Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Ini Jurus Baru Pemerintah Genjot Produksi Minyak & Gas

    Ini Jurus Baru Pemerintah Genjot Produksi Minyak & Gas

    Jakarta –

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Sama untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi telah terbit.

    Melalui beleid ini, pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki Wilayah Kerja untuk terus meningkatkan produksi.

    Regulasi terbaru ini mengatur erja sama sumur minyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); kerja sama operasi/teknologi, dan kerja sama pengusahaan sumur tua.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, aturan ini dibentuk untuk mendukung ketahanan energi nasional, sebagai salah satu upaya mencapai swasembada energi.

    “Jadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk ketahanan energi dan juga bagaimana kita swasembada energi, mau tidak mau kita harus melakukan peningkatan produksi. Kita mendorong perusahaan-perusahaan KKKS yang sudah diberikan konsesi wilayah kerja bisa meningkatkan produksi,” ujar Yuliot dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Yuliot juga menyoroti sumur minyak dan gas bumi (migas) milik masyarakat. Dari sumur-sumur yang dikelola masyarakat tersebut, Yuliot menilai terdapat potensi penambahan lifting minyak sebanyak 10-15 ribu barel per hari.

    “Jadi kalau ini kan juga dengan proses yang ada, kita harapkan mungkin lebih dari 15 ribu. Tetapi target optimis dari Kementerian ESDM itu adalah sekitar 10 ribu sampai dengan 15 ribu barel per hari,” terang Yuliot.

    Melalui Permen ini, sumur migas masyarakat akan dinaungi oleh BUMD/Koperasi/UMKM, melalui kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia menjelaskan, untuk pembentukan UMKM dapat dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Kerja (WK) tersebut.

    Sumur Minyak Rakyat

    Kemudian untuk Koperasi, beranggotakan masyarakat pengelola sumur, dan dapat dilakukan juga penghimpunan kegiatan usaha oleh BUMD.

    Selain kerja sama dengan sumur minyak masyarakat, beleid ini juga mengatur kerja sama antara kontraktor suatu wilayah dengan mitra, melalui kerja sama operasi ataupun kerja sama teknologi.

    Untuk skema kerja sama sumur, melalui aturan ini, mitra diberikan imbalan 70 persen dari harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Sementara untuk skema kerja sama lapangan/struktur, mitra diberikan imbalan 85% dari jatah bagi hasil KKKS.

    “Ini bisa di sumur atau lapangan yang ideal, kemudian bisa juga di sumur lapangan yang berproduksi, mitra menanggung investasi dan biaya, dan risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama dengan perusahaan KKKS ini,” jelas Yuliot.

    Aturan ini juga mengatur kerja sama pengusahaan sumur tua, yang akan dilakukan oleh BUMD/Koperasi kepada KKKS rekomendasi Bupati yang disetujui Gubernur. Kerja sama ini sudah berjalan sejak tahun 2008, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Saat ini masih terdapat 1.400 sumur tua yang berkontribusi pada penambahan produksi sebesar 1.600 barel per hari dan tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi.

    Lihat juga Video Momen Bahlil Tegur Dirjennya-Dirut PLN: Kurang Ajar Kalian!

    (rea/hns)

  • Bandara Kertajati Tak Layani Penerbangan Domestik Sejak Juni 2025

    Bandara Kertajati Tak Layani Penerbangan Domestik Sejak Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ternyata sudah tidak lagi melayani penerbangan domestik sejak 2 Juni 2025.

    Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati.

    Maskapai terakhir yang berhenti beroperasi di bandara berkode KTJ tersebut adalah Super Air Jet. Maskapai Grup Lion Air tersebut melayani penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Balikpapan (Kalimantan Timur).

    “Untuk penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sementara belum tersedia,” kata Deny, seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/7/2025).

    Dia menjelaskan penghentian penerbangan domestik ini karena keterbatasan pesawat dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia, dan Malaysia Airlines.

    Menurutnya, keterbatasan ketersediaan pesawat membuat maskapai memprioritaskan melayani penerbangan dengan rate okupansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bandara Kertajati.

    Kendati demikian, lanjutnya, Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    “Meski kondisi seperti ini, seluruh fasilitas di Bandara Kertajati beserta tim personel tetap hadir dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

    Adapun, untuk penerbangan haji, BIJB Kertajati masih melakukan pelayanan untuk kedatangan. Kloter 1 hingga 7 sudah terlayani, dan sisanya pelayanan kedatangan total 21 kloter sampai Jumat (11/7/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Pemkab Majalengka tengah bersiap menarik kembali dana cadangan investasi di Bandara Kertajati senilai Rp171 miliar.

    Dana tersebut berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Namun, hingga kini dana itu tidak pernah disalurkan ke proyek BIJB.

    Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengkonfirmasi bahwa rencana investasi di Bandara Kertajati tersebut kemungkinan besar batal. Salah satu alasannya, perkembangan BIJB yang dinilai belum optimal dan belum memberikan keuntungan bagi daerah.

    “Sejak awal, kita siapkan dana Rp150 miliar untuk investasi ke BIJB. Tapi sampai sekarang, bandara itu belum menggeliat. Kita melihat belum ada potensi profit yang bisa didapat,” ujar Eman, Senin (30/6/2025).

  • Agar sukses, BEI dorong perusahaan persiapkan IPO secara baik

    Agar sukses, BEI dorong perusahaan persiapkan IPO secara baik

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan BEI mendorong perusahaan untuk mempersiapkan rencana aksi initial public offering (IPO) secara baik.

    Menurutnya, persiapan yang baik akan menciptakan kesuksesan proses dan setelah IPO, meskipun membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang.

    “Kami mendorong perusahaan untuk memiliki kesiapan IPO yang baik untuk kesuksesan baik pada saat IPO dan setelah IPO, meski persiapan ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang,” ujar Nyoman kepada awak media di Jakarta, Rabu.

    Selain aspek struktur IPO dan momentum yang tepat, menurutnya, keberhasilan sebuah IPO juga bergantung pada kesiapan masing-masing perusahaan, mulai dari kesiapan kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, manajemen dan equity story yang disampaikan.

    Ia memastikan proses evaluasi atas dokumen pendaftaran pencatatan efek yang berlaku di BEI dilakukan secara konsisten, yang mengacu pada standar evaluasi dan regulasi yang berlaku.

    “Dengan fokus calon perusahaan tercatat memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi sebagaimana menjadi aspek formal dalam penilaian calon perusahaan tercatat serta aspek non-formal diantaranya going concern perusahaan, kualitas manajemen dan aspek penilaian lainnya,” ujar Nyoman.

    Sebagai strategi untuk menjaring perusahaan yang melangsungkan IPO, BEI senantiasa melakukan kegiatan pengembangan/edukasi yang berkelanjutan untuk memastikan informasi dan kesiapan terkait IPO betul-betul dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

    Melalui unit kerja khusus, BEI secara aktif mendampingi perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan dengan skala aset besar, baik swasta, BUMN, maupun BUMD dalam mempersiapkan IPO.

    Adapun pendampingan dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti go public workshop, coaching clinic, one-on-one meeting, serta networking event yang mempertemukan pelaku usaha dengan profesi penunjang pasar modal.

    “Inisiatif ini diharapkan dapat mempermudah akses perusahaan terhadap ekosistem pasar modal dan mempercepat proses transformasi menuju perusahaan terbuka,” ujar Nyoman.

    Secara khusus, BEI tengah menyusun kajian strategis mengenai IPO yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai narasumber, yang mencakup grup usaha besar, perusahaan potensial IPO, investor institusi maupun ritel, serta lembaga pemerintah.

    “Kajian ini bertujuan untuk memahami minat perusahaan berskala besar terhadap IPO, menggali tantangan dan ekspektasi pelaku usaha, serta menyusun rekomendasi terkait perbaikan regulasi dan penguatan infrastruktur pasar,” ujar Nyoman.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kriteria UMKM yang dapat mengelola sumur rakyat yang selama ini dipandang ilegal.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, UMKM dapat mengelola sumur minyak. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Namun, kata Yuliot, tak semua UMKM dapat hak untuk dapat mengelola sumur minyak tersebut. Menurutnya, UMKM itu wajib memiliki modal minimal Rp5 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

    “Karena kegiatan usahanya UMKM, maka permodalannya sekitar Rp5 miliar, kalau skala menengah bisa Rp10 miliar, bisa gabungan dari banyak [UMKM] permodalannya,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (1/7/2025).

    Selain nilai minimal modal, UMKM harus terlebih dahulu membentuk Perseroan Terbatas (PT), sebelum sah menggarap sumur minyak rakyat tersebut.

    “Jadi kalau untuk badan usaha UMKM harus dalam bentuk PT atau Perseroan Terbatas, dengan berbentuk PT, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana bisa sebagai pemegang saham,” tutur Yuliot.

    Lebih lanjut, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur rakyat yang dikelola UMKM, koperasi, atau BUMD.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

    Lebih lanjut, Yuliot memproyeksi negara bakal dapat tambahan lifting minyak sebesar 15.000 barel per hari (BPH) dari pemanfaatan sumur rakyat tersebut.

    Dia mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 7.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025 mendatang.

    “Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian. Tapi paling tidak sampai dengan akhir tahun, kami menargetkan 10.000 sampai 15.000 [barel per hari],” ucap Yuliot.

    Dia pun menuturkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan proses inventarisasi sumur rakyat. Hal ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi (pemprov) dan KKKS. Selanjutnya tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru.

    Menurutnya, sejumlah sumur rakyat itu mayoritas berada di Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

    “Dan juga ada di beberapa wilayah lain. Jadi dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap semua [sumur] masyarakat ini,” kata Yuliot.

  • Ada Tambahan Lifting 15.000 Barel/Hari

    Ada Tambahan Lifting 15.000 Barel/Hari

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat. Penertiban ini dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) di dalam negeri.

    Penertiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini ditetapkan di Jakarta pada 3 Juni 2025.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan melalui regulasi yang baru diterbitkan, sumur masyarakat yang sudah ada saat ini dapat berproduksi sambil diperbaiki sesuai kaidah keteknikan yang baik. Tujuannya untuk mengurangi dampak lingkungan, isu keselamatan dan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan produksi minyak dan penerimaan negara.

    Yuliot mengatakan, Kementerian ESDM dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sedang menginventarisasi sumur minyak yang dikelola masyarakat di sejumlah daerah. Daerah yang akan dilakukan identifikasi tersebut berada di wilayah Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dann Kalimantan Utara.

    “Jadi, dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap sumur masyarakat ini. Akhir Juli ini kita sudah mendapatkan data-data identifikasi yang ada di lapangan,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Dengan adanya penertiban sumur minyak masyarakat, diperkirakan ada tambahan produksi 10.000-15.000 barel per hari (bph). Ia mengatakan, nantinya produksi tersebut tercatat sebagai lifting nasional.

    “Jadi, untuk prediksi dengan adanya pemberian legalitas dan juga ini akan tercatat sebagai lifting, kita mengharapkan tambahan liftingnya itu adalah sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 barel per hari,” kata Yuliot

    Dalam aturan baru tersebut, perusahaan migas atau KKKS diwajibkan membeli minyak dari sumur masyarakat yang berada dalam wilayah kerja (WK) dan di luar wilayah operasi. Kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun sejak berlakunya Permen ini atau hingga 2029.

    Berdasarkan Permen tersebut, disebutkan bahwa sumur minyak masyarakat adalah sumur minyak bumi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan UMKM. Dalam Permen ini, diatur pembelian hasil produksi minyak sumur masyarakat. Dalam dalam pasal 22 beleid tersebut dijelaskan bahwa Kontraktor wajib memberikan imbalan kepada BUMD, Koperasi, atau UMKM atas penyerahan seluruh hasil produksi Minyak Bumi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM.

    Imbalan yang ditetapkan ialah sebesar 80% dari harga minyak mentah Indonesia. Imbalan tersebut merupakan bagian dari biaya operasi Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama skema cost recovery. Sementara imbalan pada Kontrak Kerja Sama skema gross split diberlakukan dengan penyesuaian bagi hasil bagian kontraktor (before tax) menjadi sebesar 93%.

    “BUMD, Koperasi, atau UMKM sebagaimana juga wajib memberikan imbalan kepada kelompok masyarakat yang dilibatkan secara wajar berdasarkan kesepakatan para pihak dan paling tinggi sebesar 70% dari harga minyak mentah indonesia,” bunyi Pasal 23 dalam bleid tersebut dikutip, Selasa (17/6/2025).

    Pada Pasal 24, Menteri dapat menugaskan kontraktor untuk melaksanakan perluasan dan/atau pelepasan bagian WK dalam rangka mendukung produksi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM. Dalam aturan ini, BUMD, Koperasi, atau UMKM bertanggung jawab atas aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pedoman good engineering practices serta bertanggung jawab atas minyak bumi sampai dengan titik serah sumur minyak.

    Kontraktor wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerimaan minyak bumi sejak titik serah sumur minyak. Dalam Permen tersebut juga ditegaskan bahwa hasil produksi minyak bumi dari sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM wajib diserahkan kepada Kontraktor, jika tidak dilakukan maka akan ada tindakan penegakan hukum.

    Tahapan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM:

    a. Inventarisasi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
    b. Penunjukan pengelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
    c. Pengajuan dan persetujuan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
    d. Perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM; dan
    e. Pengawasan dan pelaporan

    (ara/ara)

  • Januari-Mei, Transjakarta layani 156 juta pelanggan

    Januari-Mei, Transjakarta layani 156 juta pelanggan

    Jakarta (ANTARA) – PT Transjakarta telah melayani 156 juta penumpang pada periode Januari – Mei 2025 atau tumbuh 11 persen bila dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    “Sampai saat ini, kami sudah membuka 230 rute, termasuk lima rute TransJabodetabek,” kata Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza di Jakarta, Selasa, saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta.

    Menurut dia, dengan adanya pertumbuhan jumlah pelanggan sebesar 11 persen ini, maka kilometer tempuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta ini, dapat dimaksimalkan dari 118 juta menjadi 119 juta atau tumbuh satu persen.

    “Kalau kita lihat dari sisi produktivitas terjadi perbaikan pelanggan per kilometer tumbuh dari 1,19 menjadi 1,3 persen,” ujarnya.

    Welfizon menambahkan bahwa secara keseluruhan sampai dengan Mei, semua masih sesuai perencanaan, yakni pendapatan mencapai Rp1,9 triliun dari rencana kerja dan anggaran (RKA) Rp5,2 triliun.

    Pendapatan tersebut lanjut dia, telah mencapai 36 persen dari target dan bila dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama maka ada peningkatan di kisaran lima persen.

    “Laba bersih juga masih sesuai rencana di angka Rp56 miliar dari target Rp177 miliar atau 31 persen,” katanya.

    Ia mengatakan, selama lima bulan pertama, belanja operasional sampai dengan Mei yaitu Rp1,8 triliun dan terus berupaya melakukan efisiensi.

    Selain itu, perusahaan milik daerah itu juga telah menyelesaikan dua program kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yaitu dengan pembukaan lima rute TransJabodetabek dan juga pemberian subsidi kepada 15 golong gratis.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Terbitkan Aturan Soal Sumur Minyak Masyarakat, Ini Alasannya

    Bahlil Terbitkan Aturan Soal Sumur Minyak Masyarakat, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini disebut sebagai langkah strategis untuk menangani sumur minyak masyarakat yang selama ini berproduksi dan dijual ke kilang ilegal.

    Melalui regulasi yang baru diterbitkan, sumur masyarakat yang sudah ada saat ini dapat berproduksi sambil dilakukan perbaikan sesuai kaidah keteknikan yang baik. Tujuannya mengurangi dampak lingkungan, isu keselamatan dan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan produksi minyak dan penerimaan negara.

    Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin membiarkan ada sumur-sumur ilegal beroperasi di luar sistem dan dijual ke kilang ilegal. “Masyarakat dirugikan, negara dirugikan, juga menyebabkan dampak lingkungan, keselamatan dan sosial kemasyarakatan,” ujar Bahlil dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (29/6/2025).

    “Diksi yang beredar bahwa sumur masyarakat di legalkan lewat regulasi, maksudnya adalah sumur masyarakat yang sudah ada saat ini, dapat diproduksi sambil dilakukan perbaikan tata kelola sesuai kaidah keteknikan yang baik. Tata kelola-nya diperbaki, sehingga mengurangi dampak lingkungan dan isu keselamatan serta ada tambahan produksi dan penerimaan negara. Sumur masyarakat tersebut akan dinaungi dibawah BUMD/Koperasi/UMKM dan bekerjasama dengan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) seperti Pertamina. Upaya perbaikan tersebut dilakukan dalam periode penanganan sementara (4 tahun),” paparnya.

    Perbaikan tata kelola sumur masyarakat dilakukan terbatas hanya terhadap sumur masyarakat yang sudah ada. Dia mengatakan, saat ini pemerintah provinsi dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tengah melakukan pendataan.

    “Sekarang sedang diinventarisasi berapa jumlah sumur masyarakat yang sudah ada saat ini. Pemprov dan KKKS sedang inventarisir. Selanjutnya tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru. Jika ada, langsung dilakukan penghentian dan penegakan hukum. Selain itu kilang masyarakat ilegal juga wajib ditutup dan dilakukan penegakan hukum. Sehingga hasil minyak dari sumur masyarakat wajib dijual ke KKKS seperti Pertamina, dan tercatat menjadi produksi minyak nasional,” jelasnya.

    Skema ini dirancang sebagai jalan tengah dalam menangani isu sosial kemasyarakatan dan kepentingan nasional.

    “Ini lahir sebagai jalan tengah, pembinaan terhadap masyarakat yang terlibat, meredam gesekan sosial, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan produksi dan penerimaan negara. Targetnya, tambahan lifting setidaknya 10 ribu barel per hari atau lebih”, tegas Bahlil.

    Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, Koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/Koperasi/UMKM dengan KKKS.

    (acd/acd)

  • 10 GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI Nasional

    10 GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI Nasional

    GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke 7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dianggap tengah menapaki jalan sunyi setelah ditinggal oleh banyak figur yang dulu mendukungnya.
    Direktur Eksekutif
    Charta Politika
    ,
    Yunarto Wijaya
    menganggap, banyak orang-orang Jokowi saat ini sudah berpindah untuk mendukung Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Situasi itu membuat Jokowi dan keluarganya, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mendapatkan dukungan ketika mendapatkan berbagai serangan politik. Padahal, para pendukung itu yang dulu ikut mendorong agar Jokowi membantu Gibran menjadi RI-2.
    “Yang paling kurang ajar itu pendukung-pendukungnya yang mendorong seperti ini dan sekarang enggak peduli yang menghadapi harus Jokowi sendirian juga. Mereka sibuk tetap cari (jabatan) komisaris, BUMD, BUMN, ikut menjilat Prabowo,” ujar Yunarto dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Sabtu (28/6/2025).
    Host Gaspol! Tatang Guritno lantas menanyakan pada pandangan Yunarto, apakah saat ini Jokowi merasa Gibran tengah terancam? Pasalnya, tak ada yang pasang badan saat forum purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Jokowi itu dimakzulkan.
    “Apakah Pak Jokowi merasa bahwa Mas Gibran ini dalam posisi yang sedang terancam?” tanya Tatang.
    Lantas, Yunarto menganggap bahwa saat ini keluarga Jokowi tengah menghadapi situasi politik yang tak mudah. Maka, Jokowi akhirnya harus turun tangan, terutama untuk melindungi Gibran.
    “Kita harus akuilah apakah Mas Gibran siap dengan pengalaman politiknya menghadapi situasi yang pelik seperti ini? Enggak. Belum siap, ini situasi politik yang tidak mudah dihadapi oleh keluarga Jokowi,” jawab Yunarto.
    Di sisi lain, berbagai langkah Jokowi itu dianggap membutuhkan partai politik (parpol). Pasalnya, hanya dengan parpol, Jokowi bisa tetap menunjukkan kekuatannya dalam konstelasi politik di Tanah Air.
    Yunarto mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar memang sempat membuka diri untuk Jokowi, tapi saat ini, tawaran yang tersisa hanya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Bagaimana obrolan selengkapnya? Simak dalam program Gaspol! yang tayang premier pukul 20:00 WIB.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PGE operasikan kembali penerbangan dan bandara khusus point A, dorong pertumbuhan ekonomi Aceh

    PGE operasikan kembali penerbangan dan bandara khusus point A, dorong pertumbuhan ekonomi Aceh

    laporan kontributor Hamdani

    PGE operasikan kembali penerbangan dan bandara khusus point A, dorong pertumbuhan ekonomi Aceh
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 20:19 WIB

    Elshinta.com – Penerbangan pesawat dan bandar udara khusus Point A yang dikelola oleh PT Pema Global Energi (PGE) resmi beroperasi. Peresmian dilakukan oleh Gubermur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) di Nibong, Aceh Utara, Kamis (26/6/2025). 

    General Manager PGE, Resha Ramadian dalam sambutannya menjelaskan bahwa penerbangan ini dikhususkan untuk menunjang operasional perusahaan, evakuasi medis dan dapat mendukung transportasi dalam kondisi bencana alam. Selian itu juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Aceh Utara dan Provinsi Aceh secara umum. 

    “Dengan rencana kami yang masif untuk melakukan eksplorasi mencari cadangan migas baru dan juga melakukan beberapa kegiatan peremajaan fasilitas, kami membutuhkan moda transportasi yang cepat, tepat dan efisien untuk menunjang operasional perusahaan, tentunya yang utama adalah untuk keperluan tanggap darurat evakuasi medis” ujar Resha. 

    Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal dalam sambutannya menyebutkan Pesawat dan Bandara ini diharapkan menjadi bagian dari ekosistem yang akan memperlancar operasional lapangan migas, mempercepat logistik, dan mendukung pencapaian target nasional produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD gas.

    “Kami memberikan apresiasi kepada PGE, anak perusahaan BUMD Aceh yang tidak hanya berperan sebagai operator Blok B, tetapi juga mengambil inisiatif dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Ini adalah bentuk implementasi nyata dari semangat pengelolaan migas berbasis daerah yang inklusif dan bertanggung jawab.” ujar Nasri. 

    Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) dalam sambutannya saat meresmikan operasional penerbangan dan bandara Point A mengatakan, keberadaan pesawat sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan bisnis dan industri di Aceh, mengingat jarak tempuh untuk menghubungkan berbagai daerah Kabupaten/Kota sangat jauh. 

    “Apalagi ke depan kita harapkan produksi migas di Aceh akan terus meningkat setelah diproduksinya migas di lepas pantai Aceh, sehingga InsyaAllah Aceh akan kembali maju kalau pun tidak bisa melebihi Timur Tengah minimal akan sama, dengan dukungan alat transportasi pesawat seperti ini, InsyaAllah akan mendukung usaha mensejahterakan masyarakat Aceh ke depan” ungkap Mualem. 

    Prosesi peusijuk (tepung tawar) pesawat Pegasus Air Service dilakukan oleh ulama kharismatik Aceh Utara Abu Abdul Manan, lalu kegiatan diakhiri dengan joy flight (penerbangan hiburan) bagi para tamu Forkopimda dan perwakilan perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Aceh.

    Sumber : Elshinta.Com

  • PAM Jaya Dorong Inovasi dan Akses Air Bersih Jakarta

    PAM Jaya Dorong Inovasi dan Akses Air Bersih Jakarta

    Jakarta: Di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan air bersih di Jakarta, PAM Jaya berkomitmen merealisasikan visi cakupan layanan 100% pada tahun 2030.

    Perusahaan milik daerah ini terus mengakselerasi transformasi pelayanan air bersih yang merata dan berkeadilan bagi warga Jakarta.

    Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah rencana penambahan satu juta Sambungan Rumah (SR) serta pemasangan 7.000 kilometer jaringan pipa baru. 

    Hingga saat ini, cakupan layanan PAM Jaya telah mencapai 66%, dan perusahaan menargetkan tambahan suplai air hingga 11.000 liter per detik untuk menjangkau seluruh wilayah Jakarta secara penuh dalam lima tahun ke depan.

    “Target 100% adalah komitmen kami untuk memastikan seluruh masyarakat Jakarta mendapatkan akses air bersih yang layak. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga hak dasar warga,” ujar Direktur Utama, Arief Nasrudin, Jumat, 27 Juni 2025. 
     

     

    Tingkatkan pelayanan

    PAM Jaya juga menunjukkan perhatian serius terhadap kualitas pelayanan. Melalui penerapan tarif baru, perusahaan memperkenalkan program Kartu Air Sehat yang dirancang khusus untuk pelanggan rumah tangga sederhana. 

    Tak hanya itu, sistem pengaduan 24 jam melalui LAPOR PAM dan kehadiran petugas layanan di lapangan menjadi bagian dari strategi untuk lebih dekat dengan pelanggan.

    Di sisi teknis, peningkatan fasilitas juga dilakukan, seperti penggantian genset dan pengurasan reservoir di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cilandak untuk menjaga kontinuitas dan mutu pasokan air bersih.

    Kinerja positif ini juga tercermin dari sejumlah penghargaan. Dalam ajang The Best Indonesian Contact Center 2024, PAM Jaya menyabet penghargaan The Best Customer Experience dan The Best Agent Email Public. Tak hanya itu, pada 2022, PAM Jaya dinobatkan sebagai BUMD terbaik dalam keterbukaan informasi publik.

    Melalui pemanfaatan platform digital, PAM Jaya membuka ruang partisipasi masyarakat sekaligus memastikan setiap informasi layanan dapat diakses dengan mudah.

    Tak kalah strategis, PAM Jaya menjalin kemitraan dengan PT Moya Indonesia dalam rangka mewujudkan target cakupan 100 persen. Dalam kerja sama ini, PT Moya berfokus pada produksi air, sementara distribusi dan layanan pelanggan tetap berada di bawah tanggung jawab PAM Jaya.

    Jakarta: Di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan air bersih di Jakarta, PAM Jaya berkomitmen merealisasikan visi cakupan layanan 100% pada tahun 2030.
     
    Perusahaan milik daerah ini terus mengakselerasi transformasi pelayanan air bersih yang merata dan berkeadilan bagi warga Jakarta.
     
    Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah rencana penambahan satu juta Sambungan Rumah (SR) serta pemasangan 7.000 kilometer jaringan pipa baru. 

    Hingga saat ini, cakupan layanan PAM Jaya telah mencapai 66%, dan perusahaan menargetkan tambahan suplai air hingga 11.000 liter per detik untuk menjangkau seluruh wilayah Jakarta secara penuh dalam lima tahun ke depan.
     
    “Target 100% adalah komitmen kami untuk memastikan seluruh masyarakat Jakarta mendapatkan akses air bersih yang layak. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga hak dasar warga,” ujar Direktur Utama, Arief Nasrudin, Jumat, 27 Juni 2025. 
     

     

    Tingkatkan pelayanan

    PAM Jaya juga menunjukkan perhatian serius terhadap kualitas pelayanan. Melalui penerapan tarif baru, perusahaan memperkenalkan program Kartu Air Sehat yang dirancang khusus untuk pelanggan rumah tangga sederhana. 
     
    Tak hanya itu, sistem pengaduan 24 jam melalui LAPOR PAM dan kehadiran petugas layanan di lapangan menjadi bagian dari strategi untuk lebih dekat dengan pelanggan.
     
    Di sisi teknis, peningkatan fasilitas juga dilakukan, seperti penggantian genset dan pengurasan reservoir di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cilandak untuk menjaga kontinuitas dan mutu pasokan air bersih.
     
    Kinerja positif ini juga tercermin dari sejumlah penghargaan. Dalam ajang The Best Indonesian Contact Center 2024, PAM Jaya menyabet penghargaan The Best Customer Experience dan The Best Agent Email Public. Tak hanya itu, pada 2022, PAM Jaya dinobatkan sebagai BUMD terbaik dalam keterbukaan informasi publik.
     
    Melalui pemanfaatan platform digital, PAM Jaya membuka ruang partisipasi masyarakat sekaligus memastikan setiap informasi layanan dapat diakses dengan mudah.
     
    Tak kalah strategis, PAM Jaya menjalin kemitraan dengan PT Moya Indonesia dalam rangka mewujudkan target cakupan 100 persen. Dalam kerja sama ini, PT Moya berfokus pada produksi air, sementara distribusi dan layanan pelanggan tetap berada di bawah tanggung jawab PAM Jaya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)