Xcloud.id

BUMN: BUMD

  • Transjakarta Pamer Sistem AI, Siap Bidding ke Timur Tengah

    Transjakarta Pamer Sistem AI, Siap Bidding ke Timur Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Transjakarta mengungkap rencana mengikuti proses bidding di kawasan Timur Tengah dengan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan secara internal.

    Direktur Bisnis & Pemanfaatan Aset Transjakarta Fadly Hasan mengatakan inovasi teknologi yang dibangun secara mandiri menjadi alasan utama meningkatnya minat dari luar negeri.

    “Sekarang ini kami bangga karena kami jadi benchmark di beberapa negara. Bahkan sistem ini kami juga sudah mulai jual ke tempat lain termasuk kami mau ikut bidding di Timur Tengah juga untuk sistemnya,” kata Fadly dalam konferensi pers MarkPlus Conference 2026 di EightyEight Kasablanka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Fadly mengatakan Transjakarta terus memperkuat posisinya sebagai operator transportasi publik terbesar di Indonesia dengan dukungan AI internal, termasuk membuka peluang komersialisasi sistem transportasi cerdas.

    “Kami ini menyebutnya selalu social enterprise, satu kakinya layanan masyarakat satu kakinya bisnis karena kita berprofit juga kan, sebagai BUMD tentunya,” ujarnya.

    Adapun hingga saat ini, Transjakarta telah melayani sekitar 1,4 juta penumpang per hari dengan rekor mencapai 1,6 juta per hari. “Jadi mungkin kami sekarang terbesar di Indonesia,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Fadly menuturkan sistem digital Transjakarta kini mampu menangani voice of customersekitar 30.000 per bulan dan memonitor seluruh kanal sosial media serta kondisi lapangan secara real-time.

    Teknologi ini, sambung Fadly, juga dapat mendeteksi gangguan seperti banjir, demo, atau masalah pada moda transportasi lain sehingga Transjakarta dapat langsung melakukan pengalihan rute, menambah armada, atau menambah petugas.

    Adapun, Transjakarta memiliki aplikasi TJ: Transjakarta dengan 1,7 juta pengguna aktif. Selain itu, Transjakarta juga meningkatkan layanan melalui inovasi Syntra (Bus Operations Management System).

    Fadly menjelaskan Syntra merupakan platform bertenaga AI yang mengotomatiskan, mengoptimalkan, dan menyatukan operasi, mulai dari perencanaan (planning), hingga pengiriman (delivery) secara real-time dan pemantauan kinerja.

    Dia menuturkan, melalui teknologi AI, Syntra juga dimanfaatkan untuk memantau perilaku sopir secara real-time.

    “Kalau driver sekarang ngantuk di command center kami langsung keluar notifikasi. Atau pegang HP, itu ketahuan semua, otomatis akan langsung terbaca di command center kami,” pungkasnya.

  • DPRD ingatkan DKI jaga stok pangan jelang Nataru

    DPRD ingatkan DKI jaga stok pangan jelang Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan untuk mengevaluasi kondisi stok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Harus menjadi evaluasi, ke depannya perlu dipantau terus jangan sampai nanti harga pangan kita naik dan stok tersedia dengan aman,” kata Nova di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Pemprov DKI perlu evaluasi menyeluruh terkait ketersediaan stok pangan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sehingga kebutuhan pangan masyarakat Jakarta terpenuhi secara maksimal.

    Selain itu, Nova mengimbau Dinas KPKP dan BUMD untuk mengecek dan mengawasi pangan di pasar serta gudang secara berkala, mengingat perayaan Natal dan Tahun Baru tinggal menghitung hari.

    “Dinas KPKP dan BUMD harus melihat langsung operasi-operasi pasar terkait stabilitas harga dan kebutuhan stok pangan,” ujarnya.

    Bersamaan dengan itu, Nova memastikan Komisi B bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meninjau langsung operasional stok pangan di pasar.

    “Nanti kita akan jadwalkan seperti biasanya bagaimana pengecekan terkait stok pangan ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan seluruh harga bahan pokok makanan, seperti beras dan sayur-sayuran di Jakarta saat ini masih stabil menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Kita sudah memonitor hampir semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, beras, sayur-mayur dan sebagainya, terutama cabai dan sebagainya, Jakarta relatif terkendalilah,” katanya.

    Selain itu, dia juga memastikan stok pangan di Jakarta masih terpenuhi dengan baik. “Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun juga akan terkendali,” kata Pramono.

    Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI) mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah mencapai Rp70.200 per kilogram (kg). Sedangkan telur ayam ras Rp32.450 per kg.

    Berdasarkan data PIHPS yang dilansir di Jakarta, Kamis pukul 09.15 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah Rp48.300 per kg dan bawang putih Rp39.650 per kg.

    Selain itu, beras kualitas bawah I pada harga Rp14.400, beras kualitas bawah II Rp14.300, beras kualitas medium I Rp15.850 dan beras kualitas medium II Rp15.700 per kg.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPK ingatkan pentingnya auditor internal tersertifikasi

    BPK ingatkan pentingnya auditor internal tersertifikasi

    Badung (ANTARA) – Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI mengingatkan pentingnya kehadiran auditor internal tersertifikasi baik di lembaga pemerintah, BUMN/BUMD maupun perusahaan.

    Hal itu Anggota VI BPK RI Fathan Subchi sampaikan dalam Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, kepada sekitar 600 akuntan yang hadir.

    “Keberadaan auditor internal sangat penting untuk memberikan penjaminan, konsultasi independen, dan objektif untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan organisasi, dengan internal audit yang sudah tersertifikasi kita akan menemukan entitas sehat dan bijak, termasuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,“ katanya.

    Berdasarkan data BPK RI, jumlah eksisting auditor internal tersertifikasi saat ini di pemerintahan sekitar 21.189, tersebar di 546 entitas termasuk pemerintah daerah, tapi belum termasuk BUMD dan BLU.

    “Kebutuhannya sangat besar sekali, kebutuhannya adalah 46 ribu. Ini kita belum dapat yang tersebar di entitas BUMD dan BLU karena banyak sekali,” ujar dia.

    Fathan mengatakan di tengah pentingnya auditor internal tersertifikasi, masih banyak tantangan dalam kerja-kerja audit internal, salah satunya kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan daerah yang banyak dan sangat rumit.

    “Ini juga diakui karena memang negara kita terkenal dengan regulasi yang banyak sekali sekali, undang-undang yang tumpang tindih, harmonisasi yang terus menerus, bahkan sampai hari ini cipta kerja saja masih belum selesai harmonisasi, jadi ini satu tantangan yang harus kita cermati,” katanya.

    Tantangan berikutnya adalah digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan keuangan daerah yang menurut BPK RI mestinya jadi prioritas di tengah sulitnya akses antar-daerah jika harus melakukan pertemuan fisik.

    “Terakhir yaitu tantangan dalam penerapan environmental, social, governance (ESG) di lingkungan pemerintah daerah,” kata Fathan Subchi.

    Ketua YPIA Setyanto Santosa bahas rekomendasi dari auditor internal seluruh Indonesia dalam SNIA 2025 di Badung, Bali, Kamis 4/12/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Setyanto Santosa mengatakan untuk menjawab tantangan tersebut, dirinya bersama unit dan berbagai lembaga berkolaborasi melahirkan auditor internal yang cakap untuk membantu organisasi pemerintah maupun swasta.

    Ia sepakat dengan BPK bahwa seorang auditor internal perlu mendapat pembekalan untuk bisa melakukan penelitian, pengkajian, dan analisa sehingga menghasilkan laporan yang baik bahkan dapat membantu pimpinan daerah/lembaga membuat keputusan.

    Dari SNIA 2025 tersebut akhirnya para internal audit termasuk 238 yang disertifikasi memberi rekomendasi atas tantangan pemerintah hari ini.

    Rekomendasi tersebut yaitu agar memperkuat tata kelola AI dan algoritmik sebagai pilar tata kelola moderen, mengintegrasikan ESG oversight dan green risk assurance dalam praktik audit internal, meningkatkan kapabilitas auditing policy impact untuk memperkuat tata kelola sektor publik, mengokohkan digital trust architecture di era ekspansi QRIS global dan layanan digital nasional.

    Selanjutnya agar memperkuat tata kelola dan risk oversight BUMN pasca implementasi UU Nomor 16 Tahun 2025, dan membangun jalur bakat auditor internal masa depan berbasis kompetensi.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD Jatim: Posko Peduli Bencana Sumatera Pemprov Jatim Diperpanjang

    BPBD Jatim: Posko Peduli Bencana Sumatera Pemprov Jatim Diperpanjang

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim masih akan terus membuka posko bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Sedianya posko ini akan berakhir pada Kamis (4/12/2025) besok.

    Kepastian itu disampaikan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto di sela pantauannya di Posko Bantuan Peduli Bencana Sumatera di Kantor BPBD Jatim, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau melihat keparahan dampak yang ditimbulkan, penanganan darurat bencana yang sedang berlangsung di Sumatera akan berlangsung lama. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, posko ini akan berlanjut hingga sepekan mendatang,” tegasnya.

    Saat ini, bantuan yang dibuka sejak Sabtu lalu ini terus mengalir, baik dari OPD di lingkungan Pemprov Jatim, BUMN, BUMD, pemerintah kabupaten/kota maupun dari masyarakat, relawan dan kalangan dunia usaha.

    Seluruh bantuan yang diterima tersebut hingga kini dikumpulkan di gudang posko bencana di kantor BPBD Jatim dan terus dicatat.

    Rencananya, pengiriman bantuan dari berbagai elemen masyarakat di Jatim ini akan diberangkatkan Kamis (4/12/2025), dengan menggunakan pesawat cargo.

    Bantuan ini akan difokuskan kepada masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat melalui Posko Terpadu di masing-masing provinsi.

    Adapun jenis bantuan yang dikirimkan cukup beragam, mulai dari bahan makanan pokok, air mineral, obat-obatan, perlengkapan keluarga dan beberapa alat kebersihan.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian segenap donatur dari berbagai elemen di Jatim. Kami yakin bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026, sukar dicapai.

    Angka 610.000 bph itu merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dari target lifting minyak pada APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Peningkatan target itu juga didasari optimisme pemerintah, di mana realisasi lifting minyak pada November 2025 diklaim telah mencapai level 610.000 bph.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat,  upaya untuk mencapai target lifting tahun depan akan berat. Bahkan, jika pemerintah ikut menghitung Natural gas liquid (NGL) dalam lifting minyak.

    “Menurut saya cukup berat untuk mencapai 610.000 bph, walau including NGL,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, pada 2026 tidak ada Plan of Development (POD) yang menghasilkan minyak secara signifikan.

    Menurutnya, pemerinath dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hanya akan melakukan percepatan produksi sumur eksplorasi atau Put on Production (PoP). Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL).

    “2026 tidak ada New POD dengan significant oil production. So far hanya mengandalkan well work program dan POP and OPL. Singkat kata, kurang nendang,” tutur Hadi.

    Di samping itu, dia juga menilai pada tahun depan pemerintah akan mengandalkan produksi dari sumur rakyat atau sumur tua. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.  

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Lebih lanjut, Hadi mengingatkan agar pemerintah dalam jangka pendek segara melakukan Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan-lapangan  Original Oil In Place (OOIP).

    Lapangan OOIP adalah lapangan yang memiliki total volume minyak asli yang berada di dalam suatu reservoir sebelum produksi dimulai

    “Segera lakukan massive CEO di lapangan2 high OOIP seperti di Rokan misalnya atau tempat-tempat lain yang punya OOIP more than 100 MMSTB [Million Standard Stock Tank Barrels],” ucapnya.

    Sementara untuk jangka menengah dan panjang, peningkatan produksi yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui program eksplorasi yang masif.

    “Dan itu tidak bisa instant. Butuh 5 sampai 10 tahun fastrack project di new basin unexplored,” kata Hadi.

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat lifting minyak pada tahun depan diproyeksi mandek di level 600.000 hingga 610.000 bph.

    Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja lifting minyak pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Hal ini juga untuk memperlancar eksekusi sejumlah program.

    “Perlu perubahan sistem, mestinya bukan izin, tetapi persetujuan saja untuk melakukan kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai leading sectornya,” kata Pri Agung.

    Di samping itu, dia juga berpendapat bahwa perbaikan disharmoni regulasi seperti pajak tidak langsung, seperti tax loss carry forward untuk kontrak yang berubah dari kontrak bagi hasil (KBH) gross split ke KBH cost recovery, juga perlu dilakukan. 

    “Itu akan membantu KKKS dalam hal keekonomian proyek, sehingga akan lebih mendorong kegiatan eksplorasi produksi,” katanya.

  • BRI Raih Anugerah Penggerak Sektor Keuangan, Bukti Konsistensi Dorong Ekonomi Rakyat lewat Holding Ultra Mikro 

    BRI Raih Anugerah Penggerak Sektor Keuangan, Bukti Konsistensi Dorong Ekonomi Rakyat lewat Holding Ultra Mikro 

    Liputan6.com, Jakarta – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam memperkuat ekonomi kerakyatan kembali mendapat pengakuan. Dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025 yang digelar iNews Media Group di MNC Conference Hall, Jakarta (20/11), BRI berhasil menyabet Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas kontribusinya melalui inisiatif Holding Ultra Mikro (UMi).

    Direktur Mikro BRI, Akhmad Purwakajaya, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi penegas atas langkah konsisten BRI dalam mendorong akses keuangan inklusif bagi pelaku usaha kecil.

    “Penghargaan ini menegaskan komitmen BRI untuk terus menghadirkan economic value sekaligus social value bagi masyarakat. Holding UMi kami dorong tidak hanya sebagai integrasi bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat agar pelaku usaha ultra mikro mampu naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru. Ke depan, BRI akan terus memperkuat peran Holding UMi sebagai ekosistem keuangan yang terintegrasi dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Akhmad.

    Holding UMi Jadi Pilar Strategis Inklusi Keuangan 

    Holding Ultra Mikro yang beranggotakan BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjadi tulang punggung dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Hingga akhir September 2025, tercatat 34,5 juta debitur aktif telah terlayani, dengan total 185 juta rekening simpanan mikro.

    Kontribusi Holding UMi juga diperkuat dengan layanan digital dan produk inovatif seperti layanan bullion serta aplikasi Tring dari Pegadaian. Saat ini, keduanya telah menjangkau 14,1 juta nasabah dengan total simpanan emas mencapai 14,2 ton—naik 52% secara tahunan.

    Tidak hanya dari sisi permodalan, Holding UMi juga fokus pada pendampingan pelaku usaha mikro melalui program pemberdayaan seperti Rumah BUMN, Desa BRILiaN, dan Klaster Usaha yang bertujuan mendorong pelaku usaha naik kelas dan lebih berdaya saing.

    Jaringan Layanan Ultra Mikro Menyentuh Seluruh Indonesia 

    Guna memperluas jangkauan, BRI Group melalui Holding UMi menghadirkan layanan yang tersebar luas. Saat ini, jaringan tersebut mencakup lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM (Sentra Layanan Ultra Mikro), 1,2 juta AgenBRILink, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, dan sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor dari BRI, Pegadaian, serta PNM yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Dorong Pembangunan Nasional dan Dukung Asta Cita 

    Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membangun Indonesia.

    “Kita mengadakan pemberian anugerah ini untuk mengapresiasi para tokoh dan instansi yang sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini, terutama untuk mendukung Asta Cita dari Bapak Presiden,” jelas Angela.

    Acara penganugerahan ini juga dihadiri oleh para anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Agama Nassarudin Umar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    Anugerah Penggerak Nusantara 2025 menjadi forum prestisius bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta tokoh-tokoh nasional yang dianggap berhasil mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  • Konsisten Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas Inisiatif Holding Ultra Mikro

    Konsisten Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas Inisiatif Holding Ultra Mikro

    Dalam memperluas jangkauan dan menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, Holding UMi memiliki jaringan layanan yang mencakup lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM (Sentra Layanan Ultra Mikro), 1,2 juta AgenBRILink, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, serta sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor dari BRI, Pegadaian dan PNM yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain memberikan akses permodalan dan memperluas akses ekosistem emas, Holding UMi juga secara aktif mendampingi pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas dan berdaya saing. Pendampingan tersebut dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan berkelanjutan, antara lain Rumah BUMN, Desa BRILiaN, dan Klaster Usaha. 

    Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada tokoh dan instansi yang telah berkontribusi bagi pembangunan bangsa, dengan harapan dapat semakin menginspirasi dan memotivasi semua pihak untuk bersama membangun Indonesia serta mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita mengadakan pemberian anugerah ini untuk mengapresiasi para tokoh dan instansi yang sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini, terutama untuk membukung Asta Cita dari Bapak Presiden,” ujarnya.

    Anugerah Penggerak Nusantara 2025 merupakan ajang penghargaan bagi kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, dan tokoh individu atas kontribusinya dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Acara ini turut dihadiri Anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Menteri Agama Republik Indonesia Nassarudin Umar, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya.

  • RK Ngaku Tak Tahu Kasus Pengadaan Iklan, Begini Respons KPK

    RK Ngaku Tak Tahu Kasus Pengadaan Iklan, Begini Respons KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan terkait bantahan Ridwan Kamil yang mengaku tidak mengetahui kasus pengadaan iklan Bank BJB 2021-2023.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa itu adalah hak dan opini setiap orang. Hanya saja, penyidik KPK tidak mengacu pada satu sumber.

    Sebab, penyidik telah menghimpun berbagai informasi melalui pemeriksaan para saksi maupun sumber-sumber lainnya seperti dokumen dan barang bukti elektronik yang telah disita KPK.

    “Tentunya dalam perkara ini KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi saja, yaitu Pak RK saja. Tapi penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya,” kata Budi, Selasa (2/12/2025) malam.

    Budi mengatakan bahwa tim telah menganalisis serta menelaah setiap dokumen dan barang bukti elektronik. Menurutnya, banyak informasi yang didapat dari analisis tersebut untuk mendukung proses penyidikan perkara ini.

    Dia juga merespons pernyataan RK yang menyebut bahwa perkara bukan ranah dirinya sebagai Gubernur. Menurut Budi, terdapat salah satu saksi yang menyampaikan laporan dari BJB ke Kepala Daerah terkait perkara ini. 

    “Sehingga tentu penyidik juga akan melihat ya bukti-bukti atau fakta lain yang disampaikan oleh saksi maupun dokumen dan barang bukti elektronik yang sudah dianalisis,” tutur Budi.

    Sebelumnya, usai diperiksa KPK selama 6 jam pada Selasa (2/12/2025), RK mengaku tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB karena menurutnya saat itu dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan perihal permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

    “Saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” katanya, Selasa (2/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Gubernur, kata RK, hanya mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan oleh satu direksi, dua komisaris selaku pengawas, dan tiga kepala biro BUMD.

    “Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. apalagi terlibat, menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” tuturnya.

    Dalam perkara ini, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar. Di sisi lain, dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

    KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

    Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

  • KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN dan Dana Non-Budgeter

    KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN dan Dana Non-Budgeter

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), Selasa (2/1/2025). Ini merupakan pemeriksaan perdana bagi RK sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB 2021-2023.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan politikus Partai Golkar itu didalami mengenai pengelolaan uang di Corporate Secretary (Corsec) yang berasal dari sebagian anggaran pengadaan belanja iklan di BJB. Sebagian dana tersebut dikelola sebagai dana non-budgeter oleh Corsec BJB.

    “Penyidik mendalami pengetahuan saudara RK terkait dengan anggaran-anggaran non-budgeter tersebut,” kata Budi, dikutip Rabu (3/12/2025).

    Penyidik, kata Budi, juga mengonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh RK untuk memastikan apakah aset-aset tersebut berkaitan dengan dana non-budgeter atau tidak.

    Tak hanya itu, penyidik lembaga antirasuah turut memastikan kepada RK mengenai sejumlah aset yang disampaikan pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Termasuk mengkonfirmasi aset-aset yang belum atau sudah dilaporkan.

    Budi mengatakan penghasilan RK selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat juga termasuk materi pemeriksaan, di mana penyidik membandingkan dengan penghasilan lainnya di luar jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Kenapa dikonfirmasi? Karena dalam perkara ini penyidik juga sudah banyak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya,” ucap Budi.

    Salah satunya adalah kegiatan penggeledahan di rumah RK, di mana penyidik menyita aset-aset yang diduga terkait perkara ini. Selain itu, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

    Berbagai materi pemeriksaan sebagai upaya pencocokan informasi dari saksi-saksi lainnya yang telah lebih dulu diperiksa KPK.

    “Apakah sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti lainnya, baik dari saksi lainnya maupun dari dokumen ataupun barang bukti elektronik yang sudah disita oleh penyidik KPK,” pungkas Budi.

    Ridwan Kamil Mengaku Tak Tahu Perkara BJB

    RK mengaku tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB karena menurutnya saat itu dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan perihal permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

    “Saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. karena dalam tupoksi Gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” katanya, Selasa (2/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Gubernur Jabar, katanya, hanya mengetahui aksi korporasi BUMD jika dilaporkan oleh satu direksi, dua komisaris selaku pengawas, dan tiga kepala biro BUMD.

    “Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” tuturnya.

  • KPK Cecar Ridwan Kamil Terkait Dana Non-budgeter Bank BJB hingga Aset di LHKPN Nasional 2 Desember 2025

    KPK Cecar Ridwan Kamil Terkait Dana Non-budgeter Bank BJB hingga Aset di LHKPN Nasional 2 Desember 2025

    KPK Cecar Ridwan Kamil Terkait Dana Non-budgeter Bank BJB hingga Aset di LHKPN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dana non-budgeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dalam pemeriksaan pada hari ini, Selasa (2/12/2025).
    “Penyidik mendalami pengetahuan saudara RK terkait dengan anggaran-anggaran non-budgeter tersebut, termasuk penyidik mengonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh RK apakah terkait juga dengan anggaran non-budgeter,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta.
    Budi mengatakan, penyidik juga mendalami keterangan RK terkait aset-aset yang belum dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
    Namun, dia tak mengungkapkan aset RK yang tengah ditelusuri penyidik.
    “Apakah masih ada aset-aset lain yang belum dilaporkan, kemudian juga penyidik meminta keterangan terkait dengan penghasilan-penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu,” ujarnya.
    Budi mengatakan, penelusuran dan pendalaman aset tersebut dilakukan penyidik guna mengonfirmasi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa serta sejumlah aset yang disita dalam perkara tersebut.
    “Sehingga setiap keterangan dari saksi, termasuk saudara RK pada hari ini, tentu nanti akan kita cocokkan. Apakah sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti lainnya, baik dari saksi lainnya maupun dari dokumen ataupun barang bukti elektronik yang sudah disita oleh penyidik KPK,” ucap dia.
    Sebelumnya,
    Ridwan Kamil
    mengaku tidak mengetahui kasus dugaan
    korupsi
    pengadaan iklan yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
    Pengakuan tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai diperiksa selama 6 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    “Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” kata Ridwan Kamil.
    Ridwan mengatakan, seluruh kegiatan korporasi di BUMD hanya bisa diketahui, apalagi direksi, komisaris, dan kepala biro menyampaikan kepada Gubernur.
    Namun, RK mengaku tidak menerima informasi soal dana iklan BJB dari ketiga pejabat tersebut.
    “Tiga-tiga ini tidak memberikan laporan semasa saya menjadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu, apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di
    Bank BJB
    pada Senin (10/3/2025).
    Dalam penggeledahan itu, KPK menyita barang bukti elektronik, mobil Mercedes Benz, dan motor Royal Enfield hitam tipe Classic 500 Limited Edition.
    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto.
    Kemudian, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik, serta pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma.
    Adapun penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai Rp 222 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.