Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Pasha Ungu Minta Kemenag Tindak Tegas Syarikah Haji Bermasalah

    Pasha Ungu Minta Kemenag Tindak Tegas Syarikah Haji Bermasalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu meminta pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenang) bertindak tegas terhadap syarikah haji (perusahaan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan layanan bagi jemaah haji) yang bermasalah, salah satunya dengan mem-blacklist perusahaan tersebut agar tidak bisa memberangkatkan jemaah haji dari Indonesia lagi.

    Hal itu diungkapkan Pasha saat melakukan memonitor pelaksanaan ibadah haji 2025 bersama Tim Pengawasan DPR di Makkah, Arab Saudi dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (8/6/2025).

    “Kami mendesak Kemenag mem-blacklist syarikah haji yang bermasalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025,” ungkap Pasha.

    Pasha juga meminta Kemenag berani mengambil sikap dengan memberikan sanksi tegas kepada syarikah haji yang bermasalah karena telah menelantarkan jemaah haji asal Indonesia.

    “Syarikah yang ingkar terhadap komitmen harus ditindak tegas, dan Kemenag juga harus bersikap karena ini tentang nasib jamaah haji kita di Arab Saudi,” lanjutnya.

    Pasha menyebut, akibat banyak syarikah nakal dan membuat jemaah haji asal Indonesia telantar. “Mereka abai pada tugasnya. Mereka tidak memberikan informasi dan sosialisasi yang jelas sehingga jemaah terlantar dan terlambat ditangani. Jelas mereka harus diberikan sanksi blacklist,” tandasnya. 

    Sebagai informasi, untuk tahun 2025 ini, Kementerian Agama menggandeng delapan syarikah haji asal Arab Saudi yang diberikan tugas melayani jemaah haji reguler Indonesia pada 2025 ini.

    Dahulunya, konsep syarikah haji ini dilakukan oleh lembaga pemerintahan layaknya badan usaha milik daerah (BUMD) di Indonesia yang disebut muassasah.  Namun, sejak 2025 ini, pemerintah Arab Saudi menggantinya dengan syarikah haji dengan harapan akan lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap jemaah haji yang masuk negara itu.

    Hal tersebut tentu saja merugikan jemaah haji Indonesia karena mereka jadi tidak fokus melaksanakan ibadahnya baik di Makkah dan Madinah. 

  • Iwan Kurniawan Lukminto Berpotensi Jadi Tersangka, Kejagung Lakukan Pencekalan Sejak 19 Mei 2025

    Iwan Kurniawan Lukminto Berpotensi Jadi Tersangka, Kejagung Lakukan Pencekalan Sejak 19 Mei 2025

    GELORA.CO – Kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex terus berkembang. Terbaru, Kejaksaan Agung melakukan pencekalan atau pencegahan keluar negeri kepada Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Pencekalan secara resmi diberlakukan sejak 19 Mei 2025 hingga enam bulan kedepan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa pencekalan telah dilakukan untuk mencegah ke luar negeri terhadap Iwan sejak 19 Mei 2025. “Itu berlaku untuk 6 bulan ke depan,” terangnya kepada awak media Sabtu (7/6).

    Pencekalan itu dinilai penyidik perlu dilakukan. Rencananya, penyidik akan kembali memanggil Iwan untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga saat ini Iwan masih berstatus saksi dalam kasus tersebut. “Yang bersangkutan akan dipanggil pekan depan,” paparnya.

    Iwan sebenarnya pernah diperiksa satu kali sebagai saksi untuk tiga tersangka yang telah ditetapkan Kejagung. Dengan pencekalan tersebut dapat diduga Iwan berpotensi menjadi tersangka selanjutnya atau tersangka keempat. “Informasi penyidik belum,” ujarnya. Namun begitu, pencekalan oleh penegak hukum memang biasa dilakukan untuk memastikan seseorang yang diduga terlibat suatu perkara tidak kabur keluar negeri. Pihak yang dicekal memiliki hak untuk diberitahu maksimal 7 hari pasca pencekalan tersebut.

    Kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex ini bermula dari pinjaman ke sejumlah bank pemerintah. Pinjaman tersebut dilakukan untuk modal kerja PT Sritex, namun pengusutan penyidik menemukan fakta lain. Bahwa pinjaman modal kerja dari bank BUMD tersebut dipergunakan membeli aset dan membayar utang. 

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kresdit PT Sritex. Diduga kredit modal kerja itu justru digunakan untuk membayar utang dan membeli aset. Dari kredit senilai Rp3,5 triliun, kerugian negara mencapai Rp 692 miliar dari dua bank pemerintah, yakni Bank DKI Jakarta dan Bank Jabar Banten (BJB).

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan, Kejagung menetapkan tersangka terhadap tiga orang yakni, Dicky Syahbandinata selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB, Zainuddin Mappa sebagai Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta dan Iwan Setiawan Lukimto sebagai Direktur Utama PT Sritex. “Penyidik menetapkan ketiganya karena menemukan bukti yang cukup,” paparnya.

    Dalam kasus ini terdapat 55 saksi dan satu orang saksi ahli yang diperiksa. Dalam pemeriksaan diketahui terdapat anomali dalam keuntungan yang didapatkan PT Sritex, yakni pada 2020 PT Sritex mendapatkan keuntungan Rp 1,2 triliun namun, pada 2021 justru mengalami kerugian Rp 15,65 triliun. “Inilah yang menjadi konsentrasi dari penyidik,” paparnya.

    Selanjutnya, penyidik juga menemukan adanya penyalahgunaan kredit. Yakni, pinjaman tersebut sesuai dengan akad kredit atau perjanjian yg diajukan adalah untuk modal kerja. Berdasarkan hasil penyidikan uang tersebut tidak digunakan untuk modal kerja, tapi digunakan untuk membayar utang dan membeli aset. “Untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp 692.987.592.188. Kerugian ini terkait dengan pinjaman PT. Sritex kepada dua bank yakni Bank DKI Jakarta dan Bank BJB,” paparnya.

    Namun perlu diingat bahwa terdapat kredit Rp3,5 triliun yang belum dilunasi. Selama penyidikan setelah pemeriksaan terhadap para saksi, penyidik menyimpulkan bahwa terdapat niat jahat atau mensrea. Yang pertama bahwa uang itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan, kemudian bahwa dalam keadaan dimana pemberian kredit tidak dilakukan dengan cara tadi kehati-hatian. “Terdapat syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi, tetapi ini diabaikan oleh pemberi kredit,” paparnya.

    Dari sanalah penyidik menyimpulkan bahwa kesengajaan sudah terjadi untuk merugikan negara. “Apakah ada kongkalingkong dengam pihak bank, penyidik masih mengembangkan. Penyidikan masih berjalan mohon bersabar, setiap perkembangan pasti akan saya sampaikan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara ini terhadap publik,” jelasnya.

  • Idul Adha 2025, BUMD Jakarta Dharma Jaya Siapkan 1.241 Sapi – Page 3

    Idul Adha 2025, BUMD Jakarta Dharma Jaya Siapkan 1.241 Sapi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – BUMD milik Pemprov Jakarta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya menyiapkan 1.241 ekor sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 2025. Ukuran hewan kurban itu beragam agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri sempat meninjau lokasi penampungan hewan kurban, sekaligus melepas pemeriksa hewan dan daging kurban di Perumda Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis 5 Juni 2025.

    “Semuanya telah sangat siap dan dipastikan tidak ada penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban di Jakarta ini. Sehingga, mudah-mudahan pelaksanaan kurban dapat berjalan baik dan tidak ada permasalahan di lapangan,” tutur Pramono.

    Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman menerangkan, ribuan sapi itu telah melalui pemeriksaan ketat serta dinyatakan sehat dan layak oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta.

    Ketersediaan sapi tersebut merupakan hasil kerjasama dari sejumlah daerah penghasil ternak seperti Kupang, Bali, Bima dan Sumbawa dan lainnya.

    “Sapi yang kami sediakan berasal dari berbagai daerah, ada yang dari Jakarta, JawaTengah bahkan Lampung juga ada. Hewan sapi harus disertai surat kesehatan dari daerah asal untuk bisa masuk ke Jakarta. Kemudian ketika sampai disini, Tim dari Dinas KPKP DKI akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan sapi sehat,” ujar Raditya dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).

    Menurutnya, sapi yang telah terjual kepada masyarakat sebanyak 911 ekor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 ekor dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

     

  • Cuaca Ekstrem dan Ancaman Bencana, Wali Kota Bandung: Perubahan Iklim Tak Bisa Dianggap Enteng  

    Cuaca Ekstrem dan Ancaman Bencana, Wali Kota Bandung: Perubahan Iklim Tak Bisa Dianggap Enteng  

    Liputan6.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut, fenomena cuaca ekstrem kini makin sering terjadi diimbuhi dengan ancaman bencana hidrometeorologi. Kondisi demikian, katanya, tak terlepas dari terjadinya perubahan iklim.

    Ia pun meminta jajaran kewilayahan, aparat keamanan, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan bencana seperti banjir, longsor, pohon tumbang, hingga rumah ambruk.

    “Perubahan iklim tidak bisa kita anggap enteng. Saat ini kita memasuki kemarau basah yang rentan menimbulkan bencana seperti tanah longsor, pohon tumbang, dan rumah rubuh. Hampir setiap hari kita menerima laporan rumah ambruk di Kota Bandung,” ujar Farhan dalam keterangan pers di Bandung, Senin 2 Juni 2025.

    Farhan menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh camat dan lurah aktif melakukan deteksi dini di wilayahnya masing-masing dan segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat jika ditemukan potensi bahaya.

    “Lakukan pencegahan dan antisipasi dini. Jangan tunggu kejadian baru kita bergerak. Keselamatan warga adalah hal paling penting yang harus dijaga,” tegasnya.

    Sebagai bentuk respons cepat, Pemerintah Kota Bandung telah menjalin kemitraan dengan berbagai pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan berbagai stakeholder lainnya untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana.

    “Alhamdulillah, beberapa perusahaan sudah menyatakan komitmennya untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako, uang pengganti kontrakan, hingga renovasi rumah yang rusak,” ujarnya.

    Tak tanggung-tanggung, Pemkot bersama mitra tersebut menargetkan renovasi terhadap 1.020 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

    “Kita sudah punya kekuatan tambahan untuk menangani persoalan ini. Jadi warga tidak perlu khawatir, pemerintah hadir dan bertanggung jawab,” kata Farhan.

    Ia juga meminta agar proses pendataan rumah yang rusak dilakukan secara cepat dan tepat agar bantuan bisa segera disalurkan.  “Data harus valid, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita ingin semua yang terdampak mendapat penanganan yang adil dan manusiawi,” tambahnya.

    Untuk memperkuat penanganan, Farhan juga menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung bekerja sama intensif dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan kepada warga.

    “Kita harus bekerja cepat, terukur, dan menyeluruh. Jangan sampai ada korban jiwa karena kelalaian,” ungkapnya.

  • Sidang Perkara Korupsi Lahan Rorotan, Ahli KPK Beberkan Soal Kerugian Negara Rp223 Miliar

    Sidang Perkara Korupsi Lahan Rorotan, Ahli KPK Beberkan Soal Kerugian Negara Rp223 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan ahli accounting forensic (AF) pada sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (3/6/2025). 

    Pada sidangg tersebut, ahli AF KPK itu dihadirkan oleh tim JPU untuk memberikan keterangan sesuai keahlian dan tugasnya dalam menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tersebut. Yaitu sekitar Rp223 miliar. 

    Kerugian itu disebabkan oleh investasi pengadaan lahan di Rorotan untuk program rumah down payment (DP) Rp0, yang dilakukan antara BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) dan emiten konstruksi, PT Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS). 

    “Di mana dalam perkara ini, diduga adanya penyimpangan proses investasi antara PPSJ dan PT TEP dalam pengadaan tanah dan telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp223 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Dengan dihadirkannya ahli AF itu, terang Budi, tim JPU KPK di persidangan tersebut berharap agar Majelis Hakim bakal melihat keterangan-keterangan ahli secara objektif dalam mendukung pembuktian perkara dimaksud. 

    Adapun, pada persidangan tersebut tim JPU KPK mendakwa empat orang menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp224,69 miliar terkait dengan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Korupsi itu terjadi di lingkungan PPSJ selama 2019-2021. 

    JPU menyebut perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa itu juga untuk memperkaya diri utamanya bekas Direktur Utama PT TEP Donald Sihombing dan bekas Direktur Utama PPSJ Yoory Corneles Pinontoan. 

    Yoory sebelumnya telah diadili di dua perkara lainnya yang masih berkaitan dengan program rumah DP Rp0, yakni untuk pengadaan di Munjul dan Pulogebang. Ketiga kasus tersebut ditangani oleh KPK.

    Perbuatan korupsi terkait lahan Rorotan itu, terang Jaksa, dilakukan oleh para terdakwa yakni Donald serta bekas Direktur Pengembangan PPSJ Indra S. Arharrys, Komisaris PT TEP Saut Irianto Rajagukguk dan Direktur Keuangan PT TEP Eko Wardoyo. 

    Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka pada kasus lahan Rorotan. Empat terdakwa itu telah ditahan sejak September 2024 lalu, sedangkan Yoory sudah berada di dalam kurungan untuk menjalani masa hukuman pidana atas perkara-perkara sebelumnya. 

  • Bulan Bung Karno, Bupati Sumenep Wajibkan ASN Pria Kenakan Peci Hitam

    Bulan Bung Karno, Bupati Sumenep Wajibkan ASN Pria Kenakan Peci Hitam

    Sumenep (beritajatim.com) – Selama bulan Juni, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki, di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan BUMD setempat mengenakan peci atau kopiah hitam.

    “Ini untuk mengenang Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno dan jasa-jasanya. Kami meminta seluruh ASN laki-laki di Sumenep mengenakan peci atau kopiah hitam sepanjang bulan Juni,” katanya, Selasa (03/06/2025).

    Menurut Fauzi, pada bulan Juni ada banyak peristiwa penting dalam kehidupan Soekarno. Diantaranya 1 Juni lahirnya Pancasila yang diprakarsai oleh Bung Karno, 6 Juni lahirnya Bung Karno dan 21 Juni wafatnya Bung Karno.

    “Pemkab Sumenep memperingati bulan Bung Karno sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya. Ini tidak sebatas mengenakan peci hitam, tetapi meneladani dan melaksanakan ide, pemikiran, gagasan serta cita-cita bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, seluruh ASN dan masyarakat Sumenep diharapkan bisa mengingat ketokohan sang proklamator kemerdekaan Indonesia, dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    “Peringatan Bulan Bung Karno ini agar masyarakat dalam berbangsa dan bernegara mampu meningkatkan pemahaman tentang sejarah, filosofi, dan nilai-nilai Pancasila serta memperkokoh semangat kebangsaan,” tandasnya. (tem/ted)

  • Wali Kota Kediri Libatkan Kejari Kawal Proyek Strategis Daerah demi Akuntabilitas

    Wali Kota Kediri Libatkan Kejari Kawal Proyek Strategis Daerah demi Akuntabilitas

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn., menegaskan pentingnya dukungan lintas lembaga dalam membangun Kota Kediri. Salah satu pihak yang diajak bersinergi adalah Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

    Hal ini disampaikan Wali Kota Vinanda Prameswati seusai pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri bersama jajaran, yang diikuti seluruh Kepala OPD Pemkot Kediri dan kepala BUMD, pada Senin (2/6/2025).

    “Tadi kami berdiskusi terkait beberapa proyek strategis daerah yang akan berlangsung di Kota Kediri. Tadi dari keluarga besar Kejaksaan Negeri juga menyampaikan beberapa catatan, maksudnya, agar ke depan proyek ini berjalan dengan lancar, tepat guna dan tepat mutu, sehingga bisa berdampak untuk masyarakat Kota Kediri,” ujar Vinanda.

    Ia menyebut salah satu proyek strategis yang menjadi fokus diskusi adalah pembangunan RSUD Gambiran, yang baru saja memasuki tahap peletakan batu pertama. Proyek lain juga dibahas, termasuk pembangunan drainase dan infrastruktur penting lainnya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Andi Mirnawaty, S.H., M.H., CSSL, menyatakan bahwa kejaksaan mengambil peran dalam pengawalan hukum proyek strategis daerah melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

    “Adapun tujuannya adalah memohon kepada kita, kejaksaan melalui tim PPS untuk melakukan pengawalan tehadap proyek strategi daerah, untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaanya tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna,” jelasnya.

    Pihaknya akan mendengarkan pemaparan terhadap proyek strategis daerah yang sudah ditetapkan oleh keputusan walikota oleh masing-masing OPD. Untuk hari ini, rencananya ada 11 kegiatan yang akan dipaparkan guna dilakukan telaah.

    Mirnawati menegaskan bahwa pengawalan ini bukan dalam rangka pemeriksaan, melainkan memastikan kepatuhan terhadap aspek hukum untuk mencegah kerugian negara. Sehingga proyek strategis daerah itu bisa berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu dan bermanfaat untuk masyarakat.

    “Jadi kami nanti tidak turun untuk memeriksa proyek itu. Tetapi dari segi hukumnya sudah tepat, untuk menghindari kerugian negara, dan memastikan proyek dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Ia menjelaskan teknis pengawalan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemaparan proyek, entri meeting, hingga exibiting pasca proyek selesai. Sepanjang pelaksanaan, jika ditemukan kendala, semua pihak akan duduk bersama mencari solusi.

    “Selama proyek berlangsung, kalau ada kendala, kita duduk bersama, kalau ada kendala, bisa segera diselesaikan dengan baik. Tadi ini kita baru ada 5 pemaparan dari OPD yaitu, dari RSUD Gambiran, Bina Marga dan PU. Selebihnya belum. Ada infrastruktur, ada bantuan sosial,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Lalin di Gedung Pancasila dialihkan terkait upacara Harlah Pancasila

    Lalin di Gedung Pancasila dialihkan terkait upacara Harlah Pancasila

    Ilustrasi — Gedung Pancasila di kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. ANTARA/Nabil Ihsan

    Lalin di Gedung Pancasila dialihkan terkait upacara Harlah Pancasila
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 02 Juni 2025 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – TMC Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari beberapa ruas jalan di sekitar Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin.

    Hal tersebut terkait pelaksanaan Upacara Hari Lahir Pancasila yang akan digelar pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB di lokasi tersebut.

    Sebagaimana informasi yang disampaikan melalui akun Instagram TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro), Minggu (1/6), petugas kepolisian akan melakukan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah jalan menuju Gedung Pancasila guna memastikan kelancaran acara.

    Ruas jalan yang terdampak meliputi Jalan Banteng Barat, Jalan Taman Pejambon, dan Jalan Kwini II. Pengendara baik roda dua maupun roda empat disarankan mencari rute alternatif guna menghindari kemacetan.

    “Polri Dit Lantas Polda Metro Jaya akan melakukan pengalihan arus lalu lintas yang mengarah ke Jl.Taman Pejambon Jakarta Pusat,” tulis keterangan pada unggahan tersebut.

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan penyesuaian pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025.

    Langkah ini dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut, yang dikoordinasikan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    Sesuai edaran tersebut, Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, beserta sejumlah tokoh nasional.

    Penurunan bendera akan dilakukan di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, namun tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan.

    Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan diminta menggelar upacara bendera secara luring pada 2 Juni 2025 pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta untuk ikut menyelenggarakan upacara bendera di tanggal yang sama. Selain itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yakni 1 dan 2 Juni 2025.

    Adapun tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama berupa Burung Garuda Pancasila sebagai karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025). Upacara ini menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai ideologi bangsa dalam kehidupan bernegara.

    Tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama burung Garuda Pancasila sebagai lambang karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.02 WIB dengan mengenakan setelan jas abu-abu tua dan dasi biru langit. Upacara resmi dimulai pukul 09.20 WIB.

    Rangkaian Upacara dan Kehadiran Tokoh Nasional

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, penghormatan kepada inspektur upacara, serta mengheningkan cipta.

    Pembacaan teks Pancasila dilakukan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, sementara pembacaan Pembukaan UUD 1945 disampaikan oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin.

    Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam upacara, di antaranya:

    Presiden ke-5 RI, Megawati SoekarnoputriWakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try SutrisnoWakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla

    Jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, seperti:

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti YudhoyonoMenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PratiknoMenko Hukum dan HAM, Yusril Ihza MahendraMenteri Pertahanan, Sjafrie SjamsoeddinMenteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Dalam Negeri, Tito KarnavianMenteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

    Turut hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Penyesuaian Jadwal oleh BPIP

    Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini semula direncanakan pada Minggu (1/6/2025), tetapi pelaksanaannya diubah menjadi Senin (2/6/2025). Perubahan ini diputuskan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seusai berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara.

    Sesuai edaran resmi, upacara di tingkat pusat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di Gedung Pancasila, dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, dan tokoh nasional.

    Penurunan bendera dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB di hari yang sama, tetapi tanpa peserta dan tamu undangan.

    Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan juga diminta menyelenggarakan upacara serupa secara luring pada pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk turut menyelenggarakan upacara bendera untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Sementara itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yaitu pada 1 dan 2 Juni 2025, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

  • Seskab Teddy ajak elemen bangsa kembali ke jati diri Indonesia

    Seskab Teddy ajak elemen bangsa kembali ke jati diri Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini kembali menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai dasar yang mempersatukan Indonesia.

    Teddy menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi kompas moral bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Nilai-nilai Pancasila menjadi tuntunan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, yang akan membawa kita kembali ke jati diri sebagai manusia Indonesia,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

    Menurut Seskab Teddy, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, baik dari dalam maupun luar, menuntut penguatan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.

    Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

    “Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025. Mari terus jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari kita,” ucap Seskab Teddy.

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan penyesuaian pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025.

    Langkah ini dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut, yang dikoordinasikan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    Sesuai edaran tersebut, Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, beserta sejumlah tokoh nasional.

    Penurunan bendera akan dilakukan di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, namun tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan. Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan diminta menggelar upacara bendera secara luring pada 2 Juni 2025 pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta untuk ikut menyelenggarakan upacara bendera di tanggal yang sama. Selain itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yakni 1 dan 2 Juni 2025.

    Adapun tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama berupa Burung Garuda Pancasila sebagai karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025