Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • DKI dukung proses hukum yang menjerat Bank DKI terkait kasus Sritex

    DKI dukung proses hukum yang menjerat Bank DKI terkait kasus Sritex

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung proses hukum yang tengah berlangsung terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada tahun 2020.

    “Kami mendukung semua proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung proses hukum terhadap siapapun yang terkait kasus tersebut. “Apapun itu, siapapun, baik itu di Pemprov atau BUMD atau badan-badan usaha yang dimana Pemprov DKI memiliki saham di sana,” katanya.

    Chico mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan mengupayakan agar ke depannya Bank DKI dapat dikelola dengan lebih profesional.

    Salah satunya adalah beberapa waktu lalu, jajaran direksi dan komisaris Bank DKI diisi dengan orang-orang baru yang hampir seluruhnya tidak mengenal Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

    Pemilihan jajaran direksi dan komisaris baru itu dilakukan berdasarkan penilaian profesionalitas mereka.

    “Harapan kita ke depan, dengan cara begitu, Bank DKI maupun badan-badan usaha lain dimana Pemprov DKI memiliki saham akan lebih profesional lagi dikelolanya,” katanya.

    Sehingga, kata dia, hal-hal yang terjadi selama ini seperti pengucuran kredit yang abal-abal dan lain-lain itu tidak terjadi lagi.

    Bank DKI juga telah menyatakan mendukung proses hukum yang tengah berlangsung terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex pada 2020 menyusul pernyataan resmi Kejaksaan Agung RI.

    Bank DKI menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari penegakan hukum dan prinsip transparansi dalam sektor jasa keuangan.

    Bank DKI juga menegaskan komitmen penuh untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran dan objektivitas proses penyidikan.

    Sebagai bentuk tanggung jawab institusional, Bank DKI menyatakan terus menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), integritas dan kepatuhan terhadap regulasi.

    Evaluasi dan penguatan sistem pengendalian internal juga terus dilakukan secara konsisten guna menjaga kualitas aset serta kepercayaan publik.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Terkait ‘Jakarta Funding’, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.

    Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Apalagi, kata Pramono, “Jakarta Funding” merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.

    “‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya,” ujar Pramono.

    Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”.

    “Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.

    Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ‘Jakarta Funding” terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai “Jakarta Funding” tersebut.

    Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program “Jakarta Funding”:yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

    “Jakarta Funding” akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

    Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar ‘Jakarta Funding’, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi ‘revenue’ (pendapatan) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.

    Pramono meyakini bahwa “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).

    Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkop Blak-blakan Peran Danantara dalam Koperasi Merah Putih

    Kemenkop Blak-blakan Peran Danantara dalam Koperasi Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan skema kerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan dilakukan secara tidak langsung melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa secara tak langsung, Danantara terlibat lantaran ada peran dari bank Himbara dalam menyalurkan plafon pinjaman ke Koperasi Merah Putih.

    Untuk diketahui, bank Himbara bakal memberikan plafon pinjaman senilai Rp3 miliar kepada setiap KopDes Merah Putih. Sehingga, total pinjaman yang disalurkan Himbara mencapai Rp240 triliun untuk membentuk 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Danantara itu anggotanya juga ada bank Himbara. Bank Himbara ini penyalurannya pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan bank Himbara kan sekarang Danantara,” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Di samping itu, Ferry menjelaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga akan digunakan untuk modal investasi. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Inpres 9/2025) tentang Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih yang diteken pada 27 Maret 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beleid itu tercantum bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah, yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kemenkop, atas kebutuhan investasi KopDes/Kel Merah Putih terkait infrastruktur yang mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, maupun akses jalan.

    “Kalau di Inpres [Nomor 9 Tahun 2025] memang ada dari APBN, tetapi APBN atau APBD itu untuk membiayai investasi, bukan modal kerja. Kalau yang Rp3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja [yang merupakan plafon pinjaman dari bank Himbara],” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa investasi yang digelontorkan melalui dana APBN ini salah satunya mencakup kantor KopDes Merah Putih. Adapun, nantinya KopDes akan menggunakan aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, BUMD, atau resi gudang.

    Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan KopDes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

    Berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (25/5/2025), public service obligation atau PSO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan subsidi, yang dialokasikan pada sejumlah kementerian/lembaga. Nantinya, PSO disalurkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) operator yang melaksanakan layanan kepada masyarakat.

    “Kalau KopDes [Merah Putih] baliknya tuh kalau sudah ngomong dengan Danantara, nantinya tentu kita kan itu bagian dari public service obligation atau PSO, iya dong,” kata Pandu saat ditemui seusai acara Tri Hita Karana Business Summit “Inaugural Global Summit on Belt & Road Infrastructure Investment for Better World & Sustainable Development Goals” di Kantor BPKM, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

    Pandu menuturkan, jika KopDes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana pemerintah, yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

    “Kalau bisa kami [Danantara] bantu, kami bantu. Tapi kan biasanya kalau hal yang menyangkut urusan pemerintah, ya pakai pendanaan pemerintah, kadang-kadang ya kita harus bisa menyalurkannya. Atau kita bisa bantu jalaninnya. Tapi itu adalah public service obligation,” terangnya.

    Pandu menegaskan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO. “Hal-hal yang memang pemerintah ingin kita lakukan itu masuk ke dalam PSO,” pungkasnya.

  • Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Jakarta –

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono membeberkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) dalam kerja sama di program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Ferry mengatakan, Danantara secara tidak langsung terlibat karena peran Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam menyalurkan pendanaan ke Kopedeskel Merah Putih. Rencananya, Himbara memberikan plafon pinjaman ke Kopdeskel Merah Putih Rp 3 miliar.

    “Kan Danantara itu anggotanya juga ada Bank Himbara. Bank Himbara ini kan penyalurannya, kan pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan Bank Himbara kan sekarang Danantara,” kata Ferry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai peran perusahaan pelat merah lainnya dalam pendanaan maupun investasi Koperasi Merah Putih, Ferry menyebut tidak ada. Investasi memang ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    Ferry menekankan, APBN hanya mendanai investasi, bukan modal bisnis koperasi. Seperti diketahui, program tersebut mewajibkan 7 unit bisnis, seperti kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, pergudangan, dan logistik.

    “Nggak ada, tapi kalau di investasi memang ada dari APBN, tapi APBN itu sekali lagi atau APBD itu dari untuk membiayai investasi, bukan modal kerja. Kalau yang Rp 3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja,” terang Ferry.

    Ferry menjelaskan investasi tersebut berupa kantor koperasi. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Ferry menyebut pihaknya dapat menggunakan aset-aset yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk kantor koperasi.

    “Investasi ini kan kantor koperasinya di mana, makanya kami tadi salah satu keputusan rapat dengan Komisi VI adalah bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN BUMD, atau resi gudang, itu bisa digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih,” imbuh Ferry.

    Sebelumnya, informasi kerja sama Kopdeskel Merah Putih dengan Danantara pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas mengatakan Kopdes Merah Putih akan kerja sama dengan Danantara. Saat ini, pemerintah mempercepat pembentukan program tersebut.

    “Sekarang kan ada Danantara, nanti kita kerja samanya dengan Danantara. Orangnya, kemudian tata kelolanya, kemudian sistemnya,” kata Zulhas dalam acara Rapat Inflasi dikutip dari akun Youtube Kemendagri.

    Chief Information Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan Danantara akan menjadi bagian dari Public Service Obligation (PSO).

    “Kalau Kopdes tuh kalo udah ngomong dengan Danantara itu nantinya tentu kita kan itu bagian dari public service obligation (PSO). Jadi ya kalo bisa kita bantu, kita bantu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2025).

    (rea/ara)

  • Pakar: Sinergi Bupati, Direktur, dan Pembina Jadi Penentu Majunya BUMD di Jombang

    Pakar: Sinergi Bupati, Direktur, dan Pembina Jadi Penentu Majunya BUMD di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Untuk menciptakan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baik, dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Meski pengelolaan harian dilakukan oleh Direktur, pengawasan dan evaluasi menyeluruh tetap menjadi tanggung jawab kepala daerah.

    Hal ini ditegaskan oleh Pakar Pendamping BUMD, Nugroho Suryo Bintoro, yang menilai peran Bupati sangat krusial dalam keberhasilan BUMD. Menurut Nugroho, kepala daerah harus melakukan evaluasi kinerja BUMD secara rutin demi memastikan seluruh target perusahaan tercapai.

    “Evaluasi ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pendapatan, laba, efisiensi operasional, dan dampak terhadap masyarakat,” jelas Doktor lulusan School of Public Administration, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China ini, Senin (26/5/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya langkah awal bagi Direktur yang baru dilantik untuk meninjau ulang tata kelola perusahaan, khususnya penyusunan rencana bisnis (Renbis).

    “Pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi di masa lalu hingga yang masih belum selesai juga menjadi hal penting karena akan menentukan seberapa cepat BUMD akan melangkah ke depan,” lanjutnya.

    Langkah awal lain yang penting menurutnya adalah mendalami kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.

    “Tentu saja, kondisi keuangan yang dipelajari adalah yang bersifat spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik,” tambah dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya ini.

    Nugroho juga menyebut pentingnya keberadaan pembina atau pengawas dari bidang perekonomian yang berperan sebagai ujung tombak keberhasilan BUMD.

    “Ini penting untuk memastikan BUMD menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memenuhi aspek-aspek hukum dan regulasi yang berlaku,” terangnya.

    Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa tiga unsur penting—yaitu peran Bupati, Direktur yang profesional, dan pembinaan dari bidang perekonomian—harus berjalan harmonis di bawah koordinasi kepala daerah.

    “Ketiganya itu di bawah Bupati, maka political will Bupati akan menjadi kunci keberhasilan dari keberadaan BUMD,” pungkasnya. [suf]

  • Dilantik Bupati Jombang, Direktur Perumda Panglungan Siap Usung Sistem Pertanian Terpadu

    Dilantik Bupati Jombang, Direktur Perumda Panglungan Siap Usung Sistem Pertanian Terpadu

    Jombang (beritajatim.com) – Suasana hangat menyelimuti ruang Swagata Pendapa Kabupaten Jombang pada Senin (26/5/2025) saat Bupati Warsubi, secara resmi melantik Agus Mujiono sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Panglungan.

    Pelantikan ini bukan sekadar seremonial jabatan, tetapi juga menjadi titik tolak harapan baru terhadap kontribusi nyata BUMD bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Bupati Warsubi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Agus Mujiono. Ia berharap, kehadiran direktur baru ini mampu menggerakkan roda Perumda Perkebunan Panglungan menjadi lebih dinamis dan produktif, sejalan dengan target pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    Agus Mujiono, yang baru saja mengemban amanah, tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa gagasan segar dan strategi pengelolaan berbasis efisiensi serta kelestarian lingkungan. Dalam pernyataannya, Agus menegaskan komitmennya untuk menerapkan pola integrated agroforestry farming system, sebuah pendekatan pertanian terpadu yang diyakini mampu menjawab tantangan efisiensi sekaligus menjaga harmoni dengan alam.

    “Dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi dan sistem blocking, kami bisa menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta menghindari kerusakan lingkungan,” ungkapnya penuh keyakinan.

    Sistem pertanian terpadu yang dimaksud menggabungkan berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan dalam satu kawasan yang terintegrasi. Pola ini, menurut Agus, menciptakan agroekosistem yang seimbang dan saling mendukung antar komponen.

    Namun, Agus tidak menampik bahwa memimpin PDP Panglungan bukan pekerjaan ringan. Ia mengibaratkan peran barunya seperti memasuki rumah baru yang memerlukan adaptasi cepat dan jeli. Banyak hal yang harus dipelajari, mulai dari kondisi internal perusahaan, potensi lahan, hingga dinamika sosial masyarakat sekitar.

    “Kami harus memahami betul masalah dan potensi yang ada. Ini penting agar langkah-langkah pembenahan yang kami lakukan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Agus menekankan bahwa keberhasilan membenahi Perumda Perkebunan Panglungan sangat bergantung pada sinergi dengan masyarakat sekitar serta para pemangku kebijakan. Ia berharap, kolaborasi ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang.

    “Jika PDP Panglungan berjalan selaras dengan RPJMD Bupati, tentu ini akan berdampak positif bagi efektivitas pembangunan daerah. Kami ingin agar keberadaan perusahaan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jombang,” tegasnya menutup.

    Dengan semangat perubahan, pendekatan ekologis, dan kepemimpinan yang adaptif, Agus Mujiono tampaknya siap membawa PDP Panglungan melangkah ke masa depan yang lebih hijau dan berdampak. Sebuah langkah awal yang layak untuk dinantikan hasilnya. [suf]

  • Gubernur Banten dan Jatim bahas kolaborasi pembangunan dan perbankan

    Gubernur Banten dan Jatim bahas kolaborasi pembangunan dan perbankan

    Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memperkuat kerja sama antar daerah, membahas kolaborasi pembangunan serta sinergi antar badan usaha milik daerah, khususnya perbankan.

    Pertemuan digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat.

    “Sebagai gubernur baru, saya perlu banyak belajar dari provinsi yang sudah maju seperti Jawa Timur. Hari ini saya bersyukur bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) mengenai strategi pembangunan daerah dan potensi kerja sama lintas provinsi,” ujar Andra Soni dalam keterangannya diterima di Kota Serang, Jumat.

    Isu strategis yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah rencana Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank Banten dengan Bank Jatim. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung perekonomian lokal.

    “Bank Jatim adalah BPD terbesar di Indonesia. Bank Banten yang masih muda sangat membutuhkan pembinaan dan kolaborasi strategis. KUB ini akan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sektor perbankan di Banten,” kata Andra.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut hangat langkah Banten mempererat sinergi antardaerah. Ia menilai kolaborasi BPD akan memperkuat ketahanan ekonomi regional.

    “Terkait KUB Bank Banten dan Bank Jatim, kami siap memfasilitasi prosesnya. Tim teknis kedua belah pihak akan menindaklanjuti sesuai regulasi OJK,” ujar Khofifah.

    Ia juga menegaskan pentingnya menjalin sinergi antarprovinsi untuk mempercepat pembangunan yang merata. “Kolaborasi seperti ini adalah bagian dari penguatan daya saing daerah untuk mendukung Indonesia Emas 2045,” ujar dia.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Gedung Record Center sekaligus memulai pembangunan Gedung Restorasi Arsip, Gedung Serbaguna Arsip, dan Kawasan Terpadu Record Center & Data Center, di Bandung, Jumat (23/5/2025). Nantinya, proyek ini menjadi pengelolaan arsip secara terpadu yang terintegrasi dan profesional yang dimiliki KAI.

    Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito mengatakan, transformasi manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI sebagai institusi modern dengan performa tepat waktu yang mencapai 90%. Ia juga menilai, KAI berhasil meningkatkan pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional pada tahun 2022.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab. Dari sejarah Staatsspoorwegen hingga digitalisasi saat ini, semua tercatat dan dikelola dengan baik,” ujar Mego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

    Ia menilai, gedung yang diresmikan dan dibangun ini menjadi simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif perusahaan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas dan transparan dengan menjaga nilai kebangsaan.

    “Saya percaya bahwa arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi. Gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat arsip dan dokumen, menghormati sejarah, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Didiek.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, pembangunan gedung arsip ini bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan berbasis data. Melalui tata kelola arsip yang baik, ia menilai penyelamatan aset akan lebih baik dikelola.

    “Kami menyadari bahwa arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi instrumen penyelamat nilai guna, aset, dan legitimasi negara di masa depan. Ini adalah warisan strategis yang harus dikelola dengan presisi,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip, tapi juga memperkuat pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko hukum, dan pencatatan sejarah perusahaan dengan standar tertinggi. Gedung Record Center sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m².

    Fasilitas gedung meliputi ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip, ruang transit arsip, ruang pelayanan, ruang kerja, ruang instalasi teknis, ruang fumigasi, ruang pamer arsip, hingga ruang baca dan mushola. Adapun pembangunan ini dikerjakan oleh konsorsium PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Dengan diresmikannya gedung record dan pembangunan gedung arsip, KAI menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun rel fisik, tetapi juga merawat arsip bangsa. Anne menegaskan, transformasi digital dan tuntutan transparansi, kearsipan menjadi penguat legitimasi korporasi.

    “Peresmian ini menegaskan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola dokumen dan arsip sebagai bagian dari upaya perlindungan aset negara dan peningkatan akuntabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, sejak Tahun 2020 Unit Corporate Document Management yang saat ini dipimpin oleh Nathan Marihottua Siahaan sebagai Vice President of Corporate Document Management KAI, telah menerima kunjungan 69 instansi dalam rangka Benchmarking. Instansi tersebut antara lain meliputi:

    13 Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, OJK, LPS, BRIN, SKK Migas, BPJS Kesehatan.
    31 BUMN/BUMD, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, PT Jasa Marga, PT Pelindo, MIND ID Group.
    4 Perguruan Tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

    Sementara melalui Vice President of Corporate Document Management, KAI juga telah menjadi narasumber di 11 forum nasional, termasuk Arsip Nasional, Dinas Kearsipan DKI, BPOM, SKK Migas, hingga MIND ID Group, dalam tema strategis seperti Penyelamatan Arsip Aset BUMN dan Digitalisasi Kearsipan. Berikut prestasi kearsipan KAI:

    Akreditasi AA (Istimewa) dari ANRI (2022)

    Juara 1 Unit Kearsipan I BUMN Terbaik Nasional dari ANRI (2017)
    Juara 3 Unit Kearsipan I di tahun sebelumnya dari ANRI (2016)
    Juara I & II Arsiparis Teladan BUMN Nasional dari ANRI (2016 & 2017)

    (rrd/rrd)

  • Jagongan Petani Milenial Bojonegoro: Ajang Mendesain Pertanian Masa Depan

    Jagongan Petani Milenial Bojonegoro: Ajang Mendesain Pertanian Masa Depan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS) menggelar kegiatan bertajuk ‘Jagongan Petani Milenial’ di kebun anggur dan melon Kenep Smart Village (Kensvil) Desa Kenep Kecamatan Balen, Kamis (22/5/2025).

    Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi teknologi dan pelaku pertanian muda dalam mendesain masa depan pertanian Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan bahwa kegiatan seperti ini merupakan langkah konkret dalam menyatukan visi dan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kabupaten Bojonegoro, lanjut Wahono, memiliki banyak potensi untuk peningkatan inovasi pertanian.

    “Sehingga petani mudanya harus bergerak dan terus belajar membaca peluang pertanian kedepan,” ujar Wahono dihadapan ratusan petani muda yang hadir dalam kegiatan tersebut.

    Bupati Bojonegoro juga berharap kegiatan ini dapat menjadi stimulus bagi anak-anak muda untuk tertarik belajar bertani dan mengaplikasikan ilmu pertanian di wilayah masing-masing. “Semoga makin banyak anak muda yang mau jadi petani,” imbuhnya.

    Jagong petani milenial ini turut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber diantaranya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Jaka Widada, yang memberikan wawasan strategis tentang tata cara pengelolaan lahan agar menghasilkan pertanian produktif.

    Turut hadir pula Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit dan Kenep Smart Village (Kensvil) yang juga merupakan putra asli Bojonegoro. Ismail Fahmi mendorong petani milenial untuk memanfaatkan data dan teknologi dalam mengelola pertanian modern dan memperkuat posisi desa sebagai pusat inovasi.

    Dalam kesempatan yang sama kegiatan ini juga mendapatkan respon baik dari unsur pemerintahan. Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Zainal Fanani mengatakan, Pemkab Bojonegoro melalui DKPP akan terus mendukung upaya peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan, dukungan pupuk, serta bibit tanaman yang memadai.

    Jagongan petani milenial ini dirancang bukan hanya sebagai ruang diskusi, namun juga menjadi ajang bertukar pengalaman, inspirasi serta pembentukan jejaring antar petani milenial dengan para pemangku kepentingan juga para inovator pertanian.

    Direktur Utama (Dirut) PT ADS Mohammad Kundori, menegaskan bahwa di tangan generasi muda yang kreatif, berani berinovasi dan peduli pada keberlanjutan, maka diyakini pertanian di Bojonegoro akan terus bertumbuh maju. Dirut PT ADS juga menegaskan bahwa melalui kerja-kerja CSR PT ADS akan selalu mendukung upaya kemajuan Bojonegoro ke depan salah satunya lewat sektor pertanian.

    “Kami sebagai bagian dari pemerintah daerah akan terus mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan, karena selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Bojonegoro yakni inovasi pertanian berkelanjutan,” ungkapnya.

    Dengan semangat tersebut jagongan petani milenial diharapkan menjadi awal dari gerakan pertanian yang lebih tepat, berkelanjutan dan berpihak pada generasi mendatang. [lus/suf]

  • Permintaan Audit PT Sumekar, Inspektorat Sumenep Bentuk Tim Khusus

    Permintaan Audit PT Sumekar, Inspektorat Sumenep Bentuk Tim Khusus

    Sumenep (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Sumenep tengah menyiapkan tim untuk mengaudit PT Sumekar, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep.

    “Kami akan membentuk tim untuk audit PT Sumekar. Insya Allah minggu ini tim akan terbentuk,” kata Plt Inspektur Inspektorat Sumenep, Nurul Jamil, Kamis (22/05/2025).

    Keuangan PT Sumekar dinilai tidak sehat karena mempunyai tunggakan gaji karyawan sebesar Rp 3 milyar lebih. Gaji karyawan yang tidak dibayar itu rata-rata 22-24 bulan.

    Karena itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar selaku pembina BUMD di Sumenep mengirimkan surat permohonan ke Inspektorat agar melakukan audit menyeluruh terhadap PT Sumekar.

    “Sebenarnya kalau menurut saya bukan audit ya, tapi lebih tepat disebut review. Nanti akan kami review semuanya, mulai tata kelola perusahaannya hingga keuangannya. Mengapa kok sampai menunggak gaji karyawan berbulan-bulan,” papar Nurul Jamil.

    PT Sumekar merupakan salah satu BUMD Sumenep yang mempunyai bidang usaha mengelola pelayaran. Perusahaan ini menjadi operator Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang melayani rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean. (tem/ian)