Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Pekan Literasi Jawa Timur 2025 Resmi Dibuka, GPMB dan Balai Bahasa Jalin Sinergi

    Pekan Literasi Jawa Timur 2025 Resmi Dibuka, GPMB dan Balai Bahasa Jalin Sinergi

    Surabaya (beritajatim.com) – Gelaran akbar Pekan Literasi Jawa Timur 2025 resmi dibuka Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada Rabu pagi, 21 Mei 2025. Acara pembukaan berlangsung meriah di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Tenda-tenda elegan dipenuhi tamu undangan dari berbagai stakeholder lintas sektor yang memiliki kepedulian pada gerakan literasi.

    Turut hadir dalam kesempatan itu pimpinan instansi pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), kepala dinas perpustakaan dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta perwakilan BUMN, BUMD, dan komunitas literasi yang menerima undangan khusus. Mereka berkumpul dalam semangat yang sama: menyatukan visi menjadikan Jawa Timur sebagai East Java Center of Literacy.

    Salah satu pihak yang hadir adalah perwakilan dari Gerakan Pembudayaan Minat Baca (GPMB) Jawa Timur. Mewakili Ketua GPMB Bambang Prakoso yang tengah melakukan kampanye literasi di Kabupaten Pacitan, hadir Sekretaris 2 GPMB, Aditya Akbar Hakim, dan Teguh Wahyu Utomo dari Bidang Diklat dan Kepenulisan.

    Kehadiran berbagai pihak di acara ini menjadi momentum perjumpaan lintas institusi. Banyak diskusi informal terjalin di sela acara, termasuk antara GPMB dan Balai Bahasa Jawa Timur. Momen ini menjadi awal penjajakan kolaborasi strategis di masa depan.

    “Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa, setelah sekian lama nyimak kiprah Mas Adit melalui media sosial. Setelah ini saya ajak ketemu sama Kepala Balai Bahasa. Biar kita jajaki untuk mulai jalin sinergi, banyak program yang bisa kita kerjasamakan,” ujar Amyn Chusen dari Balai Bahasa Jatim.

    Pertemuan yang tidak direncanakan itu menjadi awal dibukanya ruang kerja sama yang lebih luas antara GPMB dan Balai Bahasa. Bukan hanya sebatas wacana program, namun diharapkan bisa melahirkan kegiatan nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Kami yang mesti sowan ke Ibu, nanti diagendakan Pak Amyn. Di situ kita bisa diskusi intens lantas merumuskan apa saja dan bagaimana detail bentuk sinergitas itu. Di kami frame besarnya ada melalui ide Mas Ketua, ber-tagline membangun ekosistem literasi, menyasar semua aspek kehidupan,” kata Adit, sapaan akrab Aditya Akbar Hakim.

    Dengan semakin banyak pihak yang bersedia terlibat aktif, GPMB meyakini bahwa Jawa Timur dapat menjadi pelopor gerakan literasi nasional. Salah satu bukti konkret yang telah dicapai adalah keberhasilan mendorong lebih dari 500 naskah konten lokal dari Jatim.

    Penjajakan kerja sama ini menjadi contoh nyata bagaimana pertemuan yang tidak disengaja bisa berujung pada sinergi konkret. Kolaborasi antara GPMB sebagai motor pembudayaan minat baca dengan Balai Bahasa yang memiliki otoritas dalam bidang kebahasaan diyakini mampu memperkuat dan memperluas jangkauan gerakan literasi hingga ke berbagai lapisan masyarakat.

    Di tengah era keterbukaan dan arus informasi digital yang begitu cepat, kerja sama lintas instansi adalah keniscayaan. Upaya bersama ini menjadi bagian dari langkah membangun ekosistem literasi yang kokoh, inklusif, dan berdampak luas bagi kemajuan Jawa Timur. [suf]

  • PAM Jaya gandeng UI untuk tingkatkan kualitas layanan kepada pelanggan

    PAM Jaya gandeng UI untuk tingkatkan kualitas layanan kepada pelanggan

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) bekerjasama dengan Universitas Indonesia untuk melakukan riset terkait kualitas pelayanan perusahaan tersebut kepada pelanggan.

    “Kami percaya bahwa dukungan akademik sangat penting dalam memperkuat ketahanan layanan,” kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasruddin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, perpanjangan kerja sama antara PAM Jaya dan Center for Strategic and Global Studies (CSGS) atau Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) merupakan langkah nyata dari perusahaan daerah tersebut.

    Apalagi, kata Arief, tantangan bagi perusahaan milik Pemprov DKI dalam melayani masyarakat di kota seperti Jakarta ini membutuhkan masukan yang tepat dari dunia akademik.

    “Kolaborasi ini menjadi langkah konkret untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika kota seperti Jakarta,” ujarnya.

    Kepala CSGS SKSG UI Shobichatul Aminah mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama ini menegaskan dukungan mereka dalam menghadirkan riset yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.

    “Khususnya air minum yang merupakan kebutuhan dasar warga kota,” katanya.

    Penandatanganan turut diisi dengan pertukaran cinderamata, sesi foto bersama serta peresmian bantuan “water dispenser” dari PAM Jaya untuk SKSG UI sebagai simbol kontribusi nyata dalam mendukung kampus sehat dan ramah lingkungan.

    Kerja sama ini mencakup penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kajian yang akan menjadi landasan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pelayanan air minum yang lebih tangguh dan inklusif di wilayah DKI Jakarta.

    Selain itu, sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan gaya hidup sehat, BUMD ini terus mendorong sinergi positif melalui penyediaan akses air minum perpipaan yang andal dan berkualitas.

    Menurut Arief, salah satu bentuk konkret dari inisiatif ini adalah pemberian bantuan “water dispenser” kepada institusi pendidikan seperti SKSG Universitas Indonesia.

    “Langkah ini tidak hanya mendukung pengurangan ketergantungan pada air kemasan sekali pakai, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar dalam mengurangi limbah plastik, khususnya botol minum,” kata Arief.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Transjakarta terus tingkatkan keterampilan pengemudi lewat pelatihan

    Transjakarta terus tingkatkan keterampilan pengemudi lewat pelatihan

    Ada proses seleksi untuk bisa naik dari pramudi menjadi instruktur pramudi

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terus meningkatkan keterampilan para pengemudi dengan menyertakan mereka dalam pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Transjakarta Academy.

    “Kompetensi ini harus selalu diasah jadi meskipun sudah punya sertifikasi setiap tahun akan masuk ke dalam kelas untuk bisa mempertajam dan juga meningkatkan kompetensinya,” kata Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza di Jakarta, Selasa.

    Dia mengemukakan, LPK Transjakarta Academy merupakan inisiatif dan juga komitmen dari Transjakarta untuk selalu meningkatkan layanan. Menurut dia, hadirnya LPK dapat meningkatkan kualitas pramudi Transjakarta dan semua operator yang ada di ekosistem Transjakarta.

    Adapun di LPK Transjakarta Academy yang diresmikan hari ini, terdapat dua program lainnya yakni untuk calon pramudi Transjakarta sebelum ditugaskan dan untuk instruktur pramudi yang akan resmi dimulai pada akhir Mei 2025.

    “Ada proses seleksi untuk bisa naik dari pramudi menjadi instruktur pramudi. Proses seleksi sedang berlangsung. Kami targetkan satu kelas sekitar 20-25 orang, segera dalam akhir bulan ini kita bisa mulai,” ujar Welfizon.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat berpendapat LPK Transjakarta Academy merupakan langkah maju dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang transportasi.

    Dengan kualitas SDM yang meningkat, sambung dia, maka harapan Jakarta ke depan menjadi kota global betul-betul bisa diwujudkan.

    “Salah satunya dari aspek transportasi yang nyaman yang ramah dan menyenangkan sehingga harapannya ke depan semua masyarakat menggunakan transportasi publik,” ujar dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Mojokerto Luncurkan Aplikasi Suhita Mobile, Dorong Efisiensi Kinerja ASN

    Pemkab Mojokerto Luncurkan Aplikasi Suhita Mobile, Dorong Efisiensi Kinerja ASN

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto resmi meluncurkan aplikasi Sistem Unggah Hitung Data Kinerja (Suhita) Mobile sebagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Peluncuran aplikasi ini dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra.

    Peluncuran Suhita Mobile dalam kegiatan pelatihan Leaders Alignment Program di salah satu hotel di Kecamatan Trawas ini menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Program ini bertujuan menciptakan sinergi dan keselarasan kepemimpinan demi mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Pemkab Mojokerto.

    Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 60 peserta, yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, para Camat, Direktur RSUD R.A. Basoeni, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, hingga Direktur BUMD. Turut hadir Wakil Bupati Mojokerto, Ketua Tim Penggerak PKK, serta tim pelatih dari Accelerated Transformation Consulting International.

    Dalam sambutannya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif di tengah dinamika perubahan. Di era yang penuh dengan perubahan dan tantangan, kita memerlukan pemimpin yang adaptif dan kolaboratif,” ungkapnya, Senin (19/5/2025).

    Suhita Mobile, lanjutnya, dirancang sebagai aplikasi berbasis smartphone yang memudahkan pegawai dalam melaporkan kinerja secara cepat dan efisien. Dengan aplikasi tersebut, pihaknya berharap pelaporan kinerja ASN menjadi lebih cepat, akurat, dan produktif. Gus Barra juga mendorong seluruh ASN untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.

    “Termasuk pola kerja fleksibel seperti bekerja dari rumah atau lokasi lainnya jika diperlukan. Melalui peluncuran Suhita Mobile dan pelatihan ini, Pemkab Mojokerto berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada masyarakat,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra memberikan penghargaan kepada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang berhasil meraih Indeks Profesionalitas ASN Individu Tahun 2023 kategori tinggi. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme. [tin/ian]

  • 100 Hari Kerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Sumenep Demo Pemkab

    100 Hari Kerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Sumenep Demo Pemkab

    Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Senin (19/5/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi atas 100 hari kerja Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Khalifah Imam Hasyim yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

    Mahasiswa membawa spanduk besar bertuliskan “Evaluasi Kinerja 100 Hari Fauzi Imam”, serta sejumlah poster protes seperti “Kami Tak Butuh Janji, Kami Butuh Bukti”.

    “Ini sudah 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Tapi tidak terlihat perubahan yang baik. Bupati terkesan tidak punya program kerja yang jelas,” ujar salah satu orator, Abd. Halim, dalam orasinya.

    Ia menyoroti bahwa janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat belum ada yang terealisasi. “Keseriusan Pemerintah hanya omong kosong. 100 hari kinerja Bupati – Wakil Bupati tidak membuktikan keseriusan memenuhi janji. Jalan masih banyak yang rusak. Fasilitas di tempat wisata banyak yang rusak. Padahal katanya wisata merupakan program unggulan Sumenep,” tegasnya.

    Mahasiswa juga menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak memberikan manfaat.

    Beberapa dinas yang disorot adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) karena kondisi infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang masih buruk, serta Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) yang dianggap gagal menjalankan tagline “Bismillah Melayani”. AMS menilai pelayanan terhadap pemuda tidak maksimal dan kalender event pariwisata tidak berdampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.

    Mahasiswa juga mendesak agar BUMD seperti PT Sumekar dan PT WUS dibubarkan. “Kami juga meminta BUMD yang tidak memberikan manfaat bagi daerah seperti PT Sumekar dan PT WUS sebaiknya dibubarkan saja, daripada membebani APBD,” kata Halim.

    Aksi unjuk rasa ini berakhir dengan permintaan mahasiswa agar Bupati dan Wakil Bupati menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. [tem/beq]

  • Keuangan Tak Sehat, Pemkab Sumenep Bakal Rombak Direksi PT Sumekar

    Keuangan Tak Sehat, Pemkab Sumenep Bakal Rombak Direksi PT Sumekar

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berencana merombak jajaran direksi PT Sumekar menyusul kondisi keuangan perusahaan yang dinilai tidak sehat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola layanan pelayaran itu.

    “Kondisi PT Sumekar, terutama keuangannya sedang tidak sehat. Karena itu, kami perlu melakukan evaluasi terhadap perusahaan daerah itu,” kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, Senin (19/5/2025).

    PT Sumekar tercatat belum membayar gaji karyawannya hampir dua tahun. Total tunggakan gaji tersebut telah mencapai lebih dari Rp3 miliar.

    “Kemarin kami sudah lakukan pembinaan terhadap manajemen PT Sumekar. Kami juga sudah cek armada kapal yang mereka kelola,” ujarnya.

    Sebagai operator Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang melayani rute Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean, PT Sumekar pernah mendapat subsidi dari pemerintah. Namun hingga kini, perusahaan tersebut belum menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Setelah kami lihat, kondisi PT Sumekar ini memang kurang stabil. Bahkan sudah pernah diberi subsidi, tetap tidak ada perubahan. Karena itu, kami akan melakukan langkah lebih strategis. Di antaranya adalah merombak jajaran Direksi PT Sumekar,” tegas Dadang.

    Ia juga menilai bahwa armada kapal milik PT Sumekar membutuhkan biaya perawatan tinggi, sehingga perlu solusi jangka panjang terkait keberlanjutan operasional. Pemkab juga mempertimbangkan efisiensi jumlah karyawan agar tidak semakin membebani anggaran perusahaan.

    “Efisiensi karyawan juga perlu dilakukan agar tidak semakin berat membebani keuangan perusahaan. Kami ingin perusahaan ini bisa sehat kembali dan bisa melayani masyarakat kepulauan lagi,” ujarnya. [tem/beq]

  • ASN Kota Malang Janji Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Usai Jalani Retret

    ASN Kota Malang Janji Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Usai Jalani Retret

    Malang (beritajatim.com) – ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang mulai dari sekretaris daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur BUMD, camat hingga lurah telah menjalani Pelatihan Leadership dan Penguatan Teamwork Building. Kegiatan semacam retret ini dilakukan di Politeknik Angkatan Darat (POLTEKAD) Malang.

    Retret secara resmi ditutup oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sabtu (17/5/2025). Retret sendiri dilakukan sejak 15 hingga 17 Mei 2025. Para ASN tidak hanya ditempa secara fisik dan mental saja, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai kepemimpinan, kolaborasi, serta semangat melayani. Dengan berakhirnya pelatihan, seluruh peserta diharapkan dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh untuk memperkuat pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, good and clean government, dan percepatan reformasi birokrasi.

    Wahyu Hidayat mendorong para ASN untuk terus menguatkan solidaritas dan sinergisitas, serta membangun kolaborasi nyata di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Menurutnya dengan kerja kolaboratif, Pemkot Malang bisa menyukseskan program prioritas nasional dan provinsi hingga visi Kota Malang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

    Usai mengikuti penggemblengan ini para ASN harus menerapkan segala ilmu yang didapatkan dalam keseharian kerjanya. Seperti dalam memimpin tim maupun dalam mengambil keputusan yang berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.

    “Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi soal keteladanan, kepekaan, dan kemampuan menggerakkan potensi. Juga bagaimana membangun teamwork, ayo membentuk diri sebagai ASN yang kolaboratif, bukan kompetitif. Jadilah agen perubahan yang mampu memberi pengaruh positif di lingkungan kerja. Ajak rekan lainnya untuk bergerak bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, dinamis, dan responsif,” ujar Wahyu.

    Pasca retret, Wahyu akan melakukan monitoring ke semua unit kerja dan pelayanan di lingkungan Pemkot Malang. Harapannya akan ada peningkatan kualitas antara kinerja dan pelayanan saat praretret dan pascaretret.

    “Saya akan melihat langsung bagaimana langkah implementasi dari apa yang didapat selama mengikuti retret, baik dampaknya bagi rekan-rekan lainnya maupun masyarakat. Mari perlihatkan pada masyarakat bahwa pelayanan publik kita semakin baik. Kita harus lebih mbois lagi,” ujar Wahyu.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengakui bahwa retret sebagai upaya Pemkot Malang untuk mempercepat capaian visi misi kepala daerah yang telah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) melalui penguatan kolaborasi.

    “Terasa sekali dalam retret ini, semua sekat, border, cangkang-cangkang yang selama ini ada bisa terkikis. Jadi lebih mempererat persatuan dan menipiskan keberagaman. Perbedaan pola pikir juga diselaraskan dalam retret ini. Harapannya RPJMD kita dapat tercapai, bahkan lebih cepat,” ujar Erik.

    Peningkatan kapasitas dari setiap peserta dalam hal gaya kepemimpinan dan berkoordinasi juga menjadi poin utama dalam kegiatan ini.

    “Bagaimana kita bisa mengelaborasi semua stakeholder dalam percepatan tercapainya RPJMD. Tak kalah pentingnya adalah tata kelola pemerintahan utamanya dalam layanan publik. Kita harapkan ada akselerasi, peningkatan kualitas,” ujar Erik.

    Apresiasi dan penilaian positif dari kegiatan retret ini diutarakan salah satu peserta retret, yakni Staf Ahli Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Malang, Alie Mulyanto. Ia mengungkapkan bahwa banyak hal dan pengalaman yang didapat dari kegiatan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

    “Banyak ilmu, semangat, juga skill yang kita peroleh dalam bekerja dan memimpin tim. Pada dasarnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tidak mungkin kita bisa memberikan yang terbaik tanpa mengenali potensi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Itulah yang akan terus kita kuatkan, sekaligus bagaimana membangun relasi agar pelayanan makin prima,” ujar Alie. (luc/kun)

  • Mas Dhito dan Pramono Anung Teken Kerja Sama Kediri-Jakarta

    Mas Dhito dan Pramono Anung Teken Kerja Sama Kediri-Jakarta

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani naskah kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Kesepakatan tersebut diteken di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Jumat (16/5/2025). Tujuan utama kerjasama ini adalah untuk saling memperkuat sektor unggulan masing-masing daerah, khususnya bidang pertanian dan ketahanan pangan.

    “Kerjasama antara Pemkab Kediri dengan Pemprov DKI Jakarta tentunya mendapatkan dua impact (dampak) yang sama-sama bermanfaat,” ujar Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito.

    Kabupaten Kediri diketahui memiliki sekitar 70 persen wilayahnya berupa lahan pertanian, menjadikannya lumbung komoditas hasil tani yang potensial. Mas Dhito berharap kerjasama ini bisa memberi manfaat nyata bagi petani, sekaligus menjadi upaya konkret menghapus kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

    “Saya harapkan dengan kerjasama antara Pemprov DKI dan Pemkab Kediri ini semoga membawa kesejahteraan bagi Kabupaten Kediri, di mana itu adalah tempat kelahiran pak gubernur (Pramono Anung),” ungkapnya.

    Penandatanganan ini tak berhenti pada tataran administratif saja. Implementasi kerjasama langsung ditindaklanjuti perusahaan daerah dari kedua belah pihak. PD Canda Birawa, milik Pemkab Kediri, resmi menjalin sinergi dengan tiga BUMD milik DKI Jakarta: Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, dan Perumda Pasar Jaya.

    Melalui Dharma Jaya, kerjasama difokuskan pada pengadaan daging potong demi menjaga ketahanan pangan di DKI. Sementara dengan PT Food Station Tjipinang, kerjasama diarahkan untuk penyediaan beras. Adapun dengan Perumda Pasar Jaya, PD Canda Birawa berperan dalam pemasaran komoditas hortikultura dari Kabupaten Kediri.

    Mas Dhito juga menyampaikan peluang investasi kepada PT Food Station Tjipinang, terutama dalam pembangunan penggilingan padi di Kediri. “Kerjasama dengan Food Station itu (memang membantu) menjaga stabilitas harga, tapi kalau ada investasi kenapa tidak, maka kita membuka itu seluas-luasnya,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya. Ia menekankan pentingnya manfaat dan transparansi dalam setiap bentuk kerjasama antar daerah. “Nggak boleh ada ruang yang abu-abu dalam kerjasama-kerjasama yang seperti ini,” tegas Pramono.

    Lebih jauh, ia juga membuka kesempatan bagi Pemkab Kediri untuk belajar dari DKI dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satunya melalui adopsi sistem aplikasi Jakarta Kini (Jaki), yang dinilai efektif dalam menjangkau kebutuhan warga secara digital dan real time. [ADV PKP/nm]

  • PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep, tercatat menunggak pembayaran gaji karyawan selama 22 bulan dengan total nilai lebih dari Rp3 miliar. Kondisi ini memicu keprihatinan DPRD Sumenep, yang mendesak agar solusi konkret segera diambil, termasuk opsi penjualan aset kapal yang sudah tak beroperasi.

    Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil jajaran Direksi PT Sumekar serta perwakilan dari Pemkab Sumenep. Fokus pertemuan tersebut adalah mencari jalan keluar atas krisis keuangan yang dihadapi perusahaan, khususnya terkait pembayaran tunggakan gaji karyawan.

    “Kalau saya mengusulkan supaya Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I dan DBS II dijual saja. Toh dua kapal itu sudah tidak difungsikan. Hasil penjualannya nanti digunakan untuk melunasi tunggakan gaji karyawan,” ujarnya.

    Irwan menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap keuangan dan aset PT Sumekar. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan bisa menunggak gaji hingga hampir dua tahun, padahal Kapal DBS III tetap beroperasi dalam periode tersebut.

    “Salah satu caranya ya harus diaudit, baik keuangannya maupun kepemilikan asetnya. Kok bisa nggak dibayar sampai bertahun-tahun gitu? Padahal kan kapal DBS III tetap beroperasi?” tambahnya.

    PT Sumekar merupakan operator pelayaran rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean melalui kapal DBS I, II, dan III. Namun DBS II sudah lama tidak digunakan karena rusak, disusul DBS I yang kemudian juga berhenti beroperasi karena kerusakan. Saat ini, hanya Kapal DBS III yang melayani rute tersebut, tetapi pengoperasiannya sempat terganggu akibat perbaikan dan masalah keuangan.

    Menjelang Lebaran 2025, DBS III sempat kembali beroperasi untuk program mudik gratis. Namun kini, kapal tersebut kembali berhenti berlayar karena aksi mogok anak buah kapal (ABK) yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan.

    Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui bagian hukum dan keuangan tengah melakukan kajian dan analisa terhadap total tunggakan dan aset yang dimiliki PT Sumekar, sebagai dasar pengambilan kebijakan penyelamatan BUMD tersebut. [tem/beq]

  • KPI harapkan ada reformasi ekosistem media agar bisa bertahan

    KPI harapkan ada reformasi ekosistem media agar bisa bertahan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta mengharapkan adanya reformasi ekosistem media nasional termasuk kebijakan dan regulasi agar mampu menciptakan landasan jangka panjang bagi keberlangsungan mereka di tengah krisis ekonomi media.

    Wakil Ketua KPI DKI Jakarta, Rizky Wahyuni di Jakarta, Jumat, mengatakan dari sisi kebijakan, reformasi ini mencakup perluasan cakupan regulasi ke platform digital seperti OTT (over the top/streaming), media sosial dan agregator berita.

    Kemudian, sinkronisasi antara undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah untuk mencegah tumpang tindih wewenang serta penguatan lembaga pengawas, yakni KPI dan Dewan Pers dari sisi mandat, kapasitas teknologi dan dukungan hukumnya.

    Media sedang menghadapi tekanan berat akibat perubahan lanskap media dan ketimpangan model bisnis antara media konvensional dan digital.

    “Ini bukan sekadar krisis ekonomi media, melainkan krisis keberlanjutan demokrasi informasi,” ujar dia.

    Karena itu, agar media bisa bertahan, KPI DKI juga mengusulkan ada regulasi kompensasi konten agar platform digital membayar konten berita yang digunakan serta negosiasi kolektif melalui asosiasi media Indonesia agar memiliki daya tawar dalam kerja sama dengan platform global.

    Lalu, dari sisi perlindungan konten dan jurnalisme berkualitas, perlu ada standar konten berkualitas yang mencakup nilai edukatif, kebangsaan dan keberimbangan.

    Selanjutnya, perlindungan hak cipta dan monetisasi konten, termasuk lisensi yang adil dengan OTT, penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan media komunitas sebagai penyedia utama konten publik serta literasi dan edukasi media secara nasional yang melibatkan sekolah, kampus dan ormas.

    Berikutnya, dari sisi skema insentif dan subsidi untuk media nasional berupa insentif pajak bagi media yang bertransformasi digital serta pembebasan pajak untuk iklan layanan publik.

    Lalu, subsidi konten lokal berkualitas, terutama liputan investigasi, isu lingkungan, budaya lokal dan daerah terpencil, dukungan Inovasi dan transformasi digital, termasuk dana pelatihan dan infrastruktur teknologi.

    KPI DKI juga mendorong adanya pinjaman lunak untuk kebutuhan restrukturisasi distribusi digital atau pembayaran upah serta skema kemitraan antara media, BUMN/BUMD dan pemerintah dalam proyek komunikasi publik yang inklusif dan edukatif namun tetap mengedepankan independensi dan kebebasan ruang redaksi.

    Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) media meliputi pengembangan keterampilan bagi jurnalis dan tenaga teknis media, sertifikasi kompetensi media, inkubasi dan kolaborasi digital, termasuk pendirian “media innovation hub”.

    Rizky juga memandang perlunya pendampingan transformasi media, termasuk model bisnis, konten dan distribusi serta dukungan untuk karyawan terdampak PHK berupa pelatihan kerja baru dan wirausaha media.

    Dia berharap pemerintah pusat, DPR RI, pelaku industri media dan masyarakat sipil dapat bersama-sama membangun tata kelola media yang adaptif terhadap perubahan, adil bagi semua pelaku, dan kuat dalam menjamin keberlanjutan informasi berkualitas di Indonesia.

    “Membenahi ekosistem media nasional bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia.

    Menurut Rizky, apabila media sebagai pilar demokrasi melemah bahkan hilang, maka membuka celah bagi disinformasi, polarisasi sosial, dan keruntuhan kontrol publik yang akan mengancam ketahanan dan pertahan nasional.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025