Gerakan Pangan Murah Digelar di 10 Daerah di Jateng, Berikut Tempat dan Daftar Bahan Pokok yang Dijual
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Dalam upaya mengatasi tingginya angka
inflasi
di beberapa daerah, Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 10 kabupaten/kota pekan ini.
Gubernur Jawa Tengah,
Ahmad Luthfi
, bekerja sama dengan BUMD PT Jawa Tengah Argo Berdikari (JTAB) dan Bulog untuk melaksanakan program ini.
Upaya stabilisasi harga bahan pokok dinilai penting untuk merespons inflasi yang tinggi di sejumlah wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Luthfi setelah meninjau kegiatan GPM di Karanggedong, Kabupaten Temanggung, pada Selasa (15/7/2025).
“Ini untuk mengintervensi harga bahan pokok penting. Mulai minyak goreng, beras, gula, dan lainnya, sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis.
Direktur Utama PT JTAB, Totok Agus Siswanto, menjelaskan bahwa dalam satu pekan ini, GPM diadakan di 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Daerah yang menjadi lokasi GPM antara lain Kabupaten Temanggung, Blora, Jepara, Kudus, Pekalongan, Sukoharjo, Rembang, serta Kota Pekalongan, Salatiga, dan Semarang.
“Ini sudah yang ke-5, ada sekitar 10 kabupaten/kota untuk minggu ini saja. Satu bulan ini diinstruksikan untuk operasi pasar. Dipilih kira-kira yang inflasinya paling tinggi, kami akan masuk ke sana,” ujar Totok.
Totok menambahkan bahwa komoditas bahan pokok yang dijual dalam GPM diambil dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Jawa Tengah.
Menurutnya, gerakan ini juga berfungsi untuk memutus rantai pasok atau distribusi bahan pokok dari petani ke konsumen, sehingga harga jual bahan pokok bisa lebih stabil karena tidak melewati rantai pasok yang panjang.
“Untuk gula pasir dan minyak goreng kami ambil dari PT. Memang, ada subsidi transportasi dari pemerintah, termasuk untuk beras dari Bulog,” kata Totok.
Dia merinci, bahan pokok yang dijual pada GPM di Temanggung terdiri atas 100 ton beras, 2.000 liter minyak goreng, 400 kg gula pasir, 600 kg telur, 200 kg bawang merah, 200 kg bawang putih, serta cabai dan sayuran lainnya sebanyak 50 kg.
“Perbandingan harganya gula pasir di luar sampai Rp 17.000 per kg, kita jual Rp 14.000 di sini. Beras di GPM dijual Rp 11.000 per kg, minyak goreng dijual Rp 14.000. Operasi pasar ini diharap dapat menekan harga bahan pokok di pasaran,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
BUMN: BUMD
-
/data/photo/2025/07/15/68763fdfebead.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gerakan Pangan Murah Digelar di 10 Daerah di Jateng, Berikut Tempat dan Daftar Bahan Pokok yang Dijual
Regional
15 Juli 2025")
Gerakan Pangan Murah Digelar di 10 Daerah di Jateng, Berikut Tempat dan Daftar Bahan Pokok yang Dijual Regional 15 Juli 2025
-
Jakarta Bisa Contoh Tokyo buat Geber Infrastruktur-Kurangi Banjir
Jakarta –
Sejumlah wilayah di Jakarta masih memiliki peluang dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru. Hal ini mengingat saat ini masih bergantung pada Jakarta Pusat dan Selatan.
“Jakarta lebih banyak kontribusi lebih banyak dari pusat dan selatan. Ke depannya Pemprov ingin mendirikan ekonomi baru yang tidak hanya tergantung pada pusat dan selatan. Tapi utara harus bergerak, timur harus bergerak, barat harus bergerak supaya bisa menjadi penggerak ekonomi,” kata Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Shirley mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur di pesisir, Pemprov Jakarta bisa mencontoh Tokyo, Jepang yang bisa mengoptimalkan kawasan pesisir menjadi wilayah baru yang mendongkrak perekonomian.
Selain itu, Tokyo juga berhasil mengurangi risiko banjir dan tanah longsor akibat urbanisasi yang pesat dan curah hujan tinggi melalui infrastruktur yang inovatif. Ia mengatakan, banjir masih menjadi persoalan yang terus dilakukan pembenahan oleh pemerintah.
“Yang kita lihat banyak sekali kota global adalah coastal development, jadi pembangunan pesisir, daerah pesisir. Nah, ini contohnya kalau di Jakarta itu adalah daerah pesisir utara. Nah, kita lihat di global city lainnya seperti di Tokyo, pembangunan pesisirnya itu sangat baik,” katanya.
Shirley mengatakan, wilayah pesisir utara Jakarta seperti Ancol, Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok hingga Kepulauan Seribu menyimpan potensi besar. Namun, pembangunan masih belum terintegrasi secara optimal. Shirley menyebut bahwa pengembangan pesisir Jakarta perlu dirancang secara menyeluruh.
“Potensi dan peran kawasan pesisir itu penting sekali. Memang pengembangan kawasan pesisir di Jakarta tidak mudah, karena ini menyangkut dengan banyaknya pihak yang ada di dalamnya,” katanya.
“Sekarang itu memang harus ada integrasi rencana pembangunan kawasan pesisir utara. Karena ini nyambungkan. Misalnya Ancol mau diapain, Pelabuhan Sunda Kelapa mau dijadikan pelabuhan tourism itu rencana nya gimana dan sebagainya. Pembangunan Giant Sea Wall juga harus diintergrasikan,” tambahnya.
Kemudian, Shirley juga mendorong agar Pemprov Jakarta lebih banyak membangun ruang terbuka hijau. Dalam hal ini ia menyarankan Pemprov Jakarta mencontoh Bangkok, Thailand.
“Dari sisi sustainable, bagaimana Jakarta bisa mempunyai lebih banyak ruang terbuka hijau. Saat ini hanya 5%. Jadi belajar dari Bangkok, di mana banyak kaya company garden atau aset atau BUMN, dan BUMD bisa dijadikan ruang terbuka hijau,” katanya.
Tonton juga Video Terpopuler Sepekan: Banjir Jabodetabek hingga Tewasnya Diplomat Muda
(acd/acd)
-
Rano Karno angkat bicara soal kasus dugaan beras oplosan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.
Rano Karno angkat bicara soal kasus dugaan beras oplosan
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Selasa, 15 Juli 2025 – 15:27 WIBElshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara terkait dugaan pelanggaran mutu beras subsidi yang didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berinisial FS. Rano memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bersikap transparan dan tak segan menindak jika memang terbukti ada pelanggaran.
“Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan,” kata Rano di Kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa.
Dia mengaku telah menerima laporan dari pihak FS yang membantah tuduhan beras subsidi dioplos. Meski demikian, Rano menekankan bahwa masalah ini akan didalami secara objektif.
“Saya sudah mendapat laporan dari FS bahwa itu tidak benar. Tapi, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi,” kata Rano.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Rano memastikan audit dan pemeriksaan internal akan dilakukan. Inspektorat DKI Jakarta disebut sudah turun tangan untuk mengawasi proses ini.
“Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun,” ujarnya.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Diketahui ada empat produsen beras yang diperiksa hari ini.
“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf.
Keempat produsen itu adalah WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG. Namun Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen. Dia hanya membenarkan bahwa pemeriksaan empat produsen beras ini termasuk dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Sebelumnya diberitakan, Andi Amran menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.
“Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran.
Sumber : Antara
-
Wagub Rano Soal Dugaan Food Station Langgar Mutu Beras: Kalau Salah, Tindak
Jakarta –
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara terkait dugaan pelanggaran mutu beras subsidi yang didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station Tjipinang. Rano memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersikap transparan dan tak segan menindak jika memang terbukti ada pelanggaran.
“Kalau memang salah, tindak, nggak ada urusan,” kata Rano di Kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selasa, Selasa (15/7/2025).
Rano telah menerima laporan dari Food Station yang membantah tuduhan beras subsidi dioplos. Meski demikian, dia menekankan bahwa masalah ini akan didalami secara objektif.
“Saya sudah mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Tapi ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi,” ujarnya.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Rano memastikan audit dan pemeriksaan internal akan dilakukan. Inspektorat DKI Jakarta sudah turun tangan untuk mengawasi proses ini.
“Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun,” ungkapnya.
“Terhadap kedua merk tersebut, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta secara periodik sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi,” kata Hasudungan dalam keterangan resmi, Senin (14/7).
Sepanjang 2025, pengambilan sampel sudah dilakukan dua kali, yakni pada 24 Januari dan 16 Juni 2025. Hasil uji laboratorium Saraswanti di Jakarta Pusat menunjukkan mutu beras masih sesuai kelas premium.
Adapun Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Diketahui ada empat produsen beras yang diperiksa hari ini.
“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf kepada wartawan Kamis (10/7).
Keempat produsen itu adalah WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG. Namun Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen.
Dia hanya membenarkan bahwa pemeriksaan empat produsen beras ini termasuk dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Andi Amran menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.
“Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran kepada wartawan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (7/7).
(bel/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 14 Juli 2025 – 23:11 WIBElshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan bahwa dugaan adanya peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta harus diusut tuntas dan diproses secara hukum.
“Saya mendesak dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan,” kata Rio di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dugaan pengoplosan beras yang dilakukan BUMD FS perlu ditindaklanjuti dan diusut tuntas. Hal ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik.
“Dugaan praktik pengoplosan beras harus diusut tuntas dan diproses secara hukum secara terbuka dan transparan,” ujarnya.
Rio mengatakan bahwa sistem pelacakan digital stok beras harus diperkuat dari gudang hingga ke konsumen, dengan publikasi secara “real-time” soal ketersediaan dan harga.
Hal ini, kata dia, penting untuk mencegah permainan pasokan dan harga oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.
Selain itu, perlu kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok beras. Sidak rutin harus digelar, terutama di pasar induk seperti Cipinang dan pelaku penimbunan atau pemalsuan beras harus diberi sanksi tegas
“Kami dari Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok angkat bicara terkait munculnya dugaan beras oplosan yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta berinisial FS.
“Terkait berita tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri,” kata Hasudungan.
Pemanggilan itu untuk memberikan keterangan dengan kemungkinan pemanggilan berikutnya setelah hasil analisis pemeriksaan terhadap sampel oleh Satgas Pangan selesai dilakukan.
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi FS untuk kegiatan “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau yang biasa dikenal “Program Pangan Bersubsidi Beras” dengan kelas mutu premium.
Terhadap kedua merek tersebut, Dinas KPKP DKI Jakarta secara periodik, yakni sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kesesuaian mutunya.
Sumber : Antara
-
Video: Blora Siapkan 1.000 Sumur Rakyat Usai Regulasi Migas Terbit
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah pusat resmi menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang membuka peluang legalisasi sumur-sumur minyak rakyat melalui skema kerja sama dengan BUMD, koperasi, dan UMKM. Regulasi ini pun disambut antusias oleh Kabupaten Blora yang memiliki potensi besar dalam sektor minyak tradisional.
Bupati Blora Arief Rohman menyatakan bahwa daerahnya telah lama mengelola sumur tua melalui BUMD dan Koperasi Unit Desa (KUD). Ia mencatat ada sekitar 600 hingga 1.000 sumur rakyat di wilayahnya yang siap diberdayakan secara legal dan berkelanjutan.
Saksikan dialog Dina Gurning bersama Bupati Blora Arief Rohman di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (10/07/2025).
-
/data/photo/2025/07/11/68712b774bba7.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Setelah 16 Tahun Disuntik APBD, PT Migas Bekasi Akhirnya Balik Modal dan Setor Dividen
Megapolitan
11 Juli 2025")
Setelah 16 Tahun Disuntik APBD, PT Migas Bekasi Akhirnya Balik Modal dan Setor Dividen Megapolitan 11 Juli 2025
Setelah 16 Tahun Disuntik APBD, PT Migas Bekasi Akhirnya Balik Modal dan Setor Dividen
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PT Migas
(Perseroda) Kota Bekasi mengembalikan suntikan modal APBD ke pemerintah setempat setelah membukukan laba.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2024, total dividen yang disetorkan sebesar Rp 3,7 miliar.
Jumlah itu sudah termasuk dividen Rp 1,1 miliar pada 2024 dan Rp 300 juta periode 2023.
”
Alhamdulillah
sudah balik modal. Ini profit setelah sebelumnya sempat terpuruk,” ujar Direktur Utama PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi, Apung Widadi, dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).
Apung menjelaskan, sejak 2009, perusahaan sangat tergantung pada penyertaan modal dari APBD Kota Bekasi sebesar Rp 3,15 miliar setiap tahunnya.
Namun kali ini perusahaan mencapai
break even point
(BEP) atau titik impas setelah 16 tahun mengandalkan APBD.
Selain itu, Apung menuturkan, perusahaan juga menyelesaikan sengketa utang dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik untuk laporan keuangan 2024.
“Kami juga telah mengembalikan seluruh uang muka tahun 2023 dan 2024. Tidak ada kebocoran atau kerugian negara,” ungkap Apung.
Kini,
BUMD Kota Bekasi
berencana melakukan ekspansi pengelolaan sumur minyak di luar Kota Bekasi.
Rencana ini telah disetujui Wali Kota Bekasi Tri Adhianto selaku kuasa pemilik modal (KPM).
Langkah ini diambil setelah perusahaan memperbaiki manajemen bisnis, termasuk negosiasi bagi hasil dengan Foster Oil dari sebelumnya 90:10 menjadi 80:20.
“Tanpa mengeluarkan modal tambahan,
alhamdulillah
PT Migas kini mendapat porsi lebih besar dari operasi sumur bekerja sama dengan Foster Oil,” tutur Apung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pramono soroti soal kolaborasi pada “DKJ Awards 2025”
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti soal kolaborasi dalam membangun kota Jakarta pada “Penyerahan Penghargaan Derap Kerja Sama Jakarta (DKJ) Awards 2025”.
Pramono menyebutkan, peran tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) juga sangat penting dalam membangun kota Jakarta.
“Saya meyakini bahwa Jakarta tidak bisa sendirian membangun dirinya. Maka untuk itu, ‘Corporate Social Responsibility’ itu menjadi salah satu kunci untuk membangun Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Pramono juga mengucapkan terima kasih kepada para perusahaan yang selama ini turut membantu Jakarta.
Tak hanya dalam bentuk pendanaan, Pramono mengatakan para CSR juga turut membantu melalui aktivitas dan hal-hal lainnya yang langsung memberikan manfaat untuk masyarakat Jakarta.
Untuk itu, Pramono berharap perusahaan, yayasan, dan lain sebagainya turun bekerja dan berpartisipasi dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota global.
“Karena sekarang ini, secara pelan-pelan kita ingin merubah wajah Jakarta menjadi lebih baik, lebih ramah, lebih aman, lebih nyaman,” kata Pramono.
“DKJ Awards 2025” merupakan rangkaian dari perayaan HUT DKI Jakarta Ke-498 yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan, BUMN/BUMD, yayasan dan komunitas yang telah menunjukkan kontribusi nyata melalui program CSR.
Setelah melalui seleksi yang ketat dan proses penilaian yang panjang, para pemenang hari ini akan menjadi “benchmark” bagi inisiatif CSR lainnya untuk mendorong inspirasi dan kolaborasi yang lebih banyak dalam membangun Kota Jakarta yang lebih inklusif dan berdaya.
“DKJ Awards 2025” merupakan apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta bagi para mitra dengan CSR yang berkomitmen dan berpartisipasi membangun kota Jakarta.
Terdapat empat kategori yang dilombakan, yakni Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Sementara tiga indikator penilaian “DKJ Awards 2025”, yakni “sustainability” (keberlanjutan program), “innovative & creative, serta impact&evaluation” (sejauhmana program CSR perusahaan mampu memberikan pengaruh/perubahan positif bagi masyarakat sekitar).
Adapun deretan dewan juri dalam penilaian “DKJ Award 2025” terdiri dari berbagai latar belakang dan telah dibekali indikator penilaian ketat.
Dewan juri berasal dari staf khusus Gubernur DKI Jakarta, kepala dinas terkait, hingga sejumlah pakar dan tokoh nasional, antara lain pemengaruh (influencer) kesehatan David Wijaya, akademisi dan publik figur Soraya Haque, aktivis lingkungan Ramon Y. Tungka serta sosial entrepreneur (social entrepreneur) Helianti Hilman.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pram masih kaji usulan pembangunan `flyover` di Kemang dan Narogong
Arsip foto – Pengendara truk pengangkut sampah melintasi jalan yang digenangi air limbah, di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019). Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu amblas mengakibatkan saluran air meluap hingga akses jalan TPST Bantar Gebang digenangi limbah lindi hingga 30 centimeter. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/ama.
Pram masih kaji usulan pembangunan `flyover` di Kemang dan Narogong
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 09 Juli 2025 – 16:23 WIBElshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo masih mengkaji usulan pembangunan dua jalan layang (flyover) strategis di kawasan Kemang Pratama dan Jalan Raya Narogong, Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
“Sedang kami dalami,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Pram mengatakan, pihaknya juga sudah membentuk tim untuk mempersiapkan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Kota Bekasi.
Tim pertama adalah untuk menangani kerja sama terkait air bersih. Karena itu, Pram sudah meminta Direktur Utama PAM Jaya untuk menindaklanjuti hal tersebut.
“Yang berkaitan dengan ‘flyover’ dan sebagainya termasuk hibah ambulans, damkar dan sebagainya itu sedang diperdalam. Dan yang terakhir, hal yang berkaitan dengan Bantar Gebang dan sebagainya,” kata Pramono.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas terkait kerja sama pembangunan infrastruktur bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Kerja sama pertama menyangkut mobilitas warga Bekasi menuju Jakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sepakat membangun “park and ride”, “flyover” dan infrastruktur pendukung lainnya di wilayah Bekasi.
Kerja sama kedua terkait penyediaan air bersih melalui sinergi antara BUMD PAM Jaya milik Pemprov DKI Jakarta dan PDAM Tirta Patriot milik Kota Bekasi.
Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan akses air bersih sekaligus mendongkrak kualitas hidup warga Bekasi.
Adapun kerja sama ketiga berkaitan dengan perpanjangan kontrak TPST Bantargebang dan peningkatan sinergi pengelolaan sampah.
Sumber : Antara
-
detikJateng-Jogja Awards Hadir Kembali, Ini Kategori Penganugerahannya
Jakarta –
Sebagai platform media, detikcom akan mengambil peran aktif dalam mengulas profil dan perjalanan para peraih penghargaan, termasuk isu-isu penting yang terkait dengan mereka.
Hal ini akan dilakukan melalui penyajian konten luas dan beragam, yang mencakup artikel mendalam, infografis yang informatif, serta video yang menarik. Setelah sukses menyelenggarakan perhelatan detikJateng-Jogja Awards 2024, di tahun ini detikcom kembali menyelenggarakan detikJateng-Jogja Awards 2025.
detikJateng-Jogja Awards adalah sebuah ajang penghargaan untuk figur, komunitas dan program di Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang inspiratif, inovatif, kreatif serta berprestasi dan memberikan dampak pada masyarakat Jawa Tengah & Yogyakarta.
Acara ini kembali dihelat untuk memberikan pengakuan bagi individu tokoh masyarakat yang berdampak bagi provinsi Jawa Tengah dan DIY. Selain itu, perhelatan ini juga ditujukkan kepada pelaku bisnis dari Indonesia yang telah menunjukkan sifat inspiratif, inovatif, kreatif, serta berbagai prestasi yang berdampak positif terhadap masyarakat di wilayah Jawa Tengah serta Yogyakarta.
Awarding Ceremony detikJateng-Jogja Awards 2025 akan dilaksanakan selama 1 hari, dengan rincian activity meliputi, pemberian penghargaan, dan juga music entertainment oleh musisi lokal Jawa Tengah maupun Yogyakarta.
Selanjutnya, penghargaan bagi para pemenang terbagi menjadi empat kategori yakni pemerintahan, individu, NGO/Organisasi Sosial dan BUMD/Perusahaan Swasta.
detikJateng-Jogja Awards 2025 akan dilaksanakan di Wisma Perdamaian Semarang pada 21 Juli 2025. Perhelatan ini juga akan disiarkan secara live streaming di detikcom. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan penganugerahan figur atau tokoh yang inspiratif ya detikers!
(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini