Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Hari Anak Nasional, Ancol luncurkan lagu anak hingga lomba mewarnai

    Hari Anak Nasional, Ancol luncurkan lagu anak hingga lomba mewarnai

    Jakarta (ANTARA) – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk meluncurkan lagu serta video anak hingga menggelar lomba mewarnai bertajuk Ruang Keajaiban bagi anak berusia 4-9 tahun untuk memeriahkan Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli tahun ini.

    “Kami menggelar lomba mewarnai, bertujuan memberikan ruang kreativitas dan ekspresi seni yang menyenangkan sekaligus mendidik,” kata Direktur Operasional PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Eddy Prastiyo di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan tema “Ruang Keajaiban” mengajak anak-anak untuk berimajinasi dan menghidupkan warna-warna ceria yang menggambarkan kebahagiaan dan keajaiban dunia anak.

    Selain itu, BUMD DKI Jakarta tersebut juga meluncurkan lagu-lagu anak bermuatan edukasi pembelajaran adab yang baik di tengah ketersediaan lagu anak Indonesia yang minim.

    Menurut dia, lagu-lagu ini mengajak anak untuk belajar nilai-nilai kebaikan dan budi pekerti dengan gaya yang menyenangkan.

    Ia mengatakan semua lagu dihadirkan dalam perlombaan ini dan juga ada pertunjukan karakter dan robot, kegiatan edukatif, serta pembagian hadiah menarik bagi para pemenang.

    Ancol juga menayangkan video dan meluncurkan lagu baru berjudul “Tolong Menolong” yang mengangkat pesan moral pentingnya saling membantu sesama, disajikan dengan lirik sederhana yang mudah diikuti anak-anak, serta video animasi menarik yang memperkaya pengalaman belajar anak.

    Pihaknya juga mengajak puluhan siswa siswi dari Sekolah Rakyat Ancol untuk bergembira bersama dan menikmati pengalaman edukasi di berbagai wahana di Ancol Taman Impian yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa pembelajaran serta kegembiraan secara langsung bagi anak-anak yang ikut serta.

    “Kami sangat antusias untuk menyambut Hari Anak Nasional 2025 dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membangun kreativitas dan imajinasi anak-anak,” katanya.

    Ia menambahkan, lomba mewarnai ‘Ruang Keajaiban’ ini merupakan salah satu bentuk komitmen Ancol untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia secara positif.

    Menurut dia, Ancol Taman Impian selain sebagai pusat rekreasi dan hiburan terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai wahana untuk kegembiraan keluarga.

    “Kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan edukatif serta terus berinovasi dalam menyajikan kegiatan,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Festival UMKM, Gubernur Bobby Nasution Hadiahi UMKM Bebas Cicilan Setahun

    Festival UMKM, Gubernur Bobby Nasution Hadiahi UMKM Bebas Cicilan Setahun

    Bisnis.com, TAPANULI UTARA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan hadiah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yakni berupa gratis cicilan kredit usaha selama setahun.

    Hal tersebut sebagai bentuk dukungan Gubernur terhadap kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro.

    Kegiatan festival tersebut berlangsung di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (25/7/2025).

    Adapun penerima hadiah cicilan kredit usaha yakni Kristo Sinaga, Monalisa Hutasoit, Makmur Sianipar, Juliner Sihombing, dan Santi Farida Hutabarat. Mereka adalah pelaku UMKM kuliner dan kerajinan tangan seperti pembuat ombus-ombus dan penenun ulos.

    “Tadi ada lima pelaku UMKM kita beri hadiah cicilan usaha kredit gratis,” ucap Bobby Nasution.

    Di Provinsi Sumut, kata Bobby, ada 870 ribu pelaku UMKM. Sebanyak 3% yang sudah mempunyai NIB, dan 7,7% pelaku UMKM yang sudah mengadopsi akses pembiayaan. Kemudian sebanyak 19% pelaku UMKM sudah mengadopsi teknologi dan 4% sudah mengakses pasar digital.

    “Ini angka yang menjadi pembelajaran bagi kami Sumut. Karena kita ketahui, Presiden menetapkan pertumbuhan ekonomi 8% tingkat nasional. Sebagai provinsi terbesar keempat, Sumut juga harus memberikan dukungan agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8%,” ucapnya.

    Bobby juga menyebutkan kegiatan usaha dan investasi per tahun harus mencapai Rp56 triliun dalam satu tahun. “Kami yakin dari sektor UMKM bisa menyumbang sektor luar biasa,” katanya.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan acara tersebut menjawab aspirasi pelaku UMKM yang kesulitan dalam proses perizinan. “Maka Kementerian UMKM harus bisa mencari solusi dan langkah kita bisa mengantisipasi terkait wewenang perizinan,” katanya.

    Oleh sebab itu, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk memudahkan pelaku UMKM mengurus perizinan. “Ada perintah dari Pak Presiden untuk mengoptimalkan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dari setiap kementerian,” katanya.

    Hadir juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, pimpinan BUMN dan BUMD, serta pimpinan perangkat daerah Sumut dan Taput.

    Festival tersebut juga diramaikan dengan kehadiran 1.200 pelaku UMKM dari Tapanuli Utara, yang dimeriahkan dengan sejumlah pameran produk stan milik pelaku usaha, hingga promosi layanan unggulan setiap BUMN seperti Bank Sumut, BRI, Bank Mandiri, BNI, Jamkrindo, Askrindo, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.

  • Pramono Hadiri Peluncuran Jersey Baru Persija: Prestasi Juga Harus Baru

    Pramono Hadiri Peluncuran Jersey Baru Persija: Prestasi Juga Harus Baru

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri peluncuran jersey terbaru Persija Jakarta untuk musim kompetisi 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Ia pun menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terhadap tim Macan Kemayoran.

    “Persija Jakarta sekarang ini mendapatkan support sepenuhnya dari Balai Kota. Tapi tentunya support dilakukan secara profesional,” kata Pramono di JIS, Jakarta Utara, Sabtu (26/7/2025).

    Pramono mengungkapkan, ada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terlibat mendukung Persija. Namun, baru empat yang logonya akan terpampang di jersey anyar musim ini.

    “Kenapa ada 4 BUMD yang bekerja sama? Sebenarnya bukan 4, tapi 5. Yang ada di kaos untuk sementara 4, yaitu Transjakarta, MRT, Bank Jakarta, dan PAM Jaya. Tapi Jakpro juga bekerja sama dengan Persija untuk menjadikan ini home base-nya,” jelasnya.

    Ia pun menekankan agar momentum peluncuran jersey dan komposisi pemain baru dapat dibarengi dengan peningkatan prestasi. Mengingat pada musim lalu, Persija hanya berhasil di peringkat tujuh.

    Lebih lanjut, Pramono menyebut momentum besar telah menanti Persija dalam beberapa tahun ke depan. Tahun 2027 akan menjadi perayaan 500 tahun Jakarta, dan tahun 2028 merupakan peringatan 100 tahun Persija Jakarta.

    (bel/azh)

  • Rute Transjakarta Blok M – Ancol dibuka untuk alternatif rekreasi

    Rute Transjakarta Blok M – Ancol dibuka untuk alternatif rekreasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rute baru Transjakarta Blok M – Ancol untuk menjadi alternatif rekreasi bagi masyarakat.

    “Termasuk membuka haltenya di dalam Ancol, supaya masyarakat dapat melihat-lihat ke dalam Ancol,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat ditemui pada peresmian halte Transjakarta Blok M – Ancol, di Jakarta, Sabtu.

    Tidak hanya itu, Pramono juga menyebutkan tidak lama lagi, Transjakarta rute Ancol akan dihubungkan dengan Jakarta International Stadium (JIS).

    “Sehingga dengan demikian pilihan masyarakat Jakarta untuk berlibur berekreasi, berolahraga itu menjadi semakin banyak,” ucapnya.

    Selain itu, Pram menyebutkan untuk rute Blok M – Ancol sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik dengan tujuan menurunkan emisi yang dihasilkan dari transportasi ini.

    “Mudah-mudahan dengan penambahan 13 unit bis dari Blok M ke Ancol ini secara rutin ini, akan menyebabkan polusinya pelan-pelan signifikan menurun,” katanya.

    Pram menyebutkan panjang lintasan untuk Ancol – Blok M itu ada 48,7 kilometer dengan 13 unit yang dioperasikan dan waktu tempuh 120 – 150 menit.

    Ia juga menambahkan pada tahun ini, Transjakarta akan mengoperasikan 200 unit kendaraan listrik baru, sekarang 70 unit sudah beroperasi, 130 unit akan menyusul dan 300 unit yang sebelumnya sudah berjalan.

    “Sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 Akan ada 500 kendaraan listrik yang beroperasi di Jakarta,” katanya.

    Transjakarta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Transjakarta adalah jaringan bus raya terpadu pertama di Asia Tenggara dan Selatan, yang beroperasi sejak 2004 di Jakarta.

    Sistem ini didesain berdasarkan sistem TransMilenio di Bogota, Kolombia.

    Transjakarta juga dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PANRB: Stranas PK wujud akselerator reformasi struktural

    Menteri PANRB: Stranas PK wujud akselerator reformasi struktural

    Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya reformasi birokrasi, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, mengingat bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata soal efisiensi, tetapi juga soal integritas da

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga merupakan wujud akselerator reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia.

    “Saat Rapat Koordinasi Tim Nasional Pencegahan Korupsi di Jakarta (24/7), Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya reformasi birokrasi, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu, katanya, mengingat bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata soal efisiensi, tetapi juga soal integritas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian Aksi Stranas PK 2025-2026 yang bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada berbagai program prioritas Presiden.

    Dia mengharapkan peran strategi Stranas PK dalam mendukung agenda pembangunan nasional akan diperkuat dengan memfokuskan pengawalan pada program-program prioritas Presiden dan upaya korupsi, bukan sekadar instrumen pengawasan namun tetap menjadi bagian integral dari transformasi birokrasi.

    Menurut Rini, setidaknya terdapat dua prinsip utama dalam pencegahan korupsi. Pertama, pemanfaatan instrumen digital di dalam kerangka sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan transformasi digital pemerintah untuk mempercepat dan kemudahan pelayanan publik.

    Kedua, lanjut dia, memastikan berbagai sasaran yang terdapat dalam aksi selaras dengan Astacita Presiden Prabowo.

    Adapun Kementerian PANRB bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini telah menyusun draf laporan Stranas PK (2025–2026 ) Semester I Tahun 2025.

    Stranas PK 2025-2026 merupakan kelanjutan dari aksi periode-periode sebelumnya, yang lebih difokuskan pada penguatan efektivitas pelaksanaan dari setiap aksi untuk memastikan dampak nyatanya, sehingga dapat lebih terukur secara spesifik.

    Saat ini, tercatat ada 15 aksi Stranas PK yang berkaitan dengan tiga fokus utama Stranas PK meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

    Fokus pertama terkait perizinan dan tata niaga secara perinci terdiri atas lima aksi meliputi Aksi Satu Peta Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan, Aksi Pengawasan Kuota Impor, Aksi Transparansi Data Beneficial Ownership, Aksi Reformasi Tata Kelola Logistik Nasional, serta Aksi Digitalisasi Layanan Publik dan Perizinan.

    Fokus kedua perihal keuangan negara yang terdiri atas lima aksi, yaitu Aksi Sinergi Pencapaian Program Prioritas Nasional melalui Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Aksi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, Aksi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Aksi Optimalisasi Pemanfaatan Data Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Aksi Penyelamatan Aset Negara.

    Fokus ketiga, yakni penegakan hukum dan reformasi birokrasi meliputi lima aksi, yaitu Aksi Peningkatan Integritas Partai Politik Melalui Penerapan Sistem Informasi Partai Politik, Aksi Penguatan Peran dan Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pajak, Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi, serta Aksi Kerja sama BUMN-BUMD.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dapat Bisikan Ketua PWNU, Pramono Bakal Tempatkan Kader NU di BUMD

    Dapat Bisikan Ketua PWNU, Pramono Bakal Tempatkan Kader NU di BUMD

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku mendapat bisikan dari Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Nyai Hizbiyah Rochum agar kader NU bisa ditempatkan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta. Pramono bilang, NU sebagai organisasi keagamaan besar tentu berkontribusi untuk masyarakat.

    Pernyataan ini disampaikan Pramono saat memberi sambutan di Harlah Muslimat NU ke-79 di Masjid Istiqlal Jakarta, Sabtu (26/7).

  • MenPAN-RB Sebut Stranas PK Wujud Akselerator Reformasi Birokrasi-Struktural

    MenPAN-RB Sebut Stranas PK Wujud Akselerator Reformasi Birokrasi-Struktural

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas telah menyusun draft laporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025-2026 Semester I Tahun 2025.

    Stranas PK 2025-2026 merupakan kelanjutan dari aksi periode-periode sebelumnya yang lebih difokuskan pada penguatan efektivitas pelaksanaan dari setiap aksi. Hal itu bertujuan untuk memastikan dampak nyatanya, sehingga dapat lebih terukur secara spesifik.

    Menteri PANRB, Rini Widyantini mengatakan Stranas PK tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga akselerator reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia. Hal itu diungkapkan olehnya saat menghadiri rapat koordinasi Tim Nasional Pencegahan Korupsi di Jakarta, Kamis (24/7).

    “Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya reformasi birokrasi khususnya terkait pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran mengingat bahwa reformasi birokrasi tidak semata-mata soal efisiensi, tetapi juga soal integritas dan akuntabilitas,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/7/2025).

    Perlu diketahui saat ini ada 15 aksi Stranas PK yang berkaitan dengan tiga fokus utama Stranas PK meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

    Adapun fokus pertama terkait perizinan dan tata niaga secara rinci terdiri dari lima aksi meliputi Aksi Satu Peta Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan, Aksi Pengawasan Kuota Impor, Aksi Transparansi Data Beneficial Ownership, Aksi Reformasi Tata Kelola Logistik Nasional, dan Aksi Digitalisasi Layanan Publik dan Perizinan.

    “Sementara itu, fokus ketiga yakni penegakan hukum dan reformasi birokrasi terdiri dari lima aksi yaitu Aksi Peningkatan Integritas Partai Politik Melalui Penerapan Sistem Informasi Partai Politik, Aksi Penguatan Peran dan Kualitas APIP, Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pajak, Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi, dan Aksi Kerjasama BUMN-BUMD,” tuturnya.

    Oleh karena itu diperlukan penyesuaian Aksi Stranas PK 2025-2026 yang bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada program-program prioritas Presiden. Diharapkan peran strategi Stranas PK dalam mendukung agenda pembangunan nasional akan diperkuat dengan memfokuskan pengawalan pada program-program prioritas Presiden dan upaya korupsi bukan sekadar instrument pengawasan namun tetap menjadi bagian integral dari transformasi birokrasi.

    (prf/ega)

  • PT JIEP gelar sosialisasi keterbukaan informasi publik

    PT JIEP gelar sosialisasi keterbukaan informasi publik

    Jakarta (ANTARA) – PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pencanangan Zona Badan Publik Informatif sebagai upaya mempertahankan predikat Badan Publik “Informatif” yang diraih pada 2024.

    Melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat, PT JIEP berharap dapat menjadi inspirasi bagi BUMD lain untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

    Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta seperti PT JIEP dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

    “Saya berbangga atas apresiasi dan komitmen badan publik seperti JIEP yang selama tiga tahun berturut-turut telah meraih predikat “hatrick “sebagai badan publik Informatif. Ini bukan pencapaian yang mudah,” kata Agus.

    Agus menegaskan, prinsip dasar dari zona informatif adalah keberanian dan konsistensi badan publik dalam membuka akses informasi kepada masyarakat.

    Ia menyebutkan, insan JIEP sebagai pelaku utama dalam pengelolaan bisnis memiliki tantangan besar. Pengelolaan informasi publik (IP) di BUMD sangat berbeda dengan dinas di pemerintahan.

    Agus juga menilai, JIEP bisa menjadi media pembelajaran bagi BUMD lainnya dalam hal pengelolaan informasi publik.

    Untuk itu, Agus mendorong terus adanya inovasi dan kreativitas dari jajaran JIEP agar predikat informatif dapat dipertahankan.

    “Teman-teman JIEP bisa terus berekspresi sebagai badan publik informatif. Karena JIEP sebagai badan publik juga mendapat anggaran dari pemerintah, maka akuntabilitas dan keterbukaan menjadi keharusan,” kata Agus.

    Agus menekankan peran strategis Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi.

    Terkait struktur pengelolaan informasi, Agus menjelaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki dua instrumen utama, yaitu PPID Pelaksana dan Atasan PPID.

    Ia menegaskan, hanya Komisi Informasi yang berwenang menafsirkan informasi mana yang dapat dikecualikan ketika bersengketa antara publik dan badan publik.

    “Jika badan publik menolak memberikan informasi publik ada dua kemungkinan yaitu informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak kuasainya informasi tersebut oleh badan publik,” kata agus.

    Agus juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara khusus ada Pasal 14 yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi bagi BUMD dan BUMN.

    Dalam hal klasifikasi informasi, Agus menjelaskan ada tiga jenis informasi, yaitu:

    1. Informasi Berkala, yang wajib diumumkan secara rutin dan dapat diakses tanpa permohonan.

    2. Informasi Setiap Saat, yang tersedia di back office dan dapat diminta sewaktu-waktu oleh masyarakat melalui mekanisme permohonan.

    3. Informasi Serta Merta, yaitu informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan harus segera disampaikan.

    Sementara itu, Corporate Secretary sekaligus atasan PPID, Medik Endra Wahyudi mengyaskan komitmen memberikan informasi publik yang berkualitas.

    PT JIEP merasa bangga karena telah dinilai langsung oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

    Medik menjelaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari pendampingan yang intensif oleh Komisi Informasi, khususnya dalam tiga tahun terakhir. Semua upaya dijalankan sesuai timeline yang diatur dalam pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

    “Harapannya, informasi yang kami kelola dan sampaikan ini bisa menjawab kebutuhan pihak eksternal maupun instansi terkait,” kata Medik.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masyarakat Bisa Jual Hasil Garap Minyak Sumur Tua Mulai 1 Agustus

    Masyarakat Bisa Jual Hasil Garap Minyak Sumur Tua Mulai 1 Agustus

    Jakarta –

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan masyarakat dapat menjual hasil minyak dari sumur minyak rakyat oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau perusahaan minyak dan gas bumi (migas) pada 1 Agustus 2025.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro mengatakan saat ini proses tersebut masih tahap untuk menyelesaikan sejumlah administrasinya.

    “Sekarang mereka masih dalam proses, seingat saya, untuk mekanisme administrasinya, di mana harapannya tadi 1 Agustus (bisa dibeli oleh KKKS). Nah, kalau umpamanya pada saat yang 1 Agustus itu nanti dibeli, itu pasti kita akan ada rilis lagi terkait dengan itu,” kata Hudi media edukasi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Meski begitu, Hudi belum bisa membocorkan perusahaan migas mana akan lebih dahulu membeli minyak dari hasil sumur minyak masyarakat. Ia juga belum dapat membocorkan sumur minyak daerah mana yang duluan dibeli.

    “Balik lagi, aku nggak boleh ngomong dulu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerbitkan aturan baru terkait dengan kewajiban perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk membeli minyak dari sumur masyarakat yang berada dalam wilayah kerja (WK) dan di luar wilayah operasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

    Adapun keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan di Jakarta pada 3 Juni 2025.

    Bahlil mengungkapkan dari sumur minyak tua yang dikelola masyarakat tersebut mampu menghasilkan tiga hingga lima barel per hari. Hal tersebut ia ungkapan saat meninjau sumur migas Ledok, salah satu lapangan migas tua di wilayah kerja Pertamina EP Cepu di Blora, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025) lalu.

    Berdasarkan perhitungannya, satu barel setara 159 liter, sehingga tiga barel hampir mencapai 500 liter. Dengan harga ICP US$ 70 per barel dan asumsi porsi bagi hasil 70%, setiap barel menghasilkan sekitar US$ 49.

    “Artinya, dalam sehari satu sumur bisa meraup sekitar US$ 147–dibulatkan menjadi US$ 150 atau setara lebih dari Rp 2 juta,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip, Sabtu (19/7/2025).

    Bahlil mengatakan regulasi ini membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut berperan dalam mengelola sumur-sumur marginal dengan tetap menjunjung prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

    “Yang penting adalah masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, jadi tidak rasa was-was. Dan mereka legal, supaya lingkungannya kita jaga,” jelas Bahlil.

    (acd/acd)

  • Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD

    Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD

    Foto: Musthofa/Radio Elshinta

    Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 22:16 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar menginvestasikan puluah miliar Dana Rajawali sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).  

    “Sesuai catatan, saat ini ada Rp 97 Miliar lebih Dana Rajawali yang mengendap dalam bentuk deposito,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak saat rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025, Kamis (24/7). 

    Fraksi Partai Gerindra berpandangan, dalam kondisi sulit saat ini, uang tersebut dialokasikan untuk investasi. Dana Rajawali tersebut lebih baik di investasikan sebagai tambahan penyertaan modal di  Bank Nagari. Dengan penambahan penyertaan modal tersebut akan bisa meningkatkan profit antara 15 hingga 20 persen dari yang biasanya, sehingga nantinya bisa menambah PAD.

    Diharapkan dengan deviden tersebut direalisasikan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu mendapatkan beasiswa, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Disamping itu, Gerindra juga mendorong zakat yang berasal dari ASN diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu. 

    Fraksi Partai Gerindra dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya memaksimalkan pendapatan asli daerah. 

    “Banyak celah dan potensi untuk peningkatan pendapatan terutama dari BUMD yang operasional dan merupakan asset daerah,” ujar Khairuddin. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan Audit investigasi independen tahunan di setiap BUMD. 

    Rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025 dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi serta pelaksana tugas sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon.

    Sumber : Radio Elshinta