BUMN: BUMD

Konsisten Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas Inisiatif Holding Ultra Mikro

Dalam memperluas jangkauan dan menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, Holding UMi memiliki jaringan layanan yang mencakup lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM (Sentra Layanan Ultra Mikro), 1,2 juta AgenBRILink, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, serta sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor dari BRI, Pegadaian dan PNM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain memberikan akses permodalan dan memperluas akses ekosistem emas, Holding UMi juga secara aktif mendampingi pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas dan berdaya saing. Pendampingan tersebut dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan berkelanjutan, antara lain Rumah BUMN, Desa BRILiaN, dan Klaster Usaha.

Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada tokoh dan instansi yang telah berkontribusi bagi pembangunan bangsa, dengan harapan dapat semakin menginspirasi dan memotivasi semua pihak untuk bersama membangun Indonesia serta mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kita mengadakan pemberian anugerah ini untuk mengapresiasi para tokoh dan instansi yang sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini, terutama untuk membukung Asta Cita dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Anugerah Penggerak Nusantara 2025 merupakan ajang penghargaan bagi kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, dan tokoh individu atas kontribusinya dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Acara ini turut dihadiri Anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Menteri Agama Republik Indonesia Nassarudin Umar, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya.

03/12/2025 12:38
RK Ngaku Tak Tahu Kasus Pengadaan Iklan, Begini Respons KPK

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan terkait bantahan Ridwan Kamil yang mengaku tidak mengetahui kasus pengadaan iklan Bank BJB 2021-2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa itu adalah hak dan opini setiap orang. Hanya saja, penyidik KPK tidak mengacu pada satu sumber.

Sebab, penyidik telah menghimpun berbagai informasi melalui pemeriksaan para saksi maupun sumber-sumber lainnya seperti dokumen dan barang bukti elektronik yang telah disita KPK.

“Tentunya dalam perkara ini KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi saja, yaitu Pak RK saja. Tapi penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya,” kata Budi, Selasa (2/12/2025) malam.

Budi mengatakan bahwa tim telah menganalisis serta menelaah setiap dokumen dan barang bukti elektronik. Menurutnya, banyak informasi yang didapat dari analisis tersebut untuk mendukung proses penyidikan perkara ini.

Dia juga merespons pernyataan RK yang menyebut bahwa perkara bukan ranah dirinya sebagai Gubernur. Menurut Budi, terdapat salah satu saksi yang menyampaikan laporan dari BJB ke Kepala Daerah terkait perkara ini.

“Sehingga tentu penyidik juga akan melihat ya bukti-bukti atau fakta lain yang disampaikan oleh saksi maupun dokumen dan barang bukti elektronik yang sudah dianalisis,” tutur Budi.

Sebelumnya, usai diperiksa KPK selama 6 jam pada Selasa (2/12/2025), RK mengaku tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB karena menurutnya saat itu dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan perihal permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

“Saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” katanya, Selasa (2/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Gubernur, kata RK, hanya mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan oleh satu direksi, dua komisaris selaku pengawas, dan tiga kepala biro BUMD.

“Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. apalagi terlibat, menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Dalam perkara ini, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar. Di sisi lain, dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

03/12/2025 10:45
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN dan Dana Non-Budgeter

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), Selasa (2/1/2025). Ini merupakan pemeriksaan perdana bagi RK sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB 2021-2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan politikus Partai Golkar itu didalami mengenai pengelolaan uang di Corporate Secretary (Corsec) yang berasal dari sebagian anggaran pengadaan belanja iklan di BJB. Sebagian dana tersebut dikelola sebagai dana non-budgeter oleh Corsec BJB.

“Penyidik mendalami pengetahuan saudara RK terkait dengan anggaran-anggaran non-budgeter tersebut,” kata Budi, dikutip Rabu (3/12/2025).

Penyidik, kata Budi, juga mengonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh RK untuk memastikan apakah aset-aset tersebut berkaitan dengan dana non-budgeter atau tidak.

Tak hanya itu, penyidik lembaga antirasuah turut memastikan kepada RK mengenai sejumlah aset yang disampaikan pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Termasuk mengkonfirmasi aset-aset yang belum atau sudah dilaporkan.

Budi mengatakan penghasilan RK selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat juga termasuk materi pemeriksaan, di mana penyidik membandingkan dengan penghasilan lainnya di luar jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Kenapa dikonfirmasi? Karena dalam perkara ini penyidik juga sudah banyak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya,” ucap Budi.

Salah satunya adalah kegiatan penggeledahan di rumah RK, di mana penyidik menyita aset-aset yang diduga terkait perkara ini. Selain itu, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Berbagai materi pemeriksaan sebagai upaya pencocokan informasi dari saksi-saksi lainnya yang telah lebih dulu diperiksa KPK.

“Apakah sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti lainnya, baik dari saksi lainnya maupun dari dokumen ataupun barang bukti elektronik yang sudah disita oleh penyidik KPK,” pungkas Budi.

Ridwan Kamil Mengaku Tak Tahu Perkara BJB

RK mengaku tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB karena menurutnya saat itu dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan perihal permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

“Saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. karena dalam tupoksi Gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” katanya, Selasa (2/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Gubernur Jabar, katanya, hanya mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan oleh satu direksi, dua komisaris selaku pengawas, dan tiga kepala biro BUMD.

“Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” tuturnya.

03/12/2025 10:03
KPK Cecar Ridwan Kamil Terkait Dana Non-budgeter Bank BJB hingga Aset di LHKPN Nasional 2 Desember 2025

KPK Cecar Ridwan Kamil Terkait Dana Non-budgeter Bank BJB hingga Aset di LHKPN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dana non-budgeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dalam pemeriksaan pada hari ini, Selasa (2/12/2025).
“Penyidik mendalami pengetahuan saudara RK terkait dengan anggaran-anggaran non-budgeter tersebut, termasuk penyidik mengonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh RK apakah terkait juga dengan anggaran non-budgeter,” kata Juru Bicara
KPK
Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Budi mengatakan, penyidik juga mendalami keterangan RK terkait aset-aset yang belum dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Namun, dia tak mengungkapkan aset RK yang tengah ditelusuri penyidik.
“Apakah masih ada aset-aset lain yang belum dilaporkan, kemudian juga penyidik meminta keterangan terkait dengan penghasilan-penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu,” ujarnya.
Budi mengatakan, penelusuran dan pendalaman aset tersebut dilakukan penyidik guna mengonfirmasi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa serta sejumlah aset yang disita dalam perkara tersebut.
“Sehingga setiap keterangan dari saksi, termasuk saudara RK pada hari ini, tentu nanti akan kita cocokkan. Apakah sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti lainnya, baik dari saksi lainnya maupun dari dokumen ataupun barang bukti elektronik yang sudah disita oleh penyidik KPK,” ucap dia.
Sebelumnya,
Ridwan Kamil
mengaku tidak mengetahui kasus dugaan
korupsi
pengadaan iklan yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Pengakuan tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai diperiksa selama 6 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
“Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan mengatakan, seluruh kegiatan korporasi di BUMD hanya bisa diketahui, apalagi direksi, komisaris, dan kepala biro menyampaikan kepada Gubernur.
Namun, RK mengaku tidak menerima informasi soal dana iklan BJB dari ketiga pejabat tersebut.
“Tiga-tiga ini tidak memberikan laporan semasa saya menjadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu, apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di
Bank BJB
pada Senin (10/3/2025).
Dalam penggeledahan itu, KPK menyita barang bukti elektronik, mobil Mercedes Benz, dan motor Royal Enfield hitam tipe Classic 500 Limited Edition.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto.
Kemudian, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik, serta pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma.
Adapun penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai Rp 222 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 20:21
Wali Kota Kediri Tekankan Penguatan Kinerja dan Inovasi BUMD untuk Dorong PAD 2026

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan pentingnya penguatan kinerja dan inovasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rapat evaluasi yang digelar di Gong Wang Fu Grand Surya Hotel, Selasa (02/12/2025). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Kediri.

Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa evaluasi diperlukan untuk mengukur pelaksanaan program prioritas serta menindaklanjuti setiap kendala yang dihadapi perusahaan daerah.

“Hari ini kami lakukan evaluasi jadi apabila ada program prioritas yang belum terlaksana harus segera dilaksanakan. Lalu apabila ada kendala harus segera ditindak lanjuti. Ada beberapa aspirasi yang masuk ini jadi pengingat bahwa sebagai BUMD harus terus memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa BUMD merupakan bagian strategis dalam pemerintahan daerah, terutama dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mencapai target PAD, BUMD harus meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas keuangan, manajemen yang sehat, serta memperkuat kapasitas SDM.

“Jangan sampai kita punya teknologi yang canggih tapi SDM kita tidak tanggap. BUMD ini adalah salah satu sektor yang bisa meningkatkan PAD Kota Kediri. Ke depan harus ada inovasi agar masyarakat terus percaya dengan BUMD,” ungkapnya.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan cut off minggu kedua November 2025 guna memastikan capaian layanan publik, program kerja, dan kondisi keuangan BUMD sejalan dengan target rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP).

Wali Kota memaparkan enam poin penting yang perlu diperkuat bersama: peningkatan kinerja dan ketepatan RKAP, penguatan tata kelola perusahaan, inovasi layanan, percepatan penyelesaian isu strategis, optimalisasi penguatan SDM, serta kolaborasi antar-BUMD dan dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi bukan lagi opsi, tetapi kebutuhan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan seirama dan berdampak pada peningkatan PAD.

“Harapan saya rapat evaluasi ini tidak berhenti pada laporan atau presentasi, tetapi menjadi langkah konkrit untuk membangun komitmen bersama dalam memperkuat kinerja BUMD di tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi seluruh direksi dan dewan pengawas selama ini. Mari terus menjaga integritas, profesionalitas, dan semangat pelayanan untuk masyarakat Kota Kediri,” jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hery Purnomo, Kepala Bagian Perekonomian Bambang Tri Lasmono, Dewan Pengawas BUMD, Direktur BUMD, jajaran BUMD, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

02/12/2025 18:44
Usai Diperiksa KPK 6 Jam, RK Ngaku Tak Tahu soal Kasus Pengadaan Iklan

Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

RK keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.30 WIB, sejak kedatangannya pada pukul 10.40 WIB.

Kepada wartawan, RK mengaku tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB karena menurutnya saat itu dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan perihal permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

“Saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” katanya, Selasa (2/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Gubernur, katanya, hanya mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan oleh satu direksi, dua komisaris selaku pengawas, dan tiga kepala biro BUMD.

“Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Dia turut menyampaikan bahwa pembelian Mercy milik Ilham Akbar Habibie menggunakan dana pribadi dan tidak memiliki kaitan dengan aliran dana sebagaimana yang diduga belakangan ini.

Dia menuturkan bahwa telah menunggu pemeriksaan oleh KPK sebagai langkah klarifikasi serta penghormatan terhadap supremasi hukum, sekaligus tangung jawab sebagai warga negara.

“Jadi saya sangat lega berbulan-bulan menunggu momen ini untuk memberikan penjelasan,” pungkasnya.

Diketahui, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar. Dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

02/12/2025 18:24
Kementerian UMKM Sebut Transaksi Judi Online Turun, Beralih buat Bahan Pokok

Jakarta –

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat terjadi penurunan aktivitas judi online (judol) secara tahunan hingga kuartal III-2025. Penurunan ini diklaim sebagai sinyal beralihnya perputaran dana dari judol ke belanja.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengatakan, berdasarkan data PPATK, perputaran dana judol menurun dari Rp 359 triliun pada 2024 menjadi Rp 155 triliun hingga September 2025. Temmy menyebut penurunan ini bukti perubahan pola masyarakat.

“Alhamdulillah ya PPATK merilis data tahun ini itu transaksi judi online Rp 155 triliun, sementara tahun lalu Rp 359 triliun. Artinya, ada spending yang akan di-shifting. Kalau tadi orang belanja, beli top up untuk judi online, sekarang kita arahkan mungkin bisa belanja kebutuhan pokok, baik sandang, pangan,” ungkap Temmy dalam Konferensi Pers Program Every Purchase is Cheap (EPIC) SALE di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Ia menilai fenomena ini menjadi angin segar bagi sektor UMKM yang sebelumnya banyak terpukul oleh peralihan belanja masyarakat ke aktivitas judol. Dengan turunnya dana yang mengalir ke judol, Temmy menyebut momentum belanja pada program Epic Sale 2025 menjadi sarana untuk mengembalikan daya beli ke sektor riil.

“Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Ini hal menarik, tapi saya harus sampaikan, karena memang tahun-tahun lalu UKM banyak terpuruk pembelanjanya karena memang semuanya main judi online,” jelasnya.

Epic Sale 2025 Bidik Transaksi Rp 56 T

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Solihin, menyebut gelaran Epic Sale ini turut menggandeng pasar modern. Ia pun menargetkan nilai transaksi sebesar Rp 56 triliun sepanjang periode Epic Sale sejak 1 Desember hingga 4 Januari.

“Target Epic Sales APRINDO tahun 2026, ini given ya, mau nggak mau kita hanya upaya, dan saya yakin angka Rp 56 triliun dengan jumlah yang ikut serta, Insyaallah kita bisa tercapai,” ungkap Solihin.

Solihin mengatakan, target ini akan menjadi tolok ukur menjaga perputaran ekonomi di akhir tahun. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Setidaknya, APRINDO juga menerima tiga mandat melalui program ini.

Ketiga mandat tersebut ialah, mendorong daya beli masyarakat di periode kebutuhan tinggi, menjadi pendorong pertumbuhan retail nasional di tengah dinamika global, dan menguatkan kolaborasi retail dan pasar untuk manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Dalam hal ini, gelaran Epic Sale akan menyediakan diskon antara 20% hingga 80%. Solihin pun optimis target tersebut dapat dicapai lantaran pada gelaran tahun ini, APRINDO turut menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Perumda Pasar Jaya.

“APRINDO terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, pasokan dan distribusi program ini menyediakan akses promosi luas mulai dari happy hour, payday sale, loyalty program, with purchase dengan diskon bahan pokok, gebyar pasar, flash sale dan beberapa kegiatan lainnya,” pungkasnya.

Halaman 2 dari 2

(ahi/ara)

02/12/2025 13:27
3 Kapal Perang Angkut Bantuan dari Jakarta, Tiba di Sumatera dalam 2-3 Hari Megapolitan 30 November 2025

3 Kapal Perang Angkut Bantuan dari Jakarta, Tiba di Sumatera dalam 2-3 Hari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tiga kapal perang TNI Angkatan Laut (KRI) bertolak dari Jakarta membawa bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan proses pengiriman membutuhkan waktu dua hingga tiga hari sebelum bantuan tiba di lokasi terdampak.
“Kita dari KRI inikan mungkin membutuhkan waktu dua hari menuju lokasi, dua sampai tiga hari,” ucap Ali saat melepas keberangkatan
bantuan kemanusiaan
skala besar di Kolinlamil, Tanjung Priok,
Jakarta
Utara, Minggu (30/11/2025).
Adapun tiga kapal yang berangkat dari Jakarta adalah KRI dr. Soeharso-990 menuju Langsa, KRI Teluk Gilimanuk-531 menuju Lhokseumawe, dan KRI Semarang-594 menuju Nias.
Ketiganya membawa berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, mulai dari beras, mi instan, air mineral, family kit, selimut, terpal, tenda, popok bayi, pembalut, hingga perahu karet.
Selain tiga kapal dari Jakarta, dua KRI lain ikut mendukung operasi dari wilayah berbeda.
KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 bertolak dari Surabaya menuju Sibolga, sementara KRI Sutedi Senaputra-378 yang berada di Belawan langsung bergerak ke Aceh.
Untuk menjangkau daerah terpencil yang terputus aksesnya, TNI AL menyiagakan lima helikopter, termasuk Heli Panther.
Helikopter tersebut akan men-drop logistik ke lokasi yang tidak bisa dijangkau melalui darat.
“Harapannya helikopter yang kita bawa ini juga bisa langsung ke daerah-daerah, lokasi yang sulit dijangkau, dan bisa men-drop bantuan logistik di sana,” ungkap Ali.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menambahkan, bantuan yang dibawa berasal dari BUMD DKI, PMI, Baznas, dan masyarakat Jakarta.
Rano memastikan Jakarta siap mengirim bantuan tambahan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Insya Allah hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan. Artinya, Jakarta siap apabila memang dibutuhkan bantuan selanjutnya,” ucap Rano, Minggu.
Menurut Rano, tantangan sebenarnya justru muncul setelah bencana selesai.
Pada tahap itu, masyarakat biasanya menghadapi situasi yang lebih berat karena harus memulai kembali aktivitas, memulihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kondisi yang serba terbatas.
Untuk itu, Pemprov DKI menyatakan kesiapan memberikan dukungan tambahan bila dibutuhkan oleh daerah terdampak.
Di sisi lain, Ali menyebut Aceh, Sibolga, dan Nias menjadi wilayah yang paling membutuhkan bantuan cepat.
TNI juga sudah mengerahkan Marinir dengan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak, termasuk laporan warga yang masih bertahan di atap rumahnya di Medan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 16:17
Rano Karno: Jakarta Siap Tambah Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Megapolitan 30 November 2025

Rano Karno: Jakarta Siap Tambah Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan Jakarta siap mengirim bantuan tambahan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu ia sampaikan saat melepas keberangkatan
bantuan kemanusiaan
bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (30/11/2025).
“Insya Allah hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan. Artinya, Jakarta siap apabila memang dibutuhkan bantuan selanjutnya,” ucap Rano di lokasi, Minggu.
Rano menjelaskan, tantangan sebenarnya justru muncul setelah bencana selesai.
Pada tahap itu, masyarakat biasanya menghadapi situasi yang lebih berat karena harus memulai kembali aktivitas, memulihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kondisi yang serba terbatas.
Untuk itu,
Pemprov DKI
menyatakan kesiapan memberikan dukungan tambahan bila dibutuhkan oleh daerah terdampak. “Karena pascabencana ini jauh lebih berat daripada apa yang akan kita hadapi sekarang,” kata dia.
Setelah bencana terjadi, Pemprov DKI langsung bergerak.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan dirinya untuk mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, PMI, hingga Baznas untuk menyalurkan bantuan.
“Pak Gubernur memerintahkan saya untuk melakukan koordinasi kepada seluruh OPD untuk melakukan kegiatan ini. Karena itu BUMD DKI, kemudian PMI, Baznas bergerak semua hari ini,” lanjut Rano.
Adapun bantuan dari Jakarta ikut diberangkatkan menggunakan tiga kapal perang TNI AL, yaitu KRI dr. Soeharso-990 menuju Langsa, KRI Teluk Gilimanuk-531 menuju Lhokseumawe, dan KRI Semarang-594 menuju Nias.
Bantuan tersebut berisi kebutuhan pokok seperti beras, mi instan, air mineral, selimut, tenda, serta perlengkapan bayi dan keluarga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 13:43
Wagub Rano Lepas Pengiriman Bantuan ke Sumatera: Jakarta Siap Jika Dibutuhkan

Jakarta –

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Sumatera. Dia mengatakan, Jakarta siap memberikan dukungan lanjutan jika diminta pemerintah pusat ataupun daerah yang terdampak.

“Insyaallah hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan. Artinya, Jakarta siap apabila memang dibutuhkan bantuan selanjutnya,”kata Rano di Kolinlamil TNI AL, Jakarta Utara, Minggu (30/11/2025).

“Karena pascabencana ini jauh lebih berat daripada apa yang akan kita hadapi sekarang,” lanjutnya.

Rano mengatakan pihaknya telah mendapat instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dia memastikan seluruh jajaran, termasuk BUMD, PMI, dan Baznas, telah mengerahkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak.

“Setelah kejadian, Pak Gubernur memerintahkan saya untuk melakukan koordinasi kepada seluruh OPD untuk melakukan kegiatan ini. Karena itu BUMD DKI, kemudian PMI, Baznas bergerak semua hari ini,” ujarnya.

Foto: Bantuan untuk korban bencana di Sumatera. (Belia/detikcom)

“Serentak kita akan mengirim tiga KRI. Mereka split ke beberapa lokasi. Menyusul KRI dr. Radjiman dari Surabaya dan KRI Sutedi Senoputra dari Belawan menuju Aceh,” ujar Ali.

“Di Nias ini terputus, sehingga logistik tidak bisa sampai. Ini tugasnya KRI nanti,” imbuhnya.

(bel/idn)

30/11/2025 12:29

BUMN: BUMD

Epic Sale 2025 Bidik Transaksi Rp 56 T