mengembangkan ikon patung di Wonosobo.

    Ia mengungkapkan bahwa jika mendapatkan dana yang lebih besar, misalnya 1 miliar rupiah, ia memiliki gagasan untuk membangun patung serupa di empat titik berbeda di Wonosobo.

    Hal ini menunjukkan ambisinya untuk mempercantik dan memberikan identitas visual yang kuat bagi daerahnya melalui karya seni patung.

    Menariknya, Rejo meluruskan informasi yang beredar mengenai sumber pendanaan patung biawak ini. Ia menegaskan bahwa dana yang digunakan berasal dari BUMD di Kabupaten Wonosobo, bukan dari dana desa.

    “Dana dari kebetulan dari BUMD, bukan dari dana desa seperti yang dikabarkan. Kalau disuruh mengerjakan dari dana desa saya tidak mau, saya insyaallah sadar hukum dan pingin taat hukum,” tegas lulusan ISI Solo tersebut dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Rejo juga berbagi latar belakang pendidikannya, di mana ia sebenarnya mendalami seni rupa dengan fokus pada seni murni lukis. Namun, ketertarikannya pada seni tiga dimensi mendorongnya untuk mengeksplorasi dunia patung.

    “Maka ini saya membuat patung sekarang untuk menyalurkan hasrat berkesenian, sampai saat ini baru tiga patung yang dibuat, ini patung untuk pemerintah. Patung pertama berbentuk ganesa untuk artistik kafe dan homestay, yang kedua berupa patung kuda,” jelasnya.

    Alasan Rejo memilih biawak sebagai ikon adalah karena satwa tersebut memang banyak ditemui di wilayah Wonosobo.

    Tugu Biawak yang dibangun di dekat Jembatan Krasak Kabupaten Wonosobo. Media 471

    Hal ini sejalan dengan inisiatif awal para pemuda karang taruna yang ingin mengangkat kearifan lokal melalui ikon yang familiar bagi masyarakat setempat.

    Menanggapi viralnya patung biawak karyanya, Rejo mengaku tidak terlalu euforia.

    “Respons saya pribadi, saya tidak begitu berfoya-foya dengan kabar berita viral ini, biasa saja. Saya cukup mewakili kalau masyarakat senang saya juga ikut senang, tetapi kalau masyarakat dengan karya saya kecewa saya akan sangat kecewa, berhubung ini masyarakat banyak sambutan, banyak dukungan dan banyak kegembiraan saya ikut bahagia sebagai orang yang membuatnya,” pungkasnya dengan rendah hati.

    Fenomena patung biawak di Wonosobo adalah contoh nyata bagaimana seni dapat menyatu dengan kearifan lokal dan semangat kebersamaan masyarakat.

    Karya Rejo Arianto bukan hanya sekadar patung, tetapi juga representasi dari identitas lokal, kreativitas tanpa batas, dan kekuatan gotong royong.

    Keberhasilannya menciptakan ikon baru bagi Wonosobo dengan anggaran yang efisien dan dalam waktu yang relatif singkat patut diacungi jempol.

    Semoga kisah inspiratif ini dapat mendorong munculnya karya-karya seni publik lainnya yang mengangkat potensi dan kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemkab Solok bantu pasarkan produk UMKM saat perayaan HUT ke-112

    Pemkab Solok bantu pasarkan produk UMKM saat perayaan HUT ke-112

    Bupati Solok Jon Firman Pandu mengunjungi salah satu stan UMKM saat acara perayaan HUT ke-112 Kabupaten Solok, Jumat (25/4/2025). ANTARA/HO-Diskominfo Solok.

    Pemkab Solok bantu pasarkan produk UMKM saat perayaan HUT ke-112
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 April 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, membantu memasarkan beragam jenis produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke setiap pengunjung saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kabupaten Solok. Wakil Bupati Solok Candra di Solok, Jumat mengharapkan keikutsertaan UMKM dalam memeriahkan HUT Kabupaten Solok tahun ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan eksistensi produk-produk unggulan daerah.

    Ia menyebutkan perayaan HUT Kabupaten Solok atau kegiatan Solok Maimbau (memanggil) tersebut diramaikan oleh pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Solok.

    “Kita semua berharap agar UMKM di Kabupaten Solok semakin tumbuh dan berkembang. Mari kita dukung bersama-sama pelaku UMKM kita,” ujar Candra.

    Beragam jenis produk UMKM yang dijajakan saat perayaan HUT Kabupaten Solok tersebut, di antaranya makanan dan minuman, pakaian, kerajinan tangan, dan lain-lain. Selain itu, terdapat 64 stan kuliner khas Kabupaten Solok, 10 penampilan kesenian lokal, dan dukungan dari BUMN, BUMD serta perusahaan lokal, yang menjadi kekuatan utama dalam acara HUT Kabupaten Solok.

    Menurut Candra, kegiatan tersebut juga bertujuan sebagai wadah bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mempromosikan produk UMKM Kabupaten Solok ke tengah masyarakat.

    “Kegiatan Solok Maimbau juga diisi dengan berbagai kesenian daerah, kuliner daerah dan hiburan rakyat lainnya,” kata dia.

    Dia mengatakan kegiatan HUT Kabupaten Solok tersebut juga bisa menjadi momentum yang tepat untuk memperkenalkan produk UMKM lokal. Acara HUT Kabupaten Solok, menurut dia, bisa menjadi platform untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk lokal, sekaligus merayakan keberagaman dan potensi ekonomi daerah.

    Dia berharap seluruh pelaku UMKM serta masyarakat jika terjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan Solok Maimbau ini agar bisa memberikan kritik dan sarannya untuk kemajuan yang lebih baik ke depan. Ia menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda perdana di bawah kepemimpinan Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Solok Candra sebagai bentuk komitmen mengangkat seni budaya dan ekonomi kreatif daerah.

    Sumber : Antara

  • Kejati Babel Usul Ada IUP Rakyat untuk Kelola Tambang Timah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 April 2025

    Kejati Babel Usul Ada IUP Rakyat untuk Kelola Tambang Timah Nasional 25 April 2025

    Kejati Babel Usul Ada IUP Rakyat untuk Kelola Tambang Timah
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempermudah izin usaha pertambangan (IUP) bagi rakyat untuk mengelola
    tambang timah
    di Bangka Belitung.
    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Babel M Teguh Darmawan menyatakan,
    IUP rakyat
    itu penting diterbitkan agar pertambangan timah turut memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat lokal.
    “Kami mendorong regulasi penerbitan
    IUP Rakyat
    di Bangka Belitung di Kementerian ESDM dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pertambangan skala kecil yang dilakukan masyarakat,” kata Teguh Darmawan kepada
    Kompas.com
    , Kamis (24/4/2025).
    Teguh mengatakan, Kejaksaan juga menaruh perhatian pada aspek lingkungan pasca-pertambangan.
    Kejaksaan menilai perlu adanya tindakan reklamasi di lahan bekas tambang IUP PT Timah Tbk.
    Menurut Teguh, reklamasi yang fokus pada revegetasi dan rehabilitasi ekosistem alam bisa memberikan manfaat lingkungan maupun sosial ekonomi.
    Selain itu, Kejati Babel juga mendorong keterlibatan berbagai pihak di tingkat lokal, misalnya adanya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Timah Tbk dengan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
    “Dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar tambang, mengurangi penambangan ilegal, dan memastikan pertambangan dilakukan sesuai prosedur serta menjaga lingkungan,” kata Teguh.
    Tak hanya itu, untuk mendukung perbaikan tata kelola timah ini, Kejati Babel juga mengawal pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel melalui sosialisasi atau dengan pengisian aplikasi Jaga Desa oleh para kepala desa.
    Teguh mengeklaim, langkah ini bisa mencegah potensi kebocoran anggaran dan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
    “Langkah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan penyimpangan dan permasalahan terkait pengelolaan dana desa,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pastikan Stok DKI Jakarta, Food Station Panen Bersama di Kediri

    Pastikan Stok DKI Jakarta, Food Station Panen Bersama di Kediri

    JAKARTA – Dalam rangka mengamankan pasokan beras untuk warga Jakarta dan sekitarnya,  PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) selaku BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan tugasnya tersebut.

    Terkait tugas tersebut, Food Station aktif untuk melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha dan BUMD, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah Produsen, salah satunya dengan pelaku usaha pertanian di Provinsi Jawa Timur Rabu, 23 April.

    “Pagi ini dengan Gapoktan setempat kami melaksanakan kegiatan Panen Bersama di lahan seluas 1,2 hektar di persawahan Desa Mekikis Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri, Jawa Timur,” ujar Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) Karyawan Gunarso dalam keterangan resminya.

    Dikatakan Gunarso, acara panen bersama pagi ini merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Antar Daerah Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Kediri. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Food Station untuk senantiasa menjaga stabilitas pasokan dalam rangka menjaga ketahan pangan Jakarta.

    Sebagai tahap awal realisasi komitmen kerja sama, Food Station akan menyerap hasil dari kegiatan panen padi bersama ini dan dikirimkan ke lokasi produksi kami yang berada di Kabupaten Ngawi untuk menghasilkan produk beras berkualitas yang akan dipasarkan bagi masyarakat di Daerah Jawa Timur dan DKI Jakarta.

    Menurut dia, pihaknya melakukan kerjasama dengan Pemkab Kediri, karena Kediri merupakan penghasil atau produsen padi dan beras di Jawa Timur.

    “Kami tahu, bahwa Kediri adalah penghasil beras dan padi di Jawa timur. Kedepannya, kami akan melakukan pembinaan pada para petani di Kabupaten Kediri untuk bisa meningkatkan hasil panennya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan Petani,” jelasnya.

    Lebih lanjut lagi komitmen kerja sama ini nantinya akan dikembangkan di lahan seluas 500 Ha yang melibatkan 23 Gapoktan dengan memberdayakan petani sejumlah 1000 Petani.

    “Prinsipnya dalam kerja sama ini pihaknya bekerjasama dengan Kabupaten Kediri dengan luasan tanam 500 hektar yang penanamannya akan dilakukan pada musim tanam ke-2, selain membeli hasil panennya Food Station juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pendampingan dalam proses tanamnya sehingga produktifitasnya juga meningkat. Pada kesempatan pagi ini Food Station juga memberikan bantuan dalam bentuk benih padi sebanyak 500 kg sehingga dapat mengurangi beban petani untuk melakukan penanaman,” ungkapnya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan bahwa di Desa Mekikis selama ini memang menjadi sentra padi di Kabupaten Kediri, sehingga, produksi padi di Purwoasri selalu tinggi. Apalagi Pemkab Kediri saat ini bekerjasma dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station untuk menyerap produksi panen padi di wilayah Kabupaten Kediri.

    Bersamaan dengan acara panen bersama ini, Kabupaten Kediri, pada hari ini juga memberangkatkan 20 ton beras pecah kulit yang telah dibeli oleh PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) sesuai dengan harga pembelian ditingkat petani yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Saya berharap serapan panen padi di wilayah Kabupaten Kediri dapat terus meningkat lalu seiring dengan itu para petani juga bisa terus meningkatkan kualitas tanam padinya,” tandasnya.

    Sebagai informasi acara panen bersama dengan Food Station ini merupakan bagian dalam gerakan menanam dan memanen padi serentak di 14 Provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. 14 provinsi yang terlibat yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB dan Sulsel.

  • Pemkot Bogor bangun pengganti akses putus di Batutulis

    Pemkot Bogor bangun pengganti akses putus di Batutulis

    Kota Bogor (ANTARA) – Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat membangun pengganti akses terputus Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis diawali dengan membentuk tim penanggulangan bencana khusus kejadian tanah ambles.

    Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Bogor, Kamis, menjelaskan bahwa tim bertugas membahas pembebasan lahan dan pembangunan akses baru pengganti Jalan Saleh Danasasmita.

    Tim tersebut berisi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait seperti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), dinas perumahan dan permukiman (disperumkim), dan dinas perhubungan (dishub).

    “Tim ini dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pak Eko Prabowo,” kata Dedie.

    Ia menyebut bahwa tim ini tengah membuat Detail Engineering Design (DED) dan menghitung biaya teknis berkaitan dengan rencana proyek tersebut.

    Tim ini juga akan menggelar rapat koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Rapat akan dilakukan setelah ada perhitungan rekomendasi teknis terkait risiko adanya ancaman hidrometeorologi di lokasi ambles jalan,” ucap Dedie.

    Jajaran Pemkot Bogor meninjau lahan milik warga di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan yang bakal digunakan sebagai akses baru menuju Batutulis pada Selasa (25/3) lalu.

    Lahan yang berada di pinggir Jalan Lawanggintung itu, akan dibebaskan oleh Pemkot Bogor dan dibangun menjadi jalan untuk menggantikan fungsi Jalan Saleh Danasasmita yang ambles.

    Dedie Rachim menyebut ada sekira 3.500 meter persegi tanah masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihaknya dalam rencana itu.

    Lahan itu kemudian akan dibangun jalan dengan panjang sekira 200 meter.

    “Dalam membebaskan lahan tentu ada prosedur dan prosesnya. Kami akan coba negosiasi dengan pemilik lahan dan kemudian mengambil langkah persiapan teknis seperti membuat Detail Engineering Design dan penilaian lahan,” papar Dedie.

    Pembebasan lahan tersebut akan dibiayai oleh anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kota Bogor.

    Sedangkan bagian pembangunan jalan akan dinegosiasikan Pemkot Bogor agar mendapat bantuan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Meskipun biaya pembangunan jalan tidak akan terlalu besar hanya sekira Rp5 miliar sehingga bisa diakomodasi oleh APBD Kota Bogor.

    Dedie memastikan seluruh proses tersebut akan berjalan pada tahun ini. Pasalnya, rencana tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Pemkot juga melobi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait penanganan akses Jalan Saleh Danasasmita.

    Langkah itu dilakukan dengan bertemu langsung dengan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, di kantor pusat Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/4).

    Dalam pertemuan tersebut, Dedie memaparkan kondisi jalan di sekitar Underpass Batutulis yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

    Ia juga menyampaikan usulan pembukaan akses jalan baru guna menghindari potensi bencana serupa di masa mendatang.

    “Hal ini juga merupakan bagian dari rekomendasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DKI-Jabar,” kata Dedie.

    Menurut Dedie, akses jalan tersebut sangat krusial karena berada di jalur utama yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional.

    Ia berharap, pemerintah pusat bisa memberikan dukungan melalui skema pembiayaan Inpres Jalan Daerah (IJD).

    “Skema pembiayaan ini bisa mempercepat proses penanganan jalan,” ungkapnya.

    Menanggapi hal itu, Wamen PU, Diana Kusumastuti meminta Pemkot Bogor segera mengajukan usulan teknis secara resmi. Kemudian memastikan ketersediaan lahan untuk akses jalan baru.

    “Sehingga apabila memungkinkan dibantu lewat IJD, proses penanganan bisa langsung dimulai,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas rencana relokasi jaringan distribusi utama (JDU) milik Perumda Tirta Pakuan yang terlintasi proyek akses tersebut.

    Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan menyatakan bahwa siap mendukung langkah relokasi demi keamanan akses dan keberlanjutan layanan air bersih.

    Dedie berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemkot, dan BUMD bisa mempercepat solusi terhadap persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas warga.

    Sementara itu, pengupasan aspal longsor Batutulis mulai dilakukan sejak Selasa (22/4) dini hari, dengan bantuan alat berat.

    Dedie mengungkapkan bahwa tahap pertama penanganan di Batutulis adalah pengupasan aspal.

    Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan penanganan perbaikan tembok penahan tanah (TPT) dilaksanakan secara optimal.

    “Perbaikan diperkirakan memakan waktu 2 bulan. Apabila TPT selesai diperkuat langkah selanjutnya pengembalian fungsi area amblas menjadi lahan terbuka hijau,” ucap Dedie Rachim.

    Ia menambahkan, secara simultan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menindaklanjuti pembebasan lahan untuk akses baru.

    “Setelah TPT selesai, untuk sementara sebelum jalur akses baru ada, maka jalur lama dapat dilalui roda dua,” tutur Dedie Rachim.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025